cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,175 Documents
 2   3   4   5   6 
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI PELAYANAN ELECTRONIC FILING SYSTEM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA) SOFIA MARDIKA ULFA
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pengelolaan yang lebih baik. Salah satu instansi yang mengadakan reformasi birokrasi adalah Dirjen Pajak dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Dirjen Pajak adalah e-Filing, yaitu system pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan Wajib Pajak Pribadi melalui www.pajak.go.id yang dilaksanakan oleh semua KPP Pratama di Inonesia termasuk KPP Pratama Sidoarjo Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan E-Filing. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dan wajib pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara. Data diambil dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, observasi terus terang, dokumentasi, dan triangulasi teknik. Berdasarkan teori kualitas dari Parasuraman yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles, kualitas pelayanan E-Filing di KPP Pratama Sidoarjo Utara telah memenuhi kelima dimensi tersebut meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti, sosialisasi hanya dilakukan di awal program E-Filing diluncurkan, kurangnya jumlah pegawai di bagian pelayanan, dan masih belum tersedianya unit computer di KPP Pratama Sidoarjo Utara yang digunakan sebagai fasilitas pendukung layanan online bagi wajib pajak. Kata kunci: reformasi birokrasi, kualitas pelayanan, E-Filing
MANAJEMEN STRATEGI PAGUYUBAN WAHANA KARYA ANEKA BOGA DALAM MENGELOLA KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI RUKO MANYAR INDAH KELURAHAN BARATA JAYA, SURABAYA MOHAMAD FAISHAL RIZKY AMIRUDDI
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Paguyuban Wahana Karya Aneka Boga (Wakanebo) merupakan salah satu paguyuban pedagang kaki lima (PKL) yang cukup bagus pengelolaannya dan memiliki potensi cukup tinggi karena letaknya yang strategis dan harga yang murah sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk berkunjung menikmati kuliner yang ditawarkan. Persaingan dengan restoran atau tempat kuliner lain yang sejenis dan lebih nyaman karena lebih tertutup serta menggunakan Air Conditioner (AC). Sedangkan untuk produk makanan yang ditawarkan, tidak kalah lezat dengan restoran mewah, selain itu harga juga lebih terjangkau. Kurangnya kualitas SDM yang ada bisa diatasi dengan mengikuti pelatihan yang diadakan pemkot melalui dinas koperasi. Manajemen pengelolaan yang bagus karena menggunakan pendekatan kekeluargaan membuat paguyuban ini lebih kompak dan tertib. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen strategi paguyuban wahana karya aneka boga dalam mengelola ketertiban pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya, Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi menurut (Suyanto 2007:10) dengan fokus penelitian diantaranya pendefinisian visi misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, penetapan tujuan dan saran, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Diantaranya dengan melihat peluang, hambatan, kekuatan, serta mengurangi faktor kelemahan di lingkungan paguyuban Wahana Karya Aneka Boga (Wakanebo) di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya, Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Paguyuban Wakanebo selaku pengelola pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah Surabaya telah melakukan upaya dalam manajemen strategi pengelolaan ketertiban pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya Surabaya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan membuat aturan tentang ketertiban pedagang dalam menjaga kebersihan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa paguyuban wakanebo sudah mampu mengelola pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah selaku anggota paguyuban dengan cukup baik. Dalam mengelola ketertiban para pedagang kaki lima, paguyuban wakanebo menggunakan pendekatan kekeluargaan dan menekankan pengetahuan. Dengan demikian wawasan para pedagang anggota paguyuban wakanebo akan semakin luas, baik dalam kuliner ataupun manajemen pelayanan prima kepada konsumen. Kata kunci: Manajemen Strategi, Pedagang kaki lima, Paguyuban pedagang kaki lima
EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PERSERO CABANG DIPONEGORO SANDY WHISNU ADITYA
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam menjalani bisnisnya, meningat bahwa UMKM sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Namun masih terdapat dalam penerapannya, antara lain tidak meratanya dalam pemberian program KUR sehingga beberapa para pelaku usaha mikro tidak mendapatkan layanan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro di PT. Bank rakyat indonesia (BRI) persero cabang diponegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh nasabah BRI cabang diponegoro yang menggunakan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan metode pengambilan sampel Proportional Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel 60 orang yang terdiri dari para pelaku usaha mikro yang terdiri dari pedagang sayuran, tukang tambal ban, penjual jamu, tukang kerupuk, penjual makanan, dan lain-lain. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas program oleh Budiani dengan variabel ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro memperoleh nilai 3,93 yang berada pada interval 3,41–4,2 masuk kategori efektif. Sementara prosentase efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro mencapai 78%. Namun berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kekurangan seperti pada indikator Tujuan program, yaitu tidak tepatnya sasaran program. Indikator Sosialisasi program menunjukkan bahwa masih kurangnya kompetensi petugas serta syarat pengurusan program masih sulit. Kemudian pada Indikator Pemantauan program, yaitu tidak sesuainya pelaksanaan program dengan prosedur yang ditentukan Saran yang dapat diberikan diberikan yaitu: 1) Petugas berwenang diharapkan melakukan pendataan ulang 2) Sosialisasi tentang program KUR harus diperjelas dan dipahami kepada para pelaku usaha mikro 3) Ketentuan dan syarat dalam kepengurusan program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) harus dipermudah 4) Petugas yang berwenang harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh bank Kata Kunci: Efektivitas Program, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro
EVALUASI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) MELALUI “HOT-FIT” MODEL DI KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA AYU MEIRANI
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan sistem pelayanan kepegawaian secara online dan terhubung dengan BKN pusat, BKN Kanreg, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Propinsi, dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Setelah lima tahun SAPK diterapkan, perlu adanya evaluasi terhadap SAPK di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap SAPK di Kanreg II BKN Surabaya melalui “HOT-Fit Model. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu “HOT-FIT” Model (teknologi, organisasi, manusia dan net benefit). Sumber data dalam penelitian ini adalah Kabid Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (INKA) dan dua orang Kepala Seksi Bidang Informasi Kepegawaian (INKA), Kepala Bidang Pensiun dan tiga orang kepala seksi pensiun, Kepala Bidang Mutasi dan dua orang Kepala Seksi Pensiun, serta lima orang pegawai BKD sebagai pengguna. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles Huberman yang terdiri dari reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pada elemen teknologi, dapat dikatakan baik, karena ketersediaan informasi secara up to date dan akurat. Pada elemen manusia, hasil penelitian menunjukkan perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai berkaitan dengan komputer dan TI. Dalam elemen organisasi, ada dua dimensi yang dilihat, yaitu dimensi struktur kelembagaannya dan dimensi lingkungannya, terdiri dari pendanaan dan peraturan pemerintah yang mendukung program terkait. Pada elemen net benefit, SAPK mampu meningkatkan produktifitas penggunanya. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diberikan penulis yaitu memperjelas alur verifikasi informasi yang berkaitan dengan SAPK, mengadakan diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai, serta pengembangan dan perbaikan pada SAPK, mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen (SIM), SAPK, HOT-FIT MODEL
ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) DANY ARTI ASIH P
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangakan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Kedudukan BPD adalah memperkuat pemerintahan Desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran BPD dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah anggota BPD periode 2007-2013 dan periode 2013-2019, panitia pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat Desa Sandingrowo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran BPD dalam Kepala Desa sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 adalah memproses pemilihan Kepala Desa yaitu, membentuk panitia, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa. Peran BPD Desa Sandingrowo secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, peran BPD ini masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, yakni masih adanya praktik money politik yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Diharapkan untuk kedepannya, BPD Desa Sandingrowo dapat memberi sikap tegas terhadap tindakan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa. Kata Kunci: Peran, BPD, Pemilihan Kepala Desa.
MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENINGKATAN POTENSI WISATA SEGORO INDAH DALEGAN DI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK HIDAYATULLAH
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Wisata Segoro Indah Dalegan (WISID) merupakan salah satu obyek wisata alam yang menjadi ciri khas Kabupaten Gresik yang berada di Desa Dalegan Kecamatan Panceng. WISID adalah pantai dengan panjang 300 meter merupakan hamparan pasir putih yang lembut dengan diiringi lenggak-lenggok ombak dan masih belum tersentuh tangan-tangan pengusaha pariwisata. Kurang terealisasinya proyek pembangunan WISID yang dikarenakan ketidakberhasilan dalam pembebasan lahan di sekitar area pantai yang menjadi hambatan bagi DISBUDPARPORA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategis DISBUDPARPORA Kabupaten Gresik dalam peningkatan potensi WISID. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis menurut (J. David Hunger dan Thomas Wheelen 2003:9) dengan fokus penelitian diantaranya pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Diantaranya dengan melihat peluang, hambatan, kekuatan, serta mengurangi faktor kelemahan dari WISID. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1992:20) dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DISBUDPARPORA telah melakukan berbagai upaya dalam manajemen strategis peningkatan potensi wisata dengan memberikan wewenang kepada Desa Dalegan sebagai pihak pengelolah. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan wahana bermain. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelolah belum sepenuhnya dikatakan berhasil dalam peningkatan potensi wisata. Hal tersebut terkendala pembebasan lahan sebagai faktor penghambat. Untuk meningkatkan optimalisasi, pihak pengelolah perlu mengadakan penyuluhan mengenai wisata agar mampu meningkatkan potensi wisata lebih baik lagi. Kata kunci: Manajemen Strategi, Wisata, Desa Dalegan
MANAJEMEN STRATEGI PENERTIBAN SISTEM TERA DAN TERA ULANG TAKARAN POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (STUDI PADA BIDANG METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR) DEDI SETIAWAN
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Sistem tera dan tera ulang diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakakurasian antara takaran pompa ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jumlah nominal yang dibayarkan konsumen kepada operator SPBU, salah satunya dengan dilaksanakannya sistem tera dan tera ulang yang rutin dan tertib pada setiap SPBU yang ada. Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen strategi penertiban sistem tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM di SPBU. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi menurut Hunger dan Thomas (2003:9) dengan fokus penelitian diantaranya pengamatan lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan pengendalian. Diantaranya dengan melihat peluang, hambatan, kekuatan serta mengurangi faktor kelemahan di lingkungan organisasi Bidang Metrologi pada Disperindag Prov. Jatim. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Metrologinya selaku pihak yang berwenang dalam pengawasan dan evaluasi pada transaksi perdagangan (Metrologi Legal) telah melakukan upaya dalam manajemen strategi penertiban sistem tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM di SPBU. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan aturan yang berlaku tentang sistem tera dan tera ulang pada Metrologi Legal yang disertai dengan dengan reward dan punishment yang tegas. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa staf Bidang Kemetrologian sudah mampu menertibkan sistem tera dan tera ulang pompa ukur BBM di setiap SPBU di wilayah kerjanya. Kendati demikian juga masih ditemukan beberapa hambatan/kendala seperti keterbatasan tingkat pengetahuan tentang Kemetrologian pada sebagian SDM di Bidang Metrologi serta kurangnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat baik sebagai pengelola SPBU maupun sebagai konsumen. Untuk meningkatkan optimalisasi, Bidang Metrologi perlu melakukan langkah-langkah kualitas dan kuantitas SDM dan sumber daya organisasi lainnya, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik akan pentingnya Metrologi legal. Kata Kunci: Manajemen Strategi, Tera dan Tera Ulang, Metrologi.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA ARIF HIDAYAT
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA Arif Hidayat S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (arif_hiday4t_cs@yahoo.com) Abstrak Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif sewa Rusunawa di surabaya termasuk Rusunawa Tanah Merah Tahap I. dalam pengimplementasiannya di Rusunawa Tanah Merah Tahap I masih terdapat beberapa permasalahan, seperti keamanan dan pemeliharaan, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2013 pada Rusunawa tanah Merah Tahap I kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sie pemanfaatan rumah I, Pengelola Rusunawa Tanah Merah Tahap I, serta 6 orang penghuni rusunawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel Isi kebijakan, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 belum memenuhi kepentingan Target groupnya, manfaat yang diberikan tidak mencakup secara kolektif dari harapan kelompok sasaran, target perubahan dari Peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2013 belum tercapai, letak pengambilan keputusan jauh dengan kelompok sasaran, Implementor kebijakan sudah jelas dan tepat, Sumber daya manusia petugas Taman belum dialokasikan serta sumber daya peralatan yang mengalami kerusakan dan belum ada pembaruan, sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, kepentingan penghuni menghambat proses implementasi, strategi yang diterapkan sudah baik, karakteristik dan rezim yang berkuasa bersifat menghambat serta kepatuan target group yang rendah juga menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013. Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah Kebijakan harus tegas dengan memberikan tanggung jawab penuh kepada petugas keamanan, sumber daya manusia bidang petugas taman harus segera dialokasikan, sumber daya peralatan harus segera diperbaiki dan dilengkapi, implementor harus tegas dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013, sanksi harus tetap dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pensosialisasian secara bersama, Implementor harus mengedukasi target group agar mereka memahami konsep hak dan kewajiban Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA KENEP KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK SINTA AMELIA HARFIANTI
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA KENEP KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK Sinta Amelia H (084674215) ABSTRAK Program Raskin adalah salah satu kebijakan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat miskin dan menanggulangi kemiskinan. Desa yang menerima bantuan raskin adalah Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Selama berlangsungnya program terdapat indikasi adanya masalah dalam implementasinya. Dari tahun ke tahun mengalami permasalahan yaitu distribusi yang kurang merata dan ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima dengan yang sudah ditentukan. Pembagian beras yang tidak tepat sasaran seharusnya ditujukan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) tetapi pembagian beras miskin di Desa Kenep tidak hanya untuk RTM melainkan masyarakat umum juga mendapatkan raskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data mengenai Implementasi Program Raskin pada Desa Kenep Kecamatan Loceret dengan menggunakan model Implementasi Edward III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran melalui proses sosialisasi di Balai Desa. Sedangkan komunikasi implementor antara pelaku di level bawah dan level atas kurang terjalin dengan baik. Sehingga implementator membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk memeratakan jumlah raskin. (2) Sumber daya program Raskin di Desa Kenep terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah beras yang tidak sebanding dengan warga miskin. Dari segi kuantitas berat/jumlah beras masih kurang dan belum mencakup semua warga miskin. Sedangkan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana sudah cukup memadai. (3) Disposisi program raskin di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dari sikap yang ditujukan sudah baik hal tersebut dikarenakan seluruh pelaksana raskin melaksanakan tugasnya dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan program raskin dapat diwujudkan. Adanya kecemburuan sosial dapat teratasi karena warga membuat kesepakatan bersama tentang pemerataan jumlah penerima raskin. (4) Struktur Birokrasi program raskin di Desa Kenep Kecamatan loceret Kabupaten Nganjuk meliputi Standar Operasional Procedures (SOP) yang jelas mulai dari beras yang sampai di tiap-tiap desa hingga sampai kepada warga penerima manfaat raskin dan fragmentasi (pertanggungjawaban) yang baik berupa laporan tiap bulan, kwitansi dan uang hasil penjualan tiap akhir bulan. Saran yang dapat disampaikan beberapa hal mengenai implementasi program raskin ada di Desa Kenep adalah sebagai berikut : Diperlukan adanya pembaharuan data atau rasionalisasi sasaran penerima raskin sehingga terdapat kesesuaian anatara jumlah penerima raskin dengan jumlah masyarakat miskin, menginformasikan secara terbuka kriteria penerima raskin untuk mengatasi kecemburuan sosial dan konflik, meningkatkan kesadaran warga masyarakat yang tidak menerima raskin untuk merelakan masyarakat miskin menerima manfaat beras itu, meningkatkan kualitas dan kuantitas beras yang di distribusikan. Kata Kunci : Implementasi, program, Beras Miskin
UPAYA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PROGRAM WIRAUSAHA BARU USAHA MANDIRI SEKTOR INFORMAL (WUB-UMSI) DEWI, RETNO
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

UPAYA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PROGRAM WIRAUSAHA BARU USAHA MANDIRI SEKTOR INFORMAL (WUB-UMSI) Retno Dewi ABSTRAK Peningkatan jumlah penduduk dan banyaknya pencari kerja di Jawa Timur setiap tahunnya, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas. Maka, salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di bidang perluasan kerja yaitu melalui wirausaha baru usaha mandiri sektor informal. Wirausaha Baru diperlukan untuk memperluas lapangan kerja di Jawa Timur. Permasalahan mendasar yaitu kurangnya lapangan kerja di Jawa Timur, perlu budaya unggul untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia agar lebih terampil dan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di dirinya melalui wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam Program Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam Program Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, obsevasi, Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa upaya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam ProgramWirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal. merupakan terobosan dalam perluasan kerja. Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal ini diwujudkan melalui Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha kecil, Bimbingan dan konsultasi, Magang dan Studi banding, Temu Usaha dan promosi, Pengembangan teknologi tepat guna, Bantuan permodalan, Penyediaan dan pendistribusian Sarana Belajar Mandiri, Pemberian akses Pasar dan Peningkatan Pangsa Pasar. Kendala-kendala dalam Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal yaitu dana atau modal usaha terbatas,bentuk bantuan stimulan yang tidak sesuai kebutuhan usaha, waktu pelatihan yang terbatas, Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal belum menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, alat-alat, sarana, dan prasarana pelatihan terbatas, peserta yang diusulkan dalam program tidak bisa mengikuti kegiatan dikarenakan berbagai alasan seperti sakit, hamil, melahirkan, bimbingan dan konseling yang terbatas, belum adanya studi banding secara kelompok, pengembangan teknologi tepat guna yang kurang maksimal, belum mampu memberi akses pasar dan meningkatkan pangsa pasar dengan maksimal. Saran yang dapat dipertimbangkan peneliti yaitu perlu meningkatkan bantuan dana atau modal, memberi bantuan stimulan yang sesuai dengan jenis usaha, waktu pelatihan perlu diperpanjang, lebih meningkatkan Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal di seluruh Kabupaten/Kota, meningkatkan fasilitas alat-alat, sarana, dan prasana pelatihan, lebih memantau perkembangan peserta yang telah mengikuti kegiatan Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal, meningkatkan bimbingan dan konseling, mengadakan studi banding secara kelompok untuk perkembangan kedepannya, meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna dengan terobosan-terobosan baru, perlu membangun akses pasar dan meningkatkan pangsa pasar dengan membangun jejaring usaha dengan pihak lain. Kata Kunci : Upaya, Wirausaha Baru Usaha Mandiri Sektor Informal

Page 4 of 118 | Total Record : 1175

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Article: In Press Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue