cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nasrudin
Contact Email
anazhaitami@uinsgd.ac.id
Phone
+6282240015474
Journal Mail Official
anazhaitami@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cimincrang, Panyileukan Kecamatan Gedebage, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20898843     EISSN : 3063540     DOI : 10.15575/qanuniya.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian dan opini akademik di bidang hukum yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Lingkup Ilmu mencakup Hukum Konstitusi, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Siber, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Lingkungan, Hukum Ekonomi Syariah dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum. Isi atau artikel yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mencerminkan pandangan dan pemikiran redaksi atau institusi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Relevansi Tantangan Paradigma dan Konsep dalam Penelitian Hukum Kontemporer Dimas Rizki Anugrah Putra; Siti Masyitoh; Uu Nurul Huda
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.815

Abstract

Penelitian hukum saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan paradigma yang tepat sebagai upaya menghasilkan analisis hukum yang relevan dan akurat. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti hukum di antaranya kompleksitas isu hukum modern, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dan inovasi metodologi yang dibahas secara mendalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat paradigma hukum tradisional yang bersifat dogmatis dan mengusulkan adopsi pendekatan empiris dan kritis. Sehingga dapat memberikan panduan bagi peneliti hukum dalam mengatasi berbagai tantangan metodologis dan substantif serta menawarkan saran praktis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian hukum di era kontemporer.
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman Sekar Nursyahidah Utami; N Nasrudin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.816

Abstract

Kemajuan teknologi dan koneksi internasional telah membuka peluang baru bagi mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di tingkat global. Tetapi, peluang tersebut dimanfaatkan oleh sebagaian oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan modus program magang di luar negeri, padahal program tersebut terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang di Jerman, hal ini tentu menggambarkan bahwa praktik ilegal ini masih terjadi dengan label program magang di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum pelaku dan bagaimana upaya penanggulangan TPPO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus program magang di luar negeri memenuhi unsur-unsur TPPO, sehingga memerlukan peningkatan dalam penegakan hukumnya serta upaya penanggulangan yang komprehensif. Klarifikasi definisi, penerapan sanksi tegas, peningkatan kredibilitas aparat penegak hukum dan peningkatan sarana serta fasilitas pendukung menjadi langkah kunci dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPO di Indonesia.
Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Hardi Syah Hendra; Nina Nursari
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan hukuman cambuk sebagai bagian dari pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kedudukan hukuman cambuk yang telah diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembaruan sistem peradilan pidana sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Alhasil pemberlakuan hukum tersebut yang dikenal dengan nama Qanun bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk dengan tetap mempertahankan bingkai Negara hukum Indonesia.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Isya Salsabila Rahman; Utang Rosidin; Muhammad Alwi Khoiri Ramdani
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dan apa yang menjadi batasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus penelitiannya yang berhubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya seolah tampil sebagai lembaga negara yang superbody dengan harapan menghindari kekuasaan yang terlampau luas, tetapi dalam realitanya belum tercapai maksimal karena kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas, berimplikasi pada putusan yang cenderung ultra petita. Begitu pula dengan mandat yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, namun bukan berarti tafsirannya bisa dilakukan dengan tanpa batasan. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga negara harus berpedoman pada aturan hukum yang ada, sebagai upaya agar tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang superbody.
Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia S Sulistyowati; Dewi Nadya Maharani; Gusti Bintang Maharaja; Hanifa Putri Manoppo
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.826

Abstract

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 atau dikenal sebagai Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan umum ini bertujuan untuk menentukan pemegang jabatan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024–2029. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atas kontroversi yang muncul sejak awal pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo, karena Gibran tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun untuk pencalonan. Meskipun telah dilakukan judicial review dan muncul Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, keputusan ini tetap memicu perdebatan karena dianggap melanggar aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengkaji kembali norma-norma hukum yang terperinci yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi dan terus menjadi bahan perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak pada bidang politik, yaitu munculnya pemerintahan baru. Pesta demokrasi telah selesai, namun masyarakat masih terbelah kpada yang pro dan kontra.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum