cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Denok Sunarsi
Contact Email
jurnalunpas@gmail.com
Phone
+6287700097751
Journal Mail Official
jurnalunpas@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sumatera No.41, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Pasundan
ISSN : -     EISSN : 29885167     DOI : 10.56457
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara, hukum Keluarga hukum adat dan lain-lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia Sindy Ariyaningsih; A. Ari Andrianto; Adri Surya Kusuma; Rina Arum Prastyanti
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i1.38

Abstract

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang di Indonesia, kejahatan siber menjadi isu yang semakin relevan dan mendesak. Seiring dengan percepatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk komunikasi, bisnis, dan pemerintahan, ancaman kejahatan siber juga meningkat secara signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi antara kejahatan siber dengan percepatan digitalisasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis data sekunder, seperti laporan kejahatan siber, statistik digitalisasi, dan studi kasus yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada korelasi antara kejahatan siber dan percepatan digitalisasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kejahatan siber dengan percepatan digitalisasi di Indonesia. Pertama, semakin banyaknya pengguna internet dan penggunaan teknologi digital berkontribusi pada peningkatan potensi serangan kejahatan siber. Kedua, pertumbuhan e-commerce dan transaksi online meningkatkan risiko penipuan dan pencurian data. Ketiga, kurangnya kesadaran keamanan siber di kalangan pengguna digital juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi korelasi antara kejahatan siber dan percepatan digitalisasi di Indonesia termasuk kurangnya kebijakan dan regulasi yang memadai dalam menangani kejahatan siber, kurangnya kemampuan teknis dalam melawan serangan siber, dan rendahnya tingkat kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak negatif kejahatan siber dalam konteks percepatan digitalisasi di Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kesadaran keamanan siber di kalangan masyarakat, peningkatan kapasitas teknis dalam melawan serangan siber, penguatan kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik dalam menangani kejahatan siber.
Konflik Pewarisan: Perspektif Hukum Waris Adat dan Kedudukan Anak: (Studi Kasus Warisan di NTB yang Mengarah pada Pelaporan Gegara antara Ibu dan Anak) Rika Maryani; Rezi Rezi
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i1.39

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum waris adat dengan studi kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berakhir dengan konflik antara ibu dan anak terkait pembagian warisan. Pewarisan merupakan transfer kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya, baik berdasarkan aturan hukum adat maupun hukum perdata. Proses pembagian warisan yang adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Anak memiliki kedudukan penting dalam pewarisan, dan keberadaannya mempengaruhi proses pewarisan antara orang tua dan anak. Hukum waris adat mengatur pembagian warisan, yang mengakomodir hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Musyawarah mufakat menjadi nilai dasar dalam pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui pendekatan penelitian, jenis penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian di NTB. Data yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak memiliki kedudukan penting dalam pembagian warisan menurut hukum adat, dan musyawarah mufakat menjadi prinsip utama dalam proses pembagian warisan. Konflik yang terjadi antara ibu dan anak dalam studi kasus ini dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah yang dilandasi oleh kebersamaan, kesepakatan, dan kepentingan bersama.
Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pelanggaran Perjanjian Kontrak Film Nurul Itsna Fawzi’ah; Aryono Aryono
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i1.40

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum waris adat dengan studi kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berakhir dengan konflik antara ibu dan anak terkait pembagian warisan. Pewarisan merupakan transfer kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya, baik berdasarkan aturan hukum adat maupun hukum perdata. Proses pembagian warisan yang adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Anak memiliki kedudukan penting dalam pewarisan, dan keberadaannya mempengaruhi proses pewarisan antara orang tua dan anak. Hukum waris adat mengatur pembagian warisan, yang mengakomodir hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Musyawarah mufakat menjadi nilai dasar dalam pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui pendekatan penelitian, jenis penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian di NTB. Data yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak memiliki kedudukan penting dalam pembagian warisan menurut hukum adat, dan musyawarah mufakat menjadi prinsip utama dalam proses pembagian warisan. Konflik yang terjadi antara ibu dan anak dalam studi kasus ini dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah yang dilandasi oleh kebersamaan, kesepakatan, dan kepentingan bersama.
Analisis Politik Hukum Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Maraknya Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan Budi Sulistiyono; Aris Prio Agus Santoso
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan maraknya kecelakaan akibat kerusakan jalan di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama yang mengatur peraturan lalu lintas dan angkutan jalan di negara ini. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, masih terjadi banyak kecelakaan akibat kerusakan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis politik hukum, yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 serta data kecelakaan akibat kerusakan jalan yang terjadi di Indonesia. Analisis politik hukum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek politik, sosial, dan hukum yang terkait dengan implementasi undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dan kerusakan jalan. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki atau tidak mendapatkan perawatan yang memadai dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kurangnya pemeliharaan dan pengawasan jalan juga dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya dalam praktik. Dalam penelitian ini, diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan guna meningkatkan implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan kerusakan jalan. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan sistem pemeliharaan jalan yang lebih efektif, peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap keadaan jalan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.
Analysis of Criminal Sanctions on Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud Bella Monica Rahma Hamida; Normalita Destyarini
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i1.42

