cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pandu Dwi Nugroho
Contact Email
jsl@unkaha.ac.id
Phone
+628112579987
Journal Mail Official
jsl@unkaha.ac.id
Editorial Address
Jl. Kompol R. Soekanto No 46 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang
ISSN : 28306430     EISSN : 2830683X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
SMART Law Journal is a peer review and open access journal which publishes scientific works on law field. biannual published (February and August). The topic covers all law area including basic research law.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024" : 5 Documents clear
PENCATATAN NIKAH SEBAGAI PERSYARATAN SAHNYA PERNIKAHAN Rielia Darma Bachriani; Putri Kusuma Wardhani; Zenda Vidya Uttamo
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.61

Abstract

Perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu dianggap mempunyai akibat hukum, baik peraturan yang menurut agama ataupun kepercayaan masing-masing. sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap ilegal. Sementara itu, ada pernikahan yang disebut dengan “nikah siri” yaitu pernikahan yang sah karena mengikuti pedoman hukum agama, khususnya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hal ini berkorelasi dengan isu-isu kontemporer terkait kepatuhan terhadap standar hukum dan didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber terkait lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, pencatatan perkawinan pada saat perkawinan juga dapat menjadi pembenaran hukum bagi perkawinan serta sebagai sarana untuk membela hak dan tanggung jawab pasangan, harta benda dan keturunannya.
PERUNDUNGAN SISWI SMK DI BANDUNG BARAT SEBAGAI INKONSISTENSI PENDIDIKAN PANCASILA TERKAIT PELAKSANAAN SILA KEDUA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB BUTIR PERTAMA DAN KEENAM TERKAIT INFORMASI TEKNOLOGI Arie Febriyanto Febriyanto; Sri Tomo; Didik Nugroho
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.62

Abstract

Makna Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah tidak semena-mena terhadap orang lain., terutama perbuatan yang terkait dengan perundungan dan sebisa mungkin menghindari perbuatan perundungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, salah satunya adalah menghindari perbuatan perundungan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kajian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa butir pertama  dijalankan dengan tidak konsisten atau inkonsistensi melalui perbuatan A terhadap NPN berupa ketika NPN istirahat dan diminta masak oleh A sehingga dengan hal ini terjadi pelanggaran terhadap harkat dan martabat seorang manusia. Selanjutnya Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab butir kelima Mengembangkan Sikap Tidak Semena-mena dilakukan tidak konsisten oleh A dengan meminta bantuan dengan tiba-tiba dengan memaksa mengerjakan tugas kepada NPN dan meminta NPN menggendong A ke kamar mandi. Selanjutnya akibat hal tersebut NPN mengalami depresi kemudian fisiknya mengalami pelemahan dan akhirnya NPN meninggal dunia dimana pelanggaran terhadap hak asasi manusia NPN berupa hak hidup.
Netralitas Mediator Hakim Pengadilan Demak dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk) yurida
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.83

Abstract

Setiap manusia adalah makhluk sosial yang tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang seringkali berujung sengketa. Tidak sedikit sengketa yang muncul di pengadilan tersebut seperti sengketa Perbuatan Melawan Hukum. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menjadikan mediasi sebagai salah satu bentuk unsur pendukung untuk peningkatan akses terhadap masyarakat pada asas penyelenggaraan peradilan yang mudah atau sederhana, cepat dan berbiaya yang tidak mahal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai prosedur mediasi dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk di Pengadilan Negeri Kelas I B Demak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa berkas gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta Putusan Akta Perdamaian Nomor Perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum diawali dengan tahap pendaftaran gugatan. Setelah itu, Hakim Ketua Majelis kemudian mengarahkan untuk melakukan mediasi. Adapun dalam mediasi juga terdapat beberapa tahapan seperti Tahap Pra Mediasi, Tahap Mediasi, Akhir Mediasi, dan Kesepakatan Perdamaian. Mediator memiliki pandangan maupun pendapat agar tetap menjaga netralitas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mediator dalam proses mediasi perkara nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk adalah faktor ekonomi Para Tergugat dan tidak terdapat tempat lain yang dapat digunakan oleh para tergugat.
DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PERJUDIAN ONLINE BAGI MAHASISWA DI INDONESIA Zakki Mubarok; Ahmad Wahid
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.84

Abstract

ABSTRAK Masalah besar perjudian online di kalangan anak muda kini telah merambah ke bidang pendidikan, khususnya pelajar dan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya perjudian online bagi pemuda khususnya mahasiswa di Indonesia. Mengenai fenomena perjudian online di Indonesia serta penyebab dan dampak perjudian online terhadap kehidupan, penulis mengemukakan dua hal. Penelitian ini menerapkan pendekatan masalah legislasi pada perjudian online dan proses penulisan normatif setelah menilai bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan judi online mempunyai banyak dampak buruk, termasuk dampak psikologis, fisik, dan sosial. Secara psikologis, kecanduan judi online dapat menimbulkan berbagai gejala, antara lain depresi, kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Alasan utama perlunya pelarangan perjudian online adalah karena hal tersebut merusak kesehatan mental masyarakat, khususnya anak-anak muda (mahasiswa), dan mendorong kemalasan masyarakat untuk mengejar keuntungan finansial tanpa kerja keras. Padahal, kasus perjudian sudah diatur didalam KUHP pasal 303 dan 303 bis tentang delik terhadap akhlak yang baik.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DENGAN WARGANEGARA ASING Pandu Nugroho; Wasiul Maghfiroh
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.86

Abstract

Perjanjian pranikah adalah kontrak sangat diperlukan oleh kedua pasangan yang akan menjadi mempelai baik calon suami dan calon istri, prenuptial agreement (perjanjian pranikah) ini sangat bermanfaat dan merupakan perlindungan diri dari kedua pasangan calon mempelai. Hukum perkawinan mengizinkan pernikahan antara sesama warga negara Indonesia. Namun, ketika partner berkewarganegaraan asing yang menikah dengan WNI dan memiliki anak, perkawinan ganda tersebut memiliki konsekuensi hukum. Studi ini bertujuan untuk mengetahui (1) betapa pentingnya perjanjian pranikah yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing lainnya dan (2) bagaimana perjanjian pranikah diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan untuk warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup deskripsi dan analisis Selain itu, data dikumpulkan melalui studi pustaka atau penelitian pustakawan, dan data dievaluasi melalui analisis kualitatif.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022