cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Yulian Dwi Nurwanti; Muhammad Aziz Zaelani
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.259 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.589

Abstract

Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar’i. Kata Kunci: KDRT, Pernikahan, Islam
Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State Ismiyanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.793 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan: (i) definisi perizinan sebagai instrumen pemerintahan; (ii) efisiensi perizinan dan relevansinya meningkatkan investasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perizinan merupakan salah satu instrumen pemerintah yang berfungsi sebagai klasifikasi atas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh negara. Hal ini berakar dari asas fungsi pemerintah dalam berbagai doktrin hukum. Penelitin ini doktrinal menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan digunakan menginventarisir bahan hukum untuk dianalisis menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian mencakup: (i) definisi perizinan sebagai instrumen pemerintahan adalah; sarana pemerintah agar masyarakat dapat mengikuti cara berperilaku yang dianjurkan dan sarana kontrol segala perbuatan masyarakat mewujudkan keseimbangan hidup bernegara; (ii) efisiensi perizinan dan relevansinya meningkatkan investasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan merubah pola pemahaman perizinan menjadi lebih fleksibel dan responsif mengingat ciri utama hukum responsif adalah mencari nilai tersirat yang terkandung dalam bentuk peraturan dan kebijakan. Kata Kunci: Efisiensi, Perizinan, Otonomi
Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU No.29 Tahun 2004 Risdiarto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.136 KB)

Abstract

Tujuan dari rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, falsafah rekam medis mencantum nilai Administrasi, Legal (hukum), Riset, Edukasi, Dokumen, Akurat, Informatif dan dapat dipertanggung jawabkan (ALFRED AIR). Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakan keadilan. Oleh karena itu permasalahan aspek yuridis dari kerahasiaan informasi rekam medis Rumah Sakit di Indonesia. Penelitian ini bersifat   deskriptif   analisis   yang   dilakukan   dengan pendekatan secara yuridis normative, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilkukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan perundang-undangan hukum kesehatan, kedokteran yang menyangkut rekam medis sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, aspek hukum dari rekam medis itu sendiri menurut Undang-Undang RI No. 29   tahun   2004,   tentang   praktik kedokteran adalah pada prinsipnya Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48), dan juga dalam Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Pasal 10). Rumah Sakit dan petugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memalsukan data yang ada didalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak di beri izin. Rekam medis harus diberi data yang cukup terperinci, sehingga dokter lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan perawatan kepada pasien dan konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat setelah dia memeriksanya ataupun dokter yang bersangkutan dapat memperkirakan kembali keadaan pasien yang akan datang dari prosedur yang telah dilaksanakan. Aspek hukum rekam medis merupakan pertanggung jawaban terhadap rekam medis, yang menjadi tanggung jawab disini, tanggung jawab dokter yang merawat, petugas rekam medis, pimpinan rumah sakit & tanggung jawab staf medik. Rahasia Medis (Medical Secrecy) dalam (KUHP) Hukum Pidana; (Pasal 322) tentang wajib simpan rahasia, (Pasal 224) tentang panggilan menghadap sebagai saksi ahli. Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; (Pasal 170) tentang wajib menyimpan rahasia, (Pasal 179) tentang wajib memberikan keterangan sebagai saksi ahli kedokteran kehakiman, atau sbg dokter,   PP 10 TAHUN 1966 rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui selama melakukan pekerjaan di bidang kedokteran (Pasal 1), : pengetahuan tersebut wajib disimpan sebagai rahasia oleh orang (pasal 2). Secara umum telah disadari bahwa informasi yang didapat dari rekam medis sifatnya rahasia.  Kata Kunci : Yuridis, Informasi, Rekam Medis
Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif Willy Tanjaya; Jessica Juliana Simalango; Roiman Simalango; Emir Syarif Fatahillah Pakpahan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.79 KB)