Abstract

Online buying and selling fraud, commonly referred to as e-commerce fraud, is a prevalent criminal activity that involves deceiving individuals for financial gain through fraudulent online transactions. This form of fraud encompasses various practices, including non-delivery of goods, sale of counterfeit products, identity theft, and phishing schemes. To combat this issue, legal systems impose criminal sanctions on individuals involved in online buying and selling fraud. The analysis of these criminal sanctions reveals that they aim to deter and punish perpetrators while providing restitution to victims. The specific nature and severity of sanctions differ across jurisdictions, as they are influenced by the legal framework, cybercrime legislation, and consumer protection laws of each country. Understanding the range of criminal sanctions is crucial in developing effective measures to prevent and address online buying and selling fraud in a globalized digital landscape. In this era of technological advancement, people prefer to buy things online. But with the development of technology, the idea of crime by unscrupulous actors has also developed. One example is the criminal act of fraud. Fraud is a condition carried out by anyone with the intention of benefiting them selves or others unlawfully. Then the method used to conduct this research is the normative method. The type of data used in this research is secondary data. This secondary data is obtained by researchers from other research results, journals, books, and other sources that are collected and compiled so that they can solve cases.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Gania Fasya
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i2.70

Abstract

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan putusan pengadilan dan bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa putusan hakim belum mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena hakim masih mendasarkan putusannya semata-mata merujuk pada bunyi pasal dalam Undang-Undang serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Analisis dilakukan secara kualitatif guna merumuskan simpulan terkait dengan isu penelitian. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya korban KDRT ini bukan sekedar dalam taraf implementasi penegakan hukumnya, tetapi terakomodasinya kebutuhan masyarakat khususnya perempuan sebagai korban KDRT ke dalam bentuk undang-undang yang benar-benar menjamin perlindungan hukum atas dirinya dan masyarakat pada umumnya. Temuan diatas menyiratkan diperlukannya peran legislatif dalam pembentukan kebijakan kriminal untuk memenuhi perlindungan hukum khusus bagi perempuan, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karenanya, penelitian ini menyarankan perlu adanya kajian ulang terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga seperti kriminalisasi atas suatu perbuatan, sifat delik aduan pada beberapa tindak pidana demi perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya keadilan.
Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan Pengadilan Ekonomi Syariah di Indonesia Indi Auliya Romdoni
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i2.71

Abstract

Pengadilan Ekonomi Syariah (PES) adalah lembaga hukum yang relatif baru di Indonesia, yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam. Walaupun sudah berdiri, akan tetapi pelaksanaannya dari tinjauan hukum belum jelas. Oleh karena itu jurnal ilmiah ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum atas pelaksanaan PES di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi dalam pelaksanaan PES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PES memiliki potensi besar untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kesenjangan antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang memerlukan harmonisasi yang lebih baik. Selain itu, kendala administratif dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang PES juga merupakan hambatan dalam pelaksanaannya. Artikel ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan PES, termasuk perluasan peran PES dalam penyelesaian sengketa ekonomi, peningkatan kerjasama antara PES dan lembaga hukum lainnya, serta peningkatan edukasi masyarakat tentang PES. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan PES dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia.
Kewajiban Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Aset Berstatus Wakaf Senki Nurachmadi; Asep Dadang Hidayat; Agung Wildan Azizi; Akfah Zakiyah Jamilah
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i2.73

Abstract

Kesenjangan hukum (legal gap) antara peraturan perundang-undangan dengan realitas yang tengah terjadi tentang aset wakaf yang seharusnya tidak dikenakan tagihan membayar pajak bumi dan bangunan menarik keinginan penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peraturan pajak bumi dan bangunan terhadap implementasinnya dalam pengelolaan aset wakaf disertai contoh konkret spesifik tentang bagaimana administrasi pajak dan aspek lainnya diterapkan dalam praktek secara profesional dan kolektif mencakup administrasi pajak dan peraturan yang berkaitan dengan aset wakaf. Namun demikian, implementasi pengelolaan aset wakaf yang terjadi pada umumnya belum ideal. Pengelolaan masih alakadarnya memegang prinsip asal digunakan untuk beribadah. Tidak tertib administrasi dan minim pengetahuan pentingnya pembuatan dokumen yang diakui oleh pemerintah. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan aset berstatus wakaf yang terus dibayar sampai saat ini karena minim pengetahuan dan kesungguhan dalam pengelolaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sistematic literatur review. Hasil penelitian menunjukan terdapat 1 langkah yang terabaikan dan sering terlewat oleh para pengelola aset wakaf, yaitu: pelaporan kepada dinas pendapatan setempat agar aset wakaf dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para nadzhir dan pemerintah dalam pengelolaan administrasi pajak wakaf sesuai dengan ketentuan hukum secara praktis dan sistematis.
Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Utomo, Subagyo Sri; Alfredo, Yoel Frans
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i2.107

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Artikel ini mengeksplorasi peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjaga keamanan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Tiga kata kunci yang relevan dalam konteks ini adalah perlindungan konsumen, peran BPOM, dan keamanan produk. Perlindungan konsumen merupakan prioritas dalam setiap negara yang berupaya menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkeadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. BPOM memegang peran penting dalam mengawasi keamanan produk makanan dan minuman. Dengan melakukan pengawasan secara pre market dan pro market, BPOM bertujuan untuk mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Upaya preventif dan represif dilakukan untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar dikenai sanksi yang layak. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen dan peran BPOM. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum optimal, sementara banyaknya produk makanan bermasalah yang beredar menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Koordinasi antara BPOM dan lembaga terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan keamanan produk dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Dalam kesimpulannya, perlindungan konsumen dan peran BPOM dalam mengawasi produk makanan dan minuman merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan aman bagi konsumen. Hanya dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, perlindungan konsumen yang efektif dapat tercapai, menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan.
Analisis Hukum Islam Terhadap Penganggaran Upah Asuransi BPJS Kesehatan Studi Kasus di PT. BPR Muria Harta Nusantara Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Cahya, Taufik Septian; Badrusarif, Arif; Wibawa, Ginan
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/jjih.v1i2.108

Abstract

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana sistem mekanisme praktik penganggaran upah asuransi BPJS Kesehatan di PT BPR Muria Harta Nusantara? 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik pengganggaran upah asuransi BPJS Kesehatan di PT BPR Muria Harta Nusantara?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif empiris. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini melihat BPJS kesehatan. Perbedaanya adalah bahwa studi sebelumnya terutama berkaitan dengan apakah jaminan sosial untuk kesehatan masyarakat memberikan manfaat. Sedangkan fokus kajian ini lebih khusus pada karyawan di PT. BPR Muria Harta Nusantara Cileunyi yang membayar asuransi BPJS kesehatan melalui penganggaran upah. Hasil Penelitian ini dapat menunjukan bahwa dasar dari pemotongan gaji karyawan untuk asuransi adalah perjanjian kejra yang dibuat oleh BPR Muria Harta Nusantara dan di tanda tangani oleh karyawan secara sukarela didalamnya memuat hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja upah hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan. Pandangan Hukum Islam terhadap penganggaran upah karyawan untuk asuransi BPJS Kesehatan boleh diberlakukan dengan alasan sudah memenuhi akad, rukun dan syarat Islam karena kedua belah pihak sudah mengetahui tentang pemotongan upah karyawan untuk asuransi melalui kontrak kerja yang telah di tanda tangani karyawan tanpa ada paksaan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2024): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Justisia: Jurnal Ilmu Hukum