cover
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 135 Documents
TINJAUAN HUKUM PEMBUKAAN REKAM MEDIK DARI SUDUT PANDANG ASURANSI KESEHATAN Aditya Hans Suwignjo; Mufid .
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.075 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i1.1125

Abstract

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITOR (SID) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) Hana Tria Sefiyanti
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.664 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i1.1140

Abstract

REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Sri Wulandari
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.633 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i2.1083

Abstract

Penyalahguna narkotika dan obat - obatan terlarang di Indonesia sangat memprihatinkan, bersifat urgen dan kompleks serta menunjukan tren yang semakin meningkat dengan resiko kecanduan yang semakin tinggi. Bahaya narkoba membawa dampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan secara ketat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sebagai alternatif penyelamatan para pengguna dari belenggu narkoba, karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, sebab pengenaan pidana penjara 4 tahun (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bukan solusi yang tepat dan efektif serta tidak memiliki efek jera karena penyalahguna narkotika adalah korban. Ironisnya Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana malah dijadikan sarana pengendalian peredaran narkotika. 
PROSPEK MASA DEPAN POLRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1775.925 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i1.509

Abstract

Pemisahan Polri dari struktur ABRI sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, adil, dan sejahtera. Pada masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategi, tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi semakin kompleks. Ketajaman dalam melihat perkembangan tantangan Kepolisian di bidang penegakan hukum dan dalam menangkap berbagai aspirasi masyrakat yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian merupakan suatu keharusan. Kepekaan (sensitivitas) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggapan segera melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif. Keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri,tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elite polotik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
PERAN PASAR MODAL (BEJ) DALAM MENCIPTAKAN PASAR YANG WAJAR TERTIB, TERATUR DAN EFISIEN (SUATU TINJAUAN HUKUM) Anik Tyaswati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.557 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i2.1093

Abstract

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN Agnes Maria Janni Widyawati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.033 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i2.1120

Abstract

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Juhari -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.871 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i1.1104

Abstract

PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH Untung Leksono
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.54 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i1.1129

Abstract

KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG II SEKSI V DI KOTA SEMARANG Latif -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.997 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i1.1113

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM OUTSOURCING DI INDONESIA Ruddy Handoko
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.838 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i2.1077

Abstract

Konsep outsourching dalam UU Ketenagakerjaan terbagi dalam dua kategori yaitu outsourching pekerjaan dan outsourching pekerja. Banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh dengan sistem outsourching untuk semua pekerjaan, baik pekerjaan inti maupun pekerjaan penunjang. Pasal 65 ayat (2) huruf a UU tentang ketenagakerjaan telah menentukan bahwa pekerjaan penunjang saja yang dilakukan dengan outsourching baik melalui outsourching pekerjaan maupun outsourching pekerja. Perusahaan yang mempekerjaan Pekerja dengan sistem Outsourcing, senantiasa membuat para pekerja resah, karena masa kerjanya dibatasi dengan waktu tertentu,sehingga kadang-kadang sering terjadi demo mengakibatkan situasi perusahaan tidak kondusif. Penggunaan tenaga kerja dengan sistem outsourcing masih banyak persoalan sehingga tenaga kerja sering pada posisi yang lemah. Hal ini yang perlu dilakukan Pemerintah dalam penegakan hukum bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dengan sistem outsoursing, agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi sesuai ketentuanUndang-undang No. 13 Tahun 2003.

Page 1 of 14 | Total Record : 135