cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MOHAMMAD ALVI PRATAMA
Contact Email
alvi.pratama@unpas.ac.id
Phone
+62224-217343
Journal Mail Official
litigasi@unpas.ac.id
Editorial Address
Jl. Lengkong Besar 68 Bandung 40261 Jawa Barat.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL LITIGASI (e-Journal)
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 08537100     EISSN : 24422274     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/litigasi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL LITIGASI (e-Journal) is a peer-review journal with vision to develop law and harmony between Indonesian positive law and the reality in the society. JURNAL LITIGASI (e-Journal) aims to 1. Actively participate in national development and reformation of law; 2. Take part in educating higher education and legal profession in Indonesia; 3. Provide information on development of law in Indonesia 4. Enlight people in order to improve people’s knowledge of law JURNAL LITIGASI (e-Journal) is published by Fakultas Hukum Universitas Pasundan. LITIGASI covers articles on science of law, legal theories, legal philosophy, social study on law with latest and actual substances. LITIGASI publishes original and scientific articles whose values of novelty in the form of Research findings, Articles, Reviews, and Book Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2014)" : 6 Documents clear
KEDUDUKAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT) DALAM HUKUM TANAH NASIONAL Anita Anita
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.457 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v15i1.633

Abstract

Indonesia is a state based on a rule of law the goal of which is to realize a just, prosperous, and materially and spiritually equal people. To realize the goal, progressively, sustainable national development has been conducted. The implementation of the development needs, besides from money, the availability of strategic land. To bridge the lack in both of them, BOT concept can be applied, as an agreement between the owner of land right and investor, where the former provides a feasibility study, building, and operation to the latter for a specified period of time, on the condition that when the BOT period of time has expired then the land together with the buildings and their appliances should be transferred to the former, so that both the owner of land right and the investors are mutually benefited. Keywords : National Development; Land; Capital; BOT ABSTRAK Negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan pembangunan nasional secara bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan tersebut selain perlu didukung oleh dana juga ketersediaan lahan strategis. Keterbatasan keduanya dapat dilakukan melalui konsep BOT, sebagai suatu perjanjian antara pemilik hak atas tanah dengan investor, dimana pemilik hak atas tanah menyerahkan studi kelayakan, pembangunan, pengoperasian kepada investor pada suatu jangka waktu tertentu, dengan ketentuan apabila masa BOT telah habis, tanah beserta bangunan, serta kelengkapan bangunan diserahkan kepada pemilik hak atas tanah, sehingga baik pemilik hak atas tanah maupun pihak investor yang mendanai pembangunan objek BOT memiliki keuntungan. Kata Kunci : Pembangunan Nasional; Tanah; Dana; BOT
NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM BERKELUARGA SEBAGAI TOLAK UKUR MENDASAR (BASE ON) INTEGRITAS CALON LEGISLATIF Tuti Rastuti
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.392 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v15i1.75

Abstract

Prepare leaders with integrity processed fostering of the family. Various methods are used to determine the state 's future leaders, both through the regeneration of the cadre, the appointment or election. Election is a means to process and determine who will lead and hold the mandate of the people they lead. Election is a process, but the nature of the leader determines to be seen from the quality of his personality. Communities are often faced with the dilemma of how good a leader ? Values of the Islamic leadership in the family will answer what and how a leader with high integrity. Therefore, the family is the smallest unit of a miniature community. Integration leader is a leader who has a commitment to his family. The leader of the ummah in a large scale is determined by its leadership in the small-scale leader applying Islamic values in the family.Keywords : Islamic Values; Family; Leadership; LegislativeABSTRAKMempersiapkan pemimpin yang berintegritas diproses pembinaannya dari keluarga. Berbagai cara dilakukan oleh negara untuk menentukan calon pemimpin, baik melalui regenerasi pengkaderan, penunjukan ataupun pemilihan. Pemilu merupakan sarana untuk mengolah dan menentukan siapa yang akan memimpin dan memegang amanah rakyat yang dipimpinnya. Pemilu merupakan proses, namun hakikat menentukan pemimpin harus dilihat dari  kualitas kepribadiannya. Masyarakat sering dihadapkan pada dilema sosok pemimpin bagaimanakah yang baik? Nilai-Nilai kepemimpinan Islam dalam berkeluarga akan menjawab apa dan bagaimana pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Sebab, keluarga merupakan miniatur unit terkecil dari suatu komunitas. Pemimpin yang berintegrasi adalah pemimpin yang memiliki komitmen  terhadap keluarganya. Pemimpin umat dalam skala yang besar ditentukan oleh kepemimpinannya dalam skala kecil yaitu pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam berkeluarga. Kata Kunci: Nilai Islam; Keluarga; Kepemimpinan; Legislatif
IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH Ridwan Mukti
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.219 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v15i1.76

Abstract

The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with  the position of head region, which previously  for this position and for the vice of head region  elected by the Legislative Council, Now it is elected trough election.  Article 18 paragraph (4) UUD 1945 states as follows : " Governor, Regent, and Mayor respectively as head of the provincial government, district, and city elected democratically. " Term " democratically elected " under Article 18 paragraph (4) UUD 1945 is implemented through the provisions of Article 56 paragraph (1) of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, which stipulates that all regional heads both governors, regents and mayors elected as a pair of candidates directly by the people. In fact, the provisions of the law apply to all areas without considering the fact different areas , so it has attracted a wide range of issues. Though the constitution does not definitively establish that such electoral procedures. Similarly uniformity to diversity in terms of uniformity of areas including recruitment system or filling the post of regional head felt at odds with the fact of diversity in Indonesia.Keywords : Regional Head; Regional DiversityABSTRAKAdanya perubahan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, telah membawa perubahan yang cukup besar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah, yang sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat ini telah diubah dengan cara pemilihan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.“ Istilah  “dipilih secara demokratis “ berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut  diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat. Dalam kenyataannya ketentuan undang-undang tersebut diberlakukan untuk semua daerah tanpa mempertimbangkan adanya fakta keberagam daerah, sehingga telah menuai berbagai persoalan. Padahal konstitusi tidak secara definitif menetapkan cara pemilihan demikian itu. Demikian pula uniformitas terhadap keberagaman daerah termasuk dalam hal penyeragaman sistem rekruitmen atau pengisian jabatan kepala daerah dirasakan bertentangan dengan fakta keberagaman Indonesia.Kata Kunci : Kepala Daerah; Keberagaman Daerah
MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM LINGKUNGAN RELIGIUS – KOSMIK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Mella Ismelina Farma Rahayu; Anthon F. Susanto; Liya Sukma Muliya
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.072 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v15i1.71

Abstract

This paper is derived from the results of research that seeks to elevate the values of Sundanese cultural wisdom in environment conservation efforts by building a model of environmental law with religious empowerment-based cosmic Watershed (DAS) based on the conception of Sundanese culture. This model emphasizes deemed necessary because the relationship between justice and ecological balance and social justice, equality and better accommodate a balance between social welfare and environmental harmony.It is also illustrated how human interaction with the environment with the objective picture of rural communities in implementing value if Ciomas ancestral cultural values in environment conservation efforts and how to implement the values of the Sundanese cultural wisdom in the formulation development of environmental law in Indonesia to be more characteristic of Indonesia. Keywords: Environmental; Sundanese Culture; Cosmic Religious.
PERLINDUNGAN HUKUM JAMA’AH HAJI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN M. Shidqon Prabowo
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.34 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v15i1.72

Abstract

This research is discussed and criticised Al-Hajj rights which has been regulated by Undang-Undang No.13 2008 about Hajj implementation held by government (ministry of religion). Al-Hajj as consumer has minimum law protection, service and guidance either in Indonesia (especially in semarang) nor Arab Saudi. From this point of view, Al-Hajj can understand their rights that should have been fulfilled by the ministry. Keywords: Law Protection; Consument Right.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT DAN KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA An An Chandrawulan
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v15i1.74

Abstract

The development of business transaction require a new national contract law. Correspondingly, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the International Convention on the sale of Goods (UNCITRAL CISG 1980) sets out principles contained in it may be adopted into a new national contract laws in the future. This research aims to examine in depth the urgency of contract law reform in Indonesia either through adjustment to the development of practice or through a complete overhaulof the Indonesian National Contract Law contained in Book III of the Civil Code (BW) by adopting principles of contract law that is universally applicable in the world. The Result of this research indicate that contract law contained in Book III of the Civil Code has be enunable to meet the demands of the business transactions today. Because it does not explicitly specifying the principles espoused by the international contract law as listed in the UNIDROIT Principles, therefore the new contract law apply the principles contained the provisions of the UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts. So setting the forth coming contract to accommodate the interests of society, especially the government, businesses both domestically and internationally so that we will be a player in this era of globalization. Application of the principles of the CISG is based on the CERD and the general legal principles that apply in various countries around the world can be adopted into law the new Indonesian contract, so Indonesian contract law which will come to accommodate the interests and provide protection and legal certainty to the entrepreneurs, especially in the field of international trade. Keywords : Law Reform; Contract; UNIDROIT; CISGABSTRAKAdanya perkembangan transaksi bisnis memerlukan suatu perangkat hukum kontrak nasional yang baru. Sejalan dengan itu, Unidroit Principles of International Commercial Contract dan Konvensi Jual Beli Internasional (UNCITRAL CISG 1980) memuat prinsip-prinsip yang dapat diadopsi ke dalam hukum kontrak nasional yang baru nanti. Penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam urgensi pembaharuan hukum kontrak di Indonesia, apakah melalui penyesuaian terhadap perkembangan praktik yang sudah ada ataukah melalui perombakan total Hukum Perjanjian Nasional Indonesia yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata (BW) dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku universal di dunia. Berdasarkan hasil penelitian hukum kontrak yang termuat dalam Buku III KUHPerdata sudah tidak dapat memenuhi tuntutan perkembangan transaksi bisnis saat ini, karena tidak secara eksplisit mencatumkan  prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum kontrak internasional seperti yang tercantum dalam UNIDROIT Principles. Oleh karena itu seyogyianya dalam pembaharuan hukum kontrak diterapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan UNIDROIT Principle for Internasional Commercial Contract. Penerapan prinsip-prinsip dalam CISG yang didasari oleh CERD dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku diberbagai negara di belahan dunia dapat diadopsi kedalam hukum kontrak Indonesia baru, sehingga hukum kontrak Indonesia yang akan datang dapat mengakomodir kepentingan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Kata Kunci : Pembaharuan  Hukum; Kontrak; UNIDROIT; CISG 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2023) Vol. 24 No. 1 (2023) Vol. 23 No. 2 (2022) Vol 23 No 1 (2022) Vol 22 No 2 (2021) Vol 22 No 1 (2021) Vol 21 No 2 (2020) Vol 21 No 1 (2020) Vol 20 No 2 (2019) Vol 20 No 1 (2019) Vol 19 No 2 (2018) Vol 19 No 1 (2018) Vol 18 No 2 (2017) Vol 18 No 1 (2017) Vol 17 No 2 (2016) Vol 17 No 1 (2016) Vol 16 No 2 (2015) Vol 16 No 1 (2015) Vol 15 No 2 (2014) Vol 15 No 1 (2014) Vol 14 No 2 (2013) Vol 14 No 1 (2013) More Issue