cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
INTEGRALISTIK
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 08537208     EISSN : 25495011     DOI : -
Core Subject :
Integralistik is a peer reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The Integralistik is a academic journal that centered in citizenship studies i.e. civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017" : 18 Documents clear
PENERAPAN MIND MAP DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PERADILAN SEMU UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) Winarno, Winarno
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11816

Abstract

Masalah pembelajaran merupakan masalah kompleks yang dihadapi mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Permasalahan yang kompleks tersebut dapat dilihat dari motivasi belajar siswa saat mengikuti pembelajaran, salah satunya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kenyataannya jika peserta didik sedang menerima materi tentang Pendidikan Kewarganegaraan khususnya materi tentang hukum, peserta didik akan  merasa jemu, merasa bosan yang pada akhirnya dapat menurunkan semangat belajar peserta didik. Sangat ironi bahwasanya materi tentang konsep hukum adalah materi dasar tentang bagimana caranya menjadi warga negara yang baik dan cerdas (smartgood citizen) namun semangat belajarnya kurang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).Dalam upaya mengatasi permasalahan pembelajaran yang semakin kompleks pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya materi tentang hukum, diperlukan sebuah solusi yang tepat dan cermat, sehingga pembelajaran akan semakin menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui penggunaan media Mind Map (peta pikiran). Media Mind Map  ini dalam penggunaannya dapat dipadukan dengan model simulasi peradilan semu dalam penyampaian materi hukum khususnya sistem dan peranan lembaga peradilan nasional. Dengan demikian, melalui penggunaan media mind map mampu  menarik perhatian siswa agar lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Hal ini karena penggunaan media Mind Map mampu: (1) meningkatkan motivasi belajar siswa; (2) meningkatkan hasil belajar siswa; (3) siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya materi yang berkenaan dengan hukum dan lembaga peradilan; dan (4) guru merasa terantang untk lebih inovatif dan kreatif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA KEWARGAAN: STUDI KEPEMIMPINAN RIDWAN KAMIL DI KOTA BANDUNG Lestari, Puji
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11810

Abstract

Kepemimpinan menjadi instrumen penting dalam budaya politik yang ideal dalam masyarakat demokratis. Kepemimpinan dalam proses membangun budaya politik merupakan suatu hal yang menarik. Kepemimpinan transformatif menjadi tipe pilihan yang ideal yang diharapkan masyarakat dengan pengembangan budaya kewargaan untuk mencapai demokrasi yang diidamkan. Potret kepemimpinan transformatif semakin dekat dengan masyarakat dalam sosok Ridwan Kamil Wali Kota Bandung. Gaya kepemimpinan yang terbuka, dinamis, komunikatif menjadi ciri yang menarik.
NEED ASSESMENT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PROJECT BASED LEARNING PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SEMARANG Suhardiyanto, Andi
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11817

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Karakter Berbasis  Project Based Learning Pada Sekolah  Menengah Pertama  Di Kota Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan  kualitatif. Sumber penelitian ini adalah guru dan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Kota Semarang. Metode pengumpulan data dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan bahan ajar yang diharapkan dari aspek isi dan bahan kajian:  berisi tentang hakikat pendidikan karakter dimana pelaksanaan tiap nilai karater  dengan penugasan yang berbasis project; adanya paparan materi terkait pengertian pendidikan karakter  dalam bahan ajar pendidikan karakter  berbasis Project Learning; tipe soal yang sesuai dalam pengembangan bahan ajar pendidikan karkter berbasis project learning  serta berisi langkah-langkah yang sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan harapan seperti terkait dengan aspek fisik buku,  judul bahan ajar yang sesuai adalah  Pendidikan karakter Berbasis Project Based Learning, gambar sampul mengarah kepada aktivitas siswa di sekolah yang mencerminkan pendidikan karakter, jenis huruf  yang digunakan adalah comic sans ms,  jenis ukuran buku adalah buku kecil ukuran kertas separuh A4, dengan jumlah halaman 40 sd 50 halaman, penyertaan gambar pada materi di bahan ajar, bentuk pelaksanaan penugasan dalah penugasan berbasis project yang dilaksanakan secara berkelompok, bahasa yang digunakan dalam bahan ajar pendidikan karakter berbasis project learning adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristi siswa di Sekolah Menengah Pertama di Semarang.
PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR FIQIH TENTANG ZAKAT MELALUI PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING PADA SISWA KELAS VIII-A MTs. ARRAHMAH KELAPA DUA WETAN CIRACAS JAKARTA TIMUR Hartika, Santi
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11813

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar bagi siswa Kelas VIII-A Mts. Arrahmah. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Active Learning yang diterapkan? (2) Dan apakah penerapan metode pembelajaran Active Learning dapat meningkatkan prestasi belajar?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian tindakan dari Model Kemmis. Dalam penelitian tindakan yang menggunakan Model Kemmis ini yang pertama-tama dilakukan antara lain merencanakan penelitian, tindakan dari siklus pertama sampai siklus tiga, mengadakan observasi dan refleksi pada siswa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajran Active Learning yang didalamnya meliputi metode resitasi, diskusi, demonstrasi dan tanya jawab yang diterapkan pada materi zakat dapat meningkatkan hasil prestasi belajar. Peningkatan itu berdasarkan hasil prestasi yang dicapai per siklus. Dari siklus I ke siklus II meningkat 20,5% dan siklus II ke siklus III meningkat 20%. Jadi penggunaan metode pembelajaran Active Learning yang sesuai dengan materi akan sangat membantu kelancaran proses pembelajaran dan dapat menuntaskan KKM.
PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMARANG MELALUI IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILLITIES (CPRD) DALAM BIDANG PENDIDIKAN Lestari, Eta Yuni; Sumarto, Slamet; Isdaryanto, Noorochmat
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11804

Abstract

Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.  Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi  undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas  melalui implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah  Menengah Atas (SMA). Hambatan  yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.  Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.
FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Sunarto, Sunarto
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11814

Abstract

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh DPR adalah fungsi legislasi, di samping fungsi lainnya yaitu fungsi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legialasi DPR adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang dilaksanakan atas kerjasama antara DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang bisa datang dari DPR, bisa juga datang dari Presiden. Sebelum ditetapkan menjadi  undang-undang, rancangan undang-undang dibahas  oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah memperoleh persetujuan bersama rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Amandemen UUD 1945 membawa pergeseran dan penguatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada pada Presiden, sedangkan DPR hanya memberi persetujuan. Setelah amandemen  pembuatan undang-undang menjadi kekuasaan DPR, sedangkan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama itu  dalam waktu tiga puluh hari semenjak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan amandemen tersebut telah membawa peningkatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang, baik dalam hal pengajuan rancangan undang-undang maupun dalam pembahasan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang.
MEMBANGUN KECERDASAN BERDEMOKRASI BAGI MASYARAKAT SEBAGAI LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) Juliati, Juliati; Kurniawan, Dede
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11806

Abstract

Periode tahun 1998 bangsa Indonesia benar-benar telah menganut sistem pemerintahan berasaskan kepada demokrasi yang berarti “rakyat berkuasa” (government or rule by the people). Namun kenyatannya, sebagian masyarakat awam khususnya di daerah masih belum tahu apa itu demokrasi meskipun mata pelajaran PKn termasuk pelajaran umum. Hal ini salah satunya disebabkan karena sampai saat ini mata pelajaran PKn tidak diujikan dalam Ujian Nasional. Padahal sudah ada UU tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah pada berbagai dokumen resmi kenegaraan seperti pasal 37 UU  No. 20 tahun 2003, pasal 9 UU No. 3 thn 2003, Permen Diknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, SK Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ Kep/ 2006. Naskah akademik rancangan UU tentang PKn yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Departemen Pertahanan dapat diketahui beberapa arah dan kebijakan PKn di Indonesia di masa depan. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berdasarkan UUD 1945 yang meliputi 10 pilar demokrasi. Karena kejenuhan terhadap pemerintahan yang totaliter, semi diktator militer menjadi alasan demokratitasi harus terus dilaksanakan untuk menuju masyarakat madani (civil society) untuk menhadapi semua itu maka demokrasi ditegakkan dengan cara masyarakatnya harus ada sikap menerima dan menghargai perbedaan dan tahu akan hak dan kewajibannya dengan cara mengikuti penerangan melalui sosialisasi yang dikerjakan oleh aparat pemerintah setempat bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.
STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN NELAYAN (Studi Kampung Nelayan Di Desa Widuri Dan Tanjung Sari Kabupaten Pemalang) Kristiono, Natal; Wijayanti, Tutik; Septina, Wenny Eka
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11815

Abstract

Nelayan sebagai salah satu komponen masyarakat memiliki kontribusi yang penting bagi bangsa dan negara. Kehidupan pesisir pantai menjadi ujung tombak masuknya transaksi ekonomi dan perdagangan. Peran penting dari kehidupan masyarakat di pesisir pantai menimbulkan dampak negatif dan positif. Dampak positifnya menjadikan negara Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang baik.  Dampak negatifnya adalah kemungkinan pesisir pantai dimanfaatkan sebagai sasaran perdagangan narkoba.  Solusi atas permasalahan tersebut yaitu melalui penanaman sikap dan pengetahuan tentang bahaya narkoba serta upaya pencegahannya dengan menciptakan kampung nelayan yang tanggap akan bahaya narkoba. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyusun hasil reduksi sehingga data dapat disajikan,  dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan (1) pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan nelayan dilakukan dengan dua strategi, yaitu preventif dan represif. Untuk strategi preventif antara lain: memberikan sosialisasi; talk show dan pengajian. Sedangkan untuk strategi represif meliputi melaporkan kasus penyalahguanan narkoba kepada pihak kepolisian;  melakukan inspeksi mendadak (sidak); melakukan tes urine, (2) Kendala dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotiba, antara lain: Terbatasnya anggaran menyebabkan fasilitas, sarana dan prasarana Pemerintahan yang masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok aparatur negara, belum efektifnya pelaksanaan sistem manajemen, belum optimalnya kinerja BNK Pemalang, masih lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), minimnya pengetahuan tentang narkoba di lingkungan masyarakat. Adanya sebagian masyarakat kurang perduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba karena mereka beranggapan yang memakai dan pengedar Narkoba bukan keluarga mereka sendiri.
PERAN PENDAMPING DESA DALAM MENDORONG PRAKARSA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI DI DESA GONOHARJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL Susanti, Martien Herna
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11809

Abstract

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, merupakan Nawacita ketiga yang salah satu agendanya mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Rendahnya peranserta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Alhasil partisipasi yang ada masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil. Secara umum banyak potensi alam di desa yang masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Di sinilah peran pendamping menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11814

Abstract

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh DPR adalah fungsi legislasi, di samping fungsi lainnya yaitu fungsi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legialasi DPR adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang dilaksanakan atas kerjasama antara DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang bisa datang dari DPR, bisa juga datang dari Presiden. Sebelum ditetapkan menjadi  undang-undang, rancangan undang-undang dibahas  oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah memperoleh persetujuan bersama rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Amandemen UUD 1945 membawa pergeseran dan penguatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada pada Presiden, sedangkan DPR hanya memberi persetujuan. Setelah amandemen  pembuatan undang-undang menjadi kekuasaan DPR, sedangkan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama itu  dalam waktu tiga puluh hari semenjak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan amandemen tersebut telah membawa peningkatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang, baik dalam hal pengajuan rancangan undang-undang maupun dalam pembahasan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34, No 2 (2023): July 2023 Vol 34, No 1 (2023): January 2023 Vol 33, No 2 (2022): Juli 2022 Vol 33, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 32, No 2 (2021): Juli 2021 Vol 32, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 Vol 31, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019 Vol 30, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 29, No 2 (2018): Juli 2018 Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017 Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017 Vol 22, No 1 (2011): INTEGRALISTIK More Issue