cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MOHAMMAD ALVI PRATAMA
Contact Email
alvi.pratama@unpas.ac.id
Phone
+62224-217343
Journal Mail Official
litigasi@unpas.ac.id
Editorial Address
Jl. Lengkong Besar 68 Bandung 40261 Jawa Barat.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL LITIGASI (e-Journal)
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 08537100     EISSN : 24422274     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/litigasi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL LITIGASI (e-Journal) is a peer-review journal with vision to develop law and harmony between Indonesian positive law and the reality in the society. JURNAL LITIGASI (e-Journal) aims to 1. Actively participate in national development and reformation of law; 2. Take part in educating higher education and legal profession in Indonesia; 3. Provide information on development of law in Indonesia 4. Enlight people in order to improve people’s knowledge of law JURNAL LITIGASI (e-Journal) is published by Fakultas Hukum Universitas Pasundan. LITIGASI covers articles on science of law, legal theories, legal philosophy, social study on law with latest and actual substances. LITIGASI publishes original and scientific articles whose values of novelty in the form of Research findings, Articles, Reviews, and Book Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14 No 2 (2013)" : 6 Documents clear
ANALISIS YURIDIS HAK KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN NINA YOLANDA
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.122 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v14i2.86

Abstract

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa jika debitor pailit, kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan yang disebut parate eksekusi dalam teori hukum kepailitan. Namun kedudukan eksklusif kreditor separatis pemegang hak tanggungan tadi akan menjadi lemah jika terjadi kepailitan karena akan berlaku Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari lamanya. Muncul permasalahan yaitu bagaimana hak kreditor separatis jika terjadi kepailitan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung dengan pendekatan konsep. Data sekunder berupa bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan. Hak kreditor separatis jika terjadi kepailitan menjadi lemah dan kehilangan haknya untuk masa tertentu. Hak kreditor separatis dalam kepailitan tidak selalu harus didahulukan, kedudukannya dapat dikalahkan oleh utang pajak dan upah buruh/pekerja.Kata kunci : Kreditor Separatis; Hak Tanggungan; Kepailitan
PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENETAPAN KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JACOBUS RONALD MAWUNTU
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.308 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v14i2.87

Abstract

This subject descript about Abuse of Power in maintaining, accountability, transparency and government financial report. First, Chief of Unit (SKPD) should be able to distribute job description for their units and make commitment with Chief of Region to Determination of Performance (Penetapan Kinerja) on his unit of works. Determination of performance as a tool to planning, to doing program and to use budgeting by APBD. If Chief of Unit (SKPD) have not determination of performance on job description for units of work, certainly the SKPD make Abuse of Power. Secondly, without determination of performance, it will be corrupt or disclaimer. Key words: Abuse of power; Determination of performance; Government financial reportABSTRAKTulisan ini berisi tentang Penyalahgunaan Kekuasaan dalam menjaga, akuntabilitas, transparansi, dan laporan keuangan pemerintah. Pertama, Kepala Unit (SKPD) harus mampu mendistribusikan deskripsi pekerjaan untuk unit mereka dan membuat komitmen dengan Kepala Daerah untuk Penentuan Kinerja (Penetapan Kinerja) pada unitnya. Penetapan kinerja sebagai alat untuk perencanaan, untuk melaksanakan program dan menggunakan anggaran dengan APBD. Jika Kepala Unit (SKPD) tidak menentukan beban kerja kepada unit di bawahnya,  SKPD telah melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan. Kedua, tanpa penentuan kinerja, maka akan terjadi suatu perusakan sistem.Kata kunci: Penyalahgunaan kekuasaan; Penentuan kinerja Laporan keuangan pemerintah daerah
OPTIMALISASI KPU DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DUDI WARSUDIN
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.18 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v14i2.88

Abstract

It was undoubtedly  that  in  the modern state, Election is the entry point for the establishment of a democratic government. Within this framework , the principle of sovereignty has become the spirit for election in every move. The implementation of direct elections, public, free, confidential, honest and fair, is not an easy job. As it is mandated by the constitution , which is in essence a public policy in the fields of politics and governance, it is clear that the implementation will be influenced by various factors. One of the factor is organizing institution, thus it is must be carefully study by each of  election management official at various levels. Among the several types of elections that had been held, it appears that the election of Regent is the most interesting to observe. This is partly due to socio-political and socio-cultural setting that surrounded the multi-complex so that the potential for conflict in its even will be far greater than with other types of elections. Level of community participation in the elections, especially on polling and counting activities have become attention of many people. In some provinces, cities and districts that have conducted the election, it appears that the participation rate has decreased from one election to another. Because of the matter above, the writer is  interested  to write about  how to Optimize the Role of Institutional Commission in order to increased participation  of  community in the election.Keyword : Optimize; increased participation of community; the electionABSTRAKMerupakan suatu keniscayaan bahwa dalam negara modern, pemilu merupakan entry point bagi terbangunnya suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam kerangka ini, prinsip kedaulatan rakyat menjadi roh bagi setiap gerak langkah penyelenggaraan pemilu. Terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagai amanat konstitusi, yang pada hakikatnya merupakan kebijakan publik di bidang politik dan pemerintahan, sangat jelas bahwa implementasinya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor itu adalah institusi penyelenggara, sehingga dengan demikian hal inilah yang harus jadi kajian cermat dari setiap aparatur institusi penyelenggara pemilu pada berbagai level. Di antara beberapa jenis pemilu yang telah diselanggarakan, tampak bahwa pemilu Bupati dan Wakil Bupati  yang paling menarik untuk dicermati. Hal ini antara lain karena setting sosiopolitik dan sosiokultural yang melingkupinya yang multikompleks sehingga potensi konflik dalam penyelenggaraaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis pemilu lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya pada kegiatan pemungutan dan perhitungan suara menjadi perhatian banyak kalangan. Di beberapa daerah provinsi, kota dan kabupaten yang telah melaksanakan pemilu, tampak bahwa tingkat partisipasi ini mengalami penurunan dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Dengan itu penulis tertarik terhadap bagaimana Optimalisasi Peran Kelembagaan KPU dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.Kata kunci : Optimalisasi; Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Pemilu 
PERKEMBANGAN PENGATURAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL DAN HUKUM ISLAM FX. Sumarja
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.398 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v14i2.78

Abstract

This study aims: first, to analyze the development of objects arrangement waqf in perspective National Land Law and the Law of Islam; secondly, analyze the status of waqf land of the provisions in the Basic Agrarian Law with the birth of Waqf Act. Research conducted normative. Materials ruling National Land Law and the Law of Islam. Analysis of the data using analysis of law or rechtmatigheidsdaad tootsing. The research found that the object of waqf expanded. Waqts movable and immovable objects. Includes fixtures and other property, such as leasehold, Broking and Right to Use. The development of waqf objects influenced by the development ideology or doctrine held by the public. Waqts do not have to perpetuate the benefits of charitable objects. Act waqt cause legal conflicts between the provisions of waqts in the Basic Agrarian Law to the Waqf Act. Government Regulations on Land Registration Owned by Government Regulation Implementation Waqts Act. Terms of waqts in the Basic Agrarian Law remains in effect based on the principle of lex specialis derogat legi generalis. Based on the principle of lex posterior derogat legi priori the applicable Regulation on the Implementation of the Law of Waqts.Keywords: Development; Waqts; National Land Law; Law of IslamABSTRAKPenelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis perkembangan pengaturan objek wakaf dalam perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam; kedua menganalisis status ketentuan wakaf tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf. Penelitian dilakukan secara normatif. Bahan hukumnya Hukum Tanah Nasinoal dan Hukum Islam. Analisis data menggunakan analisis hukum (law analisys) atau rechtmatigheidsdaad tootsing. Hasil penelitian ditemukan bahwa objek wakaf mengalami perluasan. Wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak mencakup tanah milik dan yang lain, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Perkembangan objek wakaf dipengaruhi oleh perkembangan paham atau ajaran yang dianut oleh masyarakat. Wakaf tidak harus mengekalkan manfaat benda wakaf. Undang-Undang wakaf menyebabkan konflik hukum antara ketentuan wakaf dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Wakaf. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Milik dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.  Ketentuan wakaf dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetap berlaku berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.Kata kunci: Perkembangan; Wakaf;  Hukum Tanah Nasional; Hukum Islam
KESADARAN SEJARAH HUKUM PERANG DAN DAMAI SEBAGAI KHASANAH DUNIA ISLAM ANTON MINARDI
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.104 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v14i2.89

Abstract

As Islamic teachings cope various fields of human life, and the grace of Islam make a positive contribution to the community and have been coloring various world civilizations. West is now advanced and modern cannot be separated from Islamic world in the previous progress. Development of a civilized nation today following the rules in international relations is influenced by the teachings of Islam including the law of war and peace. Many people are not aware of it, so that it is time for us to acknowledge and restate the repertoire of Islamic science view as an intellectual property in the modern civilized world. Keyword: History of Scientific Awareness; the laws of war and peace; the Islamic WorldABSTRAKSebagai ajaran Islam mencakup berbagai lapangan kehidupan manusia, dan sebagai rahmat Islam memberikan kontribusi positif kepada berbagai komunitas dan telah mewarnai peradaban dunia. Barat yang sekarang maju dan modern tidak terlepas dari kemajuan Islam sebelumnya. Pembangunan bangsa yang beradab masa kini berikut kaidah-kaidah dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya adalah hokum perang dan damai. Banyak kalangan yang tidak menyadari akan hal tersebut, untuk itu sudah saatnya kita mengakui dan mengemukakan kembali khasanah ilmu pengetahuan Islam sebagai salah satu kekayaan intelektual dunia yang berperadaban modern.Kata kunci: Kesadaran Sejarah Ilmiah; Hukum Perang dan damai; Dunia Islam
KONFLIK BERSENJATA DI SABAH DAN PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL JAWAHIR THONTOWI
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.765 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v14i2.84

Abstract

This articles reveals that Sabah is legally recognized as a part of Malaysian integrated territory. This fact is not only found due to historical and legal basis on uti posidetis juris principle, but also because the UNO confirmed it by conducting referendum in Sabah and Sarawak 1963. Eventhough arm conflict in Sabah is not categorized as international conflict, the Geneva Convention 1949, Protocol II 1977, and International Human Rights Convention can be applicable to examine the arm conflict in Sabah. The inclusion of combatants, weapon used, victims and causalities, have been contributed in significant to identify the arm conflict. As a result, this arm conflict in Sabah has open an opportunity for the involved parties, not only the Malaysian Government can be brought in International Court of Justice for the violent of Geneva Convention and Human Rights, but also the Sultan Sulu followers could also be brought into national court, for the imigration infringement, and ISA as well Terrorist Act. Nonetheless, there  will be an opportunity for the Sultan Sulu to sue the government of Malaysia to claim the rights of private property.Keywords: International Arm Conflict; Territorial integrity; Legal ResponsibilityABSTRAKTulisan ini menunjukan bahwa Sabah secara hukum diakui sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia. Fakta tersebut tidak hanya ditemukan dalam sejarah dan dasar hukum, serta prinsip uti posidetis juris. Tetapi juga Perserikatan Bangsa-bangsa menguatkannya melalui penyelenggaraan referendum di Sabah dan Sarawak tahun 1963. Konflik bersenjata di Sabah tidak dapat dikategorikan dalam konflik internasional dan konflik non-internasional. Namun, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dapat diterapkan dalam peristiwa konflik bersenjata di Sabah. Adanya Kombatan, penggunaan senjata, dan korban jiwa, secara signifikan dapat diidentifikasi sebagai konflik bersenjata. Konsekuensi hukumnya, konflik bersenjata di Sabah dapat membuka peluang bagi beberapa pihak terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak hanya Pemerintah Malaysia yang dapat dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional atas pelanggaran Konvensi Jenewa dan Hak Asasi Manusia. Tetapi juga, pihak pengikut Kesultanan Sulu dapat dibawa ke peradilan nasional atas tindakan pelanggaran keimigrasian, dan juga pelanggaran atas Undang-undang Keamanan Nasional (Internal Security Act) sebagaimana halnya dengan Undang-undang Terorisme. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pihak Kesultanan Sulu dapat menuntut Pemerintahan Malaysia atas sengketa hak peralihan keuntungan bersifat keperdataan yang menjadi klaim dalam konflik bersenjata.Kata kunci : Konflik bersenjata internasional; kedaulatan wilayah; pertanggungjawaban hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2023) Vol. 24 No. 1 (2023) Vol. 23 No. 2 (2022) Vol 23 No 1 (2022) Vol 22 No 2 (2021) Vol 22 No 1 (2021) Vol 21 No 2 (2020) Vol 21 No 1 (2020) Vol 20 No 2 (2019) Vol 20 No 1 (2019) Vol 19 No 2 (2018) Vol 19 No 1 (2018) Vol 18 No 2 (2017) Vol 18 No 1 (2017) Vol 17 No 2 (2016) Vol 17 No 1 (2016) Vol 16 No 2 (2015) Vol 16 No 1 (2015) Vol 15 No 2 (2014) Vol 15 No 1 (2014) Vol 14 No 2 (2013) Vol 14 No 1 (2013) More Issue