cover
Contact Name
Gigih Forda Nama
Contact Email
gigih@eng.unila.ac.id
Phone
+6285289774152
Journal Mail Official
snip@eng.unila.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 28285794     DOI : https://doi.org/10.23960/snip.v1i1.100
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) diselenggarakan oleh Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Universitas Lampung.
Articles 299 Documents
Penyusunan harga satuan dasar bidang kebinamargaan tahun 2020 A. Trimansyah
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.642 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.146

Abstract

Masalah utama dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah minimnya alokasi anggaran sehingga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan konstruksi harus seefektif mungkin. Dalam penetapan HPS, digunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dimana Harga Satuan Dasar (HSD) merupakan data awal perhitungannya. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan nilai HSD sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. HSD harus mendekati harga pasar dan relevan untuk digunakan dalam Analisa HSP. Perhitungan HSD menggunakan alur perhitungan dan asumsi yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum RI. Data perhitungan didapatkan dari survey lokasi dan harga di berbagai sumber pada tahun 2019. Hasil perhitungan mendapatkan nilai HSD tenaga kerja, HSD alat dan HSD bahan yang umumnya dibutuhkan untuk pekerjaan bidang kebinamargaan. Perhitungan HSD tenaga kerja dilakukan pada 10 posisi jabatan tenaga kerja. HSD alat dihitung sebagai sewa alat untuk 46 jenis alat. Perhitungan HSD bahan menghasilkan harga 32 jenis bahan yang terdiri dari bahan baku, produk aspal dan produk beton. Selanjutnya HSD akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020.
Analisis Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan KM 20 + 950 – KM 22 + 550 Tarahan, Lampung Selatan A. Munandar
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.875 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.148

Abstract

Tarahan, Katibung, Lampung Selatan (Ruas Sukamaju – Kalianda) menempati peringkat ke 4 dalam pemeringkatan lokasi rawan kecelakaan pada ruas jalan nasional di Provinsi Lampung. Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi 21 kejadian kecelakaan pada KM 20 + 950 – KM 22 + 550, dengan rincian Tabrakan depan – depan (57,14 %, 12 kejadian dari total 21 kejadian kecelakaan), sedangkan tipe yang lain berturut – turut adalah tabrakan depan – belakang (28.57 %, 6 kejadian), kecelakaan tunggal (9.52 %, 2 kejadian) serta tabrakan samping (4.76 %, 1 kejadian). Dengan korban yang ditimbulkan adalah 13 orang meninggal dunia, luka berat 9 orang serta luka ringan sebanyak 15 orang. Pada tahun 2015 terdapat 16 kejadian kecelakaan lalu lintas, tahun 2016 terjadi 16 kecelakaan lalu lintas, tahun 2017 terjadi 19 kecelakaan lalu lintas serta sampai April 2018 terjadi 6 peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam rentang waktu tersebut korban yang ditimbulkan adalah 23 orang meninggal dunia, luka berat 32 orang serta luka ringan sebanyak 2 orang. Kecelakaan menonjol pada tanggal 22 Maret 2018. Kecelakaan melibatkan 6 kendaraan dan menyebabkan 6 korban meninggal, 2 luka berat dan 2 luka ringan. Kecelakaan menonjol terjadi tanggal 22 Maret 2018 ketika truk mengalami rem blong di turunan, menabrak kendaraan dari arah yang sama kemudian menabrak kendaraan lainnya dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di lokasi turunan setelah tikungan (di persimpangan kampung Sebalang). Solusi yang diharapkan adalah penanganan terhadap lokasi rawan kecelakaan yang terjadi pada KM 20 + 950 – Km 22 + 550, Tarahan, Lampung Selatan berdasarkan prasarana, sarana serta uji laik fungsi jalan. Penanganan untuk lokasi kecelakaan pada KM 20 + 950 – Km 22 + 550, Tarahan, Lampung Selatan yaitu dengan penanganan alinyemen vertikal dan horizontal, penampang melintang jalan, penanganan kondisi permukaan jalan, penanganan persimpangan jalan, penanganan pada saat ada konstruksi pekerjaan jalan, penanganan perlengkapan jalan, Manajemen hazard sisi jalan serta sistem drainase.
Pembaharuan Metode Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung Y. Humara
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.352 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.149

Abstract

Untuk melaksanakan tanggung jawab pemeliharaan jalan unit pelaksana teknis wilayah dua selama dua tahun terakhir melakukan pembaharuan sistem manajemen swakelola tanpa mengabaikan aturan aturan yang ada, Hal pertama yang dilakukan adalah membuat penugasan baru terhadap SDM yang ada dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan latar belakang disiplin ilmu, Pengalaman, usia, jenis kelamin dan tempat tinggal . Juru jalan bertanggung jawab terhadap ruas jalan dengan rata-rata sepanjang 26 kilometer, Dengan dibantu warga yang bertempat tinggal di desa sepanjang ruas yang menjadi tanggungjawabnya. Penugasan juga dibuat untuk tim monitoring lapangan, tim administrasi yang bertugas mengevaluasi hasil pekerjaan, absensi lapangan via aplikasi berbasis GPS, pelaporan termasuk kompensasi dan biaya lain yang timbul akibat penugasan tersebut.
Analisis Capaian Kinerja Di Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung A. Lestari
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.004 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.150

Abstract

Dalam rangka perwujudan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Provinsi Lampung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi ke 4 Gubernur Lampung yaitu Mengembangkan Infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektifitas wilayah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung agar terwujudnya dalam tingkat keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampungdalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Implementasi Metode Geolistrik dalam Identifikasi Akuifer Airtanah untuk Membantu Pemanfaatan Air Bersih di Kompleks Pondok Pesantren Nurul Huda Lampung Selatan A. Hidayatika
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.21 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.151

Abstract

Kondisi perkembangan pertumbuhan penduduk dan pembanguan di daerah sekitar Kota Bandar Lampung sangat pesat dan mulai padat, seperti yang terjadi di Kecamatan Natar Lampung Selatan, khusunya di Desa Pemanggilan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan sumber daya air bersih yang selaras dengan peningkatan eksploitasi air tanah. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan yang serius dalam beberapa waktu ke depan, terlebih lagi jika tidak ada upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya air tanah sesuai dengan kondisi dan karakteristik serta siklus hidrogeologi di wilayah tersebut. Namun, untuk merumuskan strategi konservasi dan pengendalian air tanah, diperlukan kegiatan pendahuluan yaitu pemetaan potensi air tanah melalui pemetaan akuifer serta lapisan batuan akuifer guna mengidentifikasi zona cekungan air tanah dan sumber recharge areanya. Pemetaan batuan dan akuifer air tanah serta sistem geohidrologi di area Desa Pemangilan khususnya kawasan Komplek Pendidikan Yayasan Nurul Huda, menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sistem akuifer dan volume air yang berada di dalamnya. Informasi tersebut dapat menjawab atas permasalahan kebutuhan air bersih yang bersumber dari airtanah dan pemanfaatan yang tepat di masa mendatang terkait dengan upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk menjaga kesinambungan cadangan sumber daya air tanah.
Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung T. Ferdinansyah
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.955 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.152

Abstract

Salah satu elemen dalam menciptakan Good Governance (Kepemerintahan yang baik) adalah Akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan Good Governance, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, dengan melakukan pengumpulan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Realisasi capaian indikator kinerja Dinas PKPCK untuk persentase rumah tidak layak huni yang ditangani sebesar 0%, Cakupan rumah tangga berakses air minum layak dan aman sebesar 57,04%, Cakupan rumah tangga berakses sanitasi sebesar 14.5%, Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh sebesar 100%, Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah Provinsi dan lingkungannya yang ditangani sesuai perda No. 53 Th. 2015 sebesar 100%, Persentase peningkatan pemanfaatan ruang sesuai aturan sebesar 100%. Adapun Realisasi kegiatan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Tahun 2020 secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.dengan rata-rata capaian sebesar 83,11 %.
Perancangan pusat kegiatan mahasiswa universitas lampung dengan pendekatan desain inklusi A. Khairiah
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.298 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.153

