cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 130 Documents
 1   2   3   4   5 
Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Duplikasi Nama Persekutuan Komanditer Yang Belum Pernah Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Farzan Sirajuddin
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art5

Abstract

Permenkumham Number 17 of 2018 on Registration of Limited Partnerships, Firm Partnerships, and Civil Partnerships contains technical rules regarding registration, registration of amendments to Articles of Association, registration of dissolution, and records of registration. The problem being researched is what steps should be taken to comply with these rules if there are similarities in names, while on the other hand, many legal actions have been taken? This study uses a juridical-normative research method and a statutory approach. This study concludes, the Notary as the attorney of the Petitioner can take the following steps: first, providing an explanation of the consequences of the rule that there should be no duplication of names. Second, applying for the use of the CV name through the system. Third, in the deed, especially in the premise section, emphasizing that the CV has been established long before the enactment of Permenkumham Number 17 of 2018 but has not yet been registered to the Registrar of the District Court.Keywords: Duplication in name; registrar of the district courtAbstrakPermenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata berisi aturan teknis mengenai pendaftaran, pendaftaran perubahan anggaran dasar, pendaftaran pembubaran, dan pencatatan pendaftaran. Permasalahan yang diteliti, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut jika terdapat kesamaan nama, sementara di sisi lain sudah banyak melakukan perbuatan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan, Notaris sebagai kuasa dari Pemohon dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. , pertama, memberi penjelasan mengenai konsekuensi dari aturan tersebut bahwa tidak boleh ada penggunaan duplikasi nama. Kedua, mengajukan penggunaan nama CV melalui sistem. Ketiga, dalam akta tersebut, khususnya pada bagian premis ditegaskan bahwa CV tersebut sudah berdiri lama sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, namun belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.Kata Kunci: Duplikasi nama; kepaniteraan pengadilan negeri
Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Karena Wanprestasi Fitriasih Fitriasih
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art5

Abstract

The deed of sale and purchase agreement number 53 dated 27 November 2013 drawn up before a notary is a valid agreement between PT Bantul Kota Mandiri and PT Rumah Cerdas. As a result of the defendant’s actions of not paying off the payment or default and having been reprimanded by the plaintiff to make the payment, the plaintiff filed a lawsuit for cancellation of the agreement at the Bantul District Court. The formulation of the problem in this study is first, what is the basis for the consideration of the Bantul District Court judge in canceling the sale and purchase binding deed made before a notary due to default? Second, what are the legal consequences of canceling the sale and purchase binding deed made before a notary because of a default? This type of research is normative juridical using two approaches, namely the statutory and the case approaches. There are 2 (two) conclusions, first, the decision to cancel the sale and purchase binding deed between PT Bantul Kota Mandiri and PT Rumah Cerdas is correct from a philosophical, juridical and sociological aspect and from a justice perspective it has fulfilled legal justice, social justice and moral justice. Second, due to the decision to cancel the sale and purchase binding deed, the deed has no legal force, cannot be used as evidence and the parties’ rights are returned as before the agreementKey Word: Deed cancellation, judge decision, justiceAbstrakAkta pengikatan jual beli nomor 53 tertanggal 27 November 2013 yang dibuat dihadapan notaris merupakan perjanjian yang sah antara PT Bantul Kota Mandiri dan PT Rumah Cerdas. Akibat perbuatan tergugat yang tidak melunasi pembayaran atau wanprestasi dan telah ditegur oleh penggugat untuk melakukan pembayaran sehingga penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri Bantul. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam pembatalan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris karena wanprestasi sudah tepat ? Kedua, bagaimanakah akibat hukum pembatalan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris karena wanprestasi? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terdapat 2 (dua) kesimpulan bahwa, pertama, putusan pembatalan akta pengikatan jual beli antara PT Bantul Kota Mandiri dan PT Rumah Cerdas sudah tepat dilihat dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis serta dari sisi keadilan telah memenuhi legal justice, social justice dan moral justice. Kedua, akibat putusan pembatalan akta pengikatan jual beli maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti dan para pihak hak-haknya dikembalikan seperti sebelum ada perjanjianKata Kunci: Keadilan, Pembatalan Akta, Putusan Hakim
Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung Angie Athalia Kusuma
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art4

Abstract

This study discusses first, the legal protection of the Notary Protocol for a Notary who passed away in Temanggung Regency; and second, the role of the Notary Regional Supervisory Council (MPD) in Temanggung Regency in resolving the Notary Protocol issue. The type of research used is empirical with a sociological juridical approach and qualitative data analysis. The result of this study conclude, first, that the legal protection of the Notary Protocol in Temanggung Regency has not been fully implemented in accordance with Article 16 letter b of the UUJN. In the first case there is still a Notary Protocol that has been lost due to the actions of uncooperative heirs and in the second case the Notary Protocol has landed on the right hands because the Notary who gave the Notary Protocol had realized that they would soon retire and acknowledged the importance of the Notary Protocol as state archives which must be protected and delegated to the right person. The second result showed that Temanggung district MPD has played an active role in providing guidance and supervision to the Notary but the recipient of the Notary Protocol cannot cooperate well hence the role of MPD is not optimalized.Keywords: Legal protection; notary protocol; notary supervisory councilAbstrakPenelitian ini membahas tentang pertama, perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung; dan kedua, peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 16 huruf b UUJN. Pada kasus pertama masih ada protokol Notaris yang hilang jejaknya dikarenakan ulah ahli waris yang tidak kooperatif dan pada kasus kedua protokol Notaris sampai ditangan yang tepat karena Notaris pemberi protokol Notaris menyadari bahwa dirinya akan pensiun dan Notaris pemberi protokol Notaris menyadari pentingnya protokol Notaris sebagai arsip milik Negara yang harus dilindungi dan dilimpahkan kepada orang yang tepat. Kedua, MPD abupaten Temanggung sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris tetapi Notaris penerima protokol Notaris tidak dapat bekerjasama sehingga peran MPD menjadi tidak optimal.Kata Kunci: Majelis pengawas notaris; perlindungan hukum; protokol notaris
Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pamungkas Hudawanto
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art1

Abstract

There are several foreign companies engaged in the management of Mineral and Coal in Indonesia such as PT. Newmoont. In its development, the Indonesian government stated that the working relationship between the government and the company needed to be changed from a Contract of Work system to a Special Mining Business Permit. However, the permissibility of this change is questioned by the existence of a stabilization clause principle. The formulation of the problem in this study is how the existence and use of the stabilization clause in the contract of work relates to the enactment of Law Number 4 of 2009. This research is a normative research using 2 (two) approaches, namely the statutory and the conceptual approaches. The results of this study conclude that the stabilization clause still exists in Law Number 4 of 2009 and is useful for ensuring the operational activities of PT. Newmoont Indonesia according to the Contract of Work that has been made until the expiration of the contract/agreementKeyWord: Agreement, PT. Newmoont, stability clauseAbstrakTerdapat beberapa perusahaan asing yang bergerak dalam engelolaan Minerba di Indonesia seperti PT. Newmoont. Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia menyatakan bahwa hubungan kerja antara pemerintah dengan perusahaan tersebut perlu diubah dari sistem Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertembangan Khusus. Namun, kebolehan atas perubahan ini dipertanyakan dengan adanya asas tabilization clause. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah eksistensi dan kegunaan stabilization clause dalam kontrak karya sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni stabilization clause tetap eksis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan berguna untuk menjamin kegiatan operasional PT. Newmoont Indonesia sesuai Kontrak Karya yang telah dibuat sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.Kata Kunci: Perjanjian, klausa stabilitas, PT Newmooont
Keabsahan Keputusan Sirkuler Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris Inka Sukma Faradilla
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art10

Abstract

Shareholders of PT. Bumimas Megahprima signed the circular decision in March 2009. The circular decision included a clause that gave the Board of Directors the power to convert circular decisions into notarial deeds. While in the reality, the directors do not carry out their duties to convert the circular decisions in notarial deeds. This study aims to analyze legal issues related to the validity of circular decisions that are not solidified into notarial deeds. This research method used is normative legal research. The result of this study conclude that the circular decision of PT Bumimas Megah Prima is still valid and legally binding because it is basically an agreement made by shareholders.Keywords: Circular decision; limited liability company; notary deedAbstrakPemegang Saham PT. Bumimas Megahprima telah menandatangani keputusan sirkuler pada Maret 2009.  Dalam keputusan sirkuler tersebut dicantumkan klausula memberikan kuasa kepada direksi untuk menyatakan keputusan sirkuler ke dalam akta notaris. Pada kenyataannya direksi tidak melaksanakan tugasnya untuk menyatakan keputusan sirkuler dalam akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait keabsahan keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan, keputusan sirkuler PT Bumimas Megah Prima tersebut tetap sah dan mengikat sebagai undang-undang karena pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian yang dibuat pemegang saham.Kata Kunci: Akta notaris; keputusan sirkuler; perseroan terbatas
Implmentasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta Hidayatus Sholehah
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art17

Abstract

This study discusses the formulation of problems related to the implementation of Permenkumham Number 17 of 2018 concerning Registration of Limited Partnerships, Firm Partnerships and Civil Partnerships in Yogyakarta City, and the obstacles it faces. This research includes a typology of empirical legal research. Research data in the form of primary data obtained by interviewing the object of research while secondary data was collected from literature study. The results of this study are that after the enactment of Permenkumham Number 17 of 2018, Yogyakarta City Notaries can carry out well and feel the benefits with the enactment of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018. Constraints that arise are, first, related to problems on the server or maintenance in the AHU Online menu; second, related to the age of Notaries who are difficult to adapt in implementing Permenkumham Number 17 of 2018.Keywords: Implementation; notary; registration of civil partnershipAbstrakPenelitian ini memaparkan rumusan masalah terkait implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta, dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian berupa data primer didapat dengan cara wawancara dengan objek penelitian sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, Notaris Kota Yogyakarta dapat melaksanakan dengan baik dan merasakan manfaat dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut. Kendala yang muncul, pertama, terkait permasalahan di server atau perawatan dalam menu AHU Online; kedua, terkait usia Notaris yang sulit beradaptasi dalam menerapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.Kata Kunci: Implementasi; notaris; pendaftaran persekutuan perdata
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Sebenarnya Rizki Inmas Pradinisiwi
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art13

Abstract

There are two problem formulations in this study, namely, first, what is the responsibility of the Notary in the making of a sale and purchase obligation agreement that does not match the actual price? Second, what are the legal consequences of making a binding sale and purchase agreement that does not match the actual price? This research is an empirical research that emphasizes on the problems studied based on the facts that exist and develop in society or research that comes from primary data. The results of the study conclude that first, that the Notary is not responsible for the material truth of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) which does not match the actual price because the Notary only pours or confirms the will of the parties into the PPJB deed. So the responsibility lies with the parties. Second, the legal consequences for PPJB are not in accordance with the actual price, namely the PPJB deed made by the Notary still runs according to the agreement of the parties because no parties feel aggrieved and no one has sued to the Court, so the deed is not automatically null and void by law but if there are parties who feel aggrieved can be used as material for a lawsuit to the Court, because the agreement does not meet the objective requirements, namely a certain matter and a lawful cause.Keywords: Notary; notary’s code of ethics; sale and purchase agreementAbstrakTerdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni, pertama, bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai harga sebenarnya? Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai harga sebenarnya? Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat atau penelitian yang bersumber dari data primer. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang tidak sesuai harga sebenarnya karena Notaris hanya menuangkan atau mengkonstantir kehendak para pihak kedalam akta PPJB. Sehingga tanggung jawabnya terletak pada para pihak. Kedua, akibat hukum terhadap PPJB tidak sesuai dengan harga sebenarnya yaitu akta PPJB yang dibuat Notaris tersebut tetap berjalan sesuai kesepakatan para pihak karena tidak ada para pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada yang menggugat ke Pengadilan, sehingga akta tersebut tidak otomatis batal demi hukum tetapi jika ada pihak yang merasa dirugikan bisa digunakan sebagai materi untuk gugatan ke Pengadilan, karena perjanjian tersebut sudah tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal.Kata Kunci: Kode etik notaris; notaris; perjanjian pengikatan jual beli
Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah Triamita Rahmawati
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art18

Abstract

The problems formulated in this study are first, how is the legality of mortgages as collateral in financing in Islamic banking, and second, about whether mortgage guarantees in financing in Islamic banking have the same position as in credit in conventional banking. This type of research is juridical, with a legal and conceptual approach, collecting data from research subjects, information and interviews based on qualitative analysis. The results of this study conclude that the Legality of Mortgage in financing in Islamic Banking is not only seen from the Mortgage Deed based on Law Number 4 of 1996, it can also be based on the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2014 so that Mortgage provides legal protection for parties in financing in Islamic banking. Mortgage rights in Islamic banking and conventional banking have different positions. In conventional banks, mortgages as collateral are the main things in providing credit and privileges for creditors, while in Islamic banking, guarantees do not have a privileged position in the provision of financing fundsKey Word: Guarantee, Mortgage Right, Sharia BankingAbstrakMasalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana legalitas hak tanggungan sebagai jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah, dan kedua, tentang apakah jaminan hak tanggungan dalam pembiayaan di perbankan syariah mempunyai kedudukan yang sama seperti halnya dalam kredit di perbankan konvensional. Jenis penelitian ini bersifat yuridis, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, mengumpulkan data yang bersumber dari subjek penelitian, informasi dan wawancara berdasarkan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan legalitas Hak Tanggungan dalam pembiayaan di Perbankan Syariah selain dilihat dari Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang berlandaskan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dapat pula berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, sehingga Hak Tanggungan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembiayaan di perbankan syariah. Hak tanggungan pada perbankan syariah dan perbankan konvensional mempunyai kedudukan yang berbeda. Dalam bank konvensional hak tanggungan sebagai jaminan merupakan hal yang pokok dalam pemberian kredit dan privilege (istmewa) bagi kreditur sedangkan dalam pembiayaan di perbankan syariah jaminan tidak berkedudukan privilege dalam pemberian dana pembiayaanKata Kunci: Hak Tanggungan, Jaminan, Perbankan Syariah
Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri Etty Susmilawaty Manik
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art19

Abstract

According to Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014, a notary must be precautious in carrying out their function. However, in the Yogyakarta High Court Decision No. 34/Pdt/2017/PT YYK, a notary has made the deed of Sale and Purchase of Land in full with a clause of right to repurchase and is based on debts. The formulation of the problem in this study is, how is the notary's responsibility in the making of a notarial deed containing a false cause? This research is a normative research with a case, legislation, and conceptual approaches and analyzed in a qualitative way. The results of this study conclude that the Notary is civilly responsible for the making of a notarial deed (AIJB No. 01) containing a false cause because it was proven to be inaccurate, causing losses as referred to in Article 1365 of the Civil Code. Whereas the national land law does not recognize the sale and purchase of land with a clause on the right to buy back and must be viewed as a debt agreement.Keywords: Deed; false causes; notary; responsibilityAbstrakMenurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, seorang notaris harus seksama dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 34/Pdt/2017/PT YYK, seorang notaris telah membuat akta Ikatan Jual Beli tanah lunas dengan klausul hak membeli kembali dan dilatarbelakangi utang piutang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana petanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta notariil dengan kausa palsu? Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, serta konseptual serta dianalisa dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Notaris bertanggungjawab secara perdata atas pembuatan akta notariil (AIJB No 01) berkausa palsu sebab terbukti tidak cermat sehingga menyebabkan kerugian seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Padahal hukum pertanahan nasional tidak mengenal jual beli tanah dengan klausul hak membeli kembali dan harus dipandang sebagai perjanjian utang piutang.Kata Kunci: Akta; kausa palsu; notaris; tanggungjawab
Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Oleh Majelsi Pemeriksa Eka Sulistya
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art6

Abstract

This study aims to analyze the existence of the Notary Supervisory Board in imposing sanctions for Notaries after the issuance of Ministry of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) No. 15 of 2020 and the implementation of Permenkumham No. 15 of 2020. This is a normative juridical research, namely research whose main basis refers to secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study conclude that first, that the Regional Supervisory Council has the authority to impose sanctions on Notaries and Article 77 of the UUJN determines that the Central Supervisory Council has the authority to impose sanctions. However, in Article 1 point 4 of the Permenkumham No. 15 of 2020, it is stipulated that the authority to impose sanctions on Notaries lies with the Examining Council. Permenkumham No. 15 of 2020 contradicts the UUJN and since there are overlapping rules, the Permenkumham should not be able to downgrade or change the provisions in the UUJN. Second, the implementation of Article 1 point 4 of the Permenkumham No. 15 of 2020 on Procedures for Examination of the Supervisory Council Against Notaries is difficult to implement because the higher provisions, namely UUJN, does not regulate or authorize the Examining Council to impose sanctions on Notaries.Key Word: Notary Function, Notary Supervision, sanctioningAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian sanksi bagi Notaris pasca terbitnya Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 dan pelaksanaan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang basis utamanya mengacu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa Majelis Pengawas Wilayah yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan Pasal 77 UUJN menentukan pula Majelis Peng awas Pusat yang berwenang menjatuhkan sanksi. Namun dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tersebut menentukan bahwa kewenangan pemberian sanksi kepada Notaris ada pada Majelis Pemeriksa. Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 bertentangan dengan UUJN dan terkesan ada tumpang tindih aturan, semestinya Permenkumham tidak bisa men-downgrade atau mengubah ketentuan dalam UUJN. Kedua, pelaksanaan Pasal 1 angka 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris sulit diterapkan sebab berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi, yakni UUJN tidak mengatur atau memberikan kewenangan terhadap Majelis Pemeriksa untuk memberikan sanksi terhadap NotarisKata Kunci: Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris, Pemberian Sanksi

Page 2 of 13 | Total Record : 130

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021