cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MUHAMAD ARIFIN
Contact Email
liberosisjurnalpsikologi@gmail.com
Phone
+281238233442
Journal Mail Official
liberosisjurnalpsikologi@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/about/editorialTeam
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Published by CV SWA Anugrah
ISSN : -     EISSN : 30308917     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah adalah jurnal yang terbit 3 kali setahun pada bulan Maret, Juli, dan November. Jurnal ini merupakan jurnal kajian ilmu agama, tidak hanya mengacu pada satu agama saja, ada 6 agama yang diakui di Indonesia bisa diterima pada jurnal ini. Selain itu jurnal ini juga membahas tentang pengajaran dalam ilmu agama khususnya yang ada di Indonesia. Isu-isu mutakhir yang berkaitan dengan agama dan multikultur budaya juga dibahas dalam jurnal ini. Kami mengundang bagi para akademisi dan praktisi untuk menulis di jurnal ini guna menambah khasanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu agama dan dakwah.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah" : 9 Documents clear
PANDANGAN JARIMAH TA’ZIR TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA SESUAI DENGAN PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Andiani Trialika Putri; Enjang Rohiman; Faisal Ahmad Maulana; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1391

Abstract

Masalah korupsi telah menjadi isu serius di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat secara umum, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi Hukuman Ta'zir yang dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan merujuk pada prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum kepustakaan adalah dengan melakukan analisis bahan-bahan kepustakaan (Library Research) atau data sekunder secara eksklusif. Penelitian ini mendalam mengenai Pandangan Jarimah Ta’zir terhadap kasus korupsi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum pidana Islam, tindakan korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana Jinayah yang dapat dikenai sanksi pidana ta'zir. Dalam menerapkan sanksi atau hukuman terkait dengan Jarimah Ta’zir pada kasus tersebut, terdapat beberapa bentuk hukuman seperti denda, kurungan, atau hukuman lain yang sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan.
SEJARAH AGAMA SINTO DAN PERKEMBANGAN NYA DI JEPANG Zaidan Azmi; Andika Rahmad Siregar; Bagus Ramadi
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1408

Abstract

Jepang adalah salah satu Negara di dunia yang memiliki sejarah kebudayaan yang panjang, termasuk di antarannya adalah system kepercayaan atau agama. Keberadaan agama sebagai bagian dari kehidupan masyarakat telah berlangsung sejak masa pra modern hinggaera digitalisasi saat ini. Pelaksanaan kehidupan beragama di jepang berlangsung unik dan menarik. Hal lain yang cukup menarik adalah adanya hubungan yang erat di antara agama khususnya Shinto dengan pelaksaan festifal di jepang yang berlangsung hamper sepanjang tahun.
TINJAUAN JARIMAH QISHASH-DIYAT TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF Sandy Alun Samudra MB; Silvia Khoerotul; Robikhatul Aeni; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1423

Abstract

Jarimah qishash-diyat merupakan hukum pidana Islam yang bersumber dari Allah, karenanya umat muslim haruslah mengikuti ajaran tersebut. Di Indonesia terdapat hukum pidana positif yang bersumber dari manusia. Tindakan pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan diatur dalam Jarimah Qishash. Yang oleh karena itu kami ingin menganalisis tindak pidana dalam hukum positif yang akan ditinjau dengan Jarimah Qishash dimana dalam artikel ini akan dijelaskan secara rinci terlebih dahulu tentang apa itu jarimah qishas-diyat dan konsep penggunaannya agar para pembaca dapat memahami terlebih dahulu tentang jarimah qishash-diyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (Library Research) sebagai jenis penelitiannya. Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat penemuan persamaan dan perbedaan yang dapat menjadikan jarimah qishash-diyat menjadi relevan dengan hukum positif di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN JARIMAH PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA SENGAJA DAN TIDAK DISENGAJA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Ratu Ayu Tie Teduh; Sangga Buana; Widi Meilawati; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1431

Abstract

Tulisan ini mengkaji pertanggungjawaban jarimah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja dalam hukum pidana islam, dengan fokus terhadap hukuman yang dijatuhkan apabila terjadi jarimah pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif untuk menjelaskan hasil bahasan dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan membandingkan data yang sudah ada. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari’at Islam bisa terjadi, apabila adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Dampak pembunuhan secara sengaja: (1) Dosa; (2) Ia terhalang dalam mendapatkan warisan dan wasiat; (3) Pembayaran kifarat; (4) Diberlakukannya qishash atau maaf dari pihak korban. Dampak pembunuhan tidak sengaja: (1) Diat ringan yang jatuh kepada aqilah yang ditunaikan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu tiga tahun; (2) Kifarah dengan membebaskan seorang budak (tanpa aib) yang dapat mengurangi efektivitas mengabdi pada tuannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pertanggujawaban jarimah pembunuhan dalam perpektif hukum pidana islam.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI KAJIAN JARIMAH TA’ZIR Rinah Fahma Aulia; Ujang Supian; Zaidi Hamzah Alfatih; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1432

Abstract

Ta'zir adalah sanksi atas tindakan maksiat tanpa adanya hukuman had dan kifarat. Hukuman ta'zir dapat terkait dengan tubuh, kebebasan, harta, dan aspek lainnya. Islam mengecam korupsi sebagai perbuatan keji dan merusak tatanan kehidupan. Korupsi dianggap sebagai dosa besar (Jinayaat al-kubra) dan melanggar syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi harta dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Islam mengajarkan agar perolehan harta dilakukan dengan cara moral dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tindakan korupsi dalam Islam dapat dikategorikan sebagai ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), sariqah, ghashab (pengambilan paksa hak/harta orang lain), khianat, dan al-maks (pungutan liar). Khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, hukuman bagi pelaku korupsi termasuk dalam jarimah ta'zir karena kompleksnya modus operandi. Penetapan hukuman, termasuk hukuman mati, berada di tangan penguasa (ulil amri), yang harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam konteks kejahatan korupsi yang sangat merugikan masyarakat, pemberlakuan hukuman mati dapat dijustifikasi dalam pandangan Islam, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang terancam.
KONSEP PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM Reiky Febrio Nayatama Kusyadi; Raudyatuzahra Ramadhani; Salsa Az ZahraAl Khawarizmi; Saskia Besthianna; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1433

