Vifada Assumption Journal of Law
Vifada Assumption Journal of Law encourages courageous and bold new ideas, focusing on contribution, theoretical, managerial, and social life implications. Vifada Assumption Journal of Law welcomes papers, These may include but are not limited to : Employment, and food, as well as the advantages and disadvantages of globalization from transnational and global perspectives. various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, Gender and poverty, Governance Law Science Social policy, Social development, Social and health governance, Social welfare, Social Security Social Protection Sustainability Development Goals (SDG) The Vifada Assumption Journal of Law seeks to publish articles that address the intersections of social issues, law science, governance, politics, and policies at various levels or scales — transnational social movements and non-governmental organizations; international intergovernmental organizations, and world-regional and transregional intergovernmental institutions and groupings — using a global or transnational analytical framework. Focusing on aspects of social policy and social governance and factors of globalization and policy diffusion, broadly defined, in both contemporary and historical contexts, the journal serves academic and policy-making or advocacy audiences across the global North and South. Contributions from across all disciplines and fields of study from a wide range of theoretical and political perspectives are strongly encouraged.
Articles
26 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria ]]>
<![CDATA[Tri Eka Saputra]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/hq00ns23
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara khusus tetapi hanya mengatur mekanisme pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria. Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020.]]>
<![CDATA[Ketidakadilan Prosedur Hak Mogok Kerja Dalam Politik Hukum Perburuhan Indonesia ]]>
<![CDATA[Opniel Harsana B. Pongkapadang]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/86f6xv18
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketidakadilan prosedur hak mogok kerja dalam Pasal 140 Undang-Undang Keternagakerjaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakadilan prosedur hak mogok kerja dalam Pasal 140 Undang-Undang Keternagakerjaan perlu memperhatikan syarat sahnya untuk melakukan mogok kerja sebgaimana yang termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi syarat yang termuat di aturan terlalu banyak dan membatasi para perkeja melakukan mogok kerja. Dalam hal ini di perlukan suatu regulasi hukum yang baru agar prosedur melakukan mogok kerja dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pekerja.]]>
<![CDATA[Implikasi Kepastian Penyerahan Barang Oleh Perusahaan Dalam Kontrak Pengadaan Barang Proyek ]]>
<![CDATA[Muh. Nur Iqbal N]]>;
<![CDATA[Muh. Rafli]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/ad25fy20
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang proyek oleh perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang proyek oleh perusahaan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana dalam perjanjian tersebut telah memenuhi unsur atau aspek formal terjadinya sebuah perjanjian. Hal ini didukung juga oleh adanya klausula terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sehingga ruang untuk penyalahgunaan kontrak semakin sempit, skema pembayaran yang jelas dan subtansi dari isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian juga jelas]]>
<![CDATA[Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah Kota Makassar(Kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks) ]]>
<![CDATA[Arini Asriyani]]>;
<![CDATA[Andi Darmawansya]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/a5hn9f70
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsiterhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsiterhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar didasarkan pada dakwaan dari penuntut umum. Terkait dengan penerapan hukum pidana materil, unsur yang terdapat pada Pasal 2 adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dalam ini Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badam Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan unsur pada Pasal 3 adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahkan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 ]]>
<![CDATA[Asti Dwiyanti]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/3tg2pt35
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19]]>
<![CDATA[Kegunaan Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Normatif Hukum ]]>
<![CDATA[Widhy Andrian Pratama]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/xtwza863
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis kegunaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana dalam perspektif normatif hukum. Metode Penelitian yang di pergunakan adalah Metode penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis kegunaaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap bedah mayat. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegunaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana, dapat menemukan sebab akibat kematian dari korban tindak pidana dengan menggunakan metode bedah mayat. Beda mayat merupakan bagian dari proses hukum formil dengan tujuan membantu penegakan hukum dalam rangka membuat terang kebenaran materil terhadap suatu tindakan yang telah terjadi.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif) ]]>
<![CDATA[Muh. Reza Zulfikar]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/ydmcfk11
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis implikasi hukum pengangkatan anak berdasarkan penetapan hakim di pengadilan agama. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengangkatan anak ke Pengadilan Agama tidak memiliki akibat hukum terhadap hubungan nasab, perwalian, dan kewarisan dengan orang tua kandung anak angkat, namun dalam hal kewarisan, anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.]]>
<![CDATA[Menelisik Kebebasan Berkesenian Dalam Tinjauan Yuridis ]]>
<![CDATA[Prayudi Prayudi]]>;
<![CDATA[Rully Ashari Fachdar]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/n9sxst56
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebebasan berkesenian serta peraturan mengenai kebebasan berkesenian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebebasan berkesenian menjadi perbincangan intens dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terutama terkait dengan RUU Permusikan yang mencuat ke permukaan. Keberadaan RUU Permusikan menuai kontroversi dan dianggap sebagai intervensi terhadap kebebasan berekspresi, meskipun pada akhirnya dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa undang-undang lainnya memberikan pengakuan terhadap HAM yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian. Pada Pasal 13 memberikan pengakuan hak untuk berkesenian bagi warga negara, menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya.]]>
<![CDATA[Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Hukum ]]>
<![CDATA[Jumardin Jumardin]]>;
<![CDATA[Fadlan Fadlan]]>;
<![CDATA[Muhammad Yusuf Muhlis]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/45jc6521
<![CDATA[Hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidak pastian hukum. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai fitur absolut di setiap negara yang dapat disebut rechtsstat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan hak asasi manusia juga dituntut untuk secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi atau konstitusi tertulis dari demokrasi konstitusional, dan dianggap sebagai bahan paling penting yang harus terkandung dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar institusi negara.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa ]]>
<![CDATA[Andi Herman Yusuf]]>;
<![CDATA[Amir Amir]]>;
<![CDATA[Ibrahim Ibrahim]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/feay2274
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan mengakibatkan meninggal orang lain pada laka lantas di Barru serta mempengaruhi pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah serta Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.]]>
