Articles
48 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2"
:
48 Documents
clear
<![CDATA[Analisis pelaksanaan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BLPPBMN) Kementerian Perhubungan ]]>
<![CDATA[Pandega Prima Yudha]]>;
<![CDATA[Herri Wardono]]>;
<![CDATA[Irza Sukmana]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.436 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.169
<![CDATA[Tugas utama dari Kementerian Perhubungan yang diamatkan dalam Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 adalah Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam proses pembangunan sarana penunjang transportasi, diperlukan harmonisasi proses pengadaan barang/jasa yang dimulai dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan tahap pemanfaatan pengadaan barang/jasa tersebut. Salah satu proses maupun cara dalam pengadaan barang/jasa yang telah diataur dalam peraturan perundang-undangan adalah tender/seleksi. Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.Seleksi merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan jasa konsultansi. Ketentuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Kementerian perhubungan melalui Sekertaris jenderal perhubungan melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah ini melalui kendali Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara selanjutnya disingkat BLPPBMN yang tersebar mempunyai satuan pelaksana di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan tender/seleksi dibawah kendali BLPPBMN diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa khususnya dalam melaksanaan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel sehingga pada akhirnya output dan outcome dari proses pengadaan tersebut menjadi tepat guna, tepat mutu dan tepat waktu dan benar-benar dapat bermanfaat untuk masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Dan Target Capaian Air Limbah Domestik Dasar Kabupaten Way Kanan ]]>
<![CDATA[Tri Budi Setiawan]]>;
<![CDATA[Muh Sarkowi]]>;
<![CDATA[Dikpride Despa]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.988 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.172
<![CDATA[Penyusunan analisis dan target capaian air limbah domestik melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu layakat pemenuhan UU No. 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal adalah sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai revisi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, seluruh kabupaten/kota di Indonesia wajib menyediakan infrastruktur sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyediaan Sanitasi. Perhitungan Standar Pelayanan Minimum Limbah Domestik Kabupaten Way Kanan merupakan sebuah cara untuk mengukur tingkat pencapaian pelayanan dasar Bidang Cipta Karya khususnya air limbah di Kabupaten Way Kanan yang bersifat lintas sektoral yang memuat tentang akses sanitasi layak dan memadai yang dibutuhkan untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Selain untuk mengetahui tingkat pencapaian pelayanan dasar air limbah, perhitungan Standar Pelayanan Minimum Limbah Domestik Kabupaten Way Kanan juga dijadikan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pembangunan pada tahun yang akan datang. Konsep pengukuran perhitungan Standar Pelayanan Minimum Limbah Domestik adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah – SPAL (Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk. Kondisi capaian SPM Air Limbah di Kabupaten Way Kanan yang berjumlah penduduk sebanyak 476.871 jiwa pada tahun 2021 telah mencapai akses layak sanitasi sebesar 64,42 %. Angka tersebut tentu saja masih belum memenuhi target Pemerintah, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melaksanakan Pemenuhan Akses SPALD yang dapat dilakukan dengan dua jenis sistem pengelolaan yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD- S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).]]>
<![CDATA[Rekayasa Transporasi Perkotaan Terbagus (Terbanggi Besar – Gunung Sugih) Kabupaten Lampung Tengah ]]>
<![CDATA[Pipit Komala Dewi]]>;
<![CDATA[Ika Kustiani]]>;
<![CDATA[Irza Sukmana]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (641.612 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.178
<![CDATA[Dari data peta jaringan jalan Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa terdapat 215 ruas jalan kabupaten dengan total panjang jalan 3014 km. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Tengah telah terhubung akses jalan raya. Kawasan PKWp Terbanggi Besar – Gunung Sugih (TERBAGUS) di Bandar Jaya merupakan Kawasan strategis di Kabupaten Lampung Tengah dan Padat Lalu Lintas. Peningkatan jumlah arus lalu-lintas di kawasan juga sebabkan oleh keberadaan jalan tol trans Sumatera (JTTS). Saat ini jalur transportasi Kawasan Terbanggi Besar – Gunung Sugih (TERBAGUS) di Bandar Jaya menggunakan Jalur Jalan Nasional Tanjung Karang – Kota Bumi. Untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan tersebut maka perlu dilakukan rekayasa transportasi dengan merevitalisasi Jalur Lintas Barat (alternatif) untuk membagi kepadatan Kendaraan yang melintas di Kawasan Terbanggi Besar – Gunung Sugih (TERBAGUS) dan pengembangan terminal di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan memantapkan dan menata terminal tipe B Betan Subing di Terbanggi dan membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan.]]>
<![CDATA[Perencanaan Jalan Beton Tanpa Tulangan Pada Kawasan Industri Krakatau Steel Kota Cilegon ]]>
<![CDATA[Muhammad Ichwanul Yusup]]>;
<![CDATA[Dikpride Despa]]>;
<![CDATA[Trisya Septiana]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (696.141 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.179
<![CDATA[Dalam meningkatkan mobilisasi pergerakan kendaraan, jalan merupakan suatu sarana yang penting dalam rangka kelancaranan transportasi darat, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan. Kawasan Industri PT Krakatau Steel Kota Serang yang kerap dilalui kendaraan berat perlu perencanaan dengan baik menurut standar dan kreteria yang berlaku di Indonesia. Dari pengamatan secara visual jalan pada daerah kawasan Industri tersebut banyak mengalami keruksakan dengan ditemukan lendutan-lendutan yang membahayakan serta dapat menghambat laju transportasi, maka diperlukan perbaikan maupun peningkatan jalan. Tujuan dari penelitian, yaitu merencanakan perkerasan jalan beton bersambung tanpa tulangan dengan mengetahui ketebalan pelat, diameter ruji dowel serta menetahui dimensi drainase. Metode yang dilakukakan secara observasi lapangan guna mendapatkan data primer dan skunder sebagai dasar bahan perencanaan jalan beton tersebut. Metode perhitungan digunakan Binamarga Pedoman T-14-2002 dengan Beton Bersambung Tanpa Tulangan (BBTT). Hasil perhitungan jumlah kendaraan perencanaan pada data laulintas dengan umur rencana 20 tahun untuk tingkat laju pertumbuhan lalulintas 6% didapatkan ketebalan perkerasan jalan beton sebesar 20 cm, diameter ruji dowel 33mm untuk jarak 300 mm dan panjang 450 mm mampu menahan beban yang melintas, dengan dimensi drainase jalan lebar saluran 0,75 m, tinggi saluran 1 m serta tinggi jagaan sebesar 0,70 m telah memenuhi persyaratan stabilitas angka aman.]]>
<![CDATA[Analisis Kebutuhan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 - 2041 ]]>
<![CDATA[Dody Fasola]]>;
<![CDATA[Aleksander Purba]]>;
<![CDATA[Ika Kustiani]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (564.389 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.189
<![CDATA[Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Backlog rumah dihitung berdasarkan angka home ownership rate /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Rumus yang digunakan untuk menghitung backlog rumah adalah: Backlog = ∑Keluarga – ∑Rumah. Pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tanggamus disebabkan dari beberapa faktor yang akhirnya membutuhkan ruang yang tidak sedikit dalam melakukan aktivitasnya. Dalam penentuan pengalokasian ruang bagi pemenuhan kebutuhan rumah, terlebih dahulu ditentukan jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Tanggamus. Penentuan kebutuhan jumlah rumah sampai dengan tahun 2041 diperhitungkan dari jumlah penduduk tahun prediksi.]]>
<![CDATA[Identifikasi Kondisi Jalan Kecamatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[Dikpride Despa]]>;
<![CDATA[Eko Widiyanto]]>;
<![CDATA[Ratna Widyawati]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (822.094 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.203
<![CDATA[Jaringan jalan yang ada di Kota Palembang merupakan prasarana untuk memperlancar jalannya roda perekonomian antar daerah. Pentingnya jaringan jalan ini tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang. Jaringan jalan juga berperan sebagai penunjang. Menilik dari kondisi yang ada pada saat ini dengan membandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhannya yang demikian tinggi, maka perencanaan Jalur lalu lintas harus diatur dengan hati-hati dan tepat guna agar memberikan suatu rasa nyaman bagi masyarakat. Selain itu pemeliharaan (maintenance) fasilitas jalur lalu lintas merupakan suatu kewajiban yang bersifat rutin dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan kondisinya tetap terawat. Dalam upaya tersebut Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan Identifikasi Kondisi Jalan Lingkungan Kecamatan dalam rangka mengidentifikasi jalan-jalan kecamatan yang mengalami kerusakan dan memastikan perencanaan yang detail dan terprogram untuk mengatasi hal tersebut Hasil penelitian, diketahui kondisi jalan di Kecamatan Kemuning yang dibagi menjadi 7 (tujuh) ruas penelitian, mengalami kerusakan jalan, dimulai dari rusak ringan, rusak sedang, juga rusak berat.]]>
<![CDATA[Analisis Hambatan Samping Terhadap Kinerja Jalan Raden Intan ]]>
<![CDATA[Budhi Dharma]]>;
<![CDATA[Ratna Widyawati]]>;
<![CDATA[Trisya Septiana]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (630.008 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.207
<![CDATA[Lampung merupakan pintu gerbang transportasi darat dan laut dari pulau Sumatera menuju ke pulau Jawa yang memiliki ibukota provinsi yaitu Bandarlampung. Kemacetan yang sering terjadi di Bandarlampung, salah satunya di ruas Jalan Radin Inten. Kemacetan banyak terjadi diakibatkan adanya pergerakan, kepadatan penduduk, kegiatan, dan laju pembangunan pada suatu kawasan. Beberapa aktivitas yang ada akan menyebabkan adanya hambatan samping berupa pejalan kaki, penyeberang jalan, kendaraan lambat, parkir kendaraan di badan jalan, serta pedagang kaki lima. Tujuan penelitian Untuk menghitung kinerja ruas jalan Radin Inten yang ditinjau dari pengaruh hambatan samping dan Untuk membandingkan kinerja ruas jalan Radin Inten saat adanya hambatan samping dan tanpa hambatan samping. Lokasi penelitian yaitu pada ruas jalan Radin Inten Bandarlampung sepanjang ± 100 m di depan area pertokoan Ramayana. Data untuk menganalisa kinerja jalan didapat dengan metode observasi langsung. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa Volume kendaraan tertinggi pada hari Senin sebesar 4599,5 smp/jam, pada hari Selasa sebesar 3573,25 smp/jam dan tertinggi terjadi pada hari Jumat yaitu sebesar 4692,75 smp/jam, dengan kecepatan arus bebas 38,64 km/jam maka didapatkan tingkat pelayanan D. Hal ini menunjukkan bahwa arus kendaraan mendekati keadaan tidak stabil. Penyebab kemacetan yang terjadi adalah penyeberang jalan dan juga kendaraan keluar masuk jalan yang menyeberang jalan secara sembarang. Hambatan samping tertinggi adalah sebesar 713,10 SF/jam dengan kategori kelas hambatan samping tinggi (H). Kecepatan rata - rata kendaraan adalah sebesar 18,80 km/jam pada keadaan terganggu hambatan samping. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hambatan samping sangat berpengaruh pada kecepatan kendaraan.]]>
<![CDATA[Naskah Akademik Rancangan Perda Bangunan Gedung Kabupaten Way Kanan ]]>
<![CDATA[Dhesta Ari Andut]]>;
<![CDATA[Herry Wardono]]>;
<![CDATA[Muhammad Sarkowi]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.573 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.212
<![CDATA[Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang. terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 maka IMB (Izin Mendirikan Bangunan) telah dihapus dan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Oleh Karena itu maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan mengganti Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, untuk itu maka diperlukan Naskah Akademik dalam penyusunan Raperda Terkait Bangunan Gedung (BG). Penyusunan Naskah Akademik ini ditujukan untuk menghasilkan suatu dokumen akademik dari suatu proses kajian akademik sebagai substansi yang mendasari muatan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung serta sebagai dokumen penunjang dalam proses legislasi di DPRD dan sebagai bahan masukan bagi pembuatan rancangan Perda Bangunan Gedung di Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Pekerjaan Umum sudah menyusun program yang dimaksud untuk membangun, meningkatkan dan memelihara gedung di daerah-daerah yang berpotensi sosial maupun ekonomi dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Lingkungan Kabupaten Way Kanan tersebut, guna melancarkan serta meningkatkan intensitas perekonomian di Kabupaten Way Kanan.]]>
<![CDATA[Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031 ]]>
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Ratna Widyawati]]>;
<![CDATA[Lusmeilia Afriani]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.93 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.213
<![CDATA[Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam pembangunan yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen sektoral, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Mesuji. Pada proses penyusunannya, substansi yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut berdasarkan kondisi Kabupaten Mesuji sebelum tahun 2011 dan perkembangannya sampai tahun 2020. Tentu jika dibandingkan dengan kondisi saat ini terdapat perubahan struktur dan pola ruang sehingga perlu adanya penyesuaian. Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali, menyimpulkan bahwa memang terdapat perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan akibat pembangunan sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji. Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut (a) Rencana struktur ruang; (b) Rencana pola ruang wilayah; (c) Penetapan kawasan strategis; (d) Arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lokasi wilayah penelitian dilakukan di Kabupaten Mesuji yang terdiri dari 7 kecamatan.]]>
<![CDATA[Analisis Kebutuhan Air Minum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ]]>
<![CDATA[Risuli Utama]]>;
<![CDATA[Aleksander Purba]]>;
<![CDATA[Herry Wardono]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (943.428 KB)
|
DOI: 10.23960/snip.v2i2.221
<![CDATA[Air minum merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan air untuk keperluan rumah tangga dan juga untuk produksi bahan makanan dan minuman. Kebutuhan air minum terus bertambah dari tahun ketahun akibat dari pertambahan penduduk. Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 430.630 jiwa pada tahun 2021, dengan analisis secara metode gemoterik laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,00142%. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan jumlah penduduk kabupaten Tulang Bawang sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 433.075 jiwa. Dan total kebutuhan air minum sampai dengan tahun 2025 adalah 644 liter/detik.]]>
