Articles
328 Documents
<![CDATA[KESEDIAAN AUDITOR PAJAK UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN MELALUI SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK) ]]>
<![CDATA[Toto Budiyanto]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i4.58812
<![CDATA[AbstrakDirektorat Pemeriksaan dan Penagihan sedang mengembangkan Program Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa Pajak sebagai manajemen pengetahuan bagi auditor pajak. Program ini memiliki dimensi pelatihan tatap muka dan pembelajaran berkelanjutan melalui Aplikasi Pendukung Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa (ANTARIKSA).Penelitian ini bertujuan untuk menguji deteminan kesediaan auditor pajak berbagi pengetahuan dan mengidentifikasi cara-cara memfasilitasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah desain metode campuran sekunsial ekspalanatori. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner pada fase pertama, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada fase kedua.Pada fase pertama, data suvei dikumpulkan dari 145 responden auditor pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpulan data survei bertujuan untuk menguji apakah maslahat personal, pertimbangan normatif, pertimbangan komunitas, penghargaan, dukungan organisasi, interaksi sosial, tingkat empati, dan tingkat keberanian berpengaruh terhadap kesediaan berbagi pengetahuan auditor pajak. Wawancara mendalam dilakukan kepada empat partisipan untuk mengidentifikasi cara-cara memfasilitasi faktor-faktor signifikan sehingga meningkatkan kesediaan auditor pajak berbagi pengetahuan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan komunitas dan tingkat empati memengaruhi kesediaan berbagi pengetahuan auditor pajak. Aspek teknologi muncul sebagai salah satu faktor lain berdasarkan pertanyaan terbuka. Secara umum, auditor pajak berharap pembentukan asosiasi profesi, bimbingan dan supervisi, serta kegiatan-kegiatan nonformal dapat difasilitasi untuk meningkatkan ikatan dan empati antaruaditor. Dalam konteks Program Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa Pajak dan ANTARIKSA, hasil penelitian ini berimplikasi pada perumusan model pelatihan dan pengembangan aspek teknologi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENDEKATAN AUDIT INTERNAL PADA DEPARTEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) ]]>
<![CDATA[Widyawati Widyawati]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i1.58813
<![CDATA[INTISARIFungsi audit internal telah mengalami transisi dari fungsi yang berfokus pada peninjauan pelanggaran regulasi ke arah fungsi yang berfokus menjadi mitra bagi manajemen untuk bersama-sama mewujudkan audit yang proaktif. Audit proaktif memungkinkan unit audit internal dan auditee untuk berupaya mengidentifikasi dan mengatasi risiko sebagai upaya preventif sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Untuk mewujudkan transisi fungsi ini, perlu adanya perubahan pendekatan audit internal dari pendekatan pemeriksaan kemudian (post-audit) ke pendekatan audit internal proaktif yang terus menerus dan terintegrasi dengan manajemen. Fungsi audit internal departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero) masih menggunakan pendekatan pemeriksaan kemudian (post-audit). Hal ini menimbulkan beberapa hambatan dan temuan selama proses audit sehingga belum dapat meminimalisir atau mencegah risiko penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perlunya perbaikan dari pendekatan audit internal yang diterapkan pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero), serta menganalisis jenis pendekatan audit internal yang tepat diterapkan pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan inspeksi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam faktor penyebab yang melatarbelakangi perlunya perbaikan pendekatan audit internal yang terdiri dari keterbatasan pendekatan post-audit, prosedur audit, sumber daya manusia, koordinasi, audit sistem informasi, dan perbedaan persepsi. Pendekatan audit internal pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero) hendaknya diubah dari post-audit menjadi audit proaktif yang terintegrasi dengan manajemen dalam bentuk penerapan probity audit dan continuous auditing. ]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agung Putro Aspexsia]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i1.58814
<![CDATA[AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak ditinjau berdasarkan kepatuhan materialnya yaitu jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang dilaporkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan moetode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan difference-indifferences (DID). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi, bahwa secara keseluruhan pelaporan PPh Terutang untuk Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga kegiatan pemeriksaan pajak ini masih perlu untuk dilakukan pada masa mendatang sehingga dapat menunjang pencapaian target penerimaan pajak.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH (APIP) DENGAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN HALAMAN JUDUL ]]>
<![CDATA[Nur Fajri]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i1.58816
<![CDATA[Abstract The purpose of this study is to analyze the relationship between the level of government internal supervisory apparatus (APIP) capability and the quality of financial management. The researcher measured the quality of financial management of 42 local governments from various levels of APIP capability which are the research samples. The indicators used are the opinion of Supreme Audit Institution (BPK), the number of internal control weakness findings, the number of non-compliance findings, and the financial impact of non-compliance findings sourced from the financial audit report (LHP) of BPK on the local government financial statements (LKPD) for the fiscal year 2016. The result of the measurement was then compared and analyzed to determine the relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management. Based on the analysis that had been done, it can be concluded that there is no significant relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management. In addition, this study also identified factors that can explain why there is or there is no significant relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management by conducting in-depth interviews with participants from the Sleman Regency Government, which is one of the research samples. Based on the analysis of interview transcripts and documents, it can be concluded that the absence of a significant relationship between the level of APIP capability and quality of financial management could be caused by the more dominant role of local government agencies (SKPD) in achieving the quality of financial management, the improvement of the level of APIP capability which is not followed by the significant improvement on the role and services of APIP, and the potential weakness during the process of assessment of the APIP capability.]]>
<![CDATA[ANALISIS INDIKASI PRAKTIK MANAJEMEN LABA (STUDI KUALITATIF DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN IN-DEPTH INTERVIEW PADA AUDITOR) ]]>
<![CDATA[Yoan Yohana Tallane]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58817
<![CDATA[INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif indikasi praktik-praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia berdasarkan pengalaman ahli audit forensik dalam mengaudit laporan keuangan. Praktik manajemen laba dibagi ke dalam lima kategori yakni gambaran manajemen laba secara umum dan empat pendekatan manajemen laba yang dibahas oleh Nelson, et al. (2003), yaitu; (1) pendekatan manajemen laba yang mempengaruhi biaya & kerugian lainnya, (2) pendekatan manajemen laba yang mempengaruhi pendapatan saat ini & keuntungan lainnya, (3) pendekatan manajemen laba yang berhubungan khusus dengan kombinasi bisnis, dan (4) pendekatan lainnya.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan pada setiap perusahaan berbeda-beda, baik antara sektor publik dan sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal, salah datunya karena karakteristik dari masing-masing perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa jenis-jenis praktik manajemen laba yang diidentifikasikan oleh Nelson, et al. (2003) pada perusahaan-perusahaan di Amerika dengan menggunakan empat pendekatan tersebut juga seringkali ditemukan oleh ketiga orang ahli audit forensik Indonesia yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PEMENUHAN PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU AUDIT ORGANISASI PEMERIKSA (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) ]]>
<![CDATA[Ali Firdaus]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58818
<![CDATA[INTISARIPemenuhan pengendalian mutu dan penjaminan mutu audit merupakan salah satu indikator kinerja utama dari pencapaian sasaran strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2016-2020. Realisasi atas pemenuhan pengendalian mutu dan penjaminan mutu audit BPK sendiri di tahun 2016 dan 2017 belum memenuhi target yang diinginkan. Inspektorat Utama (Itama) merupakan fungsi audit internal BPK yang diharapkan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang mereka miliki, diantaranya adalah dalam pemenuhan pengendalian mutu dan penjaminan mutu audit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Itama dalam pemenuhan pengendalian mutu dan penjaminan mutu audit BPK dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan target pemenuhan pengendalian dan penjaminan mutu audit tidak tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terhadap 11 orang partisipan yang terdiri dari pejabat struktural serta auditor Itama yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang memadai tentang pengendalian mutu dan penjaminan mutu pada proses audit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dijalankan oleh Itama dalam pemenuhan pengendalian dan penjaminan mutu audit adalah peran assurance dan konsultasi serta merencanakan untuk menjalankan peran insight. Peran Assurance masih menjadi peran yang lebih dominan dibandingkan peran konsultasi dikarenakan belum seluruh pelaksana BPK mengetahui dan memahami tentang peran konsultasi tersebut dan juga dikarenakan kebutuhan organisasi BPK sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan target pemenuhan pengendalian dan penjaminan mutu audit tidak tercapai adalah faktor sumber daya manusia, faktor kepemimpinan, faktor situasional dan faktor mekanisme reward dan punishment yang belum mendukung target pemenuhan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN SALAH SATU TEMUAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ABC DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Ari Nugroho Cahyono]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i1.58819
<![CDATA[ABSTRACT This research aimed at analyzing the auditing process carried out by Yogyakarta Special Region Inspectorate in solving a finding in ABC Yogyakarta. It was also to investigate the audit communication and efforts done by the ABC Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in solving and avoiding the finding to re-occur. Yogyakarta Special Region Inspectorate is a governmental internal auditor assigned to monitor the accountability administration and the activities of Yogyakarta Special Region government to achieve good governance. The ABC UPTD is one of the investigation objects with the Inspectorate’s biggest finding in the Special Region of Yogyakarta on the UPTD level in 2017. This research was qualitative with the case study method. To collect data, interviews and document analyses were used. The results showed that the finding process started from the auditor’s inspection on the janitors not yet registered for the Social Security Administration Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan). The inspection results were confronted with the document review to raise the case into an audit finding. There were then four audit communications with the investigation object, namely findings, affirmation, delivery of the Report of Audit Findings (LHP), and monitoring. The ABC UPTD then examined the finding closely and followed the Inspectorate recommendations. To avoid the re-occurrence of the finding, the ABC UPTD conducted an evaluation and improved its internal monitoring. The research was limited to one finding of the Inspectorate’s LHP, so that it is expected that the results can be interpreted carefully. In addition, the research respondents were also limited. In fact, the research has not yet analyzed any different cases or objects that require different settlements by the Inspectorate.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN DEBT-TO-EQUITY RATIO SEBAGAI ATURAN PEMBATASAN PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bobby Indra Bachriansyah]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i1.58821
<![CDATA[AbstrakStudi ini bertujuan untuk menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih rasio utang terhadap modal sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen. Pemenuhan aspek validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat empat motif yang menjadi alasan dalam pemilihan DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Motif peraturan perundangan merupakan alasan dominan karena memiliki keterikatan dengan sistem hukum domestik. Tiga motif selanjutnya, yakni motif perekonomian, motif penegakan hukum, dan motif keadilan merupakan pertimbangan sampingan dalam pembuatan kebijakan. Ketiga motif ini merupakan alasan tak dominan karena tidak ada keterikatan secara khusus dengan keberadaan aturan pembatasan biaya bunga. Walaupun begitu, ketiga motif tersebut tetap memiliki andil dalam penyusunan kebijakan karena terdapat kepentingan negara pada masing-masing motif tersebut.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN E-TOURISM: STUDI KASUS PENGAPLIKASIAN PLATFORM ONLINE BOOKING DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Danardono Widyapranoto]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i1.58822
<![CDATA[ABSTRACTThis research aimed at identifying and analyzing the e-tourism application managed by the Special Region of Yogyakarta Tourism Office (Dispar DIY). The research also aimed at finding out the reasons why DIY Tourism Office has not applied the online booking platform as a part of its service transformations. This research employed 7 dimensions in the TOE framework to optimize the e-tourism application using online booking platform. Those 7 dimensions are IT skills, IT infrastructure, top management support, organizational compatibility, coordination level, regulation, and competitive environment. The research results showed that the e-tourism application in DIY Tourism Office was carried out using website to share information and to promote tourism activities. Concerning the objectives, the service information provided by DIY Tourism Office was a one-way static interaction. Actually, the static services can be transformed into the dynamic ones by applying the online booking platform. However, the platform application was not listed as a priority program of DIY Tourism Office since there was no specific regulation or rule established to encourage the use of online reservation and booking service. On the other hand, making innovation in service provision was another challenge because the DIY Tourism Office management has not fully supported the priority program. As for the organizational level, human resources development at the DIY Tourism Office that is by assigning an employee who specializes in IT has not been well-executed. This should make a serious concern for the DIY Tourism Office in relation with its organizational management.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN DINAS PARIWISATA) ]]>
<![CDATA[Firsta Noorviant Dinarsofa]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v7i1.58824
<![CDATA[INTISARIKonsistensi/ keselarasan antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu keselarasan di Pemda DIY juga menjadi isu yang penting karena dengan mewujudkan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran maka dapat berkontribusi menjadi salah satu komponen dalam mendukung terciptanya visi dan misi Gubernur DIY serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Pemda DIY. Seperti yang diketahui bahwa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan misi ke-tiga dalam RPJMD DIY 2012-2017 dengan salah satu sasarannya yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dilakukan melalui studi dokumen/ content analysist. dan wawancara. Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata sebagai dua SKPD yang dianggap sebagai tulang punggung pencapaian visi/ misi Gubernur DIY 2013-2017 dijadikan sampel penelitian. Keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran diukur melalui tiga dimensi yaitu dimensi nomenklatur, dimensi target kinerja dan dimensi pagu anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan secara dimensi nomenklatur dan dimensi target kinerja posisi Dinas Pariwisata berada diatas Dinas Pertanian. Sedangkan keselarasan secara dimensi pagu anggaran, keduanya masih menunjukkan nilai yang buruk. ]]>