Abstract

Dalam keberadaan asas legalitas Dalam hukum pidana menempati tempat sentral dalam menjamin keamanan hukum warga negara, karena asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis mengenai suatu tindak pidana namun dapat menimbulkan sanksi. Pada dasarnya penafsiran asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam hukum pidana Islam tidak ada larangan, namun penggunaan analogi, sebaliknya dalam hukum pidana Indonesia penggunaan analogi tidak diperbolehkan.
ANALISIS KASUS KEBAKARAN DI KAWASAN LAHAN GUNUNG BROMO DALAM PENGGUNAAN FLARE SAAT FOTO PRE-WEDDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Fira Firnayah Rozani; Firda Nuroktaviany; Imam Nurjaman; Ilham Aidil Fajar; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1439

Abstract

Kronologi kebakaran lahan di Kawasan Gunung Bromo pada 6 September 2023, yang dipicu oleh penggunaan flare saat pemotretan prewedding di Bukit Teletubbies yang melibatkan enam orang, termasuk manajer wedding organizer, yang ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian dalam penggunaan flare dan kurangnya izin memasuki kawasan konservasi. Dampak kebakaran mencakup kerugian ekonomi dan lingkungan senilai Rp 8,3 miliar, dengan konsekuensi serius terhadap ekosistem, jasa wisata, flora, dan fauna langka. Kebakaran juga menyebabkan krisis air bersih dan berdampak kepada 600 jiwa. Proses rehabilitasi flora membutuhkan waktu 3-5 tahun dengan metode alamiah dan penanaman pohon. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat kerugian negara sebesar Rp 89,7 miliar, termasuk tidak adanya pembelian karcis dan pengeluaran wisatawan selama penutupan 13 hari. Langkah-langkah pencegahan melibatkan aturan area, pemantauan, kepatuhan panduan, kerjasama, laporan pengunjung, dan keberadaan pemadam kebakaran di area rawan. Kasus ini sangat menarik untuk dibahas dari sudut pandang Hukum pidana Islam, yakni meliputi penanganan hukum pidana Islam terhadap pembakaran, dan relevansi konsep al-jarhu al-khata’ dalam perkara kealpaan. Hukuman pidana Islam juga diakui dalam kasus ini, dengan sanksi diyat sebagai akibat dari kelalaian/ kealpaan terhadap tingkat kerugian yang diakibatkan.
PERBANDINGAN HUKUMAN JARIMAH SARIQAH (PENCURIAN) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM INDONESIA Sisi Wardani; Siti Kamilah; Syifa Nur; Widiani Agustien; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1442

Abstract

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Isam sanksi yang ditetapkan mengenai tindak pidana pencurian ini memiiki perbedaan yang sangat signifikan. Kasus pencurian pun sangat marak di tahun ini, dan para peakunya sebagian besar iaah anak dibawah umur dan ada pula para residivis. Adapun tujuan dari peneitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana perbedaan sanksi hukum Isam dan hukum positif. Metode peneitian daam artike ini iaah menggunakan metode kuaitatif dengan menggunakan studi dokumentasi yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang ditemukan daam buku, teks, dan jurna yang berhubungan dengan perbandingan. Daam hasi peneitian ini akan menunjukan adanya perbedaan ataupun persamaan daam hukum pidana Isam dan hukum positif. Jika ditinjau dari perbedaan antara hukum pidana Isam dengan hukum positif yaitu perbedaan daam sanksi yang akan didapatkannya. Sedangkan daam persamaan iaah sama-sama mendapatkan jeratan hukum atau sanksi apabia terbukti bersaah.
SITUASI DAN KONDISI KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA KETIKA BELANDA DATANG Siti Aisyah; Herlin Syahdina Lubis; Muhammad Basri; Seri Rezjeki Wardani Tamba; Mauliza Nabila
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1461

Abstract

Seperti yang diketahui, sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mendalami atau mengamati seluruh perkembangan perubahan atau pergerakan kehidupan masyarakat dengan segala sudut pandang kehidupan yang terjadi di masa lampau. Dan kita sebagai generasi muda harus mengingat, mengenal serta memahami sejarah. Karena dengan adanya sejarah yang terjadi dimasa silam, dapat memberikan kita pembelajaran dari kesalahan-kesalahan serta kelalaian yang terjadi di masa lalu. Seperti yang dikatakan oleh bung karno “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” pada saat beliau berpidato yang terakhir kali pada HUT RI 17 agustus 1966. Begitu juga dengan sejarah islam yang dibawakan oleh nabi Muhammad yang harus kita jaga kisah perjuangan para nabi dan cara melihat sanad dari sebuah hadis. Jadi, situasi kerajaan Islam di Indonesia saat Belanda datang sangat beragam, dan seiring berjalannya waktu, pengaruh Belanda semakin mendominasi wilayah ini hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945. Kemudian, mengenai sebuah sejarah harus tetap di ingat, di pelajari dan di pahami. Maka dalam hal ini pemakalah tertarik untuk membahas sebuah sejarah, yaitu sejarah kerajan-kerajaan islam zaman penjajahan belanda.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah