cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 130 Documents
 2   3   4   5   6 
Implikasi Pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Hibah Saham Clara Venesia Inma
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art4

Abstract

This study examines the implications of the cancellation of the deed of minute of the GMS on Share Grants. The formulation of the problem in this research is first, how is the notary's responsibility for deed of minute of the GMS on share grant made before them which is cancelled by the court and second, what is the legal solution for the notary on the deed of minute of the GMS on share grant made before them which is canceled by the court. This is a normative legal research which is supported by information from source persons. The approaches used in this research are the Statutory, Case, and Conceptual approaches. The method used is literature study in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis was carried out qualitatively. The results of the study conclude that first, the notary is not directly responsible for deed of minute of the GMS on share grant made before them which is canceled by the court. The notary's responsibility here is to return to its original state, hence they must make a statement based on the court decision. Second, the legal solution for the notary is that they must submit to the court's decision which with the cancellation of the deed of minute by the court, the notary returns the situation to its original state by holding an Extraordinary GMS again with the shareholders. Suggestions in this study are notaries in carrying out their duties and positions must be guided by the existing laws and regulations. Notaries must act more carefully and carefully in carrying out a legal act Key Word: Deed Cancellation, Notary, Share GrantAbstrakPenelitian ini meneliti tentang implikasi pembatalan akta berita acara RUPS Tentang Hibah Saham. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara RUPS tentang hibah saham yang dibuat dihadapannya yang dibatalkan oleh pengadilan dan kedua, apa solusi hukum bagi notaris atas akta berita acara RUPS tentang hibah saham yang dibuat dihadapannya dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian merupakan penelitan normatif yang didukung oleh keterangan dari narasumber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan, Kasus, dan Konseptual. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, notaris tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap akta berita acara RUPS tentang hibah saham yang dibuat dihadapannya yang dibatalkan oleh pengadilan. Tanggung jawab notaris disini yaitu adanya kembali ke keadaan semula maka harus membuat surat pernyataan berdasarkan dari putusan pengadilan. Kedua, solusi hukum bagi notaris adalah bahwa notaris harus tunduk pada putusan pengadilan yang mana dengan dibatalkannya akta tersebut oleh pengadilan maka notaris mengembalikan keadaan seperti semula dengan melakukan RUPS Luar Biasa kembali dengan para pemegang saham. Saran dalam penelitian ini adalah notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris harus bertindak lebih hati-hati dan cermat dalam melakukan suatu perbuatan hukum.Kata  Kunci: Notaris, Pembatalan Akta, Hibah Saham
Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Fajar Rafiqi Reynaldi
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art15

Abstract

This study examines the authority of a notary in the establishment of an individual company based on Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The problems formulated are first, how is the authority of a notary in the establishment of an individual company based on the amendment to Law Number 11 of 2020 on Job Creation, and second, what is the responsibility of a notary in the change in the establishment of an individual company based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This type of research is normative with a statutory approach and a conceptual approach. The method used is literature study, and the data is processed non-statistically and analyzed descriptively-qualitatively. The results of the study conclude firstly, that a notary has no authority in the process of establishing a private company as regulated in the Job Creation Law and its derivative regulations Government Regulation Number 8 of 2021, the authorized capital of the company and the registration of the establishment, amendment, and dissolution of companies that meet the criteria for micro businesses. and Small. Second, the establishment of an individual company that meets the requirements for micro and small businesses is the responsibility of the person concerned (founder/shareholder), hence it is the responsibility of the person concerned, not the responsibility of a notaryKey Word: Individual Company, Omnibus Law, Power of NotaryAbstrakPenelitian ini meneliti tentang kewenangan notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Masalah yang dirumuskan, pertama, bagaimana kewenangan notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan kedua, bagaimana tanggung jawab notaris dalam Perubahan pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, dan data diolah secara non-statistik dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan  pertama, bahwa notaris tidak memiliki kewenangan dalam proses pendirian Perseroan Perorangan seperti yang telah diatur dalam UU Cipta kerja dan peraturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Kedua, pendirian Perseroan Perorangan yang memenuhi syarat Usaha Mikro dan Kecil tersebut merupakan tanggungjawab yang bersangkutan (pendiri/pemegang saham), sehingga menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, bukan menjadi tanggungjawab notarisKata Kunci: Kewenangan Notaris, Perseron Perorangan, UU Cita kerja
Batasan Ketentuan Asas Onbekwaam Dalam Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Imawati Latifah
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art8

Abstract

This study aims to examine the limitations of the provisions of the onbekwaam principle in the cancellation of wills made before a notary. This research uses the type of juridical-normative research, namely research that focuses on examining the application of positive legal norms. The data collection technique in this study was carried out by means of document studies or literature studies by searching, analyzing, and combining material sourced from laws and regulations, books, and other documents aimed at obtaining secondary data relevant to the problems studied. The problem in this study is how the limitations of the onbekwaam provisions in the cancellation of wills made before a Notary with a Court Decision and why the judge decision in the case of Decision Number 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which states that the will is canceled and non-binding can result in a will that is made before the notary is considered invalid. The results of this study conclude that the principle of incompetence that is used as the basis for the judge decision is no longer based on the legal age limit, but a situation where legal competence can be declared lost or judged to be an incompetence due to certain conditions, namely people who are placed under guardianship. , which can occur due to mental disorders such as neurosis, because the person’s actions are abnormal according to ordinary standards, including mental disordersKey Word: Authentic deed cancellation, legal capacity, onbekwaam principleAbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji batasan ketentuan asas onbekwaam dalam pembatalan akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan norma hukum positif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka dengan cara mencari, menelaah, dan menggabungkan materi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana batasan ketentuan onbekwaam dalam pembatalan akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dengan adanya Putusan Pengadilan dan mengapa putusan hakim pada kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa akta wasiat batal dan tidak mengikat dapat mengakibatkan Akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dianggap tidak sah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa asas ketidakcakapan yang dijadikan dasar putusan majelis hakim bukan lagi berdasarkan batasan usia cakap hukum, namun keadaan dimana kecakapan hukum tersebut bisa dinyatakan hilang atau dinilai menjadi sebuah ketidakcakapan karena suatu kondisi tertentu, yaitu orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang dapat terjadi karena gangguan jiwa seperti sakit saraf, sebab perbuatan orang tersebut adalah tidak normal menurut ukuran biasa, termasuk didalamnya gangguan akal.Kata Kunci: Asas Onbekwaam, Batasan Cakap Hukum, Pembatalan Akta Otentik
Tanggung Jawab Notaris Dan Kekuatan Hukum Dalam Pembuatan Akta Konsen Roya Primistha Elsyanita Devi
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art13

Abstract

This study aims to examine and analyze the responsibilities of a notary in the roya consent deed and the legal force of the roya consent deed. This research is classified as normative juridical by using a statute approach, and conceptual approach. Data collection techniques used are interviews, literature studies and documents. The results of this study concluded that the agreement deed was made based on formal information and evidence submitted by the appearers. The agreement deed is a notarial deed in the form of a partij acta with perfect power as the legal force of the authentic deed itself. Notaries are not responsible for the content of actions made based on the will of the parties. The material truth of the contents of the deed comes from what was submitted by the parties. The roya consent deed is a notarial deed that meets the requirements as a substitute for a lost mortgage certificate, which works as a condition for roya registration or deletion of mortgage. This research was conducted because in practice there is still the inclusion of documents or information that is not true/false by the parties so that the Notary in making the agreement deed must get protectionKey Word: Roya's Consensus Deed, Partij Acta, Notary's responsibilityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta konsen roya dan kekuatan hukum akta konsen roya. Penelitian ini tergolong yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa akta konsen roya dibuat berdasarkan keterangan dan bukti formal yang disampaikan oleh penghadap. Akta konsen roya merupakan akta notaris yang berbentuk partij acta dengan kekuatan yang sempurna sebagaimana kekuatan hukum dari akta autentik itu sendiri. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak. Kebenaran materiil dari isi akta berasal dari yang disampaikan para pihak. Akta konsen roya merupakan akta notariil yang mempunyai kedudukan sebagai syarat pengganti sertifikat hak tanggungan yang hilang, yang berfungsi sebagai syarat pendaftaran roya atau pencoretan hak tanggungan. Penelitian ini dilakukan karena pada praktek masih terjadi adanya penyertaan dokumen atau keterangan tidak benar/palsu yang dilakukan para pihak sehingga Notaris dalam pembuatan akta konsen roya harus mendapatkan perlindunganKata Kunci: Akta Konsen Roya, Partij Acta, Tanggung Jawab Notaris
Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap Yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator M. Yasser Al Mursyid
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art3

Abstract

This research examines the deed of transfer of bankrupt assets in the form of fixed objects which are sold without auction by the Curator. The problem formulated in this research is first, why there is a transfer of bankrupt assets in the form of fixed objects that are sold without an auction by the Curator. Second, how is the authority and responsibility of PPAT for the deed of transfer of bankrupt assets in the form of fixed objects that are sold without an auction by the Curator. This research is normative with a statutory and a conceptual approaches. The results of the study conclude that first, that there are various problems that arise from the existence of an auction selling mechanism that disrupts the independence of the curator so that the curator prefers to sell under hands. Second, PPAT's responsibility when associated with his profession adheres to the principle of error responsibility so that in making an authentic deed, PPAT must be responsible if there is an error or violation of the deed he made Key Word: Bankruptcy Law, PPAT, transfer of deedAbstrakPenelitian ini meneliti tentang akta peralihan harta pailit berupa benda tetap yang dijual tanpa lelang oleh Kurator. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama, mengapa terjadi peralihan harta pailit berupa benda tetap yang dijual tanpa lelang oleh Kurator. Kedua, bagaimana wewenang dan tanggung jawab PPAT atas akta peralihan harta pailit berupa benda tetap yang dijual tanpa lelang oleh Kurator. Penelitian ini secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, berbagai masalah yang timbul dari adanya mekanisme penjualan secara lelang yang menyebabkan terganggunya independensi Kurator sehingga Kurator lebih memilih penjualan secara di bawah tangan. Kedua, Tanggungjawab PPAT apabila dikaitkan dengan profesinya menganut prinsip tanggungjawab kesalahan sehingga dalam pembuatan akta otentik, PPAT harus bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya.Kata Kunci: PPAT, Akta Peralihan, Hukum Kepailitan
Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Muhammad Zulfan
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art14

Abstract

This paper examines legal protection for prospective notaries who are apprenticed at a notary office. The formulation of the problems in this study are First, how is the implementation of the applicable provisions in the implementation of internships for prospective notaries? Second, how is the legal protection for prospective notaries who do not get an internship at a notary recommended by the DIY regional administrator of the Indonesian Notary Association? This is a normative juridical research. The approach that is used in this research is the statutory approach. The analysis used a qualitative descriptive method. Based on the results of the study it is concluded that First, the number of notary candidates is not proportional to the availability of a notary office recommended by the Association. There is no standard curriculum. Lack of knowledge from notary interns when accepting prospective notaries. There are notaries who do not recommend, but still accept apprentices by providing guarantees to request an internship certificate from the recommended notary. Notary candidates are less active in seeking internship information. There is a shift in the orientation of internships to earn income. Second, legal protection for prospective notaries who do not get an internship at a notary whose recommendation is that the prospective notary must actively report the problem to the Regional Management where the prospective notary is undergoing internship to be transferred to the recommended notary office.Key Word: Notary Candidate, Internship, Legal Protection AbstrakBahwa tesis ini meneliti tentang perlindungan hukum bagi calon notaris yang magang di kantor notaris. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Pertama, bagaimana implementasi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan magang bagi calon notaris? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang direkomendasikan oleh pengurus wilayah DIY Ikatan notaris Indonesia?. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama, jumlah calon notaris tidak sebanding dengan ketersediaan kantor notaris yang direkomendasikan oleh Perkumpulan. Tidak adanya kurikulum baku. Kurangnya pengetahuan dari notaris penerima magang ketika menerima calon notaris. Ada oknum notaris yang tidak rekomendasi, namun tetap menerima pemagang dengan memberikan jaminan untuk memintakan surat keterangan magang dari notaris yang direkomendasi. Kurang aktifnya calon notaris untuk mencari informasi magang. Terjadinya pergeseran orientasi magang untuk mendapatkan penghasilan. Kedua, perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang rekomendasi adalah calon notaris harus aktif melaporkan permasalahan tersebut kepada Pengurus Wilayah tempat calon notaris menjalani magang untuk dapat dipindahkan ke kantor notaris yang direkomendasi.Kata-kata Kunci: Calon notaris, Magang, Perlindungan Hukum
Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Delia Azizah Rachmapurnami
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art16

Abstract

This study examines the problems of adjusting the Articles of Association of foundations that were established prior to the issuance of the Foundation Law, the implementation of the Deed of Adjustment of Foundations by a Notary, and the legal consequences arising from the Notary's error in making the Deed of Adjustment of the Foundation's Articles of Association. This is a juridical-normative legal research method with a statutory approach and data collection through literature study with research analysis using descriptive-qualitative techniques. This study concludes, firstly, that there are still many Deeds of Adjustment to the Articles of Association of Foundations that were established before the issuance of the Foundation Law which have not been based on the Foundation Law and Government Regulation No. 2 of 2013. Second, due to the lack of understanding of the Notary in the laws and regulations, so that it is only limited to the Deed of Establishment of the New Foundation and then there are many wrong phrases related to Article 5 regarding “asset” and at the conclusion of the deed, as a result the Deed can be canceled or null and void. Third, clients can be subject to criminal sanctions and especially for Notaries can be subject to administrative sanctions, civil sanctions or criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulationsKey Word: Adjustment, Foundation, Legal ImplicationsAbstrakPenelitian ini mengkaji problematika penyesuaian anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, implementasi Akta Penyesuaian Yayasan oleh Notaris, dan akibat hukum yang ditimbulkan atas kesalahan Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui penelusuran literatur dengan analisa penelitian menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa masih banyak ditemukan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang belum mendasarkan pada Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Kedua, karena kurangnya pemahaman Notaris pada peraturan perundang-undangan, sehingga hanya sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan Baru dan kemudian banyak frasa-frasa yang salah terkait dengan Pasal 5 mengenai “kekayaan” dan pada penutup akta, akibatnya Akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Ketiga, klien dapat dikenakan sanksi pidana dan terlebih bagi Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata ataupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Penyesuaian, Yayasan, akibat hukum
Administrasi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Yang Dibuatnya Meralda Amala Istighfarin
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art14

Abstract

Problems in society are growing over time. The author takes research material on “Administration and Responsibilities of Land Deed Making Officials (PPAT) for Cancellation of Deeds Made”. This research is an empirical legal research supported by normative data. Research data were collected through interviews, literature studies, document studies. The analysis was carried out using qualitative data analysis methods. The results of this study conclude that the completion of the administrative protocol and PPAT’s responsibility for the canceled deed is carried out before registration with the Land Office is responsible for completing the administrative protocol at his office, namely by attaching a copy of the cancellation of the notarial deed for the cancellation of the deed, or completing the administrative protocol at his office, namely by attaching a copy of the court judge's decision on the cancellation of the deedKey Word: Administration, Deed Cancellation, PPAT Protocol, ResponsibilityAbstrakProblematika dalam masyarakat semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Penulis mengambil bahan penelitian mengenai “Administrasi dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Pembatalan Akta yang Dibuatnya”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan ditunjang data normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan penyelesaian protokol administrasi dan tanggung jawab PPAT atas aktanya yang dibatalkan dilakukan sebelum dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan bertanggungjawab melakukan penyelesaian protokol administrasi pada kantornya, yakni dengan melampirkan salinan pembatalan akta notariil atas pembatalan aktanya, ataupun melakukan penyelesaian protokol administrasi pada kantornya, yakni dengan melampirkan salinan putusan hakim pengadilan atas pembatalan aktanyaKata Kunci: Administrasi, Protokol PPAT, Pembatalan Akta, Tanggung Jawab
Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris Di Daerah Istimewa Yogyakarta Satria Akbar Nagara
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art12

Abstract

This article examines the Guidance and Supervision of Notary Former Convicts by the Notary Supervisory Council based on UUJN and Permenkumham. The problem that is formulated is how to develop and supervise ex-convict Notaries by the Notary Supervisory Council in DIY, and what are the obstacles to fostering and supervising ex-convict Notaries by the Notary Supervisory Council in DIY. This type of research is normative which is supported by information from resource persons with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study conclude that the Guidance and Supervision carried out by the Notary Supervisory Council is guided by the UUJN and the RI Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 15 of 2020 while the Guidance and Supervision carried out by the Notary Supervisory Council to former Notary Convict members is an annual examination that has been regulated in the Notary Position Law. In the Picking Test of the Notary protocol, there has been no special attention or agenda in the regular monitoring of Notary Ex-Convicts and the obstacles that occur in the guidance and supervision, due to the Notary Supervisory Council which does not yet have special rules in carrying out its duties, thus triggering several subjective factors in viewing and assess the effectiveness of the guidance and supervision of the Notaries involvedKey Word: Supervisory Board of Notaries, Notaries, PrisonersAbstrakArtikel ini meneliti tentang Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN dan Permenkumham. Masalah yang dirumuskan adalah bagaimana Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY, dan apa yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY. Jenis penelitian ini adalah Normatif yang didukung dari keterangan Narasumber dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil  penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris berpedoman UUJN dan Permenkumham RI No.15 Tahun 2020 sedangkan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada anggota Notaris Mantan Narapidana adalah pemeriksaan tahunan yang sudah diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Dalam Uji Petik protokol Notaris belum ada perhatian atau agenda khusus dalam monitoring secara berkala terhadap Notaris Mantan Narapidana dan Kendala yang terjadi dalam pembinaan dan pengawasan, disebabkan oleh Majelis Pengawas Notaris yang belum memiliki aturan khusus dalam menjalankan tugasnya sehingga memicu beberapa faktor yang bersifat subyektif dalam melihat dan menilai keefektifan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang terlibatKata Kunci: Majelis Pengawas Notaris, Notaris, Narapidana
Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan atas Kendala Sistem Pemasangan Hak Tanggungan Elektronik Rizky Amelya Wirasti
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art17

Abstract

E-government acceleration is also implemented in Mortgage services through the issuance of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 5 of 2020 on Electronic Mortgage Services. Electronic Mortgage Rights aim to improve services that meet the principles of openness, timeliness, convenience, and speed. This study examines two problem formulations, namely the responsibility of the land office in the event of problems with the installation of Electronic Mortgage Rights, as well as obstacles that occur in the imposition of Electronic Mortgage Rights. This research is an empirical normative research that aims to see the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in a society. The results of this study conclude that the responsibility of the Land Office is only technical. In addition, the obstacles that occur in the electronic imposition of Mortgage Rights that are often faced by HT-el users and implementers are problems with the IT system (Information Technology) or the HT-el application itself which is often difficult to access.Key Word: Accountability of the Land Office, HT-el Constraints,  HT-elAbstrakAkselerasi e-government juga diterapkan dalam pelayanan Hak Tanggungan melalui penerbitan Peraturan Meneri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik. Hak Tanggungan Elektronik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kemudahan, serta kecepatan Namun dalam pelaksanaan HT-el sering terjadi kendala yang dialami oleh pengguna dan pelaksana HT-el itu sendiri. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah yakni tanggung jawab kantor pertanahan apabila terjadi kendala pada sistem pemasangan Hak Tanggungan Elektronik, serta kendala yang terjadi dalam pembebanan Hak Tanggungan Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk melihat implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban kantor Pertanahan hanya secara teknis. Selain itu kendala yang terjadi dalam pembebanan Hak Tanggungan secara elektronik yang sering dihadapi oleh pengguna dan pelaksana HT-el yaitu kendala pada sistem ITnya (Informasi Teknologi) atau aplikasi HT-elnya itu sendiri yang sering susah untuk diaksesKata Kunci: HT-el, Kendala HT-el, Pertanggung-jawaban Kantor Pertanahan

Page 4 of 13 | Total Record : 130

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021