cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mustofa
Contact Email
mustofa@uny.ac.id
Phone
+6285292126258
Journal Mail Official
mustofa@uny.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta, 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan
Published by Universitas Negeri Yogyakarta
ISSN : 18298028     EISSN : 26555182     DOI : 10.21831
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEP) merupakan jurnal yang diterbitkan Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang memuat artikel/naskah berupa hasil pemikiran, analisis ilmiah, kajian teori, atau hasil penelitian dalam bidang ekonomi atau pendidikan.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2009)" : 7 Documents clear
Spirit Ekonomi UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999: Sebuah Tinjauan Umum Maimun Sholeh
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.494 KB) | DOI: 10.21831/jep.v6i1.588

Abstract

Berlakunya Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakatDari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada sequencing fiscal autonomy yang tepat, serta pentahapannya harus sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Tentunya peralihan dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik merupakan suatu proses yang kompleks. Untuk itu daerah harus mampu untuk Self Regulating Power, Self Modifying serta mampu untuk Power Local Political Support.
Komunikasi Sebagai Salah Satu Kunci Keberhasilan Inflation Targeting Bambang Suprayitno
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.52 KB) | DOI: 10.21831/jep.v6i1.589

Abstract

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral, untuk di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI), dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Inflation Targeting (IT) merupakan tren desain kebijakan moneter di dunia. Desain kebijakan moneter yang fokus pada target numerik inflasi tertentu atau lebih dikenal dengan Inflation Targeting (IT) adalah kerangka kerja baru (pola baru setelah Base Money Framework) yang dijalankan oleh BI untuk mencapai tujuannya yaitu merendahkan dan menstabilkan inflasi. IT untuk pertama kalinya dilaksanakan di New Zealand dan Chile pada tahun 1990, kemudian disusul oleh Kanada pada tahun 1991, dan Inggris pada tahun 1992. Desain baru ini dijalankan dengan alasan bahwa desain kebijakan moneter yang lama yaitu kebijakan berdasarkan agregat moneter sudah tidak mampu mengantisipasi perkembangan perekonomian yang dihadapi dan mendapatkan banyak masalah dalam menjalankannya. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain (Bank Indonesia, 2008).Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang IT sebagai desain baru kebijakan moneter, bagaimanakah pelaksanaannya, apa prasyarat yang diperlukan untuk menerapkannya serta bagaimana penerapannya pada negara di dunia dan di Indonesia. Tulisan ini juga untuk mengkaji apa substansi pelaksanaanya dan apa yang dibutuhkan sehingga desain tersebut bisa efektif dan efisien mencapai target yang diinginkan. Secara empiris, desain baru ini cukup berhasil dalam penerapannya baik di Indonesia maupun di negara lain yang menerapkan sebelumnya. Terlepas dari keberhasilan ini ada beberapa kritik dan implikasi kebijakan sebagai solusi yang bisa didapatkan dari berbagai pengalaman yang ada dalam menjalankan kebijakan IT di Indonesia maupun di negara lain serta berbagai acuan teori dan literatur yang telah dikemukakan sebelumnya.
Business Plan Sebagai Langkah Awal Memulai Usaha - Supriyanto
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.504 KB) | DOI: 10.21831/jep.v6i1.590

Abstract

Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif dan mempunyai nilai ekonomi/komersial tinggi ke dalam sebuah Business Plan atau perencanaan bisnis yang matang dan realistis. Apapun jenis usaha yang akan kita jalankan. Lebih-lebih jika ditindaklanjuti dengan menuangkan ide-ide tersebut dalam tulisan sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak lain.Perencanaan bisnis (Business Plan) adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan meliputi alokasi sumberdaya, perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Secara garis besar isi suatu perencanaan bisnis dimulai dari Ringkasan, Statemen Misi, Faktor-faktor kunci, Analisis Pasar, Produksi, Manajemen dan Analisis Finansial seperti analisis Break Event dan lain-lainnya.Kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis menjadi mutlak jika kita akan menjalankan suatu bisnis, karena perencanaan bisnis sendiri ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Dengan sebuah perencanaan kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menetapkan cash flow.Sementara dengan perencanaan bisnis yang baik akan menjadikan peluang sukses bisnis kita semakin tinggi. Perencanaan bisnis yang baik sendiri adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Perencanaan bisnis yang baik indikatornya antara lain: Sederhana (mengandung kemudahan dan kepraktisan) untuk dilaksanakan; Spesifik (konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalianya dan anggarannya); Realistik (realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya) dan Komplit atau lengkap semua elemennya.
Penerapan Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Statistika Lanjut Ali Muhson
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.247 KB) | DOI: 10.21831/jep.v6i1.591

