Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM HAL PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI Anita Dwi Lestari; Vidi Al Imami; Mutia Aldina Arafah; Irya Rizka Zahida; Ari Ramadhan; Evi Oktarina
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.994 KB)

Abstrak Laju penularan Virus Covid-19 yang semakin tinggi membuat Pemerintah kembalimenetapkan kebijakan pengetatan kegiatan masyarakat. Faktor mobilitas warga yang tinggi saat libur lebaran dan varian baru SARS-CoV-2 (Delta) diperkirakan sebagai penyebab tingkat laju penularan Virus Covid-19 menjadi semakin tinggi. Situasi tersebut meng-haruskan pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan baru, ini sangat di perlukan dalam keadaan Negara yang tidak normal seperti sekarang, diharapkan dengan diberla-kukannya hukum dan kebijakan baru ini dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pemberian atau penerapan sanksi pidana jika dikaji dari segi keadilan dalam masyarakat, penerapan sanksi dan putusan yang diberikan dinilai belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat tidak relavan jika pelaku pelanggar PSBB langsung dikenakan sanksi pidana. Kata Kunci : Asas Keadilan, Pandemi, Sanksi Pidana Abstract The higher rate of transmission of the Covid-19 Virus has made the government re-establish a policy of tightening community activities. The high mobility factor of citizens during eid holidays and the new variant of SARS-CoV-2 (Delta) is estimated to be the cause of the rate of transmission of the Covid-19 Virus to be higher. The situation requires the government to issue new regulations and policies,thisis very necessary in the state of the country that is not normalas it isnow,it is hope dthatwith theen actment of this new law and policy can maintain public order and tranquility.The type of research that the author uses is normative legal research, a legal research method that is carried out by examining library materials or secondary data. The approach used by researchers is a normative juridical approach.The provision or application of criminal sanctions if studied in terms of justice in society, the application of sanctions and verdicts given is considered to have not provided a sense of justice in the community is not willing if the perpetrators of PSBB violators are directly subject to criminal sanctions.

PENGARUH TERAPI SENI (ART THERAPY) DALAM MENINGKATKAN DIRI PADA ANAK DIDIK LAPAS Rafika Qibtiatun; Hermariantito Al Dzikri; Akiu Fitrio; Dede Tri Turindo; Wira Dwi Pangga AK; Windi Arista
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.409 KB)

AbstrakPerubahan dramatis yang berkaitan dengan emosi, penilaian, perilaku, dan kontrol diri, cenderung menjadi penjelasan seorang remaja mengalami ledakan emosi dan melakukan kegiatan berisiko (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Perbuatan beresiko tersebut salah satunya adalah perbuatan yang melibatkan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapakan art therapy dalam mengingkatkan kontrol diri pada andikpas (anak didik lapas) yang dilaporkan melakukan pelangaran di dalam instansi. Pelanggaran di dalam instansi lapas yang dilakukan oleh andikpas dapat berupa perkelahian, merokok, tidak bersekolah dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah quasi eksperimental dengan jumlah partisipan 5 orang yang dilaporkan pernah hingga sering memasuki sel isolasi karena melakukan pelanggaran. Prosedur pemilihan partisipan diawali dengan melakukan pre-test menggunakan tes menggambar orang, menggambar pohon, dan kuesioner brief self-control scale milik Tangney et al (2004) berjumlah 13 butir item. Didapatkan 5 orang yang memiliki karakteristik kontrol diri yang rendah. Art therapy dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Hasil yang diperoleh melalui penerapan art therapy adalah, adanya peningkatan kontrol diri dilihat dari post test yang mencakup observasi dan penilaian perbedaan respon aitem dari partisipan pada saat pre-test dan post-test. Kontrol diri yang meningkat pada partisipan berkaitan dengan sikap pemalas, pengendalian diri, dan regulasi emosi. Kata Kunci: Kontrol Diri, Lembaga Permasyrakatan, Anak Didik Lembaga Permasyarakatan. AbstractDramatic changes related to emotions, judgments, behavior, and self-control, tend to be an explanation for a teenager experiencing emotional outbursts and engaging in risky activities (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). One of these risky acts is an act that involves the law. The purpose of this study was to apply art therapy in increasing self-control in andikpas (prison students) who were reported to have committed violations within the agency. Violations in prison institutions committed by andikpas can be in the form of fights, smoking, not attending school and not participating in coaching activities. The research method used is quasi-experimental with 5 participants who reported having frequently entered solitary confinement for committing a violation. The participant selection procedure was initiated by conducting a pre-test using a person drawing test, drawing a tree, and a brief self-control scale questionnaire belonging to Tangney et al (2004) totaling 13 items. There are 5 people who have low self-control characteristics. Art therapy is carried out 8 times in 1 month. The results obtained through the application of art therapy are an increase in self-control seen from the post-test which includes observing and assessing the difference in item responses of the participants during the pre-test and post-test. Increased self-control in participants was related to laziness, self-control, and emotion regulation.

UPAYA HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM HAL TERJADINYA PENGALIHAN OBJEK PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN Rio Febrianto; Diah Apriana; Fauzan Pramana; Ria Wantika Sari; Daniel Christianto; Marsudi Utoyo
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.88 KB)

Abstrak Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Perjanjian Sewa Beli sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama, bagaimana upaya hukum lembaga pembiayaan dalam hal terjadinya pengalihan objek perjanjian dalam perjanjian sewa beli kendaraan. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur, dimana kreditur berhak meminta ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan debitur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Disamping itu kreditur juga bisa membatalkan perjanjian tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian Pasal 6a ayat (4) yang disebutkan diawal, dimana hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata. Kreditur juga dapat melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan, Perjanjian,Sewa Beli Abstract Lease and purchase agreements in Indonesia are currently growing rapidly. We can see this in daily practice, the large number of people's interest in the agreement, especially in meeting its secondary needs. Lease Agreement Buy as a form of agreement is not named, how the legal remedy of the financing institution in the event of the transfer of the object of the agreement in the lease agreement buys a vehicle. The research in this paper is normative juridical research, which is researched only library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. Legal remedies that can be made by creditors, and creditors have the right to seek compensation for defaults made by debtors as regulated in Article 1243 of the Civil Code.In addition, the creditor can also cancel the agreement in accordance with those stated in the agreement of Article 6a paragraph (4) mentioned at the beginning, which is also in accordance with Article 1266 of the Civil Code.The creditor can also make a withdrawal of the vehicle that is the object of the agreement, then the debtor is obliged to hand over the vehicle. In accordance with Article 30 of LawNo. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

PERAN JAKSA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Hariyo Ramadhan
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.232 KB)

AbstrakKorupsi merupakan suatu budaya yang sulit diubah karena melekat pada diri manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau akhlak. Untuk mengubah dan memperbaiki semua itu diperlukan cara-cara untuk mencari dan mengatasi penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Penyebab utama adanya korupsi berasal dari diri masing-masing individu dan untuk mengatasinya diperlukan penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary enforcement). Bagaimanakah peran jaksa dalam upaya pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi dan Bagaimanakah hambatan jaksa dalam upaya pe-ngembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Peran Jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk Negara. hal ini sebagaimana dikatakan dalam pasal 38B ayat (2) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.” Jaksa hendaknya lebih teliti dan cermat dalam melakukan proses penyitaan atau penyelidikan seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi berupa uang pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan jumlahnya. Selain itu, aset/harta kekayaan pelaku perlu dirampas, disita, dan dilelang sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Untuk itu, UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi. Kata Kunci : Peran Jaksa, Pengembalian Kerugian, Tindak Pidana Korupsi AbstractCorruption is a culture that is difficult to change because it is inherent in humans themselves which are morality or character. To change and improve all that, it is necessary to find ways to find and overcome the causes of corruption. The main cause of corruption comes from each individual and to overcome it requires the preparation of good morals in humans themselves. Corruption is a violation of social rights and economic rights of the community, so that corruption can no longer be classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime. So that in an effort to eradicate it, it can no longer be carried out "in the usual way", but "extra ordinary enforcement is required". What is the role of the prosecutor in efforts to recover state losses against corruption and what are the obstacles for prosecutors in efforts to restore state losses against corruption. This research uses a normative juridical approach. The role of the Prosecutor in recovering state financial losses through criminal channels, the prosecutor's office also has the authority to recover state losses by confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption. If the accused of a criminal act of corruption cannot prove that his property was not obtained from a criminal act of corruption, the judge has the authority to decide to confiscate the property for the State. This is as stated in Article 38B paragraph (2) of the Law on the eradication of criminal acts of corruption which reads: "In the event that the defendant cannot prove that the property as referred to in paragraph (1) was obtained not because of a criminal act of corruption, the property is deemed to have been obtained. also from criminal acts of corruption and the judge is authorized to decide that all or part of the property is confiscated for the State.” Prosecutors should be more thorough and careful in carrying out the process of confiscation or investigations such as those carried out by the Corruption Eradication Commission. The return of state financial losses resulting from corruption in the form of money to compensate for state financial losses needs to be increased. In addition, the assets/wealth of the perpetrators needs to be confiscated, confiscated, and auctioned off as a substitute for state financial losses. For this reason, the Asset Confiscation Law needs to be established as the legal basis for the seizure of assets resulting from corruption.

SANKSI PIDANA TERHADAP PENUMPANG YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Dewa Ayu Made Mayani
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.526 KB)

Abstrak Penerbangan secara exsplisit telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa yang disebut dengan penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib di dalam pesawat udara selama penerbangan dan bagaimana sanksi pidana terhadap penumpang yang melanggar tata tertib di dalam pesawat udara selama penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan. Bentuk pelanggaran tata tertib di dalam pesawat udara selama penerbangan diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 412 ayat 1-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penumpang, Pesawat Penerbangan. Abstract Aviation has been explicitly regulated specifically in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. According to Article 1 number 1 of the Aviation Law, it is explained that what is called aviation is a unified system consisting of the use of airspace, aircraft, airports, air transportation, flight navigation, safety and security, the environment, as well as supporting facilities and facilities. other common. The problem in this research is how are the forms of violation of the rules on the airplane during the flight and how are the criminal sanctions against passengers who violate the rules on the airplane during the flight based on Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The form of violation of the rules on board an aircraft during a flight is regulated in Article 54 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and the criminal sanctions are regulated in Article 412 paragraphs 1-7 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA AIR MINUM ISI ULANG YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KUALITAS PERMENKES RI NOMOR492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PESYARATAN KUALITAS AIR MINUM M. Bram Kurniawan; Bagus Fariza Pratama Syahputra; Rajali; Heru Pratama; Arbi Yanto; Liza Deshaini
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): November
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.672 KB)

Abstrak Air yang dimana dipakai untuk mencuci, mandi, minum dan lain-lain merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Air yang bersih dan sehat merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi demi menciptakan air minum, karena air minum yang bersih berhubungan secara langsung dengan tubuh manusia. Air yang tidak bersih dapat melahirkan penyakit, antara lain munculnya penyakit kolera, malaria dan diare. Atas kerugian konsumen ini, pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap konsumen karena mengkonsumsi air minum isi ulang tidak bersih Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tertier.Hasil penelitian diketahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang.Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standar-standar yang telah ada.Selain bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari penelitian penulis di lapangan adalah dengan cara pemberian ganti kerugian terhadap konsumen yang mengalami kerugian setelah membeli jajanan pasar tersebut Kata kunci : Standarisasi, Air Minum, Isi Ulang Abstract Water which is used for washing, bathing, drinking and others is a primary need for humans. Clean and healthy water is one of the conditions that must be met in order to create drinking water, because water clean drinking is directly related to the human body. Unclean water can give birth to diseases, including the emergence of cholera, malaria and diarrhea. For this consumer loss, business actors must be responsible for consumers for consuming unclean refilled drinking water. The method used is legal research normative. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research show that the form of legal protection given to consumers is by issuing laws, government regulations, or issuing quality standards for goods. In addition, it is equally important to supervise the implementation of regulations, or existing standards. In addition to the form of legal protection for consumers from the author's research in the field, it is by giving compensation to consumers who experience losses after buying the market snacks

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN INVESTASI ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Tedy Kuswoyo; Wawan Kurniawan; Muhammad Reza Oktariansyah; Fresky Fralesta; Septian Dewa Pratama; Kinaria Afriani
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): November
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.065 KB)

AbstrakPerkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang sangat baik, bagi masyarakat perkembangan teknologi dapat membantu mobilitas karena aktifitas yang sangat padat, juga membawa kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Berbagai kemudahan tersebut, diharapkan akan membawa masyarakat lebih maju, sejahtera dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat tersebut, maka cepat atau lambat akan mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karena teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Hal ter-sebut juga memacu timbulnya penipuan secara online. Penipuan online adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata. Salah satu penipuan online adalah investasi. Dimana tawaran investasi dengan keuntungan bunga yang tinggi, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Syarat dalam pembebanan pertanggungjawa-ban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui online harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus, karena untuk menghindari salah penafsiran jika mengunakan alat bukti konvensional dan terhindar dari timbulnya penafsiran lain, dan perlu adanya pemahaman dari penegak hukum dari perluasan alat bukti tersebut agar terhindar dari kesalah pahaman supaya mempunyai suatu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik terdapat dalam UU ITE. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Investasi Online. AbstractThe development of information technology will have a very good impact, for the community the development of technology can help mobility because the activities are very dense, it also brings ease of interacting with each other almost without national and regional boundaries. These various facilities are expected to bring the community more advanced, prosperous and bring goodness to the lives of the Indonesian people. As a result of the rapid and rapid development of technology and information, sooner or later it will change the behavior of society and human civilization globally, because information technology makes the world borderless. It also spurred the emergence of online fraud. Online fraud is a crime that uses the internet for business and commerce purposes so that it no longer relies on real conventional company business. One of the online scams is investment. Where is an investment offer with high interest profits, and others. This study uses a normative juridical approach. The condition for imposing criminal liability on perpetrators of online fraud is the fulfillment of all elements of a criminal act and the purpose of the act can be proven that it was intentionally done with a state of awareness of the rebuke of the act by law. To determine criminal liability for fraudulent acts of buying and selling online, it must refer to laws that are specific in nature, because to avoid misinterpretation when using conventional evidence and avoid the emergence of other interpretations, and it is necessary to have an understanding from law enforcers from the expansion of tools. This evidence is to avoid misunderstandings in order to have the same thought about the value of the power of proof of electronic evidence contained in the ITE Law.

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN ANTARA PENGEMBANG DENGAN PEMILIK LAHAN Yudhi Wahab Aprisandi; Dedi; Anantasiah Putri; Fathiya Geumala; Lindawati Saleh; Putri Sari Nilam Cayo
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): November
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.514 KB)

Abstrak Asas proporsionalitas seringkali diartikan dengan keseimbangan didalam segala hal, yang dalam arti semuanya seimbang secara matermatis, baik mengenai seimbang yang didapatkan apabila mendapatkan keuntungan, dan seimbang untuk menanggung apabila mengalami kerugian. Makna proporsionalitas juga mencakup keseimbangan sesuai proporsi yang dimiliki masing-masing pihak secara fair. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah: bagaimana tanggung jawab pengembang dalam perjanjian kerjasama pembangunan perumahan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Demi pemenuhan hak pihak pemilik tanah, pihak Pengembang harus memenuhi kewajibannya untuk memperhatikan keselamatan dan keamanan pemilik tanah, apabila pihak pemilik tanah menempati bangunan yang telah dibangun tersebut dan semua kesepakatan yang telah diperjanjikan, harus dilaksanakan dengan sepenuhnya Kata kunci : Asas Proporsionalitas, KerjaSama, Pengembang Abstract The principle of proportionality is often interpreted as a balance in everything, which means that everything is mathematically balanced,good about the balance that is obtained when making a profit,and balanced to bear in the event of a loss. Meaningproportionality also includes balance according to the proportions owned each party fairly. The problems that will be discussed in this paper are: how is the responsibility of the developer in the housing development cooperation agreement. The type of research that the author uses is normative legal research, which is a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. In order to fulfill the rights of the land owner, the Developer must fulfill its obligation to pay attention to the safety and security of the land owner, if the land owner occupies the building that has been built and all agreements that have been agreed upon, must be fully implemented.

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH Ahmad Riansyah; Roihan; Riski Rahmadhan; M.Willy Pratama; Ricky Nopriyadi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): November
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.254 KB)

Abstrak Suatu perjanjian, baik antara orang perseorangan dengan orang perseorangan maupun antara orang perseorangan dengan badan hukum, harus memuat kaidah itikad baik dalam hukum perdata. Berikut ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang disebut dengan KUHPerdata dalam dokumen ini: Yang dimaksud dengan "itikad baik" dalam konteks ini adalah berperilaku dengan cara yang benar secara moral. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya.penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan,untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran Kembali,penelitian hukum normatif juga mengoleksi bahan-bahan sekunder. Pembahasan mengenai itikad,kiranya pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh merugikan pihak lain serta tidak memanfaatkan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Simpulan,penerapan itikad baik dalam jual beli tanah terjadi pada waktu mulai berlakunya pembuatan perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan dan kewajiban-kewajiban yang bermaktub dalam hubungan hukum itu.sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) yang menetapkan bahwa, “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut harus dibuat dan dilandasi dengan itikad baik. Kata Kunci : Penerapan Asas, Itikad Baik, Perjanjian, Jual Beli Tanah Abstract An agreement, whether between an individual and an individual or between an individual and a legal entity, must contain the rules of good faith in civil law. The following is stated in Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code which is referred to as the Civil Code in this document: What is meant by "good faith" in this context is to behave in a morally right manner. The type of research used in writing this journal is adapted to the problems raised in it. Normative legal research is research that not only takes inventory of primary materials in the form of legislation, to then organize them in a collection that makes it easier to trace back, normative legal research is also collecting secondary materials. Discussion on intentions, presumably business people in carrying out their activities should not harm other parties and do not take advantage of other parties to benefit themselves. In conclusion, the application of good faith in the sale and purchase of land occurs at the time the legal action is made or at the time the rights and obligations that are contained in the legal relationship are implemented. In accordance with the provisions of Article 1338 paragraph (3) which stipulates that, "all agreements must be carried out in good faith", this shows that each party who makes the agreement must be made and based on good faith.

PRO KONTRA PENCABUTAN HAK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Dewa Rumphas; Nasrullah; Nurlisna; Evi Oktarina
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): November
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.714 KB)

Abstrak Tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi Negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentang waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik, tetap saja para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh elemen masyarakat. Sehubungan dengan korupsi tersebut melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi salah satunya Pejabat Publik. Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu. Perbuatan mereka dapat mengakibatkan kebangkrutan nasional. metode penelitian yuridis normatif . Dasar hukum penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia dikarenakan Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan . Kata Kunci : Pencabutan , Hak , Korupsi Abstract Corruption in Indonesia has been categorized as dangerous. The nation's emergency problems faced by the Indonesian state from time to time with a relatively long time span have not been properly resolved, but the perpetrators of criminal acts of corruption are present in this country as invaders who are enemies of all elements of society. In connection with this corruption gave birth to a number of main perpetrators of corruption, one of which was Public Officials. Officials have a strategic role to commit corruption through the authority attached to the position. Their actions can result in national bankruptcy. normative juridical research method. The legal basis for imposing additional penalties in the form of revocation of the right to occupy public positions for perpetrators of criminal acts of corruption. In Indonesia, due to the revocation of certain rights only for criminal acts that are expressly stipulated by law that the crime is punishable by additional punishment.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
JUNAIDI

Contact Email
junnaidie@gmail.com

Phone
+62711-418873

Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id

Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name JUNAIDI

Contact Email junnaidie@gmail.com

Phone +62711-418873

Journal Mail Official jurnalconsensus@stihpada.ac.id

Editorial Address Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873

Location Kota palembang, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
JUNAIDI

Contact Email
junnaidie@gmail.com

Phone
+62711-418873

Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id

Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA