Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN UMKM PADA BSI KANTOR CABANG DIPONEGORO KOTA PONTIANAK Sri Yuliani; Syahbudi Syahbudi; Yulia Yulia
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jkubs.v2i1.1748

This study aims to determine the strategy for developing murabahah financing products in an effort to develop MSMEs at BSI Diponegoro Branch Office, Pontianak City and to find out the obstacles in developing a murabahah financing product development strategy in an effort to develop MSMEs at BSI Diponegoro Branch Office, Pontianak City.The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Type of field research by interviewing Branch Managers, Finance Support Managers, and BSI Micro Unit Heads at the Diponegoro branch office. In addition to using documentation in collecting data from the field. Triangulation was carried out by interviewing MSME customers.The research results obtained indicate that the murabaha financing product development strategy of Bank Syariah Indonesia Diponegoro Branch Office is grouped into two, namely internal and external. From the internal side, checking the completeness of the financing application data such as physical evidence of administration, guarantees, statements of ability, and field surveys. From the external side, it refers to picking up the ball by visiting customers directly to homes, markets, offices and schools. Obstacles in developing a murabahah financing product development strategy in an effort to develop MSMEs at the BSI Diponegoro Branch Office, Pontianak City, are customers who do murabahah financing not in accordance with bank regulations, discipline in installment payments, and customer income that is not fixed.

ANALISIS PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA PADA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DI AREA PONTIANAK BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Sri Hamidah; Syahbudi Syahbudi; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.362

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, analisis, komparatif dengan menggunakan pola pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori jaminan fidusia secara umum dan jaminan menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selain itu, peneliti menggunakan dua teori ini untuk menganalisis praktek, konsep, dan mekanisme jaminan fidusia secara umum dan jaminan di dalam HES secara keseluruhan pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini beragumentasi bahwa bentuk dan isi perjanjian pembiayan konsumen dengan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan umum yang ada di Pontianak Barat merupakan perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat oleh perusahaan secara tertulis dan disertai materai. Pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan hukum perdata terdiri atas dua sumber yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Peneliti menemukan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian yakni terjadinya penunggakan sehingga mengarah pada terjadinya wanprestasi. Pengalihan kendaraan atau over credit pada pihak lain. Diharapkan nanti, proses pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur dapat melakukan perjanjian dan pelaksanaan jaminan fidusia sesuai standar yang terdapat dalam UU No.42 Tahun 1999 dan dalam konsep hukum perjanjian, al-rahn dapat dianalogikan sebagai perjanjian ’accesoir’ atau perjanjian ikutan (tambahan). Sebagai konsep hukum jaminan, al-rahn dapat dianalogikan sebagai lembaga jaminan sebagaimana lembaga jaminan konvensional lain yang juga merupakan perjanjian ’accesoir’, yaitu hak tanggungan, fidusia dan gadai. Konsep tolong menolong tersebut terimplementasi dalam bentuk pinjam meminjam, tolong menolong inilah yang merupakan ciri khas dari konsep al-rahn atau jaminan syariah. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jaminan Fidusia, Jual Beli

TINJAUAN FATWA MUI NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU FOTOKOPI DI SINTANG Susirawati Susirawati; Syahbudi Syahbudi; Arif Wibowo
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.764

The main point of this research is that the cost of buying and selling photocopies in the city of Sintang, West Kalimantan.. In this context, "cheap" means "affordable cost", "easy access", "useful", and "alternative options for people to meet needs". This study is a type of legal research that takes a qualitative approach and uses descriptive analysis. At the same time, the data collection procedure uses primary data (field research), such as observations, interviews, and documentation, so that researchers can process them. Books related to research topics and research results in the form of theses, theses, journals, and articles are examples of secondary data (library research). The analysis technique that the researchers use is the editing, classification, verification, and concluding stages. While in the data validity test stage, researchers use triangulation and member-check. The results show that; 1) This book sale and purchase transaction was motivated by a low price and market demand and availability of the photocopied book; 2) There is a form of difficulty in the process of finding original books and is also motivated by the limited economic conditions of consumers/buyers; 3) In the practice of buying and selling this book, there is a change of applicable law. The practice was originally considered haram but is now acceptable for individuals who have difficulty finding the original book; 4) In this study, two laws apply under two conditions, namely, buying photocopies for customers with sufficient and unimpeded funds is haram, while buying photocopies for consumers who have difficulty getting original books and with limited funds is legal. Keywords: Photocopy Book, MUI Fatwa, Intellectual Property Rights, Buying and Selling

KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Anshori Anshori; Syahbudi Syahbudi; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.865

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman pedagang kecil di Desa Sungai Malaya dalam mempratikkan jual beli dengan kupon berhadiah dan tanggapan tokoh agama mengenai hukum yang terkait dengan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan objek praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang jual beli kupon berhadiah. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah teknik lapangan. Menurut hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kupon bersegi empat pada masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan cara menarik kupon yang tersedia dan penjual menawarkan hadiah yang menarik. 2) Tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap kupon berhadiah itu tidak memperbolehkan praktik tersebut dikarenakan mengutungkan salah satu pihak dan terdapat unsur maisir atau judi. 3) Pendapat tokoh agama berlandaskan pada konsep tekstual (merujuk pada Al-Qur’an dan hadis) dan konsep yang bersifat kontekstual (untung-untungan dan murni mengadu nasib).

ANALISIS PERJANJIAN MENGENAI BIAYA TAMBAHAN PADA SHOPEE PINJAM MENURUT KETENTUAN FATWA DSN-MUI Della Khairunnisa; Syahbudi Syahbudi; Nanda Himmatul Ulya
AL-AQAD Vol 3 No 1 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1731

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai tambahan biaya yang ditetapkan oleh Shopee pinjam, namun mengenai makna biaya tambahan ini beberapa ulama tidak ada yang sepakat mengenai makna biaya tambahan ini secara pasti. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai makna biaya tambahan dalam Shopee Pinjam ini dilihat dari pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia apakah bertentangan atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif cum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Para pengguna Shopee pinjam sudah mengetahui sejak awal berapa besaran biaya tambahan yang dikenakan. Biaya tambahan dalam Shopee pinjam yakni biaya cicilan sebesar 5%, biaya pencairan sebesar 1%, biaya proteksi Spinjam sebesar 0,3%, serta denda keterlambatan sebesar 5%. Bagi mereka biaya tambahan ini bukanlah suatu hal yang memberatkan. Biaya tambahan yang dikenakan dalam Shopee pinjam dapat meringankan pihak yang meminjamkan dan dapat memberikan kehati-hatian kepada peminjam agar disiplin dan tidak lalai dalam membayar pinjaman. 2) Biaya tambahan dalam Shopee pinjam tidaklah termasuk biaya tambahan yang dilarang dalam Fatwa DSN-MUI dikarenakan biaya tambahan ini merupakan bagian dari peningkatan dan pemeliharaan sistem dan sarana perusahaan. Selain itu, biaya tambahan dalam Shopee pinjam ini telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/2018 pada point 5 dalam ketentuan umum serta Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 pada point 3 dalam ketentuan umum.

ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI DI FACEBOOK PONTIANAK INFORMASI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 75/DSN/MUI/VII/2009 Imam Hadromi; Syahbudi Syahbudi; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1958

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli khususnya pada objek telepon gengam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Facebook Pontianak Informasi mengingat ditemukannya isu penipuan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data utama meliputi wawancara dengan admin Pontianak Informasi, penjual, dan pembeli. Sementara itu, data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer yakni Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 dan bahan lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif melalui rangkaian kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Jual beli di Facebook Pontianak Informasi menjadi sarana bagi masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk melakukan transaksi jual beli dengan kemudahan serta harga yang kompetitif dibandingkan dengan marketplace lainnya. 2) Pontianak Informasi memiliki mekanisme jual beli melalui iklan online dan pencarian informasi terkait proses transaksi. 3) Fatwa DSN-MUI tidak bisa digunakan secara mutlak untuk menghukumi semua transaksi yang berlangsung di Facebook Pontianak Informasi karena tidak semua penjual melanggar fatwa tersebut.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search