cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 156 Documents
 12   13   14   15   16 
PEREMPUAN KEPALA DESA: Kajian Dediferensiasi dan Derasionalisasi Peran Perempuan Kepala Desa dalam Pembangunan Pedesaan Ashari Ismail; Firman Umar; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.44941

Abstract

Penelitian  ini adalah  kajian   tentang  peran perempuan  Kepala Desa   Manuba, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan,  dalam  masyarakat berkultur  patriarch. Peran  perempuan kepala desa ini  adalah indikasi dari peran yang sering dianggap “tidak nisacaya” dilakukan perempuan.  Tujuan penelitian ini  adalah mengurai tentang  dediferensiasi dan derasionalisasi peran Kepala Desa dalam pembangunan pedesaan, sebagai peran yang  memiliki  akses dan control---dan sekaligus memberikan “pembuktian” urgensi  kiprah perempuan dalam  ranah politik  pedesaan. Riset yang menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi  ini, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen urgen dalam riset ini adalah “peneliti sendiri”, yang mengikuti asumsi sosial kultural.  Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif, yakni analisis yang bertolak pada kesahian data,  mengeneralisasi data valid, memberikan tafsiran dan menetapkan generalisasi secara induksi, dengan dipandu secara “deduksi”.Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dediferensiasi dan derasionalisasi peran serta perempuan  dalam ranah politik, sebagai Kepala Desa di Desa  Manuba,  bukan   semata  ideology of women,  tetapi peran yang dituntut oleh masyarakat.  Kiprah perempuan Kepala Desa Manuba,  adalah peran yang tidak lepas dari  peran-peran  publik--- walaupun peran-peran domestik, tidak dapat dilepaskan dan diambil alih oleh laki-laki.  Dediferensiasi (ketidaaan perbedaan gender antara laki – perempuan, dengan kemajuan yang regresif )  dan derasionalisasi, menafikan kebiasaaan, yang rasional, yang cenderung terjastifikasi dalam masyarakat patriarch. Dalam hal ini kiprah perempuan Kepala Desa adalah kiprah, yang tidak kurang dari lelaki, kiprah yang dituntut dan diharapkan pada komunitas masyarakat patriarch Manuba, --- yang tidak menimbulkan kegoncangan budaya atau anomi ketidakselarasan.
MENGGALI AKAR PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA MASYARAKAT PESISIR: Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan A. Octamaya Tenri Awaru; Darman Manda; Indriani Indriani; Najamuddin Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan anak putus sekolah di daerah pesisir Kabupaten Takalar, dan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian dipilih dengan cara purposive sampling sebanyak 22 orang yang terdiri dari anak putus sekolah, Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anak putus sekolah, orang tua dan aparat desa, serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kurangnya minat belajar, tingkat Pendidikan orangtua yang rendah, pengaruh lingkungan dan factor ekonomi masyarakat merupakan akar permasalahan anak putus sekolah pada masyarakat pesisir Desa Tamasaju. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi anak putus sekolah pada masyarakat pesisir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan; memfasilitasi agar anak putus sekolah ikut pada paket A, B, C untuk mendapatkan ijazah; Pemerintah Desa memberikan bantuan operasional dalam bentuk subsidi. Studi ini merekomendasikan adanya kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, Lembaga keluarga, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan pada masyarakat pesisir Kabupaten Takalar. 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DI KABUPATEN MAJENE Nurhayati Nurhayati; Sufyan Mubarak; Munawir Munawir
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45793

Abstract

ABSTRAK: Praktik perwakafan tanah masyarakat pada umunya ditujukan untuk pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, Langgar, dan Mushollah. Sarana pendidikan seperti Madrasah, Raudhatul Atfhal, dan sarana sosial seperti Pekuburan Islam sarana sosial lainnya. Pelaksanaannya dapat berlangsung di bawah tangan atau hanya diatas suatu surat bermaterai yang bukan dibuat oleh dan dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau yang berwenang, sehingga sulit untuk mendapatkan kepastian hukum dan status haknya. Jumlah tanah wakaf di kabupaten Majene mempunyai angka yang cukup besar yang tergolong dalam tanah wakaf namun tidak semua tanah wakaf tersebut memiliki sertifikat dalam artian bahwa masih banyak yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden dan pengisian daftar pertanyaan tertutup (kuesioner) oleh 35 (tiga puluh lima) responden.Untuk data sekunder, digunakan melalui cara kajian yang mendalam peraturan perundang-undangan di bidang Pendaftaran Tanah Wakaf, jurnal ilmiah hukum dan dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari beberapa instansi terkait berkenaan pelaksanaan pendaftaran tanah wakafa di Kabupaten Majene. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemerintah harus secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Apdapun beberapa faktor yang yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene adalah kurangnya pengetahun hukum masyarakat, belum maksimalnya peran yang dilakukan oleh pemerintah setempat serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Majene leih bepean aktif dengan membedayakan instansi dan lembaga yang terkait, agar Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) aktif mencari dan mendaftar tanah-tanah wakaf, serta Untuk mengatasi biaya pendaftaran dan penyeytifikatan tanah wakaf, diharapkan Pemerintah Kabupaten Majene dan Kementrian Agama dapat mengalokasikan dana melalui APBD dan mengusulkan melalui APBD Tk. I, APBN, dan PTSL. Kata kunci: Analisis Yuridis, Tanah Wakaf, Pendafaran Tanah Wakaf. ABSTRACT: Community land endowment practices are generally intended for the construction of places of worship such as mosques, langgars and mushollah. Educational facilities such as Madrasas, Raudhatul Atfhal, and social facilities such as the Islamic Cemetery are other social facilities. Its implementation can take place under the hand or only on a stamped letter that is not made by and confronted by the Waqf Pledge Deed Making Officer or an authorized person, making it difficult to obtain legal certainty and the status of their rights. The number of waqf land in Majene district is quite large which is classified as waqf land, but not all of the waqf land has a certificate, meaning that there are still many that have not been registered with the Majene District National Land Agency. The data collection method used in this study was direct interviews with respondents and filling out a closed questionnaire (questionnaire) by 35 (thirty five) respondents. For secondary data, it was used through an in-depth study of laws and regulations in the field of Waqf Land Registration, legal scientific journals and official documents obtained from several related agencies regarding the implementation of wakafa land registration in Majene Regency. The results obtained from this research are that the government must continuously, continuously and regularly include the collection, management, bookkeeping and presentation and maintenance of physical data and juridical data. However, several factors that influence the implementation of registration of waqf land in Majene Regency are the lack of knowledge of community law, the not optimal role played by the local government and the lack of public legal awareness related to the registration of waqf land in Majene Regency.It is hoped that the Majene Regency Government will be more active by empowering related agencies and institutions, so that the Official for Making Waqf Pledge Deeds (PPAIW) actively seeks and registers waqf lands, and To overcome the cost of registering and certifying waqf land, it is hoped that the Majene Regency Government and the Ministry of Religion can allocate funds through APBD and propose through APBD Tk. I, APBN, and PTSL. KEYWORDS: Juridical analysis, waqf land, registration of waqf land.
IMPLEMENTASI PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM PEMBINAAN KARAKTER DI SEKOLAH Mustari Mustari; Sukmawati Sukmawati; Mustaring Mustaring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45657

Abstract

Profil pelajar pancasila memberikan kesempatan kepada siswa untuk “mengalami pemgetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus sebagai kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam projek penguatan ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan lain-lain. Sehingga siswa bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Tema tersebut dapat berubah setiap tahunnya, ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemdikbudristek) berdasarkan isu yang diprioritaskan. Oleh karena itu siswa perlu lebih peka terhadap isu-isu terkait, dan karena itu siswa lebih kepada upaya mengeksplorasi isu tersebut diluar mata pelajaran dalam bentuk projek untuk memberikan ruang lebih besar dalam dalam mengenali, memahami dan mendalami isu tersebut.
PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN MAHASISWA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL Muhtar Muhtar; Rismawati Nur; Adinda Nurul Aulia Maksun
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45875

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara atas jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya bagi masyarakat marginal dalam access to justice dan justice for all sebagai upaya mewujudkan equality before the law. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat marginal dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menciptakan mahasiswa sekaligus penegak hukum yang profesional yang mampu menegakkan hukum dan keadilan.
RESPONSIBILITY PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Syarifuddin Syarifuddin; Muhammad Luthfi Siraj; Yusi Irensi Seppa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.47690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana responsibility pelayanan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibility pelayanan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dinilai terimplementasi dengan cukup baik. Hal ini berdasar dari ke empat aspek yang dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini, yaitu: 1) wujud nyata adanya ketersedianya sarana prasarana yang dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti ruang tunggu, toilet, tempat Ibadah, koperasi, dan lainnya, 2) Ketanggapan dinilai belum berjalan baik karena rasa tanggung jawab yang masih kurang dari para pegawai khususnya pada bagian loket-loket dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 3) Kehandalan pegawai dari sisi tingkat pengetahuannya, keterampilan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan cukup cepat dan tepat, 4) Empati dinilai sudah cukup baik dimana para pegawai memperlihatkan sikap yang penuh perhatian, ramah dan soluktif dari segala apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Page 16 of 16 | Total Record : 156

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue