cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iwan Sopwandi
Contact Email
altinrisetpublishing@gmail.com
Phone
+6283865806343
Journal Mail Official
altinrisetpublishing@gmail.com
Editorial Address
Jl. S Supriadi Gg Masjid 33, Sukun, Kota Malang. Provinsi Jawa Timur, 65147
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Legal Studies
Published by PT Altin Riset Publishing
ISSN : -     EISSN : 29879965     DOI : https://doi.org/10.61397/ays.v1i
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is an academic journal with a focus on research in criminal law, civil law, international law, Islamic law, environmental law, legal administration, economic law, and customary law. This journal aims to provide a platform for sharing research results and scientific thoughts related to key issues in this field. Fields of study This journal covers, but is not limited to, the following areas of study: Criminal Law. Civil Law. International Law. Islamic law. Environmental Law. Legal Administration. Economic Law and customary law Research Format and Methods This journal accepts research and scientific writing using quantitative, qualitative, or a combination of both methods. We also welcome literature reviews, case studies, and writings that combine theory and practice in the above-mentioned fields. Journal Purpose The aim of this journal is to encourage high-quality research and scientific thinking in the fields of criminal law, civil law, international law, Islamic law, environmental law, legal administration, economic law, and customary law, as well as to facilitate the exchange of ideas and research results among academics, researchers, and practitioners. This journal also aims to strengthen academic and practical contributions and influence in the fields studied. Target Reader This journal is intended for academics, researchers, practitioners, and students who are interested in and involved in criminal law, civil law, international law, Islamic law, environmental law, legal administration, economic law, and customary law. Review Process This journal runs a rigorous review process for each submitted article. At least two impartial reviewers who are professionals in the related field will each examine one article. The final decision to accept or reject the article will be made by the journal editor based on the recommendations of the reviewers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
ANALISIS BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Achmad Tarmidzi Anas; Ahmad Andry Budianto
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.2

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bisnis waralaba dalam perspektif hukum ekonomi islam Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis bisnis waralaba dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bisnis waralaba dalam perspektif hukum Islam membutuhkan keadilan, transparansi, jaminan kualitas, keberlanjutan, pembagian keuntungan yang adil, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap etika Islam. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam menjalankan bisnis waralaba agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, bisnis waralaba dapat dikembangkan secara etis dan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang Islami.
IBU KOTA NEGARA BARU DALAM PANDANGAN HUKUM LINGKUNGAN Alfiansyah Alfiansyah
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.4

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hukum lingkungan memperkenalkan konsep tanggung jawab lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tindakan pemulihan dan kompensasi yang sesuai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH Ikrom Shaliadi; Moh. Dannur
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.5

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi pendidikan anti korupsi di Sekolah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan urgensi pendidikan anti korupsi di Sekolah. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi sangat krusial di Indonesia saat ini. Melalui pendidikan ini, siswa akan menerima pemahaman yang mendalam tentang korupsi, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Pendidikan anti korupsi akan membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai siswa yang integritas, adil, dan transparan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan melaksanakan pendekatan holistik, pendidikan anti korupsi di sekolah dapat membantu mengatasi darurat korupsi dan membawa perubahan positif dalam pembangunan Indonesia
SENGKETA MEREK DAGANG DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR Moh. Ramin
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.6

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk sengketa merek dagang di indonesia: sebuah studi literatur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa merek dagang di Indonesia. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan sengketa merek di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang meliputi pertumbuhan ekonomi, globalisasi, regulasi yang belum matang, kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, dan peningkatan persaingan di pasar. Namun, dengan tindakan yang tepat, seperti peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, penegakan hukum yang kuat, dan kolaborasi antarpihak terkait, sengketa merek di Indonesia dapat dikurangi. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan merek dan inovasi di Indonesia serta melindungi hak-hak pemegang merek.
TRADEMARK GUDANG GARAM VERSUS GUDANG BARU Angga Saputra
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.7

Abstract

The purpose of this study is to analyze the issue of trademark rights disputes between Gudang Garam and Gudang Baru regarding the name and logo of a painting or picture. The dispute is related to the brand name and the painting displayed on the New Warehouse product. The approach used in this study is qualitative, with case studies being the method used by researchers. The things that will be examined in this research are related to the trademark dispute rights regulation between Gudang Garam and Gudang Baru and both the content and legal considerations of the judges in the trademark dispute rights case between Gudang Garam and Gudang Baru. Researchers in this study will specifically examine the issue of trademark rights between Gudang Garam and Gudang Baru. This study employs normative legal methods and data collection, as well as a literary or conceptual approach. This research on analyzing research data was carried out using the case study method. The results of the study stated that the New Warehouse had violated the provisions regarding trademark registration in accordance with Article 1 Paragraph (1) of the Law on Trademarks and Geographical Indications N 20 of 2016 and Article 18 Paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 67 of 2016 concerning Trademark Registration related to the brand name and the Gudang Garam painting, which is referred to as a well-known brand.
JURIDICAL IMPLICATIONS OF USING CRYPTOCURRENCY AS A PAYMENT TOOL Itok Dwi Kurniawan
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 Januari (2024): Anayasa: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.18

