Journal of Legal Studies
This journal is an academic journal with a focus on research in criminal law, civil law, international law, Islamic law, environmental law, legal administration, economic law, and customary law. This journal aims to provide a platform for sharing research results and scientific thoughts related to key issues in this field. Fields of study This journal covers, but is not limited to, the following areas of study: Criminal Law. Civil Law. International Law. Islamic law. Environmental Law. Legal Administration. Economic Law and customary law Research Format and Methods This journal accepts research and scientific writing using quantitative, qualitative, or a combination of both methods. We also welcome literature reviews, case studies, and writings that combine theory and practice in the above-mentioned fields. Journal Purpose The aim of this journal is to encourage high-quality research and scientific thinking in the fields of criminal law, civil law, international law, Islamic law, environmental law, legal administration, economic law, and customary law, as well as to facilitate the exchange of ideas and research results among academics, researchers, and practitioners. This journal also aims to strengthen academic and practical contributions and influence in the fields studied. Target Reader This journal is intended for academics, researchers, practitioners, and students who are interested in and involved in criminal law, civil law, international law, Islamic law, environmental law, legal administration, economic law, and customary law. Review Process This journal runs a rigorous review process for each submitted article. At least two impartial reviewers who are professionals in the related field will each examine one article. The final decision to accept or reject the article will be made by the journal editor based on the recommendations of the reviewers.
Articles
6 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies"
:
6 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Achmad Tarmidzi Anas]]>;
<![CDATA[Ahmad Andry Budianto]]>
<![CDATA[ ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Altin Riset Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61397/ays.v1i1.2
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bisnis waralaba dalam perspektif hukum ekonomi islam Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis bisnis waralaba dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bisnis waralaba dalam perspektif hukum Islam membutuhkan keadilan, transparansi, jaminan kualitas, keberlanjutan, pembagian keuntungan yang adil, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap etika Islam. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam menjalankan bisnis waralaba agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, bisnis waralaba dapat dikembangkan secara etis dan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang Islami.]]>
<![CDATA[IBU KOTA NEGARA BARU DALAM PANDANGAN HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Alfiansyah Alfiansyah]]>
<![CDATA[ ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Altin Riset Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61397/ays.v1i1.4
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hukum lingkungan memperkenalkan konsep tanggung jawab lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tindakan pemulihan dan kompensasi yang sesuai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.]]>
<![CDATA[URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Ikrom Shaliadi]]>;
<![CDATA[Moh. Dannur]]>
<![CDATA[ ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Altin Riset Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61397/ays.v1i1.5
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi pendidikan anti korupsi di Sekolah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan urgensi pendidikan anti korupsi di Sekolah. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi sangat krusial di Indonesia saat ini. Melalui pendidikan ini, siswa akan menerima pemahaman yang mendalam tentang korupsi, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Pendidikan anti korupsi akan membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai siswa yang integritas, adil, dan transparan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan melaksanakan pendekatan holistik, pendidikan anti korupsi di sekolah dapat membantu mengatasi darurat korupsi dan membawa perubahan positif dalam pembangunan Indonesia]]>
<![CDATA[SENGKETA MEREK DAGANG DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR ]]>
<![CDATA[Moh. Ramin]]>
<![CDATA[ ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Altin Riset Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61397/ays.v1i1.6
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk sengketa merek dagang di indonesia: sebuah studi literatur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa merek dagang di Indonesia. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan sengketa merek di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang meliputi pertumbuhan ekonomi, globalisasi, regulasi yang belum matang, kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, dan peningkatan persaingan di pasar. Namun, dengan tindakan yang tepat, seperti peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, penegakan hukum yang kuat, dan kolaborasi antarpihak terkait, sengketa merek di Indonesia dapat dikurangi. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan merek dan inovasi di Indonesia serta melindungi hak-hak pemegang merek.]]>
<![CDATA[TRADEMARK GUDANG GARAM VERSUS GUDANG BARU ]]>
<![CDATA[Angga Saputra]]>
<![CDATA[ ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Altin Riset Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61397/ays.v1i1.7
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the issue of trademark rights disputes between Gudang Garam and Gudang Baru regarding the name and logo of a painting or picture. The dispute is related to the brand name and the painting displayed on the New Warehouse product. The approach used in this study is qualitative, with case studies being the method used by researchers. The things that will be examined in this research are related to the trademark dispute rights regulation between Gudang Garam and Gudang Baru and both the content and legal considerations of the judges in the trademark dispute rights case between Gudang Garam and Gudang Baru. Researchers in this study will specifically examine the issue of trademark rights between Gudang Garam and Gudang Baru. This study employs normative legal methods and data collection, as well as a literary or conceptual approach. This research on analyzing research data was carried out using the case study method. The results of the study stated that the New Warehouse had violated the provisions regarding trademark registration in accordance with Article 1 Paragraph (1) of the Law on Trademarks and Geographical Indications N 20 of 2016 and Article 18 Paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 67 of 2016 concerning Trademark Registration related to the brand name and the Gudang Garam painting, which is referred to as a well-known brand.]]>
<![CDATA[CANCELLATION OF MARRIAGE AND ITS LEGAL CONSEQUENCES IN THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ica Karina]]>;
<![CDATA[Jupri Wandy Banjarnahor]]>
<![CDATA[ ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Altin Riset Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61397/ays.v1i1.99
<![CDATA[The aim of this research is to determine the legal regulations regarding marriage annulment in Indonesia and the legal consequences of marriage annulment. This type of research is normative research, namely a legal research method carried out by examining library materials with the data used being secondary data. Data collection was carried out by studying legal regulations regarding marriage annulment, by identifying regulations regulated in law regarding the causes of marriage annulment, as well as conducting a literature search relating to statutory regulations and problems. The results of the research show that the regulation of marriage annulment in Indonesia is regulated in the Marriage Law, which states that a marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements for carrying out the marriage. The conditions referred to are material requirements and formal marriage requirements. The material conditions of marriage are conditions that are inherent in the parties who will enter into marriage. Formal requirements for marriage regulate the procedures for marriage.The legal consequence of an annulment of marriage, namely for husband and wife, is the termination of the relationship between husband and wife. With respect to children, the decision to annul a marriage does not apply retroactively as stated in Article 28 paragraph 2 point a of the Marriage Law. Children born from annulled marriages remain as legitimate children. In this way, the child remains the responsibility of both parties. For joint assets in a marriage that has been annulled, the division of joint assets is in accordance with the division of joint assets due to divorce as regulated in Article 37 of the Joint Property Law.]]>
