cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn) Astuti Widyawati; Suharno; Ariy Khaerudin
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.381 KB)

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini. Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia.
Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Achmad Syahbana Putra; Suharno; Hanuring Ayu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.738 KB)

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah adalah untuk mengetahui pengaturan tindak aborsi menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui tindakan aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan. Perolehan data sekunder dan data primer digunakan sebagai metode pengumpulan data dan hasil analisisnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Studi ini mendapatkan hasil bahwa tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminal. Ketentuan KUHP mengatur menegenai abortus provocatus criminal dimuat dalam pasal 346, pasal 348, dan pasal 349 kemudin juga menurut perspektif HAM dalam Pancasila telah disebutkan dengan jelas berdasarkan sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Pada butir – butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila. Hasil studi ini dapat disimpulkan, aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai – nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai – nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan dari segi medis dengan syarat – syarat tertentu, aborsi tidaklah dibenarkan dalam UUD 1945 pasal 28A dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Hak Asasi Manusia
Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura Alga Gana Pertiwi; Suharno; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.341 KB)

Abstract

Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dan Untuk mengatahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematika lansung (PTSL) di kantor Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini dilakukan wawancara dengan bapak Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyaratat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepda masyartak dan telah melaukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL. Kata Kunci : Kantor Pertanahan Jayapura, PTSL, Hukum Adat
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo Alifah Siswadi Rahman; Amir Junaidi; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.887 KB)

Abstract

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila dan hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hokum Polres Sukoharjo terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal meliputi sulit memperoleh saksi kejahatan dan keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunnakan teknologi. Kendala eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian khususnya Polres Sukoharjo yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial. Kata Kunci : Penyidikan, mendistribusikan dokumen dan kekerasan
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Korporasi dari Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Andika Pratama Putra; Muhammad Muhtarom
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.381 KB)

Abstract

Dalam pasar modal ada beberapa tindak kejahatan seperti, penipuan, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan informasi orang dalam (insider trading). Kategori jenis tindak kejahatan untuk menjadi fokus penanganan di Indonesia yaitu tindak pidana kategori insider trading dan atau penyalahgunaan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan. Insider Trading biasanya dilakukan oleh orang-orang berpengaruh dalam perusahaan seperti, direktur, komisaris, dan para pengurus. Namun sementara ini dalam peraturan perundang-undanga di Negara Indonesia belum memadai atau dapat mengakomodir kebutuhan di pasar modal. Aspek terpenting untuk mengurangi maraknya tindak pidana di pasar modal yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem. Lembaga yang saat ini berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan di pasar modal yaitu Bapepam. Kata Kunci: Insider Trading, OJK, Pasar Modal.
Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im) Itok Dwi Kurniawan; Bagus Muhammad Firdaus; Deva Izzatul Jannah; Dinda Monika; Nur Alifi Wijayanti
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.559 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana dampaknya yang dapat menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasinya belum terlalu baik karena adanya dispensasi perkawinan yang menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak di Indonesia. Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama
Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.21/PID.B/2018/PN/Magelang Febby Fransiska; Amir Junaidi; Raharno
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.463 KB)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tertulis yaitu ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Tolok ukur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu hal yang harus dilakukan dalam keadaan terdesak dan seketika serta mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat dengan didahului serangan oleh orang lain. Namun, dalam kasus ini kegoncangan jiwa yang hebat tersebut timbul dikarenakan adanya pengaruh minuman beralkohol maka tidak memenuhi kualifikasi alasan pemaaf sebagai hakikat dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Keadaan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya secara norma kesusilaan dan norma kepatutan pun adalah juga merupakan suatu yang tercela, karena keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang dalam pengaruh minuman beralkohol secara nyata telah memancing keributan sehingga mengganggu ketertiban hidup di masyarakat. Kata Kunci : Tolok Ukur, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS Nurul Kusuma Dewi; Hafid Zakariya; Dika Yudanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.678 KB)

Abstract

Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk meneliti dan membahas perihal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu dalam keterangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan maksud untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta menggunakan pendekatan deskriptif beserta teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya namun perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dan tenaga kerja telah melakukan kewajibannya serta menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan
Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Denia Rachma Fajriani; Hadi Mahmud; Hafid Zakariya
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.047 KB)

Abstract

Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adaya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan. Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis
Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna (Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W) Dewangga Galih Aji Daru Kusuma
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.224 KB)

Abstract

Asuransi merupakan strategi manajemen risiko finansial dalam perencanaan keuangan. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sebagai dasar dalam memberikan penggantian dan pembayaran kepada tertanggung karena kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah dan bagaimana solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penyebab gagal klaim oleh nasabah dan Untuk mengetahui solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada perusahaan asuransi Cigna. Penyebab dari gagal klaim oleh nasabah dikarenakan ibu Maria Cristina D Sibayan sebagai tertanggung ingin melakukan klaim atas manfaat investasi dari asuransi yang dimiliki tetapi dalam perjanjian asuransi yang disepakati tidak ada manfaat investasi. Solusi yang ditawarkan dari Perusahaan Asuransi adalah menyarankan kepada tertanggung untuk membuka asuransi Unit Link yang memiliki perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi. Kata Kunci: Asuransi, Hukum Asuransi, Asuransi Jiwa & Investasi

Page 1 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021