Abstract

This article aims to analyze the use of cryptocurrency as a substitute for conventional currency in Indonesia. The article is written using normative legal research methods with conceptual and legislative approaches. The results of this research indicate that cryptocurrency can be considered as a solution for a different level of payment system; however, the demand for this type of cryptocurrency is not proportionate to its supply. As a result, cryptocurrency is unlikely to become an everyday payment tool but may serve as a more specific means of payment or exchange at a certain level. Currently, cryptocurrency can only function as an investment tool that is bought and sold, making it challenging when directly compared to traditional currency for daily payment purposes. The opportunity for cryptocurrency to replace conventional currency in Indonesia is very small. This is due to the unstable (highly fluctuating) value of cryptocurrency and the absence of an authority determining its value.
ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDRATIONS IN DECIDING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PEOPLE OF NARCOTICS ABUSE CRIMES IN MEDAN STATE COURT Rasina Padeni Nasution; Sekar Ayu Diningrum; Rahmat Insani Siregar; Heny Aprilla Saragih; Roy Andika Wiwara Matondang
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 Januari (2024): Anayasa: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.38

Abstract

This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the Medan District Court, knowing the factors that influence the judge's ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 127 Paragraph (1) and 112 Paragraph (2) of Law No. 35 of 2009 on narcotics. The data used is secondary data from the judge's decision. The analytical approach used is the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge's decision cover three things, namely: the law of its own factor, the perpetrators factor, and the judge's concerned actors.
LEGAL PROTECTION OF WOMEN WORKERS IN THE INDUSTRIAL ERA 5.0 Grenaldo Ginting; Sultan Hady; Helson Hamid
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 Januari (2024): Anayasa: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.90

Abstract

Objective study This is for analysing legal protection for female workers in the industrial era 5.0. The method used is a qualitative method study with type study studies as references. Types of studies References used for digging deep understanding about a topic or phenomenon with an analysis of literature and where are the relevant sources? in study This relates to legal protection for female workers in the Industrial Era 5.0. As for the data, it was obtained through study and analysis of various references, like journal books, scientific articles, and documents related to the topic being researched. Then, the researcher found an interesting thread in red. Finally, draw conclusions based on the results, findings, and study. Results study This leads to the conclusion that protection laws for workers and women both within and outside of the country become the primary focus of guard supremacy laws in various countries. Protection for working women can be significantly improved by implementing strong policies, enforcing strict regulations, and taking active roles from the government, international organisations, and society. In the Industry 5.0 era, protection laws for women need adaptation to the dynamics just brought by technology. Comprehensive regulations and implementation technology For detection early, education, encouraging gender equality, cooperation between government and private sector, as well as enforcement of strong laws, become elements important in ensuring effective protection for women in the environment.
LEGAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF LAW NUMBER 45 OF 2009 ON UNLAWFUL FISHING ACTIVITIES IN THE NATUNA REGION Emirza Henderlan Harahap
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 Januari (2024): Anayasa: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.91

Abstract

The aim of this research is to analyze the law regarding the impact of law number 45 of 2009 on unlawful fishing activities in the Natuna region .Researchers use normative law as their research methodology.  Normative law is a type of research that uses law as a system of norms . This norm system involves norms, rules, principles and legal regulations. Normative research is a process of finding legal rules, principles, or theories to solve legal problems. Normative research, also known as doctrinal law, is a type of research that aims to develop new theories, concepts or arguments to help solve problems . The results of this research are that many illegal fishing activities occur in the Natuna sea. Apart from that, the lack of supervision has resulted in a large number of individuals from foreign countries. So the elements resulting in illegal fishing ( fishing) in Natuna waters are as follows: very limited skills for investigators in the field of fisheries as well as TNI-AL officers and law enforcement officers in the field of maritime affairs and fisheries, as well as prosecutors and judges; lack of coordination and equality between law enforcers; lack of plans to implement law enforcement systematically and over a long period of time; lack of integrity of law enforcement, which is capable of having an impact on the process and law enforcement.
THE INFLUENCE OF THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW (UU PDP) ON LAW ENFORCEMENT IN THE DIGITAL ERA Fenny Bintarawati
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 Januari (2024): Anayasa: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.92

Abstract

Objective study This study examines the influence of the Constitution personal data protection (PDP) law against law enforcement in the digital era. Method used is method study qualitative with type study studies. References . Types of studies References used for digging deep understanding about a topic or phenomenon with an analysis of literature and where are the relevant sources? in study This related influence of the Constitution personal data protection (PDP) law against law enforcement in the digital era. As for the data, it was obtained through study and analysis of various references, like journals, scientific articles, and documents related to the topic being researched. Then, the researcher read an interesting thread and concluded from the results, findings, and study. Results study This leads to the conclusion that complexity influences Constitutional Personal Data Protection and enforcement law in the digital era. Even though the PDP Law provides an important basis, the challenges and dynamics faced need a planned response and coordination from the government,  private sector, and public. Overcome problem enforcement The PDP Law in the digital era requires effort, collaboration, and solutions integrated from party authority, sector private, community, and holder interests. With a thorough understanding of the problem, an effective strategy can be developed to ensure that personal data protection remains a top priority in the ever-expanding digital world.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 Januari (2024): Anayasa: Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies