Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PERBEDAAN PERLAKUAN UNI EROPA TERHADAP CATALONIA DAN KOSOVO BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN REFERENDUM ]]>
<![CDATA[Muhammad Yazid Athalla]]>;
<![CDATA[Elfia Farida]]>;
<![CDATA[Joko Setiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Referendum merupakan salah satu bentuk dari hak menentukan nasib sendiri. Kosovo dan Catalonia merupakan contoh wilayah yang pernah melakukan upaya referendum. Kosovo berhasil memerdekakan diri dari Serbia, sedangkan Catalonia gagal memerdekakan diri dari Spanyol. Kegagalan tersebut membuat masyarakat Catalonia meminta kehadiran Uni Eropa untuk hadir membantu. Namun Uni Eropa menolak untuk membantu Catalonia dan menyerahkan penyelesaian isu referendum ke pemerintah Spanyol. Respon yang diberikan oleh Uni Eropa berbeda dengan konflik referendum yang pernah terjadi di Kosovo. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan referendum di kedua wilayah tersebut dan mengapa Uni Eropa memiliki respon yang berbeda terhadap Catalonia. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat adanya perbedaan respon Uni Eropa terhadap konflik referendum di Catalonia, diantaranya ialah dianggap tidak mengancam keamanan internasional.]]>
<![CDATA[INKONSISTENSI HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DENGAN PRINSIP SOVEREIGN EQUALITY (STUDI KASUS VETO RUSIA DALAM REFERENDUM CRIMEA) ]]>
<![CDATA[Mutiria Anastasya Darmansyah]]>;
<![CDATA[Elfia Farida]]>;
<![CDATA[Peni Susetyorini]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak veto dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan memungkinkan Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis untuk menjatuhkan suara negatif pada rancangan resolusi non-prosedural mengenai pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan. Di sisi lain, PBB mengakui Prinsip Persamaan Kedaulatan yang menjamin posisi yang setara bagi semua negara anggota dan membebankan hak dan kewajiban yang sama. Permasalahan mengenai inkonsistensi antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan serta akibat hukum dari penjatuhan sebuah veto terhadap sebuah draft resolusi menjadi relevan. Salah satu kasus yang menggarisbawahi perbedaan ini adalah mengenai draft resolusi mengenai Referendum Crimea yang diveto oleh Rusia pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Doktrinal dengan penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat sebuah inkonsistensi antara Hak veto dan prinsip persamaan kedaulatan, karena keberadaan hak veto menyebabkan sebuah perbedaan kemampuan antara anggota tetap dan tak tetap. Akibat hukum dari veto Rusia pada kasus referendum Crimea adalah kegagalan untuk menghentikan Referendum Crimea yang dinilai tidak sah, serta mengakibatkan ketidakjelasan status hukum Crimea setelah referendum yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Adapun karena itu pula, konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas sampai pada tahun 2022.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ADDITIONAL HEALTH MEASURES OLEH NEGARA ANGGOTA WHO DALAM MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Thasya Novita Sigiro]]>;
<![CDATA[Elfia Farida]]>;
<![CDATA[Peni Susetyorini]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dunia internasional sedang dikejutkan dengan kehadiran virus SARS-CoV2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Negara di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga negaranya. Seiring dengan perkembangan pandemi yang semakin memburuk, banyak negara yang memberlakukan travel ban sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus SARS-CoV2 di negaranya. Akan tetapi, terdapat anggapan bahwa langkah yang diambil oleh negara anggota WHO bertentangan dengan kewajiban mereka dalam International Health Regulations, karena bertentangan dengan Temporary Recommendations yang dikeluarkan oleh WHO saat COVID-19 dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan IHR oleh negara anggota WHO dalam menangani penyebaran penyakit COVID-19. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat banyak negara yang menerapkan restriksi terhadap lalu lintas internasional tanpa disertai bukti ilmiah, sehingga melanggar hukum internasional. Selain itu, diketahui juga bahwa tidak terdapat sanksi yang tegas dalam pelanggaran IHR, hal ini berakibat kepada keengganan negara untuk mematuhi IHR.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN TERKAIT PERLINDUNGAN NASABAH (Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Vitra Syanuar Alif Bintoro]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>;
<![CDATA[Rahmi Dwi Sutanti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Data nasabah merupakan kerahasiaan bank yang menjadi suatu kewajiban bank untuk dirahasiakan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan nasabah atas dasar kepercayaan. Disisi lain banyak terjadi kasus kebocoran data, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah dalam kegiatan perbankan serta pertanggungjawaban pidana tehadap pelaku dalam ketentuan hukum di Indonesia. Dalam putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana Sehingga ada tindak penyalahgunaan data nasabah selain mengungkapkan kerahasiaan bank yakni mendapatkan atau memperoleh suatu informasi data pribadi bersifat khusus tentang informasi keuangan pribadi baik melalui sarana elektronik atau non-elektronik guna tujuan kejahatan, yang belum diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Maka perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah terkait hal tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PADA PT PERTAMINA ]]>
<![CDATA[Joshua Bagus Christian Widjoseno]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>;
<![CDATA[Aisyah Ayu Musyafah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Landasan yuridis Holding Company BUMN yang digunakan selama ini adalah PP No. 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan PT. Namun banyak ketidaksesuaian antara PP tersebut dengan UU diatasnya, seperti UU BUMN, UU PT, dan UU Keuangan Negara. Salah satunya mengenai status anak perusahaan yang tergabung dalam Holding Company BUMN. Dilatarbelakangi hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengaturan Holding Company BUMN di Indonesia serta dampaknya bagi status anak perusahaan yang tergabung dalam PT Pertamina sebagai Holding Company BUMN pada bidang minyak dan gas. Tidak ada pengaturan khusus mengenai Holding Company BUMN di Indonesia, UU dan peraturan yang ada hanya menyinggung secara tersirat mengenai Holding Company. Mengenai status hukum anak perusahaan PT. Pertamina, sesuai dengan UU BUMN, anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk dalam BUMN, sehingga tidak dapat diperlakukan selayaknya BUMN.]]>
<![CDATA[PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) SEMARANG ]]>
<![CDATA[Mutiara Safa Aulia]]>;
<![CDATA[Nur Rochaety]]>;
<![CDATA[Purwoto Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual sangat tinggi, salah satunya di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang telah di laporkan. Tindak pidana kekerasan seksual sediri merupakan masalah yang serius, korban kekerasan seksual selain mengalami luka fisik juga dapat mengalami trauma secara psikologis sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penaganannya. Polri sebagai salah satu aspek penegak hukum turut bertanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena itu terlahirlah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan terkait kekerasan seksual baik dalam negeri dan luar negeri serta langkah-langkah konkrit yang diambil oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam menangani kasus Kekerasan Seksual di Kota Semarang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN DELIK INSES DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 191/PID.SUS/2017/PN TEMANGGUNG) ]]>
<![CDATA[Erick Yuda Pratama]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena tindak pidana inses terhadap anak banyak terjadi di Indonesia. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, kasus inses menjadi kasus terbanyak terhadap anak dan perempuan yaitu sebanyak 770 kasus. Kejahatan ini mempunyai dampak yang berbahaya bagi anak sebagai korban seperti mengalami trauma, merasa stres, depresi, terjangkit penyakit menular dan lain sebagainya sehingga anak membutuhkan perlindungan baik yang bersifat preventif maupun represif. Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal atau kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi anak korban delik inses saat ini dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dalam putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tmg. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan, kebijakan kriminal atau kebijakan formulasi mengenai perlindungan hukum bagi anak korban delik inses tidak ditemukan secara eksplisit diperaturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, dan KUHP. Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung belum sepenuhnya mencerminkan ketiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta belum mengakomodir hak-hak korban.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA RETAIL KOPERASI TERHADAP DISKRIMINASI HARGA DAN PERSEKONGKOLAN (STUDI PADA KOPERASI PRIMKOPPOL AKPOL) ]]>
<![CDATA[Boni Kristobaik Simangunsong]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam kehidupan berbisnis atau kegiatan usaha terdapat persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha. Persaingan usaha yang terjadi ini wajar adanya apabila dilakukan secara sehat. Namun, dalam kegiatan praktiknya di lapangan masih banyak terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Jenis praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah praktik diskriminasi harga dan persekongkolan. Salah satu korban dari adanya praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi di lapangan adalah pelaku usaha koperasi Primkoppol Akpol. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memaparkan jenis-jenis praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di lapangan dan memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan persaingan usaha antar para pelaku usaha di Indonesia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITAAN KEJAKSAAN NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG ]]>
<![CDATA[Hadi Rhenandio]]>;
<![CDATA[Marjo Marjo]]>;
<![CDATA[Zil Aidi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara. Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada KPKNL Semarang sudah berpedoman pada PMK terbaru serta Pasal 45 KUHAP di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (e-Auction). Prosedur pelaksanaannya melalui tahapan dari pengajuan permohonan hingga penyerahan objek lelang kepada pembeli. Hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan KPKNL Semarang secara teknis baik dari KPKNL, penjual maupun pembeli lelang. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH “ABSENTEE/GUNTAI” DI KABUPATEN SLEMAN ]]>
<![CDATA[Annisa Thalassa Falah]]>;
<![CDATA[Nur Adhim]]>;
<![CDATA[Mira Novana Ardani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang mengatur mengenai larangan pemilikan tanah pertanian absentee/guntai yang melarang pemilik tanah pertanian bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya guna mengurangi permasalahan yang dapat disebabkan karena pemilik tanah pertanian tidak berada dalam satu lokasi dengan tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absentee serta peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kepemilikan tanah secara absentee di Kabupaten Sleman. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Sleman saat ini belum bisa maksimal karena beberapa faktor. Karenanya, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi kepemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.]]>
