cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 328 Documents
 1   2   3   4   5 
PELAPORAN BERKELANJUTAN OLEH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA Birowo Yasbie Kanigoro
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58799

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaporan keberlanjutan oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan mengetahui saluran pelaporan yang digunakan oleh perguruan tinggi dan kesesuaian pengungkapan informasi dengan indikator GRI G4 dan instrumen penilai keberlanjutan kampus. Penelitian ini menggunakan rerangka dengan 73 indikator yang didasarkan pada GRI dan instrumen penilai keberlanjutan kampus untuk menganalisis informasi yang diungkapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi di Kanada dan Lithuania. Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia masih berada pada lingkup yang terbatas dan belum ada perguruan tinggi yang mengungkapkan informasi berkelanjutan dalam laporan yang terintegrasi.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BELUM MENERAPKAN BANTUAN PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) Faisal Faisal
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58800

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan permintaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra P3B dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab Direktorat Jenderal Pajak belum menerapkan bantuan penagihan pajak yaitu jumlah negara mitra untuk melakukan bantuan penagihan pajak masih sedikit, cakupan pasal bantuan penagihan masih terbatas, dan belum diatur di dalam undang-undang domestik. Selain itu, pemahaman pegawai mengenai bantuan penagihan pajak masih kurang dan persepsi pegawai bahwa penagihan piutang pajak atas pembayar pajak asing merupakan hal yang sulit dilakukan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki sistem informasi untuk melakukan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra dan kekurangan data aset pembayar pajak yang berada di luar negeri. Selain itu, prosedur pelaksanaan bantuan penagihan ke dalam negeri masih bersifat penagihan pasif dan belum diatur mekanisme pelunasan piutang serta sosialisasi mengenai bantuan penagihan pajak kepada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak masih kurang.
ANALISIS PERLAKUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Harry Apriadi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58801

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang penerapan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN bagi UMKM serta dampak penerapan peraturan PPN saat ini terhadap kepatuhan dan penerimaan PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan aturan yang ada telah mengakomodasi prinsip fundamental perpajakan The Ottawa Taxation Framework Condition yang mencakup efficiency, fairness, certainty, flexibility dan neutrality. Penerapan peraturan terkait angka batasan omzet pengusaha kecil 4,8 miliar rupiah sebagaimana terdapat pada PMK No. 197/ PMK. 03/2013, belum melalui kajian khusus terkait PPN. Namun demikian, angka tersebut didapat berdasarkan peraturan lain yang beda jenis pajaknya, yaitu PP 46/2013 pada jenis pajak PPh. Dampak dari peraturan tersebut adalah adanya upaya dari pengusaha untuk menghindar dari kewajiban menjadi pemungut PPN sehingga jumlah PKP yang ada khususnya dari pelaku UMKM relatif rendah. Dampak lain ialah rendahnya persentase kontribusi PPN dari pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak.Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN antara lain terkait tingginya biaya kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM yang menjadi PKP. Selain itu, batasan Pengusaha Kena Pajak di Indonesia saat ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN bahkan dunia. Hal itu menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan peraturan yang berlaku. Faktor persaingan usaha juga menjadi penyebab mayoritas pelaku UMKM memilih untuk tidak berkontribusi menjadi agen pemerintah untuk memungut PPN, yakni menjadi Pengusaha Kena Pajak.
EVALUASI ATRIBUT DAN KINERJA SATUAN AUDIT INTERNAL PADA PT GAMA MULTI USAHA MANDIRI I Gusti Ayu Putri Alansari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 4 (2019): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i4.58802

Abstract

INTISARIKeberadaan audit internal tentu sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi berkembang yang mengalami peningkatan kompleksitas operasional. Terlebih bagi holding company seperti PT Gama Multi Usaha Mandiri yang bergerak diberbagai sektor usaha. Sehingga sangat membutuhkan keberadaan audit internal guna membantu direksi dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas unit usaha dan anak perusahaan. Oleh karena keberadaan audit internal pada PT Gama Multi Usaha Mandiri ini baru berjalan secara struktural sejak April 2017, maka evaluasi kesesuaian atribut dan kinerja dibandingkan dengan standar tentu harus dilakukan. Tujuannya ialah mengevaluasi serta menganalisis penyebab apabila terdapat ketidaksesuaian dengan standar sehingga dapat ditentukan upaya perbaikan yang relevan untuk dilakukan. Standar yang umum digunakan oleh organisasi di seluruh dunia terkait implementasi audit internal ialah Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal oleh IIA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melakukan pengumpulan data melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil evaluasi menun-jukkan bahwa atribut dan kinerja satuan audit internal secara parsial telah sesuai dengan standar. Terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan praktiknya yang dinilai menyim-pang dari standar, namun kekurangan tersebut tidak menghalangi aktivitas audit internal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh belum adanya akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris, belum dilakukannya pendidikan dan pelatihan bagi personel satuan audit internal, dan belum adanya pembahasan serta pengesahan piagam audit internal. Namun secara keseluruhan, tingkat kesesuaian secara parsial tersebut sudah cukup memadai bagi satuan audit internal pada PT Gama Multi Usaha Mandiri yang baru terbentuk kurang lebih selama satu tahun.
ANALISIS MODEL ANALISA STANDAR BELANJA (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Maria Fithri Agustina
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58803

