cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Journal of Shariah Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ISSN : -     EISSN : 30248310     DOI : https://doi.org/10.24260/
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Aqad is an interdisciplinary journal published twice a year online (e-journal) by the Department of Sharia Economic Law of Sharia Faculty of the Pontianak State Institute of Islamic Studies. It would be maintained every year to come up as a properly online journal included the reviewing process. The special issue would be made available for a particular condition. The regular issue includes August and November editions in each year which would be managing in journal archives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah" : 7 Documents clear
ORIENTASI BENTUK KHIYAR PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK PASCA BERTRANSAKSI E-COMMERCE Umi Qanuni; Rasiam Rasiam; Rahmat Rahmat
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.353

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik E-commerce pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan orientasi bentuk khiyarnya pasca bertransaksi E-commerce. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan laporan dokumen transaksi. Kemudian, data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal. Teknik analisis data yaitu tahap reduksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 15 mahasiswa yang peneliti wawancara, 4 di antaranya pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai pesanan. Mengenai orientasi bentuk khiyar pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pontianak pasca bertransaksi E-Commerce adalah khiyar aib. Khiyar aib termasuk dalam jenis khiyar naqisah (berkurangnya nilai penawaran barang). Kata Kunci: E-commerce, Khiyar Aib, Mahasiswa Hukum
ANALISIS PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA PADA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DI AREA PONTIANAK BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Sri Hamidah; Syahbudi Syahbudi; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.362

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, analisis, komparatif dengan menggunakan pola pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori jaminan fidusia secara umum dan jaminan menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selain itu, peneliti menggunakan dua teori ini untuk menganalisis praktek, konsep, dan mekanisme jaminan fidusia secara umum dan jaminan di dalam HES secara keseluruhan pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini beragumentasi bahwa bentuk dan isi perjanjian pembiayan konsumen dengan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan umum yang ada di Pontianak Barat merupakan perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat oleh perusahaan secara tertulis dan disertai materai. Pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan hukum perdata terdiri atas dua sumber yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Peneliti menemukan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian yakni terjadinya penunggakan sehingga mengarah pada terjadinya wanprestasi. Pengalihan kendaraan atau over credit pada pihak lain. Diharapkan nanti, proses pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur dapat melakukan perjanjian dan pelaksanaan jaminan fidusia sesuai standar yang terdapat dalam UU No.42 Tahun 1999 dan dalam konsep hukum perjanjian, al-rahn dapat dianalogikan sebagai perjanjian ’accesoir’ atau perjanjian ikutan (tambahan). Sebagai konsep hukum jaminan, al-rahn dapat dianalogikan sebagai lembaga jaminan sebagaimana lembaga jaminan konvensional lain yang juga merupakan perjanjian ’accesoir’, yaitu hak tanggungan, fidusia dan gadai. Konsep tolong menolong tersebut terimplementasi dalam bentuk pinjam meminjam, tolong menolong inilah yang merupakan ciri khas dari konsep al-rahn atau jaminan syariah. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jaminan Fidusia, Jual Beli
KEBIJAKAN SEMBAKO MURAH DALAM SURAT EDARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 510/406/DKUMP-3/IV/2021 MENURUT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA Ema Bela; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.371

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 2) Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 3) Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Tentang Surat Edaran Disperindag. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pengambilan data langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 bahwa penjualan sembako murah merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan sembako murah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi kenaikan harga pada Hari Raya Idul Fitri dan keterpaparan masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19. 2) Menurut MUI kota Pontianak dan Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam Surat Edaran Disperindag kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 itu dihalalkan atau diperbolehkan. 3) Konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh MUI Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentang Surat Edaran Diserindag berpijak kepada konsep yang normatif dan konsep yang bersifat sosiologis dengan pandangan tekstual dan kontekstual secara berimbang. Kata Kunci: Sembako Murah, Disperindag, Majelis Ulama Indonesia
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH Wakiah Wakiah; Rasiam Rasiam; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Desa Parit Banjar yang akan dilihat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah data primernya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan KHES yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola BUMDes perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah. Kata Kunci: BUMDes, KHES, Mudharabah, Pinjaman Umum
BISNIS PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NO.11 TAHUN 2019 PASAL 37 DAN HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK Agustini Agustini; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.395

Abstract

This research started from the phenomenon of beggars who became a social disease in Pontianak City. This work is not justified because it dramatically disturbs public order; a supporting factor that plays a role in handling beggars is Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 of the Pontianak City. The business of managing beggars is of particular interest to road users who pass at the redlight crossroad of the Kapuas 1 Highway Pontianak. This research is qualitative research with a qualitative approach to socio-legal research that uses descriptive methods. Data collection techniques used primary data consisting of observations, interviews, documentation, and secondary data obtained through literature, articles, journals, and the internet. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusions, meanwhile, in testing the validity of the data using triangulation and member check. The results of the study show three findings: 1) The business of managing beggars is not appropriate based on positive law and Islamic law. 2) The implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 has not run optimally, the quality of service is still not well, and the sanctions given are not firm. 3) The view of Islamic law on the prohibition of giving beggars, there are three kinds of people who are permitted to beg, namely, people who bear a dependent, people who are afflicted by a disaster, and people who are stricken with disaster. Keyword: Beggars, Regional Regulations, Islamic Law, Pontianak City
HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Ria Rifna Sukma; Rahmat Rahmat; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.425

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian dalam hukum pembulatan timbangan ini adalah bagaimana praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) dan bagaimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pembulatan timbangan pada bisnis tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif yang merupakan bagian dari studi kasus yang mana peneliti hanya mengambil satu lokasi usaha yang berada di Desa Sungai Kakap Pal IX Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bisnis penatu (laundry) tersebut terdapat suatu praktik pembulatan timbangan. Pemilik laundry melakukannya dengan tujuan untuk memudahkan waktu pembayaran dan pengembalian uang pembayaran. Pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) ditinjau dari KHES belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah karena dalam transaksinya tidak boleh mempermainkan takaran. Bagaimanapun perbuatan membulatkan dan mengurangi timbangan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi bagi salah satu pihak. Sehingga, setiap pelaku usaha harus berlaku secara jujur dan adil walaupun hanya sekedar usaha kecil. Diseminasi hasil penelitian ini menjadi penting agar KHES dapat difungsikan dalam aturan dan tatanan muamalah untuk menyelaraskan kehidupan bersama karena dalam KHES memberikan petunjuk dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kata Kunci: Bisnis Penatu, Hukum Pembulatan Timbangan, KHES
STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Sumardi Sumardi; Rahmat Rahmat; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.479

Abstract

This research seeks to find out the terms of buying and selling with the right to buy back according to the civil law code and according to the compilation of Sharia economic law and know the similarities and differences in the terms of buying and selling with the right to buy back according to the Civil Law Code and the Compilation of Sharia Economic Law. Data analysis technique used by researchers is a systematic interpretation with two steps, namely content analysis and linking between articles related to research. The results of the study showed that buying and selling with the right to buy back according to the Civil Code: The seller was given the right to be able to buy back the goods he had sold under the agreement. In KHES can also occur under the existence of an agreement. The similarities and differences include the right to the buyer to be able to buy back the goods he has sold, equality in the rights and obligations of sellers and buyers, namely sellers both have the right to demand the buyer return the object of sale, and equally obliged to return the original sale price. The rights and obligations of the seller can both demand a return on the purchase price, and the buyer is equally obligated to return the object to the seller. While the difference in provisions in the Civil Code and KHES include

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2023): Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah