Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga ]]>
<![CDATA[Ferdy Firmansyah]]>;
<![CDATA[Moh Samik]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.569
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito. Mengingat perkembangan saat ini mengenai banyaknya penyalahgunaan yang berdampak pada kejahatan di bidang keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. Namun, belum mengatur ganti rugi apabila terjadi kerugian yang diakibatkannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan maupun penerbit mengalami kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang memfokuskan pada kajian mengenai sudut pandang dan/atau prespektif hukum yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum baik secara formil maupun materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dimana dengan mengkaji melalui perundang-undangan dan teori-teori. Juga sangat penting adalah adanya nilai jaminan dari sertifikat deposito dengan nilai sepuluh milyar rupiah, dimana menurut ketentuan lembaga penjamin simpanan hanya dijamin dua milyar rupiah. Sehingga hal ini perlu ditegaskan dalam peraturan pemerintah atau otoritas yang dimaksud nilai harus dijamin oleh pihak asuransi umum selain dari uang jaminan agen asuransi.]]>
<![CDATA[Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang – Undang Narkotika Dalam kasus Teddy Minahasa ]]>
<![CDATA[Vehrial Vahzrianur]]>;
<![CDATA[Samudra Farasi Putra]]>;
<![CDATA[Nabila Alya Husna]]>;
<![CDATA[Muhamad Revanza Solihin]]>;
<![CDATA[Herli Antony]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.570
<![CDATA[Pelanggaran narkoba adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang terkait narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau psikis pada pemakainya. Pelanggaran narkoba umumnya melibatkan penggunaan, penyalahgunaan, distribusi, produksi atau kepemilikan narkoba tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti seberat 5 kilogram dalam kasus narkoba, dan informasi keterlibatannya dalam peredaran barang bukti sudah dihimpun penyidik. Oleh karena itu Kejaksaan Agung harus memiliki hukuman yang lebih berat daripada para terdakwa lainnya. Permohonan jaksa tersebut dirinci dalam Pasal 55 KUHP yang melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan digabungkan dengan Pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KARTEL SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KASUS PT. YAMAHA DAN PT. ASTRA HONDA ]]>
<![CDATA[Bagus Alief Massayyid]]>;
<![CDATA[Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto]]>;
<![CDATA[Teddy Prima Anggriawan]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.574
<![CDATA[Trade is a very promising livelihood. Where in addition to the community, there are also relatively many supporters of the trade process, trade itself is a livelihood that can promise high levels of prosperity by business actors. It's just that the problem in a competition is what is called fair competition or unhealthy competition. Here it is clear that the problem is unhealthy competition where there is a lot of competition. deviation where the deviation causes one of the parties to be harmed. One example of a case of unfair business competition is the Cartel Agreement as a Form of Unfair Business Competition in the Case of PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT. Astra Honda Motor. Unfair business competition can result in a party losing money and can damage the smooth progress of the local and world economy. Therefore, before it's too late to overcome unfair business competition, we must prevent that from happening. If it is proven that the business actor committed fraud in business competition, namely carrying out prohibited activities which resulted in monopolistic practices and or unfair business competition, then the sanction that will be obtained can be in the form of administrative action.]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PRAKTIK KARTEL MINYAK GORENG ]]>
<![CDATA[Nabilla Rahmadina Hariyanti]]>;
<![CDATA[R. Teddy Prima Anggriawan]]>;
<![CDATA[Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.575
<![CDATA[Business is a works that generates certain profits that are run with the capital used to make the business. In a business there are several important factors, one of which is the potential and business opportunities. In starting or running a business, it is not far from the thing called competition. What is meant by competition, in this topic is business competition, is the efforts of two parties/more companies, each of which is active in obtaining orders by offering the most favorable prices/conditions. One form of business competition is cartel practice. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is stated that the Business Competition Supervisory Commission is a commission established to supervise business actors in carrying out their business activities so that they do not engage in monopolies and or unfair business competition. In this study, the authors analyze the workings and roles of the KPPU in dealing with cartel practices.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA NASABAH ]]>
<![CDATA[Vanesha Marcelliana]]>;
<![CDATA[Salsabila Muthia Zahra]]>;
<![CDATA[Ninda Nur Adzani]]>;
<![CDATA[Hanif Nur Massaid]]>;
<![CDATA[Nurhasna Badriyyah]]>;
<![CDATA[Raina Benita]]>;
<![CDATA[Moreno sukarto]]>;
<![CDATA[Choirunisa Nur Fitriani]]>;
<![CDATA[T. Alief Rizky Bayhaqi]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.577
<![CDATA[Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia pada masa ini, kegunaan perbankan semakin meninggi karena semua dapat dilakukan menggunakan Handphone, Internet Banking, Mesin ATM, dan Teller di kantor cabang bank. Dari mulai kebutuhan sehari sehari dan menggunakan untuk transaksi dengan sesama pengguna bank yang sama atau yang lainnya. Etisnya, sudah seharusnya lembaga perbankan tersebut menjaga data privasi para nasabah yang menggunakan layanan mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya kasus kebocoran data yang salah satunya dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan tentunya melanggar prinsip data security, data privasi, dan etika. Adanya motif pencurian data menyebabkan hilangnya kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan integritas terhadap PT. Bank Syariah Indonesia serta menyebabkan kerugian baik berupa materiil maupun non materiil. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan perlindungan hukum bagi konsumen PT. Bank Syariah Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada pelayanan perbankan pada PT. Bank Syariah Indonesia. Dengan mengangkat masalah ini diharapkan agar kita semua dapat lebih sadar akan risiko serangan siber yang mengancam industri perbankan, termasuk perbankan syariah.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI ]]>
<![CDATA[Ahmad Yunus]]>;
<![CDATA[Moh. Jeweherul Kalamiah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.578
<![CDATA[The circulation of narcotics and illegal drugs in Indonesia has disturbed the majority of the public, and almost every day the media shows arrests of illicit traffic of narcotics and other criminal acts. In carrying out their duties as law enforcers the police are guided by the code of ethics as a guideline for daily implementation. Regulations related to the police code of ethics can be seen from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulations of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2006 and Number 7 of 2006 Each of them is binding on the implementation of the police's daily duties. This study analyzes law enforcement by the police in Narcotics Crimes committed by members of the National Police and criminal sanctions against members of the National Police who commit Narcotics Crimes. This study uses a normative juridical type, namely by carrying out legal research by looking at the laws and regulations related to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. After the research material is obtained and collected, the material is then processed and analyzed with legal arguments based on deductive-inductive (general-specific) legal logic. The author can conclude that cases of narcotics settlement carried out by the police are the same as that of the community in general, namely through general courts.]]>
<![CDATA[Konsepsi Tangkisan Atau Bantahan Sebagai Hak Penerbit Surat Berharga ]]>
<![CDATA[Akbar Syahru Rama]]>;
<![CDATA[Faquh Andy Antono]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.583
<![CDATA[In carrying out its obligations to issue marketable securities, sometimes there are some mistakes that are actually unintentional by the issuer, such as in writing the nominal amount, date, etc. where the issuer realizes that his mistakes after the issuance of the marketable securities can certainly harm the issuer, then the issuer can make rebuttal. This study aims to find out how the role of countermeasures or countermeasures in protecting mistakes made by marketable securities. Based on the research results, it is known that countermeasures or rebuttal can be a special right of the issuer of marketable securities because it can protect the issuer of securities from not paying for the marketable securities issued.]]>
<![CDATA[Pengaruh Analisa Uang Beredar Dan Nilai Waktu Uang Terhadap Keputusan Investasi Surat Berharga ]]>
<![CDATA[Febrian Febrian]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.586
<![CDATA[The development of the era of economic and financial digitalization is developing so rapidly, that the purpose of this writing is to find out how the relationship between the time value of the rupiah influences over time. In addition, of course, the development of the era of economic and financial digitalization has had an impact on Indonesia's progress. Often companies have confusion in investing in securities, in this article the author wants to further discuss the role of the money supply and the time value of money in investing in securities. Of course, in making an investment decision, a company must carry out financial analysis related to stocks, bonds and capital markets. The method used is qualitative by collecting, analyzing and processing data from accurate and reliable sources such as books, journals and government websites. The results of this study indicate that by analyzing the money supply and the time value of money, it will influence companies in making investment decisions on securities using fundamental analysis.]]>
<![CDATA[Criminal Profiling Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Studi Kasus Eno Farihah ]]>
<![CDATA[Gefri Dariando]]>;
<![CDATA[Yofi Hendrawan]]>;
<![CDATA[Afra Fairuz Alfisri]]>;
<![CDATA[Ichlasul Farij]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.588
<![CDATA[Criminal Profiling is an investigative technique to describe the profile of criminals in terms of demographics, psychology, modus operandi and incident settings. In this article, researchers are interested in carrying out Criminal Profiling on the murder and rape cases of Eno Farihah, to see an overview of the Criminal Profiling that occurred in that case, the factors of the murder and rape of the perpetrators, and the profiling of each perpetrator in the case concerned. The research method that researchers use is literature review and literature research. From the findings of the researchers it is known that the murder case of Eno Farihah by three perpetrators had different reasons. The RA perpetrator was the victim's boyfriend who was involved because the victim refused his invitation to have sex, while the RAr perpetrator was suspected because he was often ridiculed bitterly and blackly, then the last perpetrator IH was allegedly because of unrequited love. So that the perpetrators were charged under the applicable law with different legal sentences, the perpetrators RAr and IH were sentenced to death, while the perpetrators RA were sentenced to 10 years in prison because they were underage.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM KEGIATAN TRANSAKSI ONLINE DI SITUS BELANJA SHOPEE ]]>
<![CDATA[Raudhya Alfira]]>;
<![CDATA[Sarah Sabrina Umboh]]>;
<![CDATA[Daffarel Derbi Syachrez]]>;
<![CDATA[Erlando Bagus Nugroho]]>;
<![CDATA[Carla Arletta]]>;
<![CDATA[Marsh Ardi Purnama]]>;
<![CDATA[Muhammad Rasyiid Herdiansyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.598
<![CDATA[Internet adalah suatu akses yang sangat diminati oleh orang-orang di seluruh dunia. Di dalam kehidupan sehari-hari, internet digunakan oleh manusia, salah satunya adalah jual-beli. Namun demikian, permasalah yang muncul dari jual beli online sangat beragam, mulai dari keamanan data diri hingga respon penjual yang kurang peka terhadap keluhan yang disampaikan pembeli. Berkaitan dengan masalah yang ada, tentunya pelaku usaha harus responsive, karena respon atau tanggung jawab pelaku usaha terhadap keluhan konsumen memiliki dampak besar bagi toko online atau online shop itu sendiri. Perkembangan hukum bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, perkembangan teknologi juga kemajuan dan hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia mulai berkembang istilah-istilah suatu perbuatan yang disebut transaksi jual-beli secara online. Mungkin itu akan terjadi menimbulkan masalah hukum. Di era yang sudah modern ini, banyak konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja dan melakukan transaksi jual-beli melalui internet agar lebih memudahkan, salah satunya melalui situs Belanja Shopee. Meskipun, pemerintah dan pihak shopee selaku pelaku usaha telah memberikan jaminan mengenai hak konsumen dalam Undang-Undang, faktanya konsumen yang haknya sering dikesampingkan oleh pelaku usaha masih banyak sehingga membuat konsumen merasa dirinya dirugikan pada saat bertransaksi di situs Shopee.Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli online, diperlukan untuk mendapatkan penegasan tanggung jawab sehubungan dengan praktik jual-beli online serta masalah wanprestasi yang disebabkan oleh pelaku usaha. Sejauh mana peran marketplace dan pelaku usaha ikut bertanggung jawab atas kerugian wanprestasi yang diderita konsumen. Shopee merupakan salah satu perusahaan yang mengubah proses bisnisnya melalui e-commerce, yang berfokus Pada bidang jual-beli online. Sehubungan dengan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam beraktifitas penjualan atau pembelian barang dan berdasarkan kebutuhan pelanggan pada saat itu]]>