Abstract

Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) merupakan bagian penting dalam suatu universitas. Di Universitas Lampung, bangunan PKM yang memfasilitasi kegiatan keorganisasian mahasiswa dikenal dengan nama Graha Kemahasiswaan. Namun Graha Kemahasiswaan yang ada saat ini dalam kondisi fisik yang kurang baik dan belum mengakomodasi kebutuhan pengguna secara optimal. Oleh karena itu, bangunan PKM baru diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai upaya untuk mewujudkan kampus yang ramah bagi penyandang disabilitas, universitas perlu menyediakan pusat kegiatan mahasiswa dengan fasilitas yang memadai, aksesibel, nyaman dan humanis. Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 telah mewajibkan perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada calon mahasiswa berkebutuhan untuk mengikuti penerimaan mahasiswa baru. Perguruan tinggi memberikan pendidikan khusus dalam bentuk pendidikan inklusi dan memfasilitasi terbentuknya budaya inklusif di kampus. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang tepat dalam merencanakan bangunan pusat kegiatan mahasiswa. Pendekatan Desain Inklusi merupakan pendekatan dalam melihat suatu desain atau ruang sebagai suatu sistem yang dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang, tanpa membutuhkan adaptasi khusus. Desain inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas tanpa harus memisahkan mereka dengan orang yang tidak berkebatasan. Tulisan ini memaparkan proses perancangan bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Lampung dengan pendekatan desain inklusi. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan perumusan ide perancangan, pengumpulan data, dan olah data. Hasil olah data berupa konsep dan gambar pra rancangan.
Perhitungan Kerusakan Jalan Di Kota Metro Menggunakan Metode Surface Distres Index (Sdi) Y. D. Suyanty
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.895 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.154

Abstract

Jalan adalah fasilitas yang penting dalam berbagai bidang hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk itu kita harus menjaga kondisi jalan selalu mantap. Jalan amtap adalah kondisi jalan yang baik dan rusak sedang. Untuk itu perlu adanya perhitungan kondisi jalan, perhitungan tersebut dilakukan dengan metode Surface Distres Index (SDI) yang dilakukan secara visual, dengan melakukan survey ke lokasi melakukan pengamatan langsung, mengisi formulir dan pengolahan data survey. Hasil dari survey kondisi jalan tersebut berupa kondisi jalan baik, rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. Setelah mendapatkan hasil setiap ruasnya dapat dirokemendasikan penanganan hjalan yang akan dilakukan, Pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan rusak sedang, pemeliharaan berkala untuk kodisi jalan rusak ringan, Rekontruksi/Pembangunan jalan untuk kondisi jalan rusak berat.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Tentang MOU Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara A. Wirakarsa
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.038 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.155

Abstract

Pembangunan Nasional khususnya di bidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan secara hukum agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Di dalam menjalankan suatu kegiatan, seringkali para pelaku usaha melupakan pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum kegiatan itu berjalan di kemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerjasama suatu kegiatan dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna untuk saling bertukar data dan informasi serta keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan bersama.
Desain Prototipe Kantor Kelurahan di Kota Metro I. Saputra
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding SNIP Vol.1 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.69 KB) | DOI: 10.23960/snip.v1i1.156

Abstract

Diperlukan desain untuk menjadi model baku mengenai kebutuhan ruang dan kapasitas ruang kantor kelurahan sesuai dengan persyaratan teknis bangunan pemerintah. Persyaratan tersebut adalah Permen PU No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Dalam pembangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan teknis seperti persyaratan arsitektur bangunan yang mengatur tentang hubungan antar ruangan. Persyaratan struktur bangunan yang harus memenuhi persyaratan keselamatan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Persyaratan utilitas bangunan yang harus memenuhi air minum, air limbah, pengolahan sampah dan lainnya. Desain ruangan untuk semua kelurahan dibuat sama agar fungsi bangunan sesuai dengan fungsi pelayanan kelurahan untuk masyarakat. Sementara, untuk kebutuhan ukuran ruangan disesuaikan dengan kondisi lokasi yang ada.

Page 11 of 30 | Total Record : 299