cover
Contact Name
Iim Fahimah
Contact Email
jurnalmuasharah@gmail.com
Phone
+6285268535340
Journal Mail Official
jurnalmuasharah@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Mu'asyarah
ISSN : 30315204     EISSN : 30260647     DOI : 10.29300/mua.v3i1.4908
MUASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2022): Oktober" : 6 Documents clear
Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami Rohmadi Rohmadi; Nenan Julir; Al Arkom Al Arkom
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4898

Abstract

Nusyuz berasal dari akar kata an;nasyiz atau an-nasyaz yang berarti tempat yang tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap suami atau istri. Nusyuz adalah sebaliknya dari taat. Yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan isteri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik Nusysuz suami yang terjadi di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik Nusysuz suami yang terjadi di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendeketan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk dan dampaknya yakni Meninggalkan istri lebih dari enam bulan, tidak memberi nafkah, menikahi adik kandung isteri yang berdampak pada psikologi istri, anak dan keuangan dan dalam hokum Islam nusyuz Suami merupakan jembatan pemisah hubungan isteri dengan suami dalam pernikahan serta jalan keluar bagi isteri melepaskan diri dari pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya. Sedangakan hukum positif, nusyuz Suami merupakan memberikan hak dan menjadikan alasan kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. 
Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan menurut Ulama Syafi`iyah dan Hanafiyah Toha Andiko; Masril Masril; Edi Mulyono; Amelia Reza; Aan Gunawan
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4899

Abstract

Salah satu syarat dalam peradilan adalah adanya saksi yang harus adil, yaitu yang menunaikan yang fardhu dan sunnah, menjauhi yang haram dan dimakruhkan. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan kriteria saksi ada yang berpendapat tidak mensyaratkan adil pendapat ulama Hanafiyah, dan ada yang berpendapat saksi harus adil menurut pendapat ulama Syafi`iyah. Dari latar belakang persoalan tersebut timbul pertanyaan bagaimana kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah ? dan bagaimana analisis kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah? Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah dan untuk menganalisis kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), Untuk memperoleh datadata yang dipaparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama Hanafiyyah yang mengatakan kriteria saksi adalah menegaskan dan menyaksikan kebenaran sedangkan ulama Syafi`iyah akriteria saksi adalah menjauhkan dosa besar, selamat aqidahnya dan dipercaya amarahnya.
Budaya Syarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan Pada Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Fauzan Fauzan; Hidayat Darussalam; Arif Alhafiz; Ahmad Sidiq Ridha; Muhammad Nikman Naser
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4900

Abstract

Tradisi Syarafal Anam merupakan sebuah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Tradisi ini sudah lama ada di lingkungan Suku lembak, hingga saat ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih jauh mengenai pemahaman, pengembangan, peristiwa, dan fenomena yang terjadi terhadap tradisi Syarafal Anam di lingkungan sekitar masyarakat lembak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui observasi, dan wawancara, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis dan faktual tentang Syarafal Anam di masyarakat lembak kota Bengkulu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, tradisi Syarafal Anam adalah tradisi yang memiliki unsur religius atau keagamaan. Khususnya umat muslim, tradisi ini adalah tradisi yang mengajak untuk mengingat Allah dimanapun kita berada serta mengingat kekasih Allah yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. Karena dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan melantunkan Dzikir dan Sholawat yang diiringi musik rabana. Sedangkan tinjauan hukum Islam tradisi Syarafal Anam sendiri menyangkut dengan `Urf.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah Jayusman Jayusman; Efrinaldi Efrinaldi; Hervianis Virdya Jaya; Andi Eka Putra; Mahmudin Bunyamin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4896

Abstract

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakatnya yang hendak menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Surat pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan yang mencakup imunisasi TT, tes HIV/AIDS, IMS, dan Hepatisis yang dilakukan oleh puskesmas dan/rumah sakit setempat, kemudian hasilnya berupa Sertifikat Layak Kawin. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan maslahah terhadap Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia? Penelitian ini berjenis library research dan bersifat deskriptif analitis. Data primernya Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 sedangkan data sekundernya terdiri dari literatut terkait. Penelitian ini menggunakan kajian teori maslahah dan pendekatan Ushul Fiqh. Analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulannya, kebijakan ini merupakan upaya preventif, dalam rangka mencegah hal-hal seperti: penyebaran penyakit menular, perceraian, KDRT, kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena faktor kesehatan, dan penyakit turunan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Islam yang disebut dengan maqāsid syarī’ah yaitu demi hifz al-nafs (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya). Kebijakan ini memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa.
Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam Iim Fahimah; Tasri Tasri; Aziz Yanto; Risfiana Mayangsari
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4901

Abstract

Masyarakat Suku Rejang hingga saat ini masih banyak yang terikat hubungan perkawinan bleket. Bahwasannya dengan terjadinya kawin bleket, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan bleket tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan bleket mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima harto pusako. Namun perempuan bleket harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam perkawinan bleket adat rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu tidak menyalahi hukum syara’ karena hal tersebut tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. Oleh sebab itu boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Yusmita Yusmita; Iwan Romadhan Sitorus; Andika Andika Setiawan
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4897

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu. Kemudian menganalisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu perspektif hukum Islam dan hokum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian inii menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, harus ada ketidak rukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 6