Abstract

Perekonomian merupakan sistem yang dipakai sebuah negara guna mengontrol dan mendistribusikan sumber dayanya, layanan dan produk ke individu-individu dan organisasi yang ada dalam negeri. UMKM menjadi salah satu penyumbang devisa negara dan lapangan kerja bagi masyrakat Indonesia, tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, baik aspek perizinan, pembangunan usaha dan sampai keberlangsungan usaha. Dimasa pandemi Covid-19 media elektronik menjadi wadah yang digunakan banyak masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bisnis, dihitung dari modal, waktu, kemudahan berjualan dan keefektifan. Aplikasi Facebook menjadi salah satu akun media sosial yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis, baik dilakukan dengan cara membuat beranda, status dan platfrom yang sudah disediadakan oleh Facebook untuk kegiatan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat paham perkembangan dan peran pemerintah pada kegiatan bisnis online dan UMKM. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian. Hasilnya, peran pemerintah terhadap UMKM dan bisnis online telah diatur dalam UU dan PP, tinggal bagaimana meningkatkan dan mengembangkan peran tersebut dimasa pandemi Covid-19. Kata kunci : Bisnis online, Covid-19.UMKM, Pandemi, Pemerintah
Analisis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dalam Konsep HAM Asa Nur Fadhilah; Suharno; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan adalah kebutuhan seluruh warga negara untuk menyejahterakan keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara wajib memfasilitasi kebutuhan tersebut dan telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum harus meliputi seluruh tenaga kerja termasuk tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita memiliki peluang paling besar dalam mengalami diskriminasi dalam pekerjaan. Diperlukan ketentuan khusus yang melindungi tenaga kerja wanita. Ketentuan yang ditetapkan tersebut harus berdasar atas konsep Hak Asasi Manusia yang diakui oleh dunia internasional. Saat ini, tenaga kerja dilindungi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis perbandingan dilakukan terhadap ketentuan perlindungan hukum tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan konsep HAM yang melindungi tenaga kerja wanita untuk mengetahui kesesuaian di antara keduanya. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja wanita dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan konsep HAM. Kata Kunci: Cipta Kerja; HAM; hak asasi wanita; tenaga kerja; tenaga kerja wanita
Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional Elisa Claudia Gultom
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional; dan 2) kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan Batak. Keingintahuan tersebut dilandasi adanya fenomena unik yang memperlihatkan adanya gap yang sangat jauh antara sistem kewarisan secara nasional dengan kewarisan berdasarkan hukum kewarisan adat Batak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang aspek hukum ahli waris perempuan menurut adat Batak dan ahli waris perempuan menurut hukum kewarisan nasional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional adalah sama, artinya baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya memperoleh hak yang sama. Hukum kewarisan nasional bersifat egaliter. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan adat Batak, di mana kedudukan anak perempuan dalam struktur kekerabatan Batak pada prinsipnya masih berbeda, bila dibandingkan dengan anak laki- laki. Seperti anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara-acara resmi, terlihat pada pesta-pesta Batak hampir tidak pernah terlihat ada perempuan duduk di barisan depan, ikut berbicara dan mengambil keputusan. Namun saat ini, dalam lingkup pertemuan keluarga yang lebih kecil para perempuan sudah diizinkan berbicara tetapi hanya sebagai pendahuluan saja, seperti acara pemberian nama kepada anak (tardidi), acara memberi kata penghibur bagi keluarga yang berduka (mangapuli). Kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki secara bersama-sama telah mendapat hak/bagian atas harta peninggalan dari orangtuanya. Namun terhadap harta pusaka, yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya. Kata Kunci: Kedudukan Hak Waris, Anak Perempuan, Hukum Kewarisan, Adat Batak
Domain Public Payant Model On Used Of TCEs For Creative Economic Development In Indonesia Ariy Khaerudin
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government policies in developing the economy as raw material for creative economy. The political law of the government is then set out in a presidential regulation governing cultural heritage (including Traditional Cultural Expression/TCEs) as a strategy in the development of the creative economy. However, it is feared that it will increasingly leave the interests of traditional communities as the owner of TCE rights. The approach in this paper uses the study of literature using primary and secondary data. The results of the study need to balance the interests of individual economic actors with traditional society by maintaining the atmosphere by synchronizing or harmonizing supporting legislation. The model of using first pay can then be used as a basis and help the creative economy entrepreneurs in running a business so that it can contribute revenue to the State. Keywords: Domain Public Payant, Folklore, creative, economic
Constitutional Response Terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 Aji Baskoro
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghayat Kepercayaan di Indonesia telah mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM pada saat ORBA. Hal ini berawal dari pemisahan tafsir antara agama dan kepercayaan melalui GBHN yang dicetuskan oleh Soeharto. Reformasi menjadi momentum sakral bagi banga Indonesia membawa arah demokratisasi yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yudisial yang mengawal konstitusi, terutama berkaitan dengan hak-hak warga negara. Perjuangan penghayat kepercayaan akhirnya membuahkan hasil dengan dikabulkannya permohonan oleh MK melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, putusan MK yang bersifat final and binding tidak dapat diimplementasikan begitu saja, karena dalam tataran eksekutorial, putusan MK bersifat non-executable. Artinya diperlukan respons dari lembaga-lembaga negara lain dan masyarakat. Beberapa lembaga negara yang merespons adalah Kementerian Dalam Negeri yang merespons accept sementara itu, MUI merespons challenge. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Peghayat Kepercayaan, Akibat Hukum, Respons Konstitusional.
Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ari Irawan; Hanuring Ayu; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polri mencatat, angka kecelakaaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi umum yaitu kelalaian. Tujuan penelitian mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tipe peneltian yaitu yuridis normatif.Hasil penelitian bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Kata Kunci : kecelakaan lalu lintas; pertanggungjawaban pidana; transportasi bus.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di PT Pharos Tbk Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anggun Famela Sari; Endah Pujiastuti; A.Heru Nuswanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang penting di dalam suatu pembangunan. Pembangunan yang terus berkembang memberikan kesempatan pekerja perempuan untuk bekerja. Sebagai pekerja, perempuan memiliki hak-hak khusus untuk dipenuhi dan dilindungi haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya di PT. Phapros Tbk semarang. Hal ini mendorong penulis untuk menakukan penelitian di PT. Phapros Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, kepustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di PT. Phapros Tbk belum semuannya teratasi dengan baik Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dengan melalui mediasi agar dapat terjalin lebih baik antara pihak PT. Phapros Tbk dengan buruh/pekerja. Kata Kunci : Tenagakerja wanita, Hak-hak, PT. Phapros Tbk.

Page 3 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021