cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
TIMBO MANGARANAP SIRAIT
Contact Email
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281221003683
Journal Mail Official
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Fakultas Hukum
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24610798     DOI : https://doi.org/10.52447/sr.v6i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum STAATRECHTS adalah jurnal berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jurnal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempublikasikan gagasan-gagasan di bidang hukum dalam rangka mendorong kemajuan pemikiran hukum di Indonesia. Jurnal Hukum STAATRECHTS terbit 1 tahun 2 kali, pada periode bulan Juni dan bulan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Pasal 395 Kuh Dagang (Analisis Yuridis Putusan No.614 K/Pdt.Sus-PHI/2013) Tata Heru Prabawa; Januar Agung Saputera
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 4, No 2 (2021): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v4i1.4897

Abstract

Tujuan dari penelitian ini menguraikan, pertama : Bagaimana pengaturan perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan dengan anak buah kapal menurut Pasal 395 KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan? Kedua : Bagaimana perlindungan hukum perjanjian kerja laut terhadap anak buah kapal menurut KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama : Bahwa dalam Pasal 395 KUH Dagang telah ditentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja laut, yaitu akan bekerja sebagai sebagai anak buah kapal, perwira kapal atau sebagai nahkoda kapal. Kedua : Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut, pelaksanannya harus dibuat secara tertulis dan dibuat oleh atau di hadapan syahbandar sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan perjanjian kerja laut.Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Laut, Anak Buah Kapal
Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Newlois Dan Redlois Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Merek “Lois” Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Tiara Tiara Ocktaviani Arjuna Putri; Cecep Suhardiman
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v2i2.4872

Abstract

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan “Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan memiliki persamaan pada pokonya dengan merek milik pihak lain yang sudah terkenal”. Faktanya merek NEWLOIS dan REDLOIS yang pendaftarannya dilakukan atas dasar itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal LOIS berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang mana telah  dilakukan pembatalan pendaftaran terdaftar pada Pengadilan Niaga. Atas kesenjangan berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan penelitian: (1) Apakah pertimbangan hukum dari majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?; (2) Bagaimana pertanggung jawaban Dirjen HKI  terhadap pemegang hak atas merek NEWLOIS dan REDLOIS setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016? Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, dengan data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menjelaskan (1) Pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sangat jelas dinyatakan bahwa pendaftaran Merek yang dilandasi itikad tidak baik harus ditolak. Dan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan/ atau merek yang sudah terkenal, permohonannya harus ditolak oleh Direktorat Jenderal; (2) Tanggung jawab Dirjen HKI ialah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, dan Dirjen HKI tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pemegang Hak atas Merek yang pendaftaran mereknya di batalkan berdasarkan keputusan pengadilan.Kata Kunci :  Persamaan Pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Merek Terkenal.             
PRINSIP KESETARAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OBAT-OBATAN ANTARA PELAYANAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI Aloysius Eka Kurnia; Fanni Maghriza
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6710

Abstract

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan baku obat-obatan pada prinsipnya ditujukan sebagai pelaksana fungsi redistribusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Walaupun PPN terhadap bahan baku obat-obatan dapat dimanfaatkan negara bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, di sisi lain juga memberikan beban tersendiri bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan sebagai komponen pelayanan kesehatan. Adapun dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, alat penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen administrasi dalam mencapai tujuan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan PPN bagi bahan baku obat-obatan yang memiliki dua sisi dampak bagi pelayanan kesehatan masyarakat akan sangat relevan apabila dikaji dari sudut pandang prinsip kesetaraan dalam penerapan pajak oleh pemerintah. Melalui penelitian Yuridis normatif ini akan dianalisis terkait prinsip kesetaraan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi industri farmasi dalam mengimpor bahan baku obat-obatan dan penerapan PPN bagi bahan baku obat supaya semua masyarakat dapat menjangkau dan bisa berobat tanpa memikirkan mahalnya harga obat yang dikenakan PPN sebelum-nya. 
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan PidanaTerhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zeei Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif(Studi Putusan : Nomor 7/PID.SUS- PRK/2019/PN. TPG) Farah Annisa Putri; Warih Anjari
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 4, No 1 (2021): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v3i2.4895

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan terkait tindak pidanapencurian ikan atau illegal fishingdi ZEEI.Pelaku illegal fishing di ZEEI tidak boleh dijatuhipidana penjara selama belum ada perjanjian antara PemerintahIndonesia dengan Pemerintahnegara bersangkutan karena bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982.Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg Hakim tidak mempertimbangan Pasal73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1)huruf f KUHAPdan Hakim juga tidak menjatuhi pidana penjara kepada Terdakwa. Rumusanmasalah dalam penelitian ini: 1. Apakah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg sudahmemuat dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP? (2).Apakah putusan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg telah sesuaidengan tujuan pemidanaan integratif? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif dengan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkanbahwa: (1). Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpgtidak sesuai dengan Pasal 197 ayat(1) huruf f KUHAP karena tidak mendasarkan pertimbangan Pasal 73 ayat (3) UNCLOStahun 1982 padahal UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-UndangNomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. (2).Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpgtidak sejalan dengan tujuan pemidanaan integratif.Terpidana dalamputusan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan penggantidenda.Kondisi ini membuat terpidana tidak membayar denda dengan alasan memilikitanggungan keluarga.Sehingga berakibat pidana tidak dapat bersifat operasional danfungsional sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Illegal Fishing, Tujuan PemidanaanIntegratif
Penerapan Kejahatan Jabatan Terhadap Guru Tidak Tetap Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Berdasarkan Pasal 52 KUHP Studi Putusan Nomor 224/Pid.B/2013/Pt.Smg Ratu Intan Putri; Wagiman wagiman
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 3, No 2 (2020): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v3i1.4878

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum. penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) bukan Negara kekuasaaan (machstaat). Istilah Negara hukum sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Istilah Negara hukm berkaitan dengan gambaran ideal tentang suatu bentuk penyelenggaraan pemerintah Negara yang ideal yakni Negara yang mengahargai harkat dan martabat manusia. Pada Rumusan Masalahnya yaitu: (1) Apakah kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap guru pelaku Tindak Pidana Asusila yang berstatus Guru Tidak Tetap dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2013/PT.Smg?,(2)Apakah Majelis Hakim Putusan Nomor. 224/Pid.b/2013/PT.Smg dapat menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pidana maksimum Pasal 289 KUHP?.Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (casse approach). Kesimpulan penelitiannya yaitu Penerapan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap guru pelaku Tindak Pidana Asusila karena terdakwa bekerja sebagai Guru Tidak Tetap. Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2013/PT.Smg tidak sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Penjatuhan pidana yang melampaui batas sehingga tidak dapat diterapkan pada terdakwa, dalam Pasal 289 KUHP telah memenuhi unsur dimana terdakwa melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau anacaman kekerasan, serta memaksa perbuatan cabul tetapi tidak memenuhi unsur dalam Pasal 52 KUHP dimana terdakwa bukan sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat Negara Kata Kunci : Kejahatan jabatan, tindak pidana asusila, guru tidak tetap.
EFEKTIVITAS PERGUB NOMOR 142 TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN, DAN PASAR RAKYAT DI WILAYAH KOTA Aloysius Eka Kurnia; Muhammad Akram
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 6, No 1 (2023): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v6i1.7039

Abstract

Pergub ini belum memberikan masa transisi bagi pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan permintaan, serta direksi di supermarket untuk memastikan transisi dari penggunaan kantong plastik kemasan sekali pakai ke kantong kemasan yang lebih ramah lingkungan. pelanggar, peraturan ini hanya mengatur surat perintah eksekutif bagi direksi dan pelaku usaha yang tidak melakukan perbuatan tercela, seperti commination, jotting, pemaksaan plutokrat, suspense lisensi, dan pembatalan lisensi. Tidak ada tindak lanjut penerbitan yang dikenai surat perintah, seperti mencantumkan nama direksi atau pelaku usaha yang melanggar website DKI Jakarta atau media massa. Media ini tidak bisa berjalan jika publik tidak mengetahui direksi atau pelaku usaha mana yang melanggarnya. Harga Tas Belanja Ramah Lingkungan tidak terjangkau sehingga tidak efektif. Minimnya cadangan kantong plastik dengan harga terjangkau justru menyebabkan maraknya penyelundupan kantong plastik.
KEDUDUKAN HUKUM PEMBANTUAN / PENEMPATAN OPERATOR RTGC PT. PELINDO II (PERSERO) DI PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PHI No: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST) Roder BA Sihotang
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Staatrechts
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v1i1.1591

Abstract

ABSTRACT THE  POSITION OF  LAW  THE  POSITION  IN OPERATOR RTGC  PT. PELINDO II (PERSERO) IN PT. CONTAINER TERMINAL INTERNATIONAL ENERGY JAKARTA (JICT) BASED ON CONTATUTION NO. 13 YEAR 2003 ABOUT ENERGY WORKERS (STUDI CASE IN DECISION PHI NO.137/PDT.SUS-PHI/2017/PN.JKT.PST)  As the development country, Indonesia has strong, wishes for doing the contruction especially in economy, for the while, on of the way for ever body in getting a job is doing as the formal or informal. Athough this case very a pity while be a entrepreneur to do the protest to be againt his own power workers, the which is done by PT. Container Terminal International Jakarta as a accuser to be against labour united of PT. Container Terminal International Jakarta with the teory sketch fair and prosperity teory, and also to use normative yuridis approach. This research in studying with using library study to use primary law material as the rule of legislation, secondary law material tertier like company, law literature. The law of power worked and the law material tertier like the opinion of the experts, law dictionary. The result of this research can be making conclusion that, the finishing of positive law in Indonesia for helping or to make the man on the right place as operator RTGC in PT. PElindo II (PErsero) in PT. Container Terminal International Jakarta are to submit protest at 17 Mei 2017 at court. The relationship industrial central Jakarta for the eases which are not giving the fair for the worker are happening the dismissal as a side without any the mistakes and to be caused so that must be gotten become miss receive or miss accept until all become lost. Happening the workers mutation for active man in workers organization workers so the concentration seatter everwhere, so the organization workers become minus or the weakness to struggle the qualification of the workers. The judge consideration at the definite PHI No: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST are very very clear and fair for the workers PT.JICT which has done not fair by one in authority, because of the judge considenation one given the acceused protest about the definite the absolute judgement, and how to say that the judge has the relationship industry for in judiciary centre Jakarta don’t have the absolute judgement in this case. In the definite has been given the power for the labour united for the protest to be against and the grief the power workers in democration the power workers that had been wrong was.
PENGARUH PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DI INDONESIA Yohana Christien Baneuli Sirait
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v4i2.6099

Abstract

Asas Cabotage mengatur bahwa hanya kapal berbendera Indonesia dan Awak Kapal yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat berlayar di Indonesia, dan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang PM 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Asas Cabotage berpengaruh besar terhadap industri pelayaran nasional yang terbukti semakin berkembangnya Jumlah perusahaan pelayaran dan kapal nasional dari tahun ke tahun, serta menurunkan jumlah pengangguran sehingga menguntungkan untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini merujuk pada  data yang ada dalam praktik (das sein) yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan pendekatan kasus melalui metode wawancara langsung dengan salah satu pengurus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) tentang pengaruh Asas Cabotage dan ketentuan yang berkaitan, dan  disimpulkan bahwa ada ketentuan yang masih memperbolehkan Kapal Asing yang masuk ke Indonesia dengan syarat. Kata Kunci: Asas Cabbotage, Perhubungan laut, Kapal, Peraturan,Abstract            The Cabotage principle stipulates that only Indonesian-flagged ships and crew members with Indonesian citizenship can sail in Indonesia, and is regulated in Article 8 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping with the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 2 of 2021 concerning PM 2 of 2021 Regarding Procedures and Requirements for Granting Approval to the Use of Foreign Ships for Other Activities in Indonesian Waters Excluding Activities for Transporting Passengers and Goods. Based on the results of the study, it was found that the implementation of the Cabotage Principle had a major influence on the national shipping industry which was proven to be growing in the number of national shipping companies and ships from year to year, as well as reducing the number of unemployed so that it was beneficial for the prosperity of the people. This study refers to data that is in practice (das sein) which is then linked to the applicable legal provisions (das sollen) with a case approach through direct interviews with one of the administrators of the Indonesian National Shipowners' Association (INSA) about the effect of the Cabotage Principle and the provisions related, and it is concluded that there are provisions that still allow foreign ships to enter Indonesia with conditions.Keywords: Cabotage Principle, Sea Transportation, Ship, Regulation
Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda) Jumahari Jahidin S; Khalimi Khalimi
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 4, No 2 (2021): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v4i1.4896

Abstract

Pemberian wewenang otonom pada zaman moderen sekarang ini merupakan bagian dari cara atau metode yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada setiap daerah yang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing yang berbeda-beda supaya kesejahteraan masyarakat daerah tercapai. Peran dan fungsi asas otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui Peraturan Daerah Provinsi sebagai produk hukum yang dihasilkan organ pemerintahan daerah karena prinsip otonomi daerah yang seluas-luasanya merupakan peluang dan dan berkembang sesuai dengan karakteristik, kemauan dan kemampuan masing-masing Propinsi. kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhann dan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah untuk bertumbuhKata Kunci:Peran; fungsi; otonomi daerah
Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Perspektif Teori Restorative Justice (Studi Putusan Nomor : 20PID/SUS-Anak/2015/PN.PDG) Riyandi Riyandi; Junior B Gregorius
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v2i2.4873

Abstract

Banyaknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan Anak dan serta tidak sesuai dengan penerapan konsep teori Restorative Justice. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. (1) Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak? (2) Bagaimanakah seharusnya hukuman terhadap anak dalam kasus Putusan Nomor:  20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika dikaji dari perspektif teori Restorative Justice?. Dari Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan pembahasan bahwa (1) Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf n jo. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana anak melakukan penyimpangan sosial jadi seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 A UUPA. (2) Penerapan hukum yang ideal seharusnya di kembalikan kepada orang tua atau di berikan pelatihan atau bimbingan karena pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) sesuai dengan Pasal 3 huruf g  jo. Pasal 81 Ayat (5) .Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Penjara, Anak, Teori Restorative Justice

Page 1 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 2 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 1 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 2 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Staatrechts