cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Rahayu
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285786933755
Journal Mail Official
surya_kusumawardana@yahoo.co.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran - 50514 Telp. (024) 76911929, Fax. (024) 6923180 Email: jpehi.fhundaris@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Published by Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
ISSN : 27464164     EISSN : 27464172     DOI : 10.61689
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legal Research Journal has a content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of legal science (Legal Sociology, Legal History, Comparative Law, etc.)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN PEGAWAI MASJID AGUNG JAWA TENGAH Lailasari Ekaningsih; Agustono Karyadi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.462

Abstract

Pegawai merupakan aset penting, partner kerja sekaligus investasi perusahaan dalam meningkatkan produktivitasnya. Mengingat akan pentingnya pegawai, maka perlindungan ketenagakerjaan wajib diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan hambatan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melindungi pegawai MAJT dengan lima program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pension dan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun hambatan dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah, diantaranya yaitu masih adanya sebagian pegawai yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga menjadikan perlindungan terhadap pegawai MAJT masih belum maksimal. Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial
PERAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARANYA TERKAIT DENGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN Endang Kusuma Astuti; Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.379

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji peran negara terhadap warga negaranya terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan, latar belakang penelitian ini adalah masyarakat memerlukan perwujutan HAM dalam pelayanan kesehatan yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terpenuhi terutama bagi masyarakat miskin. Permasalahan dalam penelitian ini Sejauh mana peran pemerintah untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia, apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah normative legal research dengan tipe penelitian diskriptif analitis, lokasi penelitian di Jakarta, hasil penelitian ditemukan Peran pemerintah untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia melalui pembentukan suatu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), Faktor-faktor penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat diantaranya, masalah tarif dan obat-obatan, kepesertaan, rumit, mutu pelayanan, rujukan, sosialisasi Program BPJS, jamkesmas tidak masuk peserta BPJS. Kata kunci: Peran negara, Hak atas Pelayanan Kesehatan 
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLRI POLRES SEMARANG Wiwiek Pratiwi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.225

Abstract

Institusi Kepolisian Republik Indonesia masih ditengarai sebagai lembaga yang melayani masyarakat belum maksimal, karena isu yang sedang berkembang saat ini citra institusi kepolisian sedang melakukan reformasi birokrasi, namun demikian belum berubah secara signifikan dan kesan yang timbul dikalangan masyarakat hingga kini masih belum baik, karena dalam melayanai terhadap masyarakat masih lambat,  berbelit belit, dan kurang memuaskan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan non doktinal (sociolegal research) dengan objek penelitian di bidang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu  (SPKT) khususnya melayani masyarakat yang mencarai Surat Keterangan Kehilangan (SKK) di wilayah Kabupaten Semarang melalui Polres Semarang, yaitu: di Polres Semarang dan Polsek di 4 (empat)  zona. Zona I (Polsek Ungaran), zona II (Polsek Kartangjati, Bawen dan Tuntang), zona III (Polsek Ambarawa, Bandungan dan Jambu) dan, zona IV (Polsek Getasan, Suruh dan Tengaran). Kemudian data penelitian diperoleh dari 161 responden yang dianalisis dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai Kepmenpan RI nomor 25 tahun 2004. Berdasarkan  hasil  analisis  data bahwa nilai  IKM unit  SPKT memperoleh nilai indek sebesar 3,219 dikalikan nilai dasar (25) = 80,475.  Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mutu (kualitas)  pelayanan B dandalam katagorikinerja unit pelayanan Baik. Artinya maysarakat kabupaten Semarang merasa puas  dalam hal pelayanan surat keterangan kehilangan (SKK) yang dibuat oleh POLRI POLRES Semarang
KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Abdul Karim
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i01.208

Abstract

Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Wiryono Projodikoro, 1989:10). Istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis, maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Miriam Budiardjo, 2001:95)Konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari UUDNRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS dalam perspektif HAM. Dalam Konstitusi RIS dan UUDS mengatur Hak tidak diancam hukumam berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah dan hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan, diatur Pasal 15.
KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH GRUP KOMEDIAN WARKOPI TERHADAP GRUP KOMEDIAN WARKOP DKI Sefa Martinesya; Raisa Sabilal Haq
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.384

Abstract

ABSTRAK Beberapa saat lalu dunia maya dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda yang mempunyai paras yang mirip dengan tokoh-tokoh lawas Indonesia, Warkop DKI. Tiga pemuda tersebut dikenal dengan sebutan Warkopi yang telah aktif menayangkan sketsa-sktesa komedi dan mulai muncul di layar televisi karena kemiripan mereka dengan grup komedian Warkop DKI yang kemudian di protes oleh salah satu anggota Komedian Warkop DKI, yaitu Indro, yang mengatakan bahwa belum ada koordinasi dari pihak Warkopi maupun manajemennya untuk mengkomersilkan Warkopi yang muncul atas dasar kemiripan anggotanya dengan grup komedi Indro, Warkop DKI. WARKOP DKI telah mendaftarkan mereknya pada 2004 lalu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Sehingga, jika Warkopi memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film, melakukan lipsync dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakkannya secara berdampingan agar terlihat mirip kemudian ditampilkan dalam berbagai youtube channel serta program televisi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan ekonomi. Dan apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, maka Warkopi sama saja melakukan pelanggaran hak ekonomi. Warkopi dapat dituntut secara pidana karena dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan hukum dan implikasi yuridis terhadap kasus pelanggaran hak cipta oleh Warkopi. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pelanggaran, Hak Cipta.
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA LAMIJAN LAMIJAN; MOHAMAD TOHARI
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.333

Abstract

ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi? (2) Bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan?Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normaif atau doktrinal, dalam kajian eksplanasi data secara socio-legal. Data penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka, berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Awal Proklamasi, Orde Lama, dan Orde Baru tidak dapat menunjukkan independensi yang signifikan, karena kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri dan tidak bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lain (eksekutif). Baru pada masa Reformasi (mulai 1998) benih-benih independensi kekuasaan kehakiman mulai dapat ditumbuhkan. Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, perlu adanya lima prinsip, yakni: (1) Lembaga peradilan yang tidak tersubordinasi oleh kekuasan lembaga lain; (2) Kebebasan berekspresi bagi para hakim mengembangkan kualitas profesinya; (3) Seleksi dan kualifikasi hakim atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya; (4) Perlindungan dan kerahasiaan hakim dalam proses peradilan yang dilaksanakan; dan (5) Pendisiplinan, pemindahan dan pemberhentian hakim sesuai dengan prosedur hukum yang transparan dan objektif.
NEGARA HUKUM, PEMENUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Wiwik Pratiwi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i02.147

Abstract

Dalam praktek perdagangan, Konsumen selalu diposisikan sebagai pihak yang kurang mendapat perhatian dari hukum. Fakta pelanggaran pada sejumlah peraturan sering merugikan Konsumen dan sangat berpotensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  seperti ditetapkan dalam UURI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Untuk mewujudkan Negara Hukum, kondisi pengabaian perlindungan Konsumen yang telah berjalan bertahun-tahun itu telah diupayakan negara dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi fakta  masih diterapkan secara diskriminatif. Berdasarkan uraian di atas, ada pertanyaan mendasar apakah Indonesia sebagai Negara Hukum sudah sepenuhnya mewujudkan perlindungan Hukum kepada Konsumen dan apakah ada korelasi perlindungan Konsumen dengan pelanggaran HAM. Pada dasarnya hubungan Pelaku Usaha (Produsen) dengan Konsumen merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, saling membutuhkan,  konsekuensinya masing-masing mempunyai hak kewajiban yang sudah diatur dalam UUPK, sehingga tercipta perekonomian  yang sehat. Berdasarkan pengaturan hak dan kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha tampak bahwa perlindungan bagi Konsumen sangatlah kuat, sehingga diharapkan dapat memberikan kedudukan yang sejajar antara Konsumen dan Produsen (Pelaku Usaha) yang selama ini dianggap tidak seimbang. Bahkan secara tegas dinyatakan dengan UUPK dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen dalam melindungi diri. bahkan dalam UUPK ditetapkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen
UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG Irfan Rizky Hutomo; Estu Linangkung Maula
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.380

Abstract

ABSTRAKPermasalahann yang di angkat dari penulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap sengketa hak atas tanah yang ada di kabupaten semarang. Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang, proses penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang.. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di kabupaten semarang adalah sengketa waris, sengketa batas, sertifikat ganda, jual beli berkali-kali, dan penguasaan tanpa hak. ,proses penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pada non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi hingga musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan akhir maka melalui litigasi. Dalam hal ini akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Implikasi penelitian yaitu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak pemerintah agar lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan perkara sengketa pertanahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan mengurangi biaya serta mempercepat proses penyelesaian perkara.Kata Kunci : Badan, Pertanahan Nasional, Terhadap, Penanggulangan, Sengketa Hak, Atas, Tanah
REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL Muhammad Zainuddin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.227

Abstract

Segala aspek kehidupan dalam berbangsa harus sesuai dengan sistem hukum nasional, dalam teori perundang-undangan dikenal dengan adanya heirarki perundang-undangan, teori tersebut mengajarkan bahwa aturan yang berada dibawah merupakan pelaksanaan atas aturan yang ada diatasnya, serta tidak boleh terjadinya pertentangan dengan aturan yang berada diatas. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional tidak mengamanatkan secara jelas untuk Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai kurikulum pendidikan wajib, padahal peraturan pemerintah tersebut merupakan turunan dari undang-undang tentang sistem Pendidikan nasional dan undang-undang perguruan tinggi. Fokus permasalahan yang dikaji yaitu alasan diperlukannya rekonstruksi hukum serta bagaimana bentuk rekonstruksi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Alasan yang mendasari diperlukannya rekonstruksi adalah adanya ketidak selarasan peraturan perundang-undangan serta adanya kebiasan pasal sehingga dapat menyebabkan multi tafsir. Bentuk rekonstruksi hukum yang diharapkan yaitu pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) dengan menambahkan mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib
MAHKAMAH KONSTITUSI PENEGAKAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSIONALITAS PEMILUKADA Mohamad Fakih
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i01.209

Abstract

The Constitutional Court was not born only to maintain and uphold the Constitution, the Constitutional Court will continue to defend democracy was thus born. Because of the elections is now entered the realm of the general election regime, constitutionally, the authority of the Constitutional Court to resolve election disputes are the results in the paragraph of article 24C sub section (1) the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. Only then the legitimacy of the formal authority of the Constitutional Court explicitly mentioned in the general election dispute referred to in article 236C of the law number 12 year 2008, concerning the amendment of law number 32 of 2004. In the settlement of the election dispute General, the Court not is based only on the results of the calculation of quantitative of the number of votes have been counted, but the Court made a breakthrough that the calculations which, if it is that there is a difference in the calculation of the noise exposure of the door to manipulation that is structural systematic and massive, then the role of democratization and the Court to defend the constitutionality of the general election that is an essential step to bring into the substantive justiceKeywords: Constitutional Court, Democracy, Constitutional

Page 2 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)