Abstract

ABSTRACTAnalisa Standar Belanja (ASB) menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan suatu instrumen dalam perencanaan dan penganggaran yang harus disusun berdasarkan kaidah standar. Standar adalah instrument yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.Pemerintah Daerah DIY merupakan pionir diantara pemerintah daerah yang telah menyusun ASB pada level program. Penyusunan ASB pada level program menimbulkan permasalahan krusial terhadap fungsi ASB sebagai instrumen standar. ASB dalam kaidah standar seharusnya dapat memberikan perlakuan yang sama atas aktivitas/proses bisnis yang sama.Penelitian ini bertujuan untuk mendesain model (ASB) di Pemerintah Daerah DIY yang lebih sesuai dengan konsep hubungan kewajaran beban kerja dan belanja. Penelitian ini dilaksanakan berdasar motode penelitian dan pengembangan (research and development).Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, focus group discussion dan studi dokumentasi. Wawancara dan focus group discussion melibatkan tim penyusun ASB Pemerintah Daerah DIY dan beberapa sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan bahwa, ASB seharusnya disusun pada level sub proses kegiatan. Berdasarkan karakteristik program, kegiatan dan sub proses kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah DIY, level sub proses kegiatan memiliki karakteristik identik atau keimiripan proses bisnis diantara OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun 5 model ASB pada level sub proses kegiatan. Kelima model ASB tersebut adalah ASB Sosialisasi ASN, ASB Sosialisasi Mayarakat, ASB Focus Group Discussion, ASB Workshop dan ASB Rapat Kerja. Model ASB disusun menggunakan analisis enjinering dan analisis konten. Masing-masing model ASB diidentifikasi berdasar definisi operasional, pengendali belanja, rentang relevan dan structure cost. Structure cost terdiri dari aktivitas/proses bisnis, komponen belanja, volume belanja dan perilaku belanja.Akhirnya penelitian ini mensimulasikan perhitungan kelima model ASB yang telah disusun. Simulasi tersebut menunjukkan nilai rentang kewajaran belanja, nilai belanja kegiatan per peserta/orang dan proporsi perbandingan nilai belanja per aktivitas terhadap total belanja.
ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENGEMBANGAN EKOWISATA HUTAN MANGUNAN PADA BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA Ratih Artanti
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58805

Abstract

ABSTRAKPembangunan sarana di Ekowisata Hutan Mangunan merupakan suatu investasi bagi pemerintah daerah. Setiap investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus melalui sebuah analisis investasi, hal ini berkaitan dengan akuntabilitas publik. Namun, rencana investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan belum pernah dianalisis kelayakannya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kelayakan investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Analisis ini mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain aspek teknis, finansial, dan sosial. Analisis investasi secara teknis dapat dilihat dari segi kebutuhan investasinya. Kelayakan investasi secara finansial dan sosial menggunakan cost benefits analysis (CBA) dan net present benefits (NPB).Hasil penelitian ini menunjukkan investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan secara teknis layak dilaksanakan, karena pengembangan sarana wisata dibutuhkan di ekowisata. Investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan mempunyai manfaat sosial berupa: peningkatan pendapatan pemerintah, peningkatan pendapatan pengelola ekowisata, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan kesadaran masyarakat mengamankan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menanam pohon, teredukasinya pengunjung ekowisata, dan penambahan pendapatan dari nilai sisa bangunan. Investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan mempunyai biaya sosial berupa: biaya investasi, biaya pemeliharaan, terjadinya erosi tanah, penurunan daya dukung lingkungan, meningkatnya sampah, terjadinya konflik sosial, dan hilangnya potensi pendapatan dari penyadapan getah pinus. Analisis NPB dengan skenario optimis menunjukkan nilai sebesar Rp67.455.761.166,00, NPB dengan skenario moderat sebesar Rp66.580.667.231,00, dan NPB dengan skenario pesimis sebesar Rp66.009.686.786,00. Semua nilai NPB lebih besar dari nol, sehingga investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan layak untuk dilaksanakan. Analisis CBA dengan skenario optimis menunjukkan nilai sebesar 7,97, CBA dengan skenario moderat sebesar 7,88, dan CBA dengan skenario pesimis sebesar 7,82. Semua nilai CBA lebih besar dari satu, sehingga investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan layak untuk dilaksanakan.
KONVERGENSI IFRS 16 LEASES: POTENSI IMPLIKASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BAGI SEKTOR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI Rochman Ma’ruf Iswandana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 4 (2019): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i4.58807

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari adopsi IFRS 16 Leases ke dalam PSAK 73 Sewa terhadap praktik perpajakan dari wajib Pajak sektor industri telekomunikasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh DJP mengakomodasi penerapan standar akuntansi sewaguna tersebut dengan tetap melindungi kepentingan sektor industri telekomunikasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 nantinya dapat meningkatkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi pada atribut penyajian yang jujur (faithful representation) dan keterbandingan (comparability). Implementasi PSAK 73 pada sektor industri telekomunikasi berpotensi memberikan dampak perpajakan pada biaya kepatuhan wajib pajak, beban pembayaran pajak, serta potensi penghindaran pajak. Potensi beban pembayaran pajak timbul akibat pembatasan biaya bunga yang terkait dengan peningkatan rasio utang terhadap modal dan penyesuaian laba untuk periode sebelum implementasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dengan melakukan perubahan aturan pajak yang terkait dengan sewaguna (KMK Nomor 1169/KMK.01/1991) dan aturan pembatasan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PMK Nomor 169/PMK.010/2015).
GAGASAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BERDASARKAN POTENSI DAMPAK PERPAJAKAN DENGAN DIIMPLEMENTASIKANNYA PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (STUDI KASUS PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI) Septin Herliana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 4 (2019): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i4.58808

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak implementasi PSAK 72 terhadap penerimaan pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari PPh badan yang dibayarkan oleh korporasi di industri telekomunikasi. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan DJP dalam aspek kebijakan untuk mengakomodasi penerapan PSAK 72 dengan tetap melindungi kepentingan industri telekomunikasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 pada industri telekomunikasi memiliki dampak perpajakan berupa beda temporer dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak, nilai waktu uang dari biaya pajak yang dibayarkan, potensi penerimaan pajak lebih besar pada awal tahun saat entitas menerapkan PSAK 72, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal itu berarti dengan penerapan PSAK 72 maka penerimaan pajak lebih besar pada tahun awal penerapan PSAK 72, menimbulkan sanksi administrasi denda dan/atau bunga atas penghasilan yang diakui pada awal penerapan PSAK 72. Selain itu, penelitian juga menghasilkan lingkup gagasan dalam membuat kebijakan perpajakan yaitu kenyamanan pembayaran pajak dan interlocking system.
EVALUASI PENYALURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2017 (STUDI PADA KABUPATEN MAGELANG DAN BOYOLALI) Suci Wulan Sari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58809

Abstract

ABSTRACTState budget (APBN) disbursement for physical special allocation fund of 2017 underwent a change compared with the disbursement in the previous year. The changes relate with requirements for disbursement and time limit for disbursement. Starting 2017, the physical special allocation fund disbursement is not only conducted at the State Treasury Office Jakarta II, but also at 171 state treasury offices all over Indonesia. This change requires the preparedness of state treasury offices and local governments in carrying out the disbursement of physical special allocation. In 2017, Boyolali regency government could disburse 98.22% of its physical special allocation fund, whereas Magelang regency government disbursed 67.61% of its physical special allocation fund. This research aims to evaluate the causes of non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency government based on the disbursement of physical special allocation fund at Boyolali regency government.This is a qualitative research with a case study approach. The evaluation process is conducted through benchmarking and analysis of the data from interviews with sources related with the disbursement of physical special allocation fund at Magelang and Boyolali regency governments, and from analysis of related documents. The research results show that there are two factors which caused the non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency, namely technical and non-technical factors. The technical factors include the tardy bidding time; types of activity which are too specific; and unmet output. The non-technical factors include lack of coordination; lack of local government’s roles; and thinking patterns shift.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: BEST PRACTICE PADA PEMERINTAH DAERAH DIY Topaz Mardiarto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58810

Abstract

             The accountability of Local Government performance in Indonesia is low. This fact is based on the accountability system evaluation result conducted by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB). Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) Local Government in the last three years has become a region with the highest mark so that it becomes a reference for another region. The aim of this research is to formulate the best practice in the implementation of accountability system of government institution performance in DIY Local Government in order to be utilized by another region/institution.            The informants of this research were those directly involved in the implementation of performance accountability systems in DIY Local Government comprising of Bappeda (Development Planning Board), Inspectorate, Organization Agency, and evaluator Kemenpan RB. Theory employed in this research is logic model theory to analyze performance planning and Friedman’s four quadrants to analyze performance measurement.            The research result shows that a good performance accountability system must start from a good planning element. Planning system at least fulfill result oriented, alignment, interrelated causality, and synergetic criteria. Every constituted performance must have an indicator in order to be able to measure the achievement. In a good measuring system, every indicator must be able to be shown and accounted for to the society. To support the overall accountability system, e-government innovation must be used to facilitate implementation, monitoring, and  evaluation of activities.

Page 2 of 33 | Total Record : 328

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue