cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaid
Contact Email
zaidrusdianto@gmail.com
Phone
+6285600069193
Journal Mail Official
zaidrusdianto@gmail.com
Editorial Address
Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Desa Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon, Jawa Barat, 45183
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Strata Law Review
Published by CV. Strata Persada Academia
ISSN : 29873185     EISSN : 29868114     DOI : https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.73
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Strata Law Review (SLR) is a prestigious, influential peer-reviewed, open-access journal published Biannually in March and September by CV. Strata Persada Academia. The editorial board and Reviewers of the SLR consist of leading legal scholars and practitioners from diverse backgrounds and regions, who bring expertise and experience to the review process. The SLR follows a rigorous peer-review process to ensure the quality and originality of its published articles. SLR publishes new original research articles of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but is not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal Studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Health Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law, and Adat Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2023): March" : 5 Documents clear
Combating Transnational Crimes Trafficking in Women from a Feminist Perspective Legal Theory Indra Firmansyah; Muh. Endriyo Susila; Fandi Ahmad Fahreza
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The data shows that the transnational crime of trafficking in women is increasing every year. Starting from prostitution, migrant workers to narcotics smuggling carried out by women who are victims of trafficking in women. Various legal efforts have been made by both international institutions and the Indonesian government. One of the obstacles faced is the feminization of poverty where women experience economic difficulties that make them tempted and trapped either intentionally or not, in the vortex of women's trafficking syndicates. In addition, the alignment of the state, which is still strong patriarchal, is still felt to be not in favor of women. This research focuses on the defense of Feminist Legal Theory against women where the law, especially in Indonesia, it has not fully sided with the welfare of women, which makes women avoid the crime of trafficking in women. This normative juridical research shows that the problem of trafficking in women is not only a legal issue, but more than that it is a welfare issue that must be obtained by all citizens, especially women so as to prevent them from transnational crimes of trafficking in women.
Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nur Ariatmoko
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana terhadap seseorang bermula karena seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Anak dalam hal melakukan tindak pidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana akan berdampak buruk pada masa depan anak. Mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang dikenal upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk dapat mengetahui dampak penjatuhan sanksi pidana dan upaya diversi bagi anak dalam tindak pidana narkotika.
Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law Josef Mario Monteiro
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPR dan pemerintah menggunakan omnibus law untuk membuat aturan karena banyak tumpang tindih. Omnibus law adalah kumpulan hukum yang tidak berhubungan yang disinkronkan. Kajian ini membahas penyusunan omnibus law yang meliputi urgensi, konstruksi hukum, dan alternatif dari konsolidasi hukum. Data sekunder penelitian yuridis normatif. Filosofis, legal, dan konseptual. Deskripsi analitis. Politik hukum metode omnibus law berupaya melakukan konsolidasi, pengamanan masyarakat, dan harmonisasi perilaku masyarakat. Studi ini menemukan bahwa omnibus law menyederhanakan dan menyusun undang-undang. Kedua, transplantasi hukum atau adopsi hukum omnibus law dari sistem common law ke sistem civil law nasional. Implementasi omnibus law pada struktur hukum, substansi, budaya, inti gagasan, konsep, metode, dan ajaran hukum. Akhirnya, hukum konsolidasi menyederhanakan aturan dan meningkatkan pembuatan hukum. Undang-undang konsolidasi mengelompokkan undang-undang dan peraturan berdasarkan kebutuhan ke dalam tema-tema. Undang-undang konsolidasi akan mengklarifikasi dan menafsirkan norma-norma hukum yang bertentangan dalam undang-undang lain, tetapi tidak akan mengatur.
Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Achmad Miftah Farid; Fandi Ahmad Fahreza
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum gadai di Indonesia berpijak pada hukum perdata yang berlaku secara internasional, memberikan pandangan bahwa kegiatan transaksi gadai diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menutupi hak-hak penerima gadai. Menurut hukum Islam, gadai itu disebut rahn, yang diputuskan sebagai Mubah atau diperbolehkan. Namun hukum gadai yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sistem gadai yang tidak menerapkan bunga atau riba. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih awam dengan hukum gadai syariah. Hal ini disebabkan pengaturan hukum gadai syariah belum ada pengaturannya, dan hanya mengandalkan doktrin atau pendapat ulama, sehingga dianggap kurang memiliki kekuatan hukum. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan terobosan hukum agar gadai syariah dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode hukum komparatif. Penulis akan membandingkan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.
Analisa Politik Hukum Undang-Undang Minerba Sektor Batubara Indonesia Nur Ariatmoko
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v1i1.10

Abstract

Ramainya pro-kontra Koreksi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mengakibatkan perselisihan berkelanjutan dari tahun 2019 sampai periode wabah pada tahun 2020 untuk menampik UU itu. Penampikan bukan tanpa ada alasan, tingginya kesempatan korupsi, melawan akan pelindungan lingkungan, tenaga asing dan rawan akan hak - hak sosial warga di sekitar tambang, lenyapnya konsep demokrasi dan azas desentralisasi jadi beberapa masalah yang terjadi.Karena itu, riset ini mempunyai tujuan membahas bukti-bukti yang terjadi sesudah ada koreksi UU minerba terutamanya dari sisi yuridis, sosial dan lingkungan.Metodologi riset memakai deksriptif kualitatif dan study pustaka. Hasil riset mengatakan jika undang-undang nomor tiga tahun 2020 belum memberinya imbas positif atas perkembangan ekonomi warga tetapi buka ruangan yang lebar atas kerusakan lingkungan sejak kekuasaan tidak terbatas dikasih ke faksi ke-3 atau investor tambang asing.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2023): September Vol. 1 No. 1 (2023): March