cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura Sebagai Media Penghubung Solutif Pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak Dibawah Umur Rohma Safitri
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.836

Abstract

The social environment will have a significant influence on the growth of adolescence, especially in this illegal racing action, teenagers have a thirst for high curiosity, juvenile delinquency and are influenced by the actions of a friend or just want to be called a winner in a wild racing event. Illegal racing is an activity where vehicles, both motorcycles and cars, compete on a public track with the potential to experience traffic accidents. Even though illegal racing activities have been carried out many times by the authorities and enforced, in fact, until now illegal racing is still often carried out. This study aims to find out whether the Restorative Justice House in Socah-Bangkalan Madura District as a liaison media for solving solutions to victims and perpetrators as well as educating media for the community in some of the problems that occur, can work effectively against the phenomenon of illegal racers in children aged 10-17 year. In this case, I include the research location of the Restorative Justice House, Socah-Bangkalan, Madura District. Keywords: Teenagers, Wild Racing, Juvenile Criminal Law and Restorative Justice
Analisis Tindakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memberikan Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Lokal Mutierly Sulastri; Agus Mulya Karsona; Holyness N Singadimedja
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.855

Abstract

This study aims to find out and analyze the government's actions towards companies that do not prioritize local workers as an effort to provide job opportunities for local workers in West Bandung Regency. This type of research uses a normative juridical approach with qualitative juridical analysis. The research location is at the West Bandung District Employment Service. Types and sources of data in research consists of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation techniques, interviews, and literature study. Qualitative data analysis techniques. The results of the study show that West Bandung Regency has indeed regulated the company's obligation to prioritize local workers in filling job vacancies in order to provide job opportunities for local workers in West Bandung Regency, but these arrangements have not been able to be implemented optimally. This is caused by several things, including the limited ability of existing local workers, the large role of companies in the West Bandung Regency area, as well as policies regarding companies that are required to prioritize local workers are not accompanied by a comparison of the use of local workers and sanctions if the policy is not implemented.
Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi Ismiyanto Ismiyanto; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.870

Abstract

Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar acuan politik hukum otonomi daerah di Indonesia yang lahir setelah rentetan panjang proses politik pasca reformasi, dalam penjelasannya dikatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasanya kepada daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya demi tercapainya kepentingan masyarakat dan tujuan nasional secara keseluruhan Bagaimana politik hukum dalam hubungannya dengan upaya perancangan kebijakan publik otonomi daerah pada masa reformasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data-data sekunder. Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diolah dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, guna memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara bahasa, otonom adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan kajian politik hukum, maka kita dapat mengetahui maksud dan arah tujuan kemana suatu peraturan perundang-undangan hendak dicapai. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Politik Hukum 
Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin Wandra Wardiansha Purnama
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v14i02.921

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas peraturan pertanahan dalam mengatasi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Melalui pendekatan analisis normatif dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan pertanahan dapat mencegah dan menangani pelanggaran semacam itu. Temuan mengindikasikan bahwa kesenjangan antara peraturan dan implementasi serta tantangan dalam penegakan mempengaruhi efektivitasnya. Studi ini menyarankan perluasan upaya pencegahan, perbaikan penegakan, dan pendekatan holistik untuk meningkatkan efektivitas peraturan pertanahan. Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Pertanahan, Pelanggaran Tanah
Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat Wandra Wardiansha Purnama
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v15i02.922

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah memicu budaya ekonomi baru melalui mata uang kripto. Di Indonesia, perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto telah mempengaruhi pola pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis normatif dalam regulasi mata uang kripto di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelusuri undang-undang dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan definisi ini berdampak pada pembuatan kebijakan dan implikasi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan harmonisasi regulasi dan memberikan landasan untuk solusi menuju pengaturan yang komprehensif. Kata Kunci: Ekonomi, Implikasi Hukum, Mata Uang Kripto, Regulasi
Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata Gisni Halipah; Dani Fajar Purnama; Bintang Timur Pratama; Budi Suryadi; Fauzi Hidayat
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i01.923

Abstract

Penelitian ini menganalisis "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata" dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada teks hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menyoroti bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki dampak signifikan terhadap tanggung jawab ganti rugi dan pemulihan kerugian diluar ranah perjanjian. Kata Kunci: Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Yuridis
Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata Triara Rizki Utami; Gilang Apriliandi; Fariz Madhani Akbar; Heri Wandono; Iska Wina Destia
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i01.924

Abstract

Penelitian ini menganalisis prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata serta dampak hukum bagi pihak yang tidak patuh. Metode Yuridis Normatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan praktik. Temuan utama adalah eksekusi sebagai tindakan paksa untuk mematuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penolakan pihak yang kalah dapat mengakibatkan sita eksekusi dan lelang aset. Implikasi bagi pihak penggugat adalah kepastian hukum terhambat dan kerugian materil serta imateril. Studi ini menggambarkan kompleksitas eksekusi dalam konteks perdata dan akibatnya terhadap kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kata Kunci: Eksekusi, Putusan, Implikasi Hukum
Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse Randi Darmawan; Try Ranny; Fx. Aris Febri Setiawan; Linda Febbyanti
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i01.925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya seni digital dalam NFT dan metaverse dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam hak kekayaan intelektual karya seni digital. Perlindungan hukum yang memanfaatkan teknologi blockchain dapat mengurangi risiko pemalsuan dan memperkuat hak cipta. Lisensi terbuka memberikan fleksibilitas bagi pencipta, meningkatkan kolaborasi dalam industri seni digital. Temuan ini menyajikan pemikiran baru dan rekomendasi penanganan mengenai aspek hukum yang berhubungan dengan seni digital. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang tepat mendukung pencipta dan mempertahankan integritas hak cipta di era NFT dan metaverse. Kata Kunci: Karya Seni Digital, NFT dan Metaverse, Perlindungan Hukum
Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial Gisni Halipah; Aji Manggala Tirta; Muhammad Rizky Juniasyah; Muhamad Naza Surya; Airlangga Airlangga; Deni Sepiyan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v15i02.948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika korupsi di Indonesia, mengeksplorasi upaya hukum dan sosial yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji perubahan dalam pendekatan hukum terhadap tindak korupsi. Hasilnya menggambarkan bahwa korupsi telah menyebar di berbagai sektor masyarakat dan menjadi ancaman serius. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penanggulangan terhadap korupsi harus melibatkan pendekatan hukum yang lebih tegas, seperti vonis penjara yang lebih berat. Pendidikan anti korupsi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menanggulangi praktik korupsi di Indonesia. Diperlukan juga langkah-langkah komprehensif yang menggabungkan aspek hukum dan sosial untuk memerangi korupsi secara efektif. Upaya ini harus melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat kerjasama antar lembaga serta penerapan hukum yang adil dan konsisten. Kata Kunci: Dinamika Korupsi, Hukum dan Sosial, Upaya Penanggulangan

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021