cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum" : 7 Documents clear
Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Nidia Wahyu Septanti; Tri Astuti Handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumnya persidangan perkara pidana dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan secara fisik diruang sidang pengadilan, namun akibat adanya pandemi covid-19, untuk mengurangi resiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas, maka pemerintah Indonesia memutuskan agar persidangan secara konvensional beralih menjadi persidangan secara elektronik menggunakan teleconference. Pengaturan hukum persidangan elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro diatur dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui teleconference. Penerapan persidangan elektronik dalam beracara selama pandemi covid-19 ini cukup efektif dan efisien . Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana degan cara biasa, hanya saja yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada di ruang yang sama. Disisi lain berdasarkan teknisnya persidangan elektronik ini juga sudah efektif namun tetap terdapat kendala yakni salah satunya pada akses komunikasi yang sulit saat server atau jaringannya tidak baik. Persidangan elektronik ini sebenarnya lebih cepat dan praktis karena terdakwanya tetap berada dilapas dengan hanya dihadirkan dihadapan media teleconference. Dengan adanya persidangan secara elektronik tidak perlu diadakannya pengamanan oleh pihak kepolisian dikarenakan pengunjung juga dibatasi, dan terdakwa tetap didalam lapas hanya dihadirkan dihadapan layar media teleconference yang berada di lapas.
Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bojonegoro Kholid Syaifudin Salam; Gunawan Hadi Purwanto
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat kelebihan hunian atau over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam LapasSecara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (prisonization). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian adalah yaitu pengaturan standarisasi kamar hunian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas,Rutan, dan Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 2 m2. Serta pengaruh kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan diantaranya Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas, Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.
Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro Yuli Armala; Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui implementasi electronic traffic law enforcement (etle) di wilayah hukum kepolisian resor bojonegoro. Di mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro serta efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan mengenai tilang elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik mempunyai kelebihan yaitu sistem pelayanan lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional. Penerapan sistem tilang elektronik itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Tanah: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 89/Pid B/2021/PN Bjn ) Wulan Eka Sari; Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penipuan jual beli tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn dan mengetahui analisis putusan perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan tempat lain yang menyediakan bahan pustaka seperti Perpustakaan Universitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn dan buku buku yang terkait. Hasil penelitian ini antara lain: penerapan pidana bagi pelaku penipuan jual beli tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Peniupuan. hampir sama seperti penerapan pidana pada umumnya yaitu pertama hakim melihat unsur unsur pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa lalu melihat fakta dipersidangan dan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum memutus perkara. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn. yaitu perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Dan hasil analisis putusannya adalah sudah tepat karena dijerat dengan kitab undang undang hukum pidana tetang penipuan yang telah mengatur hal hal yang berkaitan dengan segala bentuk tipu daya penipuan sehingga mudah dalam hal pembuktian maupun pertimbangan.
Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami: (Analisis Putusan Ma Ri Nomor 266 K/Ag/2010) Sawitri; Mochamad Mansur
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila keduanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama terhadap penghasilan istri lebih besar dibanding suami dalam Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 266 K/AG/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisa bahan hukum menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pembagian harta bersama dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 menjadi ¾ bagian untuk istri dan ¼ bagian untuk suami karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan terakhir, saran dari penelitian ini penulis berharap agar masyarakat melakukan bimbingan sebelum pernikahan agar tidak ada lagi adanya perceraian.
Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Deradikalisasi: (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro) Ahmad Nuriyan Masyhar; Mohamad Abdim Munib
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau instansi pemerintah dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu terkait bentuk pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro serta kendala dan upaya pembinaan narapidana terorisme untuk mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mana menggunakan fakta empiris yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dalam upaya deradikalisasi, yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh narapidana pada hari tertentu dan setiap hari dilakukan. Selain pembinaan terhadap narapidana terorisme yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pihak atau lembaga lain seperti BNPT, Psikolog, Akademisi maupun lembaga-lembaga lainnya. Adapun kendala dalam upaya deradikalisasi yaitu: Faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim dan juga belum ada petugas khusus yang ahli dan professional dalam bidang menangani Teroris, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana menjadi penyebab atau kendala upaya deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.
Penetapan Sanksi Oleh Pt. Pln (Persero) Terhadap Pelanggar Penggunaan Daya Tenaga Listrik : (Studi Kasus Kantor Unit Layanan Pelanggan Bojonegoro) Achmad Habib Yafie; Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan penyebab pelanggaran penggunaan tenaga listrik dan penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro di antaranya yaitu : Pelanggaran dengan memperbesar MCB sehingga tidak sesuai dengan daya kontrak; Memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran KWh meter; Sambung langsung dari kabel SR ke IML pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur; Memindahkan KWh meter dari posisi awal ke rumah/ persil lain; Bongkar pasang/ geser KWh meter tanpa izin; Pemasangan ilegal/ pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya. Pelanggaran penggunaan tenaga listrik tersebut disebabkan oleh masyarakat selaku konsumen yang masih awam dan banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro sudah didasarkan pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kebijakan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro tekait dengan konsumen pelanggaran penggunaan tenaga listrik, langkah pertama yang dilakukan yaitu : Pemutusan sementara; Pembongkaran rampung; Pembayaran tagihan susulan; Pembayaran biaya P2TL lainnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue