cover
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 150 Documents
TEORI TANGGUNG JAWAB BERJENJANG (CASCADE LIABILITY THEORY) DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Erni Agustina; Handoyo Prasetyo; Subakdi .
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.967 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i2.1116

Abstract

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Setiyowati Setiyowati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.242 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i1.1098

Abstract

LEGITIMASI PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) DALAM PENCEGAHAN TERORISME DAN KEBIJAKAN PENGATURANNYA Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.978 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i2.660

Abstract

Pembentukan FKPT merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah terorisme di seluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah. Peran FKPT dituntut untuk bisa mengatasi kekacauan dalam upaya melunakkan hati nurani dari masing masing agar tidak lagi merasa perbuatannya benar dalam kehidupan yang nantinya akan menyesatkan diri sendiri.Persoalan terorisme telah menjadi persoalan yang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahannya juga tidak sederhana. Faktor kesenjangan social ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan tumbuh kembangnya kegiatan teror di Indonesia kurangnya penyelesaian konflik social secara tuntas oleh pemerintah yang juga perlu mendapat perhatian. Upaya yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi , mengaktifkan kegiatan positif dari para pemuda dan yang lebih penting adalah membuka forum dialog dan membuka komunikasi dengan siapapun, serta memberikan pemahaman keagamaan yang benar pada anak usia dini (PAUD), karena sejak itulah pembentukan mental terbentuk. Serta tidak bisa ditawar bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasakan pada Pancasila.
KASUS ARCHANDRA TAHAR KEBENARAN YANG MENEMBUS BATAS-BATAS NASIONALISME Edy Sismarwoto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.808 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i2.1088

Abstract

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI KORBAN NAPZA MELALUI LEMBAGA REHABILITASI Mahmuda Pancawisma Febriharini
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.639 KB) | DOI: 10.35973/sh.v12i2.430

Abstract

Penyalahgunaan narkoba saat ini telah menunjukan titik yang mengkhawatirkan, tidak saja di konsumsi oleh golongan masyarkat mampu saja melainkan golongan masyarakat tidak mampu juga telah banyak mengkonsumsi narkoba, bahkan sampai ke pelosok pedesaan dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dan kebanyakan pengguna narkoba adalah kalangan remaja yang merupakan generasi penerus dan pengemban masa depan bangsa.penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan psikotropika di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, BadanĀ  Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, selain BNNP pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Sosial pada tahun 1986 telah mendirikan Panti Pamardi Putra "Mandiri" Semarang. Panti Pamardi Putra "Mandiri" dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kesejahteraan Sosial dalam merehabilitasi korban Narkotika.Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi yaitu masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yaitu antara lain; Fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi persyaratan yang baik, Kurang tersedianya tenaga yang cukup terampil, baik kualitas maupun kuantitas, belum lancarnya hubungan kerjasama dan rujukan lintas sektoral termasuk organisasi non pemerintah, Belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terpaduUntuk mencapai program terapi dan rehabilitasi dengan baik diperlukan pengembangan strategi dan modal terapi atau rehabilitasi yang tepat serta pemilihan prioritas dan penyusunan program yang tepat didukung oleh pengembangan dan pengadaan tenaga yang dibutuhkan. Serta perlu dibina kerjasama dengan luar negeri
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM OUTSOURCING DI INDONESIA Ruddy Handoko
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.838 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i2.1077

Abstract

Konsep outsourching dalam UU Ketenagakerjaan terbagi dalam dua kategori yaitu outsourching pekerjaan dan outsourching pekerja. Banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh dengan sistem outsourching untuk semua pekerjaan, baik pekerjaan inti maupun pekerjaan penunjang. Pasal 65 ayat (2) huruf a UU tentang ketenagakerjaan telah menentukan bahwa pekerjaan penunjang saja yang dilakukan dengan outsourching baik melalui outsourching pekerjaan maupun outsourching pekerja. Perusahaan yang mempekerjaan Pekerja dengan sistem Outsourcing, senantiasa membuat para pekerja resah, karena masa kerjanya dibatasi dengan waktu tertentu,sehingga kadang-kadang sering terjadi demo mengakibatkan situasi perusahaan tidak kondusif. Penggunaan tenaga kerja dengan sistem outsourcing masih banyak persoalan sehingga tenaga kerja sering pada posisi yang lemah. Hal ini yang perlu dilakukan Pemerintah dalam penegakan hukum bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dengan sistem outsoursing, agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi sesuai ketentuanUndang-undang No. 13 Tahun 2003.
KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG II SEKSI V DI KOTA SEMARANG Latif -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.997 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i1.1113

Abstract

PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH Untung Leksono
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.54 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i1.1129

Abstract

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Juhari -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.871 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i1.1104

Abstract

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN Agnes Maria Janni Widyawati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.033 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i2.1120

Abstract

Page 1 of 15 | Total Record : 150