Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Ardiansyah Girsang]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Herinawati]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (948.127 KB)
<![CDATA[Secara yuridis formal, pelaksanaan peradilan in Absentia telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Namun hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata. Peradilan in absentia telah dilaksanakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dengan tujuan untuk percepatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi di di wilayah hukum Banda Aceh. Tujuan peradilan secara in absentia adalah untuk mempercepat dan mengurangi tunggakan perkara di pengadilan sehingga terciptanya kepastian hukum, kemanfaat hukum dan keadailan. Dalam membuat putusannya, hakim membuat pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.]]>
<![CDATA[Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Safwadinur Safwadinur]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (801.756 KB)
<![CDATA[Penambangan minyak secara illegal di Kabupaten Aceh Timur yang mengakibatkan terjadinya ledakan dan kebakaran hingga adanya korban jiwa. Kegiatan penambangan minyak secara illegal ini melanggar Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai Eksplorasi atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama. Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan minyak illegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur tersebut belum berjalan efektif. hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor penegakan hukum, dan faktor peran pemerintah. Upaya aparat penegak hukum untuk menanggulangi kegiatan penambangan minyak illegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur adalah seperti meningkatkan pembinaan, mendorong pemerintah daerah, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, mengubah pola pikir, menggunakan pendekatan sosial, melakukan penertiban, melakukan penegakan hukum, dan membuat regulasi berupa rancangan Qanun Tahun 2022 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Aceh.]]>
<![CDATA[Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Tri Purnama]]>;
<![CDATA[Sulaiman]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (888.178 KB)
<![CDATA[Penetapan status tersangka berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan oleh Penyidik/PPNS dalam tahap penyidikan. Namun, dalam penanganan tindak pidana khusus di bidang kehutanan, hakim juga memiliki kewenangan menetapkan status tersangka. Penetapan status tersangka oleh hakim didasari terungkapnya fakta di persidangan dengan diperolehnya bukti-bukti mengenai keterlibatan pihak-pihak lain untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Ternyata dalam persidangan perkara pidana umum, hakim seringkali menemukan fakta dimana ada orang lain yang sebenarnya patut dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahap penyidikan. Namun, hakim tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka di pengadilan, karena KUHAP sama sekali tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sungguhpun telah diperoleh bukti permulaan yang cukup yang telah diuji di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan proses penetapan status tersangka oleh hakim melalui proses persidangan dalam perspektif pembaruan hukum acara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau dokumentasi dengan tekni pengumpulan data dengan cara menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka dapat dijadikan landasan bagi pembaruan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penetapan status tersangka dapat dilakukan oleh hakim melalui 2 (dua) cara, yaitu: (1) Perintah hakim dalam putusan sela dan (2) Perintah hakim dalam putusan akhir. Hakim dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam putusan sela dan putusan akhir mencantumkan penetapan tersangka terhadap saksi dan/atau pihak lain tersebut dan memerintahkan Penuntut Umum agar melaksanakan putusan tersebut dan melakukan penuntutan terhadapnya. Disarankan kepada pembentuk undang-undang supaya melakukan merevisi terhadap KUHAP dengan memasukkan pokok-pokok perubahan pada Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, sehingga memberi kewenangan hakim untuk menetapkan status tersangka berdasarkan fakta di persidangan. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka melalui proses persidangan demi memberikan keadilan serta menghindari proses penegakan hukum yang diskriminatif kepada terdakwa. Kata kunci: penetapan, tersangka, hakim, pembaharuan KUHAP]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah ]]>
<![CDATA[Sofyan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (800.771 KB)
<![CDATA[Tindak pidana balapan liar berdampak negatif terhadap pelaku dan masyarakat yang berada disekitar dilokasi balapan liar. Tindakan balapan liar bukan saja adu gensi, skil dan kecepan kendaraan tetapi juga dibarengi dengan tindakan perjudian dan minum-minuman keras. Penanggulangan tindak pidana balapan liar dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu penal dan non penal. Namun, dalam prakteknya, penanggulangan balapan liar lebih mengutamakan non penal. Penelitian ini menyarankan supaya penegak hukum lebih serius dan cepat merespon keluhan atau laporan dari masyarakat disekita tempat balapan liar dilakukan. Kemudian, untuk menyalurkan bakat anak-anak muda di Takengon, maka diharapkan pemerintah dapat membangun lintasan balapan resmi di wilayah Tekangon, Aceh Tengah. Walaupun tidak selevel sirkuit, tetapi diharapkan pemerintah daerah membangun tempat balapan skala kecil dan menyelenggarakan even-even otomotif khususnya menyangkut dengan olah raga balapan kendaraan bermotor atau sejenisnya.]]>
<![CDATA[History Of Raw Material Export Restriction By European Powers: Revisiting Colonial Past ]]>
<![CDATA[Bani Adam]]>;
<![CDATA[Haniff Ahamat]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (773.6 KB)
<![CDATA[Acquiring control and monopoly over raw materials and natural resources was key to political, military and territorial expansions of European Powers in Asia, America and Africa. After World War 2, trade of goods become major concern under international trade regime which international legal order has clear rules against export restrictions on raw materials including on natural resources agreed under GATT 1947 Agreement. This paper inquires into the historical foundations of control and monopoly over raw materials and minerals, the legal rules that governed such conduct of States. This paper finds that control and monopoly were bread and butter to European colonisation of America, Asia and Africa, which flourished at the height of the mercantilist era. However, after the advent of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), restrictions on exports are now restricted. The doctrine of intertemporal law describes what happens to the legality of an act when there is a change to an event and law. As established by Judge Huber on Island of Palmas case, there is difference between the creation of a right under the law and the continuation of that right transcending the past, the present and the future. This article is written regarding on historical approach which data sources originate from book of historians, such as Adam Smith and D.K. Fieldhouse. Some journals of relevant experts could be referred to find pathway of the raw materials controlled by the West power during colonialization era. The historical approach of this article Historical approach to research can shed light on how legal aspects of conduct that became subject of legal rules unraveled in response to historical event. As more developing countries are restricting exports of raw minerals including rare earth, there may now be associated with the rise of neo-mercantilism.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Hasil Belajar Fisika dengan Menggunakan Alat Peraga Sederhana Pada Materi Suhu dan Kalor Terhadap Siswa di SMK Negeri 1 Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1054.501 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Fisika tentang Suhu dan Kalor dengan alat peraga sederhana pada siswa Kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskripsi dengan pendekatan action research. Subyek penelitian ini adalah siswa Kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe .Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan jumlah siswa 28 orang. Penentuan subjek diperoleh berdasarkan hasil investigasi terhadap kelas yang akan diteliti dan berdasarkan hasil rujukan dari Kepala Sekolah. Hasil analisis deskripsi mengungkapkan, bahwa dengan data sebagai berikut: Siklus I, rata-rata hasil belajar Fisika adalah 69 dengan prosentase ketuntasan 89%, dan pada siklus II, rata-rata hasil belajar Matematika mengalami kenaikan menjadi 77 dengan prosentase 100%, prosentase keaktifan siswa di kelas adalah sebagai berikut: Siklus I rata-rata prosentase keaktifan belajar siswa dari 56,2% menjadi 84,2%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hasil Belajar Fisika tentang Suhu dan Kalor dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat peraga sederhana pada Siswa Kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe. Untuk itu penulis sarankan kepada guru-guru agar menggunakan alat peraga sederhana pada mata pelajaran Fisika, khususnya materi Suhu dan Kalor agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.]]>
<![CDATA[Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Pada Siswa Kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (764.001 KB)
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar fisika melalui model pembelajaran berbasis masalah. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada semester ganjil tahun pelajaran yang terdiri dari 39 siswa. Penelitian dilaksanakan dua siklus yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Pada siklus I dilaksanakan selama dua kali pertemuan dan pada siklus II dilaksanakan selama tiga kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar fisika siswa yang diambil dari tes setiap siklus dan data mengenai situasi belajar mengajar diambil pada saat dilaksanakan tindakan dengan menggunakan lembar observasi. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan tes hasill belajar pada evaluasi mata pelajaran fisika pada siklus I menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM adalah 14 orang dengan persentase 35,90% dan pada siklus II, jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM adalah 32 orang dengan persentase 82,05%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa X TKJ 2 SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada materi usaha dan energi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh) ]]>
<![CDATA[Shira Thani]]>;
<![CDATA[Fitria Mardhatillah]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (850.766 KB)
<![CDATA[Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara anak yang berkonflik dengan hukum atas jarimah. Namun, ada beberapa kasus diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Khusus Anak, dan ada penyelesaian kasus melalui Mahkamah Syar’iyah dengan menggunakan Qanun Jinayat. Terjadinya dulaisme hukum menyebabkan para pelaku dan korban akan sulit mendapatkan kepastian hukum, dan berdampak pula pada kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis, Berkaitan dengan dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekersan seksusal yang dilakukan oleh anak di Aceh, kita harus mengingat Kembali bahwa Qanun digali dan lahir dari masyarakat Aceh sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh. Untuk menghindari dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dapat digunakan qanun jinayah untuk menyelesaian perkara tersebut. Di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu qanun, Pasal 7 qanun Jinayat disebutkan bahwa dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam qanun. Maka secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah Syar‟iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi Organisasi Tim Penggerak PKK Dalam Mengembangkan Sosial Ekonomi Ibu Rumah Tangga (Studi di Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Damayanti Damayanti]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (768.119 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Strategi Komunikasi Organisasi Tim Penggerak PKK dalam Mengembangkan Sosial Ekonomi Ibu Rumah Tangga dengan mengambil studi di Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi organisasi Tim Penggerak PKK dalam mengembangkan sosial ekonomi ibu rumah tangga serta hambatan apa saja yang di alami oleh Tim Penggerak PKK dalam mengembangkan sosial ekonomi ibu rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori sistem. Strategi yang digunakan oleh Tim Penggerak PKK adalah melalui bermedia dan tatap muka baik secara internal maupun eksternal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang.]]>
