At-Tanwir Law Review
At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Jauhar Nashrullah]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2233
<![CDATA[Sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan, pemerintah melakukan terobosan restrukturisasi dan penyederhanaan pajak dan retribusi daerah melalui UU HKPD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Semua bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara komprehensif melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dikarenakan terdapat problematika dan kekurangan dalam UU PDRD, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir mereformasi sistem fiskal daerah melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dan menghadirkan jenis pajak baru. Jenis pajak daerah (provinsi dan kabupaten) lebih dirampingkan dan diperkenalkan jenis pajak baru yaitu opsen. Sementara jenis retribusi cukup banyak disederhanakan, jenis retribusi jasa usaha tidak banyak berubah namun jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan mengalami banyak perubahan. Penulis meyakini langkah ini akan mampu mendorong kesadaran masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, karena melalui efisiensi ini masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajibanya sebagai wajib pajak. Selain itu daerah akan mudah melakukan pengawasan dan optimalisasi penerimaan PAD, sehingga potensi kebocoran dapat diminimalisir.]]>
<![CDATA[PERAN BANMUS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 47 PP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD ]]>
<![CDATA[Leni Ontulu]]>;
<![CDATA[Arifin Tumuhulawa]]>;
<![CDATA[Roby W. Amu]]>;
<![CDATA[Yusriyanto Kadir]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2400
<![CDATA[Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban organ perusahaan atas kepailitan yang diakibatkan kelalaian dalam hal direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (fiduciary duties) dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengkaji bahan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan.. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, tindakan direksi dalam mewakili Perseroan harus melandaskan diri pada prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care) dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan didirikan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Organ Perusahaan Atas Kepailitan Yang Diakibatkan Kelalaian ]]>
<![CDATA[Tamara Alifadina]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2223
<![CDATA[Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban organ perusahaan atas kepailitan yang diakibatkan kelalaian dalam hal direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (fiduciary duties) dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengkaji bahan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan.. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, tindakan direksi dalam mewakili Perseroan harus melandaskan diri pada prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care) dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan didirikan.]]>
<![CDATA[PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN BAGI ANAK KORBAN, PELAKU DAN SAKSI (Studi Kasus Di Kabupaten Pohuwato) ]]>
<![CDATA[Venty Dwikasari Hasan]]>;
<![CDATA[Roby W. Amu]]>;
<![CDATA[Arifin Tumuhulawa]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2401
<![CDATA[This study examines the role of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (ISCWCE) in handling cases of child violence. The research method used is empirical, using primary data in the form of interviews and primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. The results showed that in carrying out its role, ISCWCE experienced several obstacles, including the lack of assistance personnel in the field which impacted the effectiveness of the services provided and the unavailability of shelter facilities for victims of child violence]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDONESIA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Novendy Setiya Wibawa]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2391
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus law memberikan perubahan terhadap sektor ketenagakerjaan khususnya pada aspek pengupahan. Dalam artikel ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memfokuskan pada isu ketenagakerjaan khususnya dampak pada aspek perlindungan pengupahan di dalam materi muatan UU Cipta Kerja dengan rumusan masalah, Apa motif politik yang melatar-belakangi perubahan pengaturan sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan dalam UU Cipta Kerja? Bagaimana implikasi terhadap perlindungan upah buruh/pekerja setelah UU Cipta Kerja disahkan? Apa dampak yang timbul dalam sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan setelah MK mengabulkan gugatan UU Cipta Kerja? Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dibuat sarat dengan muatan kepentingan pengusaha sehingga menurunkan kualitas perlindungan upah pekerja.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM EKSEKUSI SANKSI DENDA PADA KASUS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aisyah Syifaa Suwita]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2237
<![CDATA[This study examines two formulations of the problem, namely what is the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in executing fines in business competition cases in Indonesia and what is the authority of the Attorney General's Office in executing fines in business competition cases in Indonesia. The research methodology used by the author is a normative research method with a statutory review approach. The conclusion obtained is that KPPU does not have the authority to execute fines on KPPU decisions but must go through the District Court. However, after the Job Creation Law, the authority regarding objections to the KPPU's decision was submitted to the Commercial Court. Then related to the authority of the Prosecutor's Office in executing fines in KPPU's decisions is based on a Memorandum of Understanding between KPPU and the Attorney General's Office and followed up with a Special Power of Attorney from KPPU to the Deputy Attorney General for Civil and State Administration regarding the settlement of fines in KPPU decisions.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBERIAN DURASI WAKTU PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fitriana Hanifa]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2392
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui urgensi pemberian durasi waktu tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka. Status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Tidak adanya batas waktu dalam penetapan tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini memberikan saran yakni mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian batas waktu penetapan status tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian, sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi terduga pelaku atau terduga tersangka]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PAJAK PERHOTELAN DALAM PENINGKATAN PAD DI ERA OTONOMI ]]>
<![CDATA[Rochmansyah Setiono]]>;
<![CDATA[Arifin Tumuhulawa]]>;
<![CDATA[Marten Bunga]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2226
<![CDATA[This study analyzes government policies towards hotel taxes in increasing Regional Original Revenue (LOR) in the era of regional autonomy. The results show that the policy has not been effective, although hotel taxes contribute to LOR with fluctuations. Inhibiting factors include ineffective tax officers, inadequate facilities and facilities, and taxpayer communities that avoid taxes. Local governments must set explicit provisions and improve the collection and collection of unpaid taxes. Intensive socialization of hotel tax regulations is also needed to increase taxpayer public awareness and service quality]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PARATE EKSEKUSI DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 224 HIR ]]>
<![CDATA[Siti Rahayu Korompot]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2398
<![CDATA[In carrying out the execution of mortgage rights, if the debtor is negligent or defaults, a warning will be given to the debtor to pay off the debt. However, if the debtor does not respond, direct execution can be carried out on his own power (parate executie) without having to ask for fiat from the Chief Justice and without having to follow the rules of the game in the procedural law. If one looks at the UUHT there is confusion, namely that it is contained in article 6 UUHT with the General Explanation number 9 UUHT and the explanation of Article 14 paragraphs (2) and (3) UUHT which states that the implementation of parate executie is carried out based on Article 224 HIR and Article 258 Rbg. This condition will lead to multiple interpretations. This research will discuss how is the implementation of parate executie mortgage rights based on the provisions in the mortgage rights law? And what are the legal consequences if the parate executie in article 6 of the law on mortgage rights contradicts the provisions of article 224 HIR? This study uses a normative legal approach. The results of this study indicate that parate executie mortgage rights are carried out directly and without fiat from the court, this is different from the general explanation number 9 UUHT which states that parate executie implementation is carried out based on Article 224 HIR and Article 258 Rbg, then based on the asymmetry of these rules causes a conflict of norms between Article 6 UUHT and Article 224 HIR which causes several legal consequences, one of which is the dualism of the judge's opinion in handling parate executie cases.]]>