Abstract

Pengembangan metode pembelajaran semakin penting untuk terus digalakkan agar efektivitas pembelajaran semakin meningkat. Penelitian ini berupaya untuk menerapkan metode pembelajaran Problem-Based Learning untuk mata kuliah Statistika Lanjut guna melihat dampaknya terhadap peningkatan minat belajar dan pemahaman mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan model penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, implementasi, pemantauan, serta evaluasi dan refleksi. Penelitian ini menemukan bahwa (1) penerapan metode Problem Based Learning dalam pembelajaran statistika lanjut mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa baik minat belajar di dalam maupun di luar kelas hal ini terjadi karena proses pembelajaran lebih banyak diberikan penugasan analisis kasus baik secara individual maupun kelompok sehingga menuntut partisipasi semua mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan (2) penerapan metode Problem Based Learning dalam pembelajaran statistika lanjut mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa karena proses pembelajaran lebih ditekankan pada penerapan teknik dan prosedur statistika sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami konsep dan penerapannya.
Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Asia Teguh Sihono
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.633 KB) | DOI: 10.21831/jep.v6i1.586

Abstract

The world recession that in there years be finished because financial crisis which triggered by housing credit crisis (subprime-mortgage) in the United State of America. Financial crisis in United State involved financial institute of large scale in United State, Europe, and Japan. Clogged credit as big as US$ 1,8 quintillion cause loss US$ 300 billion and in the direct to US$ 1 quintillion number. Clogged credit to lead to credit crunch that cause real sector. The condition of financial institute is illiquid, Federal reserve rate was high constant, weak demand, decrease production, oil price attack on the flank until United State economy suffered stagnation.This financial crisis in serious condition it by world oil price that highly, rise it commodity price, fall consumption, Fed rate that high, production fall, inflation pressure, unemployment rising, fall of stock price, fall growth economy, until United State economy experience stagflation. Nothing progress state were prepared help really, they submitted to United State alone contend recession deserving them.
Kesiapan Sekolah Menengah Atas dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Kota - Mustofa
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jep.v6i1.592

Abstract

A number of schools in Yogyakarta have been trying to implement the KTSP. However, schools still struggle to understand the curriculum. The government has stated that schools which are ready can implement the KTSP by 2007, and those which are not can postpone the implementation until the end of 2009/2010. A study of the schools readiness to implement the KTSP was conducted at four schools in Yogyakarta. The research aims at (1) describing the schools readiness to implement the KTSP; (2) identifying the needs of the school to implement the KTSP; (3) finding out the supporting and inhibiting factors of the KTSP implementation. The readiness to implement the KTSP varied from one school to another. The varieties include several aspects, such as: curriculum properties, facilities, finance, environment, principals leadership, teachers and staffs readiness, and parents and students readiness. It was also revealed that what were needed by the schools to implement the KTSP were commitment and financial support from the government and teachers understanding of the curriculum through training. The inhibiting factor was inconsistent policy.
Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah? - Sugiharsono
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jep.v6i1.587

Abstract

Sampai saat ini, belum jelas sistem ekonomi apa yang dianut oleh bangsa Indonesia. Barangkali orang mengatakan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran antara Kapitalis-Liberal dan Sosialis-Komando. Apapun sistem ekonomi Indonesia yang dianut, yang jelas sampai saat ini perekonomian Indonesia makin tertinggal dibanding negara-negara ASEAN yang lain yang dulu justru di bawah Indonesia. Perekonomian Indonesia juga masih belum memihak pada kepentingan rakyat banyak. Rakyat kecil cenderung masih belum optimal dalam menikmati hasil pembangunan nasional, sehingga terjadi gap yang amat lebar antara golongan kaya dan golongan miskin. Semenjak Negara Indonesia merdeka, sebenarnya Bung Hatta telah mencanangkan sistem ekonomi koperasi bagi bangsa Indonesia. Bahkan sistem ekonomi koperasi ini telah dituangkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33. Namun dalam kenyataannya, pemerintah (bangsa) Indonesia tidak pernah konsekuen dengan pasal 33 tersebut dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Barangkali inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia terus menghadapi permasalahan yang kronis seperti tersebut di atas. Apabila sistem ekonomi koperasi dikaji secara mendasar, sebenarnya koperasi memiliki karakteristik yang amat sesuai dengan situasi dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang tidak mungkin jika sistem ekonomi koperasi dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan perekonomian Indonesia. Persoalannya apakah pemerintah dan bangsa Indonesia sanggup mengaplikasikan sistem ekonomi koperasi ini secara konsekuen dan berlanjut.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023) Vol 19, No 2 (2022) Vol 19, No 1 (2022) Vol 18, No 2 (2021) Vol 18, No 1 (2021) Vol 17, No 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2009) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2008) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2007) Vol 3, No 1 (2006) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2005) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2004) More Issue