cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 11 No 2 (2023)" : 25 Documents clear
POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN ALUN-ALUN CONTONG SEBAGAI KAWASAN WISATA KAMPUNG TUWO RELIGI KOTA SURABAYA Diana Alfi Nuraini; Tauran Tauran
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1681-1696

Abstract

Kota Surabaya memiliki banyak kampung tua yang memiliki ciri khas baik aspek sejarah, sosial, ekonomi, budaya dan fisiknya. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk membangun city tourism dan pariwisata berbasis masyarakat, beberapa kampung telah berupaya membangun kampungnya menjadi destinasi wisata. Diantaranya kampung di kawasan Kelurahan Alun-Alun Contong mencoba mengembangkan kawasan wisata sejarah dan cagar budaya dengan sebutan Kampung Tuwo Religi. Beberapa penelitian menunjukkan pengembangan wisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada kapasitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Tujuan penelitian ini memetakan potensi pengembangan kawasan Alun-Alun Contong sebagai kawasan wisata Kampung Tuwo Religi Kota Surabaya. Pemetaan potensi menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada aset primer dan sekunder yang dimiliki warga Kelurahan Alun-Alun Contong. Data diperoleh melalui obvervasi, wawancara, dan literature review. Subjek penelitian ini perangkat Kelurahan Alun-Alun Contong, POKDARWIS, tokoh dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan berbagai potensi yang terpetakan dalam aset primer: 1) Kapasitas individu dalam segi SDM memiliki tingkat pendidikan yang baik, namun belum memiliki ketrampilan dan kesadaran cukup dalam pengembangan wisata. 2) Asosiasi dan organisasi setempat menunjukkan potensi yang kuat terutama dalam asosiasi warga, asosiasi budaya serta keagamaan. Pada aset sekunder. 1) Asset organisasi swasta dan nirlaba cukup mendukung terbukti adanya kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan kawasan wisata. 2) Institusi-institusi publik yang ada cukup mendukung pengembangan wisata. 3) Sumber daya fisik cukup mendukung terbukti dengan banyak bangunan beraksitektur unik dan ada setidaknya lima destinasi wisata meliputi Ujung Galuh, Makam Joko Jumput, Makam Kyai Sido Masjid, Gedung HBNU, dan Kawasan Pecinan. The city of Surabaya has many old villages which have characteristics in terms of historical, social, economic, cultural and physical aspects. The Surabaya City Government is trying to build urban tourism and community-based tourism, several villages have tried to develop their villages into tourist destinations. Among them, the village in the Contong Alun-Alun Village area is trying to develop a historical tourism area and a cultural heritage known as Tuwo Religious Village. Several studies have shown that the development of community-based tourism is highly dependent on the capacity of the community. The purpose of this study was training in the potential development of the Contong Square area as a tourism area in the Tuwo Religious Village, Surabaya City. Potential mapping uses an asset-based community empowerment approach. This study uses a qualitative descriptive method, with a focus on primary and secondary assets owned by the residents of Alun-Alun Contong Village. Data obtained through observation, interviews, and literature review. The subjects of this study were Contong Alun-Alun Village officials, POKDARWIS, local leaders and the community. The results of the study show various potentials mapped into primary assets: 1) Individual capacity in terms of human resources has a good level of education, but does not yet have sufficient skills and awareness in tourism development. 2) Local associations and organizations show strong potential, especially in community associations, cultural and religious associations. On the second asset. 1) Private and non-profit asset organizations sufficiently support the existence of proven partnerships with higher education institutions in the development of tourist areas. 2) The existing public institutions are sufficient to support tourism development. 3) Physical resources are sufficiently supportive as evidenced by the many unique architectural buildings and there are at least five tourist destinations including Ujung Galuh, Joko Jumput Tomb, Kyai Sido Tomb Mosque, HBNU Building, and Chinatown Area.
KUALITAS PELAYANAN ONE GATE SYSTEM TERHADAP PENGURUSAN SIM DI SATLANTAS POLRES GRESIK Widya Haweningrum; Eva Hany Fanida
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1711-1722

Abstract

Pada tanggal 30 bulan Januari 2018 dua tahun lalu, Satuan Lalu Lintas Polres Gresik menciptakan inovasi baru yaitu pelayanan One Gate System. Yang melatar belakangi inovasi pelayanan ini adalah banyaknya orang membuka jasa pembuat SIM yang telah memanfaatkan pengurusan SIM dengan cara cepat dan mudah tanpa adanya tes teori dan tes praktik. Dimana dalam pengurusan SIM melalui prosedur yang telah di tentukan salah satunya melalui tes teori dan praktik. Sehingga pelayanan ini diciptakan untuk membantu masyarakat agar membuat SIM sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Inovasi ini berlokasi langsung di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gresik yang beralamat di Jalan Randuagung No.1, Randuagung, Kebomas, Gresik. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar Kualitas Pelayanan One Gate System Terhadap Pengurusan SIM di Satlantas Polres Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus pada penelitian ini terdiri dari lima indikator diantaranya yaitu tangible (bukti fisik), reability (keandalan), responsiviness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati). Tenik pengumpulan data dapat dilakukan melalui angket (kuesioner), observasi dan dokumentasi. Dengan dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Parasuraman, et. Al (1990) dalam Kloter (2007:122) yakni pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner kepada 100 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling serta melakukan observasi dan dokumentasi saat di lokasi penelitian agar dapat mendukung hasil data yang didapat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, secara keseluruhan Kualitas Pelayanan One Gate System Terhadap Pengurusan SIM di Satlantas Polres Gresik sangat baik hingga mencapai persentase sebesar 86,75 %dan masuk dalam interval 81% - 100% dengan kategori sangat baik. Adapun persentase pada setiap indikator yang digunakan yaitu tangible memiliki persentase sebesar 82,58%,selanjutnya reability memiliki persentase sebesar 86,75 %, berikutnya adalah responsiviness memiliki persentase sebesar 80,83%, yang keempat adalah assurance persentasenya sebesar 86,5%, dan yang terakhir yaitu emphaty memiliki persentase sebesar 84,25%. Dari lima indikator yang harus lebih dimaksimalkan dalam pelayanan One Gate System yaitu adanya inovasi baru dalam pendaftaran secara online. On January 30, 2018 two years ago, the Gresik Police Traffic Unit created a new innovation, namely the One Gate System service. The background for this service innovation is the number of people opening SIM maker services who have taken advantage of SIM processing in a fast and easy way without any theoretical tests and practical tests. Where in the SIM processing through predetermined procedures, one of them is through theoretical and practical tests. So that this service was created to help the public to make a SIM in accordance with the procedures that have been determined and regulated in Law Number 22 of 2009. This innovation is located directly at the Gresik Police Traffic Unit Office which is located at Jalan Randuagung No.1, Randuagung, Kebomas, Gresik. The purpose of this study was to determine how much the quality of the One Gate System service on SIM management at the Gresik Police Traffic Police.This type of research used in this research is descriptive research with a quantitative approach. The focus of this research consists of five indicators including tangible (physical evidence), reliability, responsiveness, assurance, empathy. Data collection techniques can be done through a questionnaire (questionnaire), observation and documentation. By analyzing using data analysis techniques according to Parasuraman, et. Al (1990) in Kloter (2007: 122), namely data collection by distributing questionnaires to 100 respondents with sampling techniques using purposive sampling and observing and documenting while at the research location in order to support the data obtained.Based on the results of research conducted by researchers in the field, overall the One Gate System Service Quality for SIM Management at the Gresik Police Traffic Police is very good until it reaches a percentage of 86.75% and falls in the 81% - 100% interval in the very good category The percentage of each indicator used is tangible which has a percentage of 82.58%, then reliability has a percentage of 86.75%, the next is responsiveness which has a percentage of 80.83%, the fourth is the assurance percentage of 86.5%, and the last one is emphaty which has a percentage of 84.25%. Of the five indicators that must be maximized in One Gate System services, there are new innovations in online registration.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODAMAS) PLUS PADA BIDANG EKONOMI DI KELURAHAN BANGSAL KOTA KEDIRI (STUDI PADA KOPERASI SEHAT SEJAHTERA ERWE 2 BANGSAL) Gebriel Irene Yulistya; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1697-1710

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus melaksanakan kebijakan ditiap kelurahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, termasuk di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren. masyarakat melaksanakan Prodamas Plus bidang ekonomi dalam modal dana hibah Koperasi RW, Taman BUTORANTAS dan pelatihan. Salah satu kegiatan bidang ekonomi di Kelurahan adalah dengan memberikan modal hibah pada koperasi RW. Koperasi Sehat Sejahtera ERWE 2 Bangsal adalah satu-satunya Koperasi RW aktif dari 2017 hingga sekarang di Kelurahan Bangsal yang berhasil mendapatkan modal dana hibah Prodamas Plus Tahun 2021 dengan melaksanakan usaha simpan pinjam. Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus, sebagai sebuah program yang dilaksanakan Pemerintah Kediri sejak 2021. Program ini juga sebagai tindak lanjut Prodamas yang telah dikembangkan sejak 2015. Bidang ekonomi yang dikembangkan pada Koperasi Sehat Sejahtera menjadi sub focus dalam penelitian ini. Teori implementasi kebijakan bottom up menurut Elmore, Lipsky, Hjern, dan O’Porter dalam (Tahir 2011:136) digunakan sebagai dasar untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi pada Koperasi Sehat Sehat Sejahtera ERWE 2 Bangsal terdapat jaringan aktor, yaitu Pemerintah Kota Kediri, Kelurahan Bangsal, Ketua RW, Ketua RT dilakukan oleh jajaran pengurus dan anggota koperasi. Sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMTK juga dilakukan untuk mengembangkan program yang salaam ini dilakukan di koperasi tersebut. Bentuk-bentuk kebijakan yang dihasilkan dalam pengelolaan koperasi dilaksanakan secara musyawarah sekaligus menunjukkan adanya prakarsa yang muncul adari anggota koperasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Prodamas Plus memberikan dampak positif kepada anggota koperasi. Kata Kunci: Implementasi, Prodamas, Koperasi Community empowerment is one of the efforts to improve welfare. The City Government of Kediri through the Community Empowerment Program (Prodamas) Plus implements policies in each sub-district that are directed to achieve the intended goals, including in the Ward Village, Pesantren District. the community implements Prodamas Plus in the economic sector in capital from the RW Cooperative grant, Taman BUTORANTAS and training. One of the activities in the economic sector in the Kelurahan is to provide grant capital to RW cooperatives. The Sehat Sejahtera ERWE 2 Bangsal Cooperative is the only active RW Cooperative from 2017 until now in the Bangsal Village that has succeeded in obtaining Prodamas Plus grant capital for 2021 by carrying out a savings and loan business. This research focuses on the implementation of the Community Empowerment Program (Prodamas) Plus, as a program implemented by the Government of Kediri since 2021. This program is also a follow-up to Prodamas which has been developed since 2015. The economic sector developed in the Health and Welfare Cooperative is a sub focus in this research . Bottom up policy implementation theory according to Elmore, Lipsky, Hjern, and O'Porter in (Tahir 2011: 136) is used as a basis for analysis. The results of the study show that economic development in the Cooperative has a network of actors, namely the City Government of Kediri, Ward Village, Head of RW, Head of RT, carried out by management and members of the cooperative. Synergy with the Office of Cooperatives and UMTK was also carried out to develop a program which is currently carried out in the cooperative. Policy forms that are produced in the management of cooperatives are carried out in deliberation while at the same time demonstrating initiatives that arise from cooperative members. The results of the study also show that Prodamas Plus has a positive impact on cooperative members. Keywords: Implementation, Prodamas, Cooperative
INOVASI PELAYANAN MELALUI APLIKASI “AYO KE LOMBOK” UNTUK MENINGKATKAN MINAT WISATAWAN (STUDI DI DINAS PARIWISATA LOMBOK BARAT) Baharudin Akbar; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1735-1746

Abstract

Sesuai yang tertuang pada Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi NTB Pasal 1 Ayat (5) urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah provinsi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani dan mensejahterakan masyarakat. Bentuk inovasi pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat adalah aplikasi Ayo Ke Lombok. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Lombok Barat yang bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan melalui aplikasi Ayo Kelombok. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian yang akan dianalisis dengan menggunakan teori faktor sukses inovasi e-Government oleh Kalvet (2012). Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data yaitu, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi Ayo Kelombok sudah memenuhi enam faktor pendukung suksesnya inovasi e-Goverment berdasarkan teori Kalvet (2012). Faktor kepemimpinan, dimana pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya memimpin dan beradaptasi. Faktor pendanaan, dimana dana pembuatan aplikasi ini berasal dari Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum. Faktor dukungan legislatif dan peraturan sudah terpenuhi dengan adanya dukungan anggota dewan dan Perda tentang Inovasi Daerah. Faktor pengembangan infrastruktur teknologi informasi (strategis) sudah terpenuhi berkat adanya ITEC sebagai pengembang aplikasi. Faktor kemitraan publik-swasta, dimana Dinas Pariwisata Lombok Barat berkerja sama dengan ITEC . Faktor kompetensi sektor swasta swasta sangat memenuhi karena latar belakang dari ITEC dan CV. Bima Jaya. As stated in the NTB Regional Regulation Number 5 of 2008 concerning NTB Provincial Government Affairs Article 1 Paragraph (5) government affairs are government functions which are the rights and obligations of the provincial regional government to regulate and manage these functions in order to protect, serve and welfare of society. The form of service innovation published by the West Lombok Tourism Office is the Ayo Ke Lombok application. This research was conducted at the West Lombok Tourism Office which aims to describe service innovation through the Ayo Kelombok application. Research using qualitative research methods. The research focus will be analyzed using the success factor theory of e-Government innovation by Kalvet (2012). Data collection techniques in research are observation, interviews, documentation and literature studies. Data analysis techniques use data analysis techniques, namely, data reduction, data verification and drawing conclusions. The results of this study indicate that service innovation through the Ayo Kelombok application has fulfilled six factors supporting the success of e-Government innovation based on Kalvet theory (2012). Leadership factors, where an effective leader is a leader who is able to adjust the style of leadership and adapt. The funding factor, where the funds for making this application come from the Regional Incentive Fund and the General Allocation Fund. Legislative and regulatory support has been fulfilled with the support of members of the council and the Regional Regulation on Regional Innovation. Information technology infrastructure development factors (strategic) have been fulfilled thanks to ITEC as an application developer. The public-private partnership factor, where the West Lombok Tourism Office is working with ITEC. The private sector competency factor is very fulfilling because of the background from ITEC and CV. Bima Jaya.
IMPLEMENTASI OPEN PARLIAMENT PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Alvin Nanda Sasmita; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1723-1734

Abstract

Kebutuhan tentang adanya keterbukaan informasi publik dari lembaga negara di Indonesia telah menghasilkan UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). DPR RI mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Open Parliament yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar parlemen serta menjaring aspirasi masyarakat melalui sarana teknologi informasi. Open Parliament merupakan perwujudan dari tiga indikator utama dalam parlemen modern, yakni transparansi, teknologi informasi, dan representasi. Untuk menganalisis keberhasilan kebijakan Open Parliament, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis pencapaian hasil akhir (outcomes) yang didasarkan pada proses perumusan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, studi literatur, dan wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori Merilee S. Grindle mengenai implementasi kebijakan. Bentuk realisasi kebijakan Open Parliament dapat ditinjau dari komitmen yang telah dibuat serta hasil yang telah terlaksana seperti beragam aplikasi penunjang keterbukaan informasi dengan berbasis teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. The need for public information disclosure from state institutions in Indonesia has passed Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The House of Representatives of the Republic of Indonesia implements a public information disclosure policy through the Open Parliament program which aims to provide information about parliament and capture people's aspirations through information technology means. Open Parliament is a manifestation of the three main indicators in a modern parliament, namely transparency, information technology and representation. To analyze the success of the Open Parliament policy, descriptive qualitative research methods are used by analyzing the achievement of the final results (outcomes) based on the process of policy formulation to policy implementation. Collecting data in this study used observation methods, literature studies, and in-depth interviews using Merilee S. Grindle's theoretical approach regarding policy implementation. The realization of the Open Parliament policy can be seen from the commitments that have been made and the results that have been implemented, such as various technology-based supporting applications for information disclosure. The purpose of this research is to be able to find out the extent to which policy implementation has been carried out and to provide insight to the public regarding this policy.
Inovasi Aplikasi Pelayanan Via Online (PLAVON) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Dwiky Juprihantoro; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1747-1762

Abstract

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidoarjo kurang baik. Hal inididukung dengan adanya data Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Sidoarjo memperoleh 35 laporanmasyarakat pada tahun 2020. Selain itu, kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2020 bagi masyarakatbelum mencapai target yang telah ditentukan. Sebanyak 33.687 jiwa penduduk yang belum memiliki KTP-el dan6.120 jiwa penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Permasalahan ini disebabkan karena kinerja pelayananadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem hotline whatsapp belum memberikan hasil yangmemuaskan. Hal ini dikarenakan sistem ini memiliki beberapa kekurangan yaitu keterbatasan kuota antreanpelayanan, berkas pemohon terkadang hilang dan ruang penyimpanan data masih terbatas. Berdasarkan latarbelakang masalah yang terjadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo merancang inovasiaplikasi pelayanan via online (PLAVON) berbasis website guna mempermudah dan mempercepat kepengurusandokumen kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan inovasi aplikasi pelayanan via online(PLAVON) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Inovasi aplikasi PLAVON sudah berjalan cukup baik. Indikatorease of use sudah cukup baik. Indikator content and appearance of information sudah cukup baik. Indikatorreliability sudah baik. Indikator citizen support sudah cukup baik. Indikator trust/security sudah baik. Indikatorsupporting in completing form sudah baik. Saran yang diberikan meliputi menambahkan opsi bahasa lain yangdapat digunakan, menambahkan animasi intuitif, menambahkan fitur halaman bantuan dan melakukan rekrutmenpegawai baru dan sosialisasi aplikasi PLAVON kepada masyarakat. The quality of population administration and civil registration services in Sidoarjo Regency is not good. This issupported by data from the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Sidoarjo Regency obtained 43 communityreports in 2021. Apart from that, ownership of population documents in 2020 for the community has not yetreached the predetermined target. A total of 33,687 residents do not have e-KTP and 6,120 residents do not havebirth certificates. This problem is caused by the performance of population administration and civil registrationservices through the WhatsApp hotline system which has not provided satisfactory results. This is because thissystem has several drawbacks, namely limited service queue quota, requester files are sometimes lost and datastorage space is still limited. Based on the background of the problems that occurred, the Sidoarjo RegencyPopulation and Civil Registry Service designed an innovative website-based online service application(PLAVON) to simplify and speed up the management of population documents. The purpose of this research isto describe an innovative online service application (PLAVON) at the Population and Civil Registration Office inSidoarjo Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. PLAVON applicationinnovation has been going quite well. Ease of use indicator is good enough. Indicators of content and appearanceof information are good enough. The reliability indicator is good. The citizen support indicator is good enough.Trust/security indicators are good. This supporting in completing form indicator is good. The suggestions providedinclude adding other language options that can be used, adding intuitive animations, adding a help page featureand recruiting new employees and socializing the PLAVON application to the community.
KUALITAS PELAYANAN PENGADUAN KELUHAN PELANGGAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA Dian Novita Sari; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1793-1808

Abstract

Pelayanan terbaik akan selalu diberikan kepada pelanggan karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap pegawai maupun instansi. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah menyediakan beberapa macam pelayanan untuk menyampaikan keluhan yang dialami oleh pelanggan. Seiring berjalannya pelayanan masih ditemukan pelanggan yang mengeluhkan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan pengaduan keluhan pelanggan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian didasarkan pada sembilan ciri-ciri pelayanan publik yang baik (service excellent) menurut Kasmir (2017). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan keluhan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sudah cukup baik. Namun masih terdapat kekurangan, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh Call Center kurang baik sehingga pelanggan kurang dapat memahami, pelayanan melalui website, WhatsApp, maupun media sosial masih kurang memberikan respon dan penanganan yang cepat, tidak adanya tim yang menangani keluhan masuk melalui media sosial, tidak adanya jaminan kerahasiaan pelanggan, mesin antrean yang sering mati, belum terdapat informasi kepada pelanggan penyebab terjadinya tagihan membengkak, aplikasi belum menyeluruh, terdapat keluhan yang sama oleh banyak pelanggan. Sehingga dari adanya kekurangan tersebut, peneliti memberikan saran yaitu diselenggarakan pelatihan bagi petugas Call Center, membuat SOP untuk pelayanan Website dan WhatsApp, membentuk tim untuk pelayanan media sosial, membuat banner untuk informasi jaminan kerahasiaan, melakukan pemeliharaan secara berkala untuk mesin antrean, memberikan informasi transparan kepada pelanggan, mengembangkan aplikasi untuk diakses pada IOS, melakukan perbaikan perlengkapan seperti pipa atau meteran agar tidak terjadi keluhan sama yang dialami banyak pelanggan. Kata Kunci: pelayanan publik, kualitas pelayanan, pengaduan keluhan. The best service will always be provided to customers because it’s an obligation and responsibility for every employee and company. PDAM Surya Sembada Surabaya City has provided several kinds of services to convey complaints experienced by customers. As the service progresses, there are still customers who complain about the quality of the service provided. The purpose of this study is to analyze and describe the quality of customer complaint service at PDAM Surya Sembada Surabaya City. This type of research uses descriptive research with a qualitative approach. The research focus is based on nine characteristics of service excellent according to Kasmir (2017). The results of this study indicate that the quality of complaint service at PDAM Surya Sembada Surabaya City is quite good. However, there are still shortcomings, namely the communication carried out by the Call Center isn’t good so that customers cannot understand, services through the website, WhatsApp, and social media still don’t provide a fast response and handling, there’s no team to handle incoming complaints via social media, no there’s a guarantee of customer confidentiality, the queue machine often turns off, there’s no information to customers about the cause of the bill swelling, the application isn’t comprehensive, there are the same complaints by many customers. So that from these deficiencies, the researcher provides suggestions, namely holding training for Call Center officers, making SOPs for Website and WhatsApp services, forming a team for social media services, making banners for information on confidentiality guarantees, carrying out periodic maintenance for queuing machines, providing transparent information to customers, developing applications to be accessed on IOS, repairing equipment such as pipes or meters so that the same complaints don’t occur that many customers experience. Keyword: public services, service quality, complaints
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI ALUN-ALUN KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO) Rofiatul Muhimmah Nurma Yusuf; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1779-1792

Abstract

Kedudukan ruang terbuka hijau menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup terlebih untuk taman kota, sebagai salah satu bentuk RTH di kawasan perkotaan. Penyediaan ruang terbuka hijau diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hijau yang memadai. Kedudukan ruang terbuka hijau menjadi penentu keseimbagan lingkungan hidup karena RTH merupakan paru-paru kota. Alun-alun Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu taman kota yang paling banyak dikunjungi masyarakat karena dilengkapi degan berbagai fasilitas umum. Penyediaan RTH diperlukan dalam memajukan wilayah Kabupaten Sidoarjo, namun dengan adanya keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala untuk terciptanya ruang terbuka hijau yang seimbang serasi dan selaras. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%, dimana 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Staff seksi pertamanan, pejabat fungsional analisis kebijakan, pengawas lapangan, staff perencanaan dan dukungan masyarakat adalah komponen kunci dari teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, yang menjadi landasan teoritis untuk penelitian ini. Hasil yang terlihat masih memiliki kekurangan dalam kegiatan penyediaan RTH yang meliputi penyediaan lahan. Kurangnya SDM dan finansial yang masih belum terpenuhi. Perlu adanya pendekatan komunikasi agar koordinasi kegiatan sesuai dengan SOP. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) The position of green open space determines environmental balance, especially for city parks, as a form of green open space in urban areas. Provision of green open space is necessary to improve the quality of an adequate green environment. The position of green open space determines the balance of the environment because green open space is the lungs of the city. Sidoarjo Regency Square is one of the most visited city parks by the public because it is equipped with various public facilities. The provision of green open space is necessary in advancing the area of ​​Sidoarjo Regency, but with limited land it is one of the obstacles to creating balanced and harmonious green open spaces. Based on Law Number 26 of 2007 mandates that each Regency/City must have a Green Open Space (GOS) of 30%, of which 20% is public green open space and 10% private green open space. Descriptive qualitative research is used with information collected through interviews, observation and documentation. Gardening section staff, policy analysis functional officers, field supervisors, planning and community support staff are key components of Van Meter Van Horn's policy implementation theory, which forms the theoretical foundation for this research. The visible results still have deficiencies in the activity of providing green open space which includes land provision. Lack of human resources and finances that are still not met. There needs to be a communication approach so that the coordination of activities is in accordance with the SOP. Keywords: Implementation, Policy, Green Open Space (GOS)
Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya Wana Eka Listiani; Indah Prabawati
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1823-1834

Abstract

Sampah menjadi problematika masyarakat Indonesia salah satunya sampah plastik yang digunakan sebagai kantong belanja. Sejalan dengan Perwali Kota Surabaya nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasar Wonokromo merupakan salah satu pasar besar di Kota Surabaya. Peneliti menemukan transaksi jual beli menggunakan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo. Manfaat penulisan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan khususnya kepada Pasar Wonokromo dalam mengimplementasikan Perwali 16 Tahun 2022. Fokus penelitian dengan teori implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi; disposisi implementator; karakteristik agen pelaksana; kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan tahapan pengumpulan data; kondensasi data; penyajian data; verifikasi data/kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1. Variabel ukuran dan tujuan belum terealisasikan dengan baik tidak adanya kejelasan terkait standar keberhasilan kebijakan 2. SDM terbatas dan sumber daya finansial tidak ada 3. Komunikasi antar organisasi cukup baik dilakukan pelaksanaan pertemuan antara PD Pasar Surya dengan Pelaksana di Pasar Wonokromo 4. Disposisi implementator kurang dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung 5. Karakteristik agen pelaksana tugas dengan baik karena tidak ada sosialisasi rutin dan intens 6. Kondisi lingkungan ekonomi pedagang cenderung lebih memikirkan untung rugi daripada alternatif pengganti kantong plastik, sosial tingkat kepedulian rendah, politik komitmen pemerintah melalui penerbitan Perwali No 16 Tahun 2022. Saran perlu adanya standar keberhasilan, membentuk tim pengawasan, pemberian dana insentif dan meningkatkan sosialisasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penggunaan kantong plastik Garbage is a problem for the people of Indonesia, one of which is plastic waste which is used as shopping bags. In line with Surabaya City Mayor Regulation number 16 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, Wonokromo Market is one of the big markets in Surabaya City. Researchers found buying and selling transactions using plastic bags. This study aims to describe the implementation of the Policy on Reducing the Use of Plastic Bags in the Wonokromo Market. The benefits of writing as input to the Surabaya City Government and especially to Wonokromo Market in implementing Perwali 16 of 2022. The research focus is on the theory of policy implementation, namely the size and objectives of the policy; resource; inter-organizational communication; implementer disposition; the characteristics of the implementing agency; economic, social, political conditions. The research method with a qualitative approach and descriptive research. Data collection techniques through the stages of interviews, observation, and documentation. As for data analysis techniques with data collection stages; data condensation; presentation of data; data/conclusion verification. The results of the study stated that 1. Variable sizes and objectives had not been realized properly, there was no clarity regarding the standard of success of the policy 2. Human resources were limited and there were no financial resources 3. Communication between organizations was quite good, a meeting was held between PD Pasar Surya and the executors at the Wonokromo Market 4. The disposition of the implementer is lacking in outreach to traders and visitors 5. The characteristics of the agent carrying out the task well because there is no routine and intense socialization 6. The economic environmental conditions of traders tend to think more about profit and loss than alternatives to plastic bags, low social awareness, politics the government's commitment through the issuance of Perwali No 16 of 2022. Suggestions need to have standards of success, form a monitoring team, provide incentive funds and increase outreach. Keywords: Implementation, Policy, Use of plastic bags
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSKESMAS KEPADANGAN KABUPATEN SIDOARJO Dwi Kurnia Ningrum; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1809-1822

Abstract

Pelayanan publik menjadi hal penting bagi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dicapai melalui layanan kesehatan yang bermutu. Pemerintah menjamin kesehatan masyarakat melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional. Selama ini dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan pelayanan pasien BPJS yaitu antrian pelayanan, lamanya pengambilan tindakan kepada pasien, dan lamanya waktu tunggu pelayanan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih dalam mengenai kualitas pelayanan yang diterima khususnya bagi pasien BPJS Kesehatan. Dengan adanya penelitian ini dapat mendeskripsikan kualitas pelayanan publik pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Kepadangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan pasien BPJS yang terlaksana di Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan teori Ida Hadiyati dkk (2017) tentang kualitas pelayanan berdasarkan harapan pasien JKN yang terdiri atas 11 aspek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Kepadangan cukup baik dan memuaskan. Aspek yang menunjang kualitas pelayanan adalah pelayanan medik, keamanan, akses, transparansi informasi, kesetaraan, iuran biaya, serta kualitas antar bagian. Sedangkan aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek sarana prasarana yakni kebutuhan ruangan, aspek karyawan yakni penambahan petugas di bagian rekam medis, aspek pelayanan administrasi yakni kejelasan waktu tunggu layanan, serta aspek kepercayaan yakni kenyamanan pasien atas kepastian waktu pelayanan. Saran yang bisa peneliti berikan kepada Puskesmas Kepadangan adalah menambah ruangan, menambah jumlah karyawan serta menepati standar waktu pelayanan dan menyampaikannya kepada pasien agar tidak mengganggu kenyamanan pasien. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Pasien, BPJS Kesehatan. Public services are important for government to get welfare of the community.Welfare can be achieved through quality health services. Government guarantees public health through the establishment of BPJS Health with National Health Insurance program. But in its implementation, there are many problems with BPJS patient services such as service queues, length of time to take action patients, and length of time waiting for services. Therefore, deeper research is needed regarding the service quality especially for BPJS Health patients. With this research, it can describe sevice quality for BPJS patients at Kepadangan Public Health Center. This research is descriptive with qualitative approach. Focus in this study is quality of BPJS patient at Kepadangan Public Health Center, Sidoarjo District. Researchers analyze used theory of Ida Hadiyati et al (2017) regarding service quality based on JKN patients expectations which consists of 11 aspects. The results of this study indicate that quality service for BPJS Health patients at the Kepadangan Public Health Center is quite good and satisfactory. Aspects that support service quality are medical services, security, access, information disclosure, balance, costs, and quality between departments. While the aspects that still need to be improved are infrastructure aspect especially adding rooms, employee aspect especially addition of officers in medical records, administrative service aspect especially clarity of service waiting times, and trust aspect especially patient comfort with certainty of service time. Suggestions that can give to Kepadangan Public Health Center are adding rooms, adding employees, adhering service time standards and conveying time to patients. Keywords: Service Quality, patient service, BPJS Health.

Page 1 of 3 | Total Record : 25