Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 10 Issue. 1 (2021)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIPEROLEH DARI PENYADAPAN HACKER DALAM HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Bagus Andri Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuningati]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.269 KB)
<![CDATA[Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yangdikemukakan oleh para pihak dalam suatu kasus di pengadilan. Dalam perkembanganmasyarakat benda-benda elektronik merupakan kebutuhan dan merupakan hal yangwajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebutmerupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid. Namunseiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, jenis alat bukti dalamKUHAP mengalami perluasan makna. Sehingga hasil cetak dari informasi atau DokumenElektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. Penelitian inimerupakan penelitian library research atau kajian pustaka. Data-data diperoleh dariberbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitumendeskripsikan kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum pidana Indonesia.Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian denganmenggunakan alat bukti elektronik dan sah menurut hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl) ]]>
<![CDATA[Dian Sekar Sari]]>;
<![CDATA[M. A. Razak]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.67 KB)
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukupsignifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masihmenggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang digunakanoleh pihak industri maupun masyarakat umum. Minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara. Dengan adanya UU Minyak danGas Bumi, hukum diharapkan dapat secara maksimal memberikan kepastian, keadilan,dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalamupaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkanpeningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU No. 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yangdilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputikegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan Bahan BakarMinyak. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika tidak memiliki izin usaha untukmelakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap illegal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA SITUS WWW.LAZADA.CO.ID DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Dominikus Wasonono]]>;
<![CDATA[Sri Priyati]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.321 KB)
<![CDATA[Bagi konsumen yang melakukan transaksi e – commerce perlu diupayakan pengaturanyang memadai dan mampu mengatur segala aktivitas konsumen. Peraturan tersebut harusdapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum bagikonsumen tersebut diatur dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia, saat ini yaituUndang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebutUUPK) dan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun2016. Berdasarkan hal ini, peniliti tertarik untuk mengadakan penilitian denganpermasalahan : a. Bagaimana aspek hukum pembelian barang melalui transaksielektronik. b. Bagaimana perlindungan konsumen atas pembelian barang melalui situswww.Lazada.co.id. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulisakan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untukmengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnyayang berhubungan dengan konsumen dan transaksi elektronik. Bahan hukum tertulisyang dimaksud adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian danpembahasan menunjukkan a) pengaturan pembelian barang melalui transaksi elektronik( e – commerce ), memuat tentang : tinjauan mengenai transaksi elektronik besertaperkembangan, asas, manfaat dan faktor pendorong transaksi elektronik, lalu tata carapembelian barang melalui transaksi elektronik dan keabsahan perjanjian pembelianbarang melalui trasaksi elektronik. b) Perlindungan konsumen atas pembelian barangmelalui situs Lazada ditinjau dari undang – undang perlindungan konsumen, memuattentang hak dan kewajiban pelaku usaha, wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha laluperlindungan konsumen bila terjadi sengketa. Adapun saran dalam penilitian ini adalahPemerintah hendaknya segera membuat Undang – Undang Perlindugan Konsumendalam transaksi elektronik karena nantinya transaksi elektronik akan menjadi suatukeniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya.Meskipun saat ini telah ada Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yangmengakomodir transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ]]>
<![CDATA[Dwita Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Bangun Patrianto]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.22 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tatacara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalampraktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidakterpenuhi. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluardari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, dimana Debitor tersebutsudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepadapara Kreditornya. Dengan menggunakan penelitian normatif maka dapat diketahuiperlindungan hukum terhadap hak-hak para Kreditor dalam hukum kepailitan danpenyelesaian utang antara para Kreditor dalam hukum kepailitan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MAHAR MUAJJALAH (MAHAR TERUTANG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Evan Doris]]>;
<![CDATA[Lolita Permanasari]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.16 KB)
<![CDATA[Mahar bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan, jadi baik dibayar secara kontanatau hutang (Mahar Muajjalah) tidak mengurangi syarat sah perkawinan. Namun bilaterjadi perselisihan tentang Mahar Muajjalah suatu hari belum ada Undang-Undangyang mengatur secara jelas penyelesaiannya.Dalam Perkawinan Mahar diberikan suamidengan telah ditetapkan kadarnya sebelumnya atau tidak ditetapkan. Mahar dapatberupa uang atau barang. Mahar Muajjalah adalah mahar yang dibayarkan secarahutang oleh suami dengan kerelaan dari istri menerimanya. Pembayaran mahar dapatdilakukan dengan dicicil sampai lunas atau dibayar hutangnya setelah suami mampumembayarnya.Perselisihan Mahar Muajjalah dapat diselesaikan sebagaimana dalamPasal 37 yaitu ke Pengadilan Agama atau cara lainnya yaitu Mediasi, Negosiasi danArbitrase.Penyelesaian masalah Mahar Muajjalah adalah hal yang harus diputuskanbersama oleh kedua belah pihak yaitu Suami dan Istri untuk memperoleh penyelesaianyang baik bagi semua pihak.]]>
<![CDATA[ANALISA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 749/K/Pid/2013 ]]>
<![CDATA[Faizal Hamzah Yuwono Putra]]>;
<![CDATA[M. A. Razak]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.766 KB)
<![CDATA[Pemerasan adalah suatu kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum , memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatubarang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atausupaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dalam hal menguntungkan dirisendiri atau orang lain terdapat inti delik atau delict bestanddelen yaitu barang siapa ,kedua secara melawan hukum. ketiga,memaksa seseorang dengan kekerasan atauancaman. Pemerasan merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsung hidupmanusia. Manusia hidup dan melakukan aktivitas kesehariannya diatas pemerasanmerupakan awal kejahatan yang berujung pidana. Dalam perkara pidana, pembuktianselalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suaru kasus, saksi-saksi, parakorban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehinggamembuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan danargument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktiandipandang sebagai sesuatu tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepadahakim untuk mengambil kesipulan suatu kasus yang sedang disidangkan. terlebih dalamperkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana,adalah kebenaran materiil. Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban bagipemerintah untuk mengatur dari suatu kejahatan tindak pidana pemerasan danpengancaman yang diatur dalam undang –undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturanhukum pidana terdapat pada pasal 368 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM TINDAKAN SALAH TEMBAK APARAT KEPOLISIAN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 44/PID.B/2009/PN.WMN) ]]>
<![CDATA[Indah Dwi Miftachul Jannah]]>;
<![CDATA[A Djoko Sumaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.615 KB)
<![CDATA[POLRI dalam menjalankan tugasnya itu berhadapan langsung dengan masyarakat dan individu yang pada dasarnya ingin bertindak serba bebas. Padahal dalam melahirkan suasana tata dan tertib itu, masyarakat tidak mungkin dapat berlaku atau bertindak serba bebas, tetapi harus patuh dan taat dengan penuh kesadaran pada aturan yang berlaku. POLRI harus menegakkan berlakunya aturan-aturan itu. Terkait reformasi POLRI di bidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan. Sikap dan perilaku POLRI masih belum banyak berubah. Pemberitaan POLRI yang melakukan penembakan masih menjadi perhatian publik, terlebih lagi terhadap Polisi yang salah tembak. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui aturan apa saja yang mengatur tentang tindakan kepolisian dan sanksi hukum setelah terjadinya tindakan salah tembak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dimana penulis mengkaji perundang-undangan dan putusan pengadilan. Yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sehingga POLRI harus lebih pintar memposisikan dirinya dalam hal menghadapi suatu situasi yang dapat menimbulkan terjadinya suatu ancaman bahaya bagi dirinya maupun masyarakat sehingga tindakan yang diambil oleh Anggota POLRI tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS ATAS PERMENKUMHAM NO 10 TAHUN 2013 MENGENAI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) ]]>
<![CDATA[Lambang Aji Pradana]]>;
<![CDATA[Suharto]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.633 KB)
<![CDATA[Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pada undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia.UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didafarkan dalam sistem online. Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari menjadi gugur, karena persyaratan essensinya tidak terpenuhi yaitu pembayaran PNBP, sehingga harus mendaftar kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online adalah tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk ]]>
<![CDATA[Khrisnu Wahyuono]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuningati]]>;
<![CDATA[Jamil]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.469 KB)
<![CDATA[Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi sering menimbulkan perselisihan Hubungan Industrial terutama dalam pemberian Uang Pesangon uang Tunjangan Hari Raya dan lain lain seperti yang terjadi di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Antara 703 pekerja dengan perusahaan. Kedua belah pihak tidak sepakat atas uang pesangon dari perusahaan yang sangat jauh dari ketentuan Perundang-Undangan. Bukan hanya masalah uang pesangon yang belum disepakati antar kedua belah pihak, Upah selama tidak dipekerjakan sesuai dengan pasal 93 ayat 2 huruf (f) Undang undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha karena pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha menghalang halangi melalui security perusahaan. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Hubungan Industrial, Tetapi dalam permasalahan yang terjadi Di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk tersebut Banyak terjadi pelanggaran Normatif mengenai hak hak pekerja maka yang berhak menangani prmasalahan tersebut adalah Dinas sosial tenaga kerja (DINSOSNAKER) Bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam permasalahan yang terjadi antara pihak pekerja dan pengusaha tersebut pengusaha telah melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf (f) yang dalam ketentuan pidana ada sanksi administratif telah melanggar pasal 186 ayat 1.Karena alasan perusahaan melakukan efisiensi terhadap pekerja tidak sesuai dengan pasal 164 ayat (3) terdapat kalusul yang menyatakan tutup, Namun pada prakteknya perusahaan tidak dalam kondisi tutup tetapi melakukan efisiensi, Hal inilah yang menjadikan normatersebut kabur atau tidak jelas.]]>
