cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Adam HR
Contact Email
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Phone
+6282188889493
Journal Mail Official
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Editorial Address
Jalan Gatot Subroto 61 Manding Polewali Mandar Sulawesi Barat 91311
Location
Kab. polewali mandar,
Sulawesi barat
INDONESIA
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Published by IAI DDI Polewali Mandar
ISSN : 2541643X     EISSN : 27761762     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), is a peer-reviewed journal published by the IAI DDI Polman. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum is published twice yearly (Maret and September). JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum journal aims to facilitate and disseminate innovative and creative ideas of researchers, academicians, and practitioners concentrating on Sharia and Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar M. Amin S; Asti Amanda
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor sehingga anak dibawah umur yang menjadi korban dan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan pemerintah daerah kepada anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual di Kecamatan Polewali. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi pada pihak yang bersangkutan. Hasil dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kecamatan Polewali, faktor utama yaitu faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan juga faktor penegakan hukum. Adapun hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan pendampingan pada saat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan saat persidangan sehingga korban memberikan keterangan tanpa tekanan, selain itu korban berhak mendapat rehabilitas sosial dan rehabilitas medis untuk menghilangkan rasa trauma.
Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Thahir; Reski
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa antara Pussui Barat dengan Sambaliwali, (2) Bagaimanakah penyelesaian konflik batas Desa anatara Pussui Barat dengan Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, (3) Bagaimana penanganan pemerintah setempat antara Desa Pussui barat dengan Desa Sambaliwali. Metode yang gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat Dengan Desa Sambaliwali Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Jenis penelitian penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosialogis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyrakat. Hasil penelitian penyebab terjadinya konflik yaitu beda prespsi antar 2 Desa dengan menerbitkan peta tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, penyelesaian konflik batas Desa yaitu mempertemukan kedua belah pihak dengan melibatkan babinsa masing-masing kemudian diadakan pertemuan diskala kecamatan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik : Studi terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik Gunawan; Muhammad Shiddiq R; Mahmuddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan perempuan dalam jabatan publik dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dalam bentuk studi pustaka melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan perempuan dalam jabatan publik dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, para perempuan sangat berperan aktif dalam kegiatan organisasi di masing-masing bidang yang ada. Faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam perannya sebagai pejabat publik meliputi: nilai-nilai sosial, pendidikan, pengalaman kerja, mentalitas perempuan, dan pemahaman perempuan terhadap peran yang diemban. Kemampuan perempuan menentukan secara langsung derajat kebebasannya dalam memilih yang ingin dilakukan termasuk dalam bekerja, dan menduduki jabatan yang strategis, sehingga mereka dapat memainkan peran-peran yang mereka miliki terutama dalam memperjuangkan haknya. (2) Pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik bahwa Islam adalah Agama yang komprehensif syarat yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya, ketika Islam telah menetapkan untuk perempuan dari hak-haknya diantaranya adalah ikut berpartisipasi dalam ruang publik. Islam menetapkan itu untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menetukan hukum Allah swt.
Analisis psikologi hukum terhadap remaja yang ketergantungan game online di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Nurkhapisah; Qadriani Arifuddin; Abdul Latif
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum mengenai fenomena remaja yang ketergantugan game online, (2) Apa.dampak dan solusi penaganan psikolgi hukum terhadap remaja yang ketergantugan game online di kecamatan Mambi kabupaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang metodenya bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang didapatkan memberikan makna dari hasil yang dikumpulkan dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pandangan hukum mengenai fenomena remaja yang ketergantugan game online. (2) Untuk mengetahui dampak dan solusi penaganan psikologi hukum terhadap remaja yang ketergantugan game online di kecamatan Mambi kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menunjukkandampak perkembangan penyimpangan game online di kecamatan Mambi kabupaten Mamasa Di tinjau dari beragam aspek kehidupan yaitu Aspek Kesehatan, Aspek Psikologis, Aspek Sosial, Aspek Keuangan, dan Aspek Akademik dan bahkan juga berdampak pada tindak pidana pencurian Mereka mempraktekkan apa yang dilihat dan di tonton pada game online tersebut dan mereka tidak dapat memilah mana yang baik dan buruk bagi dirinya dan orang lain sehingga membentuk perkembangan perilaku remaja ke arah yangnegatif. Maka peran Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah sangat di butuhkan dalam menaggulangi Dampak perkembanganpenyimpangan remaja terhadap game online salah satu upaya pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik mpraktekkan Apa yang dilihatremajangamatan dari pelaksanaan pembimbingan dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang pornografi. Selain itu pemerintah daerah dalam hal ini Polsek Mambi mereka memberikan begitu banyak arahan dalam hal ini solusi atas penanggulan remaja yang Melakukan Penyimpangan terhadap game online.
Tinjauan hukum Islam pelaksanaan vaksinsi covid-19 Terhadap anak di bawah umur (6-11) Tahun di Desa Pussui Barat Resmi; Abdul Latif; Bulkis
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap anak di bawah umur (6-11) tahun di desa pussui barat, (2) Bagaimna pengaruh vaksinasi Covid-19 terhadap anak di bawah umur (6-11) tahun di desa pussui barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian ini adalah penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertlis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh vaksinasi Covid-19 terhadap anak di bawah umur vaksinasi untuk anak di bawah umur yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh anak terhadap infeksi covid-19. Dengan vaksinasi, diharapkan anak yang terpapar virus Covid-19 tidak mengalami gejala berat dan berbahaya. Dari 80 persen anak di desa pussui barat yang bersekolah di SD negeri 065 inpres pulilali hanya sekitar 50 persen yang melakukan vaksinasi pertama sedangkan vaksinasi ke dua hanya 30 persen anak yang mengikuti vaksinasi Covid-19 ke dua dengan alasan tidak di izinkan orang tuanya untuk melakukan vaksinasi ke dua karena banyak anak yang jatuh sakit setelah mekakukan vaksinasi pertama.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prawedding di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Suci Ridayanti; Qadriani Arifuddin; Jalil B
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan Prewedding pada saudara Muslim (Fotografer Prewedding), dan Bagaimana Syariat Islam memandang kegiatan pemotretan Prewedding yang dilaksanakan sebelum akad nikah, pada kasus pemotretan saudara Muslim (Fotografer Preedding.) Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data Primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan saudara Muslim selaku Fotografer Prewedding. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar. Kesimpulan bahwa Trend adalah faktor yang paling puncak yang menyebabkan banyaknya calon pengantin mendatangi saudara Muslim untuk di potret dalam bentuk Foto Prewedding. Dan Syariat Islam memandang haram kegiatan pemotretan Prewedding yang dilakukan oleh saudara Muslim, hal itu di sebabkan dalam pemotretannya selalu menggambarkan perilaku khalwat, ikhtilat, dan kasyful aurat.
Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor studi kasus putusan Pengadilan Negeri Polewali Umar A; Kahar; Thahir
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, (2) Upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan peneltiian yang bertitik tolak dari hukum positif tertulis dan perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). yang berbentuk putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merangkum, memilih, serta mengfokuskan hal-hal-hal yang penting, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah : (1) adanya temuan faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol, (2) Adanya Upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Pengamatan dari faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol antara lain : faktor pernana korban, faktor kelalaian korban. sedangkan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar antara lain : upaya preventif (pencegahan) dan represif (hukuman)

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2021 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH)