MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 1 (2022): February 2022"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN MITRA UTAMA KEPABEANAN DENGAN METODE CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT ]]>
<![CDATA[Destiko Teguh Rinaldi]]>;
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>;
<![CDATA[Arianis Chan]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.836 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2589
<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan biaya logistik dalam proses ekspor dan impor di Indonesia adalah mengeluarkan kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun demikian, pada fase implementasi kebijakan, fasilitas locomotive facility tidak dapat diberikan, serta fasilitas truck loosing dan part off container tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan MITA Kepabeanan dari aspek context, input, proses, dan product. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan linear hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi context menunjukkan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai sebagai pelaksana, namun banyak instansi lain yang terlibat dalam proses ekspor impor. Evaluasi input menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, dan sumber daya yang mencukupi, namun perlu tambahan personil untuk posisi client coordinator dan perlu perbaikan kinerja aplikasi pelayanan. Evaluasi proses menunjukkan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, meskipun terdapat permasalahan penerapan pelayanan khusus. Evaluasi product menunjukkan kebijakan MITA Kepabeanan telah memenuhi tujuan kebijakan, namun dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain.]]>
<![CDATA[KETERLIBATAN AKTOR DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Fauzi Akbar]]>;
<![CDATA[Sam'un Jaja]]>;
<![CDATA[Achmad Buchori]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.177 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2590
<![CDATA[Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat memunculkan dampak positif dan negatif. Sehingga terdapat kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada lingkungan sekitar dalam upaya keberlanjutan dan pertanggungjawabannya. Aktor yang terlibat dalam tanggungjawab tersebut bisa dari perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan para aktor dengan pendekatan Triple Helix dalam kerjasama pengelolaan corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah model interactive yang terdiri dari reduksi data, analisis atau display data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara Triple Helix dalam pengelolaan CSR BUMD Provinsi Jawa Barat, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk mengimplementasikan CSR kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mendukung kerjasama atara pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan. Penelitian kerjasama kolaborasi Triple Helix ini dilihat dari 3 aktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap proses pengelolaan CSR ini. Aktor yang dimaksud yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Fasilitasi CSR (Government), Pelaku BUMD yaitu PT. Migas Hulu Jawa Barat (businessmen), dan peran Akademisi sekaligus kelompok penerima program CSR. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Jawa Barat sebagai pemangku kebijakan tertinggi melakukan pembahasan pengelolaan CSR sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu Pemerintah Jawa Barat sendiri dalam rangka sosialisasi dan memperluas jangkauan kerjasama pemerintah]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PASANGAN IDRIS-IMAM DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Intan Rizkika Permatasai]]>;
<![CDATA[Arry Bainus]]>;
<![CDATA[Idil Akbar]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.032 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2591
<![CDATA[Pada arena kontestasi politik, kepemilikan modal sosial menjadi hal yang utama, karena pilkada bukan merupakan ajang persaingan antar parpol melainkan kandidat yang menjadi actor kunci. Pemanfaatan modal sangat umum digunakan dalam suatu pemilihan, karena modal memberikan kekuatan untuk seorang kandidat memenangkan pertarungan politik. Latar belakang sosial seperti Pendidikan, pengalaman pekerjaan, sosok ketokohan, dan popularitas menjadi modal sosial yang dimiliki. Selain itu habitus yang menggambarkan kultur, harkat, karakter, serta keinginan dari suatu golongan tertentu yang dijadikan panutan dari kelompok kecil dapat dikembangkan dengan keahlian dan menjadi asas jatidiri seseorang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data hasil wawancara virtual, bahan pustaka, media cetak dan elektronik serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan dilakukan melalui triangulasi sumber yang menghasilkan penelitian bahwa pasangan Idris-Imam memanfaatkan modal sosial guna memenangkan pemilihan Walikota Depok Tahun 2020 dengan memanfaatkan ketokohan, jaringan, organisasi sosial, serta identitas yang melekat pada habitus actor.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF SERVANT LEADERSHIP PADA KANTOR KECAMATAN SABBANGPARU ]]>
<![CDATA[Eka Patmasari]]>;
<![CDATA[Andi Anugrah]]>;
<![CDATA[Yuniarni]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.291 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2593
<![CDATA[Servant leadership merupakan gaya kepemimpinan kontemporer yang saat ini wajib dimiliki oleh pimpinan sektor publik karena kewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas saat ini masih dianggap jauh dari harapan masyarakat maka dari itu diperlukan gaya kepemimpinan Servant leadership sebagai teladan bagi pegawai sektor publik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas pelayanan publik berdasarkan perspektif gaya kepemimpinan servant leadership, merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan observasi, bahan pustaka dan wawancara sebagai sumber data dan diolah secara ilmiah yang kemudian disajikan secara naratif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Sabbbangparu memenuhi kriteria dimensi servant leadership yaitu keteladanan, perhatian, integrasi, dan keterbukaan dan gaya kepemimpinan hal tersebut mampu memberi kontribusi yang sangat besar bagi kinerja organisasi khususnya kualitas pelayanan publik yang dianalisis menggunakan dimensi pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan antara lain lokus yang masih terbatas, yang tentunya tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir semua organisasi publik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pijakan peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema servant leadership.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BRAIN-NETTING DALAM TUDANG SIPULUNG ONLINE DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH DI KABUPATEN WAJO ]]>
<![CDATA[Erna]]>;
<![CDATA[Muhammad Aris]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.522 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2594
<![CDATA[Brain-Netting (Brainstorming Online) dalam Tudang sipulung online adalah acara duduk bersama secara online yang biasanya menggunakan aplikasi zoom meeting yang prosesnya menggunakan teknik brainstorming. Tujuannya menemukan ide kreatif yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan Jumlah informan 11 orang. Untuk teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanan brain-netting dalam tudang sipulung online pada masa pandemi Covid-19 di Kabuapten Wajo khususnya pada Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Pammana dan Kecamatan Bola, belum efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah hal ini dapat dilihat dari hasil temuan bahwa masih ada 2 (dua) indikator yang belum terpenuhi yakni : 1. Pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses yang sangat berhubungan erat dengan kurung waktu dan sasaran. 2. Adaptasi. Adapun kendalanya yaitu masih banyak pegawai di Kabupaten Wajo yang sulit beradaptasi dengan pemanfaatan dan perkembangan teknologi, kendala jaringan, waktu zoom terbatas untuk yang gratis dan brain-netting dalam tudang sipulung online dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah pada masa pandemi covid-19 tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hasil observasi langsung dilapangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS TRANSPARANSI DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS REALISASI DANA DESA PADA DESA MURUY KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Siti Humaeroh]]>;
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>;
<![CDATA[Delly Maulana]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.232 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2595
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi besarnya kewenangan desa dalam mengelola keuangannya secara otonom guna kemaslahatan masyarakat desa. Namun tidak jarang besarnya kewenangan dan anggaran berdampak suburnya korupsi di lingkungan pemerintah desa. Guna meminimalisir kondisi tersebut mutlak diperlukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab. Desa Muruy merupakan salah satu desa yang mendapat Dana Desa dan idealnya dapat dipergunakan demi kepentingan masyarakat dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengukur transparansi dalam medukung terciptanya akuntabilitas realisasi Dana Desa Muruy. Metode penelitian berbentuk analisa kualitatif dengan sumber data hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan transparansi dalam mendukung terciptanya akuntabilitas Desa Muruy terbukti baik, terlihat dari terpenuhinya aspek ketersediaan dan aksebilitas dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Di samping kejelasan dan kelengkapan informasi melalui laporan realisasi APBDes, papan informasi, baliho-baliho dan disebarluaskan melalui whatsapp group. Serta Keterbukaan proses melalui pelibatan masyarakat proses dan realisasi merupakan salah satu bentuk transparansi melalui adanya pengawasan langsung masyarakat.]]>
<![CDATA[POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Agus Dedi]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.302 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2596
<![CDATA[Dalam tataran implementasinya, politik dinasti menjadi sebuah tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Salah satu ciri politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Selain itu harus dijawab pula dengan adanya komitmen yang dibangun oleh seluruh elemen politik. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas, yang mengedepankan aspek kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang terhindar dari praktik nepotisme. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk memecahkan permasalahan tentang politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan masih tetap maraknya keberlangsungan politik dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Idealnya, setiap individu di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi hendaknya memiliki kesempatan yang sama dan berkeadilan untuk menjadi pemimpin sehingga pada dasarnya kita tidak sepakat dengan politik dinasti walaupun di sisi lain ada yang disebut dengan hak konstitusional. Dalam konteks ini, perlu adanya aturan yang tegas untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan.]]>
<![CDATA[KAJIAN POTENSI EKONOMI DESA MENUJU DESA MANDIRI ]]>
<![CDATA[Aldilah Kania Firanda Putri]]>;
<![CDATA[Deden Syarifudin]]>;
<![CDATA[Meyliana Lisanti]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.535 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2597
<![CDATA[Dalam menaikkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga pedesaan, perlu dikembangkan faktor ekonomi potensial. Daerah yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi sektor ekonomi di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung stakeholder. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitaif dan kualitatif yang didukung dengan metode wawancara semi terstruktur dengan menggunakan teknik analisis LQ, DLQ, ME, Shift Share dan Actor-Network Theory. Hasil penelitian di Desa Haurpugur terdapat komoditas unggulan meliputi sektor pertanian komoditas padi sawah, tomat dan mentimun; sektor peternakan komoditas ayam kampung, bebek, telur bebek dan burung puyuh; sektor perikanan komoditas ikan mas dan berdasarkan hasil perhitungan ME secara keseluruhan sektor yang ada memberikan efek pengganda bagi Desa Haurpugur dan untuk wilayah disekitarnya. Selain itu, terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan kelompok organisasi. Artinya, selain memiliki nilai basis, komoditas tersebut telah meningkatkan kelembagaan structural organisasi untuk memberikan peluang memanfaatkan secara maksimal kondisi eksisting dan sektor-sektor utama dibandingkan dengan desa-desa di Kecamatan Rancaekek.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI INTENSITAS PENGGUNAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ]]>
<![CDATA[Desthio Andrawinata]]>;
<![CDATA[Jajan Rohjan]]>;
<![CDATA[Reza Martani Surdia]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (693.283 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2598
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk pada Kota Bandung yang sangat tinggi menjadikan tingginya dukungan sektor transportasi dalam memfasilitasi pertumbuhan. Penambahan ruas jalan dan jumlah kendaraan tiap tahun di Kota Bandung tidak seimbang, hal ini mengakibatkan penurunan kinerja jalan yang berdampak terhadap terjadinya kemacetan lalu lintas. Penelitian ini untuk mengidentifikasi intensitas penggunaan serta strategi pengembangan angkutan penumpang umum Bus Trans Metro Bandung Koridor III Terminal Cicaheum – Sarijadi. Variabel yang dipergunakan, yaitu tarif moda, waktu perjalanan, dan kualitas pelayanan menggunakan indikator keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, murah, waktu tempuh yang singkat, dan waktu menunggu kendaraan datang yang tidak lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, ialah kuantitatif dan kualitatif yang terdiri analisis uji statistik, analisis deskriptif, dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa intensitas penggunaan Bus Trans Metro Bandung Koridor III Terminal Cicaheum - Sarijadi berada pada kurun waktu 2 -3 hari dalam seminggu yang ditentukan oleh variabel – variabel yang dipergunakan. Kemudian terdapat strategi pengembangan yang perlu dilakukan sehingga intensitas penggunaan Bus Trans Metro Bandung Koridor III Terminal Cicaheum – Sarijadi pada kurun waktu seminggu bisa semakin tinggi.]]>
<![CDATA[POTENSI KETERSEDIAAN LAHAN DAN SEBARANNYA BAGI KEBUTUHAN PERMUKIMAN ]]>
<![CDATA[Friska Apriani Anindita]]>;
<![CDATA[Firmansyah]]>;
<![CDATA[Deden Syarifudin]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.556 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2599
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon yang terus meningkat memaksa lahan di Kabupaten Cirebon terinvasi penyediaan lahan untuk permukiman. Untuk memenuhi tuntutan dalam penyediaan lahan permukiman seringkali terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan lahan untuk pengembangan permukiman guna memenuhi kebutuhan akan ruang hidup. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji ketersediaan lahan potensial permukiman di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang meliputi analisis kebutuhan lahan permukiman, daya dukung lahan (teknik overlay dan skoring) dan analisis ketersediaan lahan potensial untuk permukiman. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ketersediaan lahan di Kecamatan Sumber masih cukup memenuhi kebutuhan permukiman. Ketersediaan lahan sangat potensial dengan luas 264,75 Ha atau sebesar 77,36% memiliki kemiringan lereng 8-15% dan faktor hambatan geologi yang rendah terlindung dari rawan bencana longsor, ketersediaan lahan cukup potensial dengan luas 77,49 Ha atau sebesar 22,64% memiliki kemiringan lereng dibeberapa lokasi mencapai 15-25% dan terdapat hambatan geologi termasuk daerah rawan tanah longsor dengan tingkat kerentanan sangat rendah.]]>
