cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Volume 9 Nomor 3 September 2022" : 11 Documents clear
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BILA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG Chinta Sry Amalya Sary; Muhammad Akbal; Andi Kasmawati
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKCHINTA SRY AMALYA SARY, 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di  Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Akbal dan Andi KasmawatiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Persepsi masyarakat terhadap kedisiplinan aparat kelurahan di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (2)  Persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab aparat kelurahan di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (3) Upaya yang dilakukan aparat kelurahan untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Persepsi masyarakat terkait kedisiplinan aparat kelurahan  di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu kurang disiplin dalam memberikan pelayanan publik. (2) Persepsi masyarakat terkait tanggung jawab aparat Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu sudah bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Adapun yang pernah menjadi hambatan oleh aparat kelurahan Bila dalam memberikan pelayanan yaitu (a) Adanya kegiatan di jadwal yang bersamaan. (b)  Masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Kata Kunci : Persepsi, Pelayanan Publik, Aparat Kelurahan.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRES KAB JENEPONTO Endang Sulastri Rumagit; Firman Umar; Herman Herman
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKENDANG SULASTRI R.M, 2022. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembuatan Surat keterangan Catatan kepolisian di Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Firman Umar, M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. Herman, S.H, M.Hum selaku pembimbing II.           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)  Bagaimana ketentuan hukum pembuatan SKCK (2) Bagaimana Kendala dalam pelaksanaan pembuatan SKCK. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (sosiological yurisprudence) dengan pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Tehnik pengumpulan data meliputi : observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini (1) Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian diamanatkan pada ketentuan yang telah ditetapan sebelumnya, dasar hukum yang mengatur terkait pembuatan SKCK dibagi menjadi dua poin penting yaitu 1) ketentuan legalitas pasal 4 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2) ketentuan legalitas Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian. Seluruh dasar hukum dalam pembuatan SKCK ini merupakan landasan atau pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembuatan SKCK.  (2) Kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam pelaksanaan pembuatan SKCK di polres Jeneponto yaitu: a) Masih kurang cermatnya petugas intelkam, b)Terjadinya disharmonisasi hukum, c)Terjadinya kekosongan hukum Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pelaksanaan Pembuatan SKCK, dan Kendala
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI SMPN 04 MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA Resniati Ruslan; Hasnawi Haris; Mustari Mustari
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RESNIATI RUSLAN, 2022. Efektivitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMP Negeri 04 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Hasnawi Haris selaku pembimbing I dan Mustari selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 04 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran tatap muka terbatas di SMPN 04 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari sekolah dan dari informan yang terdiri dari guru serta peserta didik SMP Negeri 04 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasii. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 04 Kabupaten Tana Toraja telah terlaksana cukup efektif. Hal tersebut tampak pada proses pembelajaran yang dimulai dari persiapan yaitu penyusunan RPP yang didesain sesuai dengan permendikbud, pelaksanaan pembelajaran yang dilihat dari strategi dan media yang digunakan yang selanjutnya di implementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan penutup. (2)Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran tatap muka terbatas dibagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu:pengawasan dari pihak dinas kesehatan dan juga pengawasan dari dinas pendidikan. Adapun faktor pendukung bagi guru dan peserta didik yaitu dengan adanya buku paket, LKS untuk siswa dan juga fotocopy yang berisikan materi pokok. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu keterbatasan waktu pembelajaran, kesulitan guru dalam menyelesaikan materi, antusias siswa yang kurangKata Kunci: Efektivitas pembelajaran, Pembelajaran tatap muka terbatas 
Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Mustari Mustari; Andi Kasmawati; Riswan Riswan
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Study this aim for knowing (1) Effort government area in handle broken child school in village Rappolemba Subdistrict tompobulu district Gowa ; (2) Factor Reason child break school in village Rappolemba Subdistrict tompobulu Regency Gowa, (3 ) Parental involvement in overcome child break school in village Rappolemba Subdistrict tompobulu Regency Gowa . Study this is study descriptive qualitative. Types and sources of data used in study this that is primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include : observation, interviews and documentation. Data obtained from results study processed with use data analysis descriptive qualitative. From result study this show that : (1 ) Efforts made government area in resolve broken child school among others: Program assistance and giving help to poor people , namely Family Hope Program Assistance (PKH), Assistance Direct Cash (BLT), and the Smart Indonesia Program (PIP), policies in the education sector , namely Regional Regulation No. 08 of 2013 concerning Free Education and Regional Regulation No. 09 of 2013 concerning Required 12 years of study, and socialization to community done with two events namely by one village at once and come existing hamlets. (2) Factor reason child break school among other factors lack of interest school, laziness, marriage early, Background Parental education and family economic factors. (3) Parental Involvement Parental involvement in overcoming school dropouts is to provide encouragement, