Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

'ADALAH

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum " : 10 Documents clear

Hati-Hati Intelijen Pemilu Andrian Habibi
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The Ministry of Home Affairs Through the Director General of Politics and Public Administration conducts a series of activities to counteract any potential threats, obstacles, and disruptions to the implementation of General Elections in Indonesia. The expert team identified three electoral vulnerabilities in an area, namely: vulnerability to suffrage, the existence of disputes in the form of election objections adjudication, minority representation, public participation, candidate participation, election supervision, gender rights, campaigns, voter participation and voting. Therefore, Kominda is a form of prevention of the indication of vulnerability.Keywords: Kominda, Election, Ministry of Home Affairs Abstrak:Kementerian Dalam Negeri Melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melakukan serangkaian kegiatan guna menangkal segala potensi ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap terselenggaranya Pemilihan Umum di Indonesia. Tim ahli mengidentifikasi ada tiga kerawanan pemilu pada suatu daerah, yaitu: kerawanan hak pilih, adanya sengketa berupa ajudikasi keberatan pemilu, representasi minoritas, partisipasi publik, partisipasi kandidat, pengawasan pemilu, hak gender, kampanye, partisipasi pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dilakukan Kominda sebagai bentuk pencegahan indikasi kerawanan tersebut.Kata Kunci: Kominda, Pemilu, Kemendagri

Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Latipah Nasution
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The obligation of every human being is to keep the environment green. Healthy humans are people who value their environment. The Constitution of the Republic of Indonesia has stipulated in Article 28h paragraph (1) that "Every person has the right to live in an inner and outer prosperity, to live and get a good and healthy environment and the right to receive health services."This means that there is a legal guarantee for everyone who lives in the territory of Indonesia to get a healthy and green environment. Therefore this paper analyzes the extent of the role and contribution of various groups in the creation of the green environment.Keywords: Green Environment, Green Constitution, Healthy Environment Abstrak:Menjaga lingkungan hidup tetap hijau merupakan kewajiban dari setiap manusia. Manusia yang sehat adalah manusia yang menghargai lingkungannya. Konstitusi Republik Indonesia telah mengatur dalam pasal 28h ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Artinya ada jaminan hukum bagi setiap orang yang hidup di wilayah Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan hijau. Oleh karenanya tulisan ini mengalisis sejauh mana peran dan kontribusi berbagai kalangan dalam penciptaan lingkungan hijau tersebut.Kata Kunci: Lingkungan Hijau, Green Konstitusi, Lingkungan Sehat

Kebebasan Beragama Bagi kaum Muslimin Di Negeri Jerman Zahrotunnimah Zahrotunnimah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Freedom of religion and worship is a basic right for every human being. So is the German Muslim community, which is the third largest religion in Germany after Catholicism and Protestantism. The German government has guaranteed the same freedom and equality for citizens and immigrants who are Muslim to carry out religious activities, even given the right to enter the Islamic curriculum in teaching in schools. Freedom which tends to be hard to find in the plains of Europe is now starting to open up. This paper wants to conduct elaborative research on the extent of religious freedom in Germany, especially for Muslims.Keywords: Freedom, Islam, Germany Abstrak:Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Begitu pula dengan komunitas muslim Jerman yang merupakan agama terbesar ketiga di Jerman setelah Katolik dan Protestan, Pemerintah Jerman telah memberikan jaminan kebebasan dan kesetaraan yang sama bagi warga negara dan pendatang yang beragama Islam untuk melakukan kegiatan keagamaan, bahkan diberikan hak untuk memasukkan kurikulum agama Islam dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Kebebasan yang cenderung susah didapatkan di dataran eropa saat ini sudah mulai terbuka. Tulisan ini ingin melakukan riset elaboratif sejauhmana kebebasan beragama di Jerman, khususnya bagi umat Islam.Kata Kunci: Kebebasan, Islam, Jerman

Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden Siti Romlah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Conditional release of prisoners can be given when the convict has fulfilled the terms and conditions that apply in article 82 of Permenkumham Number 3 Year 2018. However, problems arise when the president takes the initiative to provide parole to prisoners, especially terrorism prisoners. Even though there are no provisions in the president's prerogative provisions that directly give authority to the president to be able to release prisoners, except the provisions that require prisoners to file clemency, amnesty, abolition and rehabilitation. Because of this, in this simple article the author conducted a discussion.Keywords: Conditional Release, President's Authority, Terrorism Abstrak:Pembebasan bersyarat terhadap narapidana dapat diberikan pada saat terpidana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Namun, permasalahan muncul pada saat presiden berinisiatif untuk memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana khususnya narapidana terorisme. Padahal dalam ketentuan mengenai hak prerogatif presiden tidak ada ketentuan yang secara langsung memberikan kewenangan kepada presiden untuk dapat membebaskan narapidana. Kecuali ketentuan yang mensyaratkan narapidana mengajukan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Karena hal inilah, dalam artikel sederhana ini penulis melakukan pembahasan. Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Kewenangan Presiden, Terorisme

Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Syarifah Gustiawati Mukri
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Drug abuse is an endemic problem in chronic modern society. This disease recurs repeatedly in the community and must be addressed universally and maximally, both from the spiritual, physical, and social aspects. In this study, educative actions were taken to overcome the crime of drug abuse. The approach taken is by the method of Islamic education. Build spiritual awareness to no longer consume drugs.Keywords: Educative Actions, Drug Abuse Abstrak:Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah endemik dalam masyarakat modern yang kronik. Ia selalu berulang kali kambuh dalam masyarakat dan harus ditanggulangi secara universal dan maksimal, baik dari aspek spiritual, jasmani, dan sosial. Dalam kajian ini diupayakan tindakan edukatif guna menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Pendekatan yang lakukan adalah dengan metode pendidikan Islam. Membangun kesadaran spiritual untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba.Kata Kunci: Tindakan Edukatif, Penyalahgunaan Narkoba

Penembakan Terduga Terorisme Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Terrorism is an extraordinary crime that threatens security and state sovereignty. Therefore, prevention must be carried out with an extraordinary legal basis. The debate that occurred was the policy of firing on the spot against suspected perpetrators of terrorism. So that the process of law enforcement and verification has not yet been carried out, because the perpetrators had been shot dead during the arrest by the police. This is the focus of the discussion in this simple article.Keywords: Terrorism, Extraordinary Crime, Shoot Dead Abstrak:Terorisme merupakan kejahatan luarbiasa yang mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Karenanya, pencegahan yang dilakukan harus dengan payung hukum yang luar biasa pula. Perdebatan yang terjadi adalah kebijakan melakukan tembak di tempat terhadap pelaku yang masih terduga terorisme. Sehingga proses penegakan hukum dan pembuktian belum sempat dijalankan, karena pelaku sudah mengalami tembak mati saat penangkapan oleh pihak kepolisian. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan dalam artikel sederhana ini. Kata Kunci: Terorisme, Kejahatan Luar Biasa, Tembak Mati

The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Al-Quran dan Hukum Positif Siti Ngainnur Rohmah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.16618

AbstractInformation and communication technology is developing very rapidly. The community is directed to use communication channels that are personal, effective and efficient. This condition leads to the allure of communication via the internet. The allure of internet communication is because the internet frees information and users to move without restrictions. Ignorance of internet users to access news from healthy sources, and spontaneity to share news without checking and rechecking, resulting in hoaks easily spread in the community.Keyword: Hoaks, Internet, Social Media AbstrakTeknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Masyarakat terarah untuk menggunakan saluran komunikasi yang bersifat pribadi, efektif dan efisien. Kondisi ini mengarah kepada daya pikat komunikasi melalui internet. Daya pikat komunikasi internet disebabkan karena internet membebaskan informasi dan penggunanya untuk bergerak tanpa batasan. Ketidaktahuan pengguna internet untuk mengakses berita dari sumber yang sehat, dan spontanitas berbagi berita tanpa check dan recheck, mengakibatkan hoaks mudah tersebar dalam masyarakat.Keyword: Hoaks, Internet, Media Sosial

Bahaya Doktrin Politik Komunisme Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.18306

Abstract:Communism in Indonesia has a bad stigma due to its mixing with political behavior. Communism has experienced a very influential political circulation in Indonesia, especially in the period before the G30S/PKI case. This specifically makes it a forbidden ideology. Therefore, the paradigm of society states that communism is a heretical ideology. Because of his teachings which made him anti-god, anti-religion, and anti-thesis. It even considers religion as an imaginary world that hinders the glory of humans living in the world.Keywords: Communism; Ideology; Doctrine; Karl Marx Abstrak:Komunisme di Indonesia mempunyai stigma buruk akibat bercampurnya dengan perilaku politik. Komunisme pernah mengalami sirkulasi politik yang sangat berpengaruh di Indonesia, khususnya di masa sebelum kasus G30S/PKI. Hal ini secara spesifik menjadikannya sebagai ideologi terlarang. Oleh karena itu, paradigma masyarakat menyatakan bahwa komunisme adalah ideologi yang sesat. Karena ajarannya yang menjadikannya anti-tuhan, anti-agama, dan anti-thesis. Bahkan menganggap agama sebagai dunia khayal yang menghambat kejayaan manusia hidup di dunia.Kata Kunci: Komunisme; Idiologi; Doktrin; Karl Marx

Meredefinisikan Penyiaran Munadhil Abdul Muqsith
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.17930

Dunia penyiaran ke depan akan terus berubah seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Sifat-sifat teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif sekarang sudah mampu digabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Sistem analog yang telah bertahan sekian puluh tahun akan segera tergantikan oleh sistem digital, dan implementasinya segera memunculkan fenomena baru: konvergensi. Sederhananya, konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Bersamaan dengan berlangsungnya konvergensi dibidang telematika, akan terjadi peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Televisi digital (DTV / Digital Television) menggunakan modulasi digital dan kompresi untuk menyebarluaskan video, audio, dan signal data ke pesawat televisi. Begitu juga halnya dengan Radio Streaming, yang dampak penyebarannya akan lebih luas lagi dan batasan frekuensinya pun tidak terbatas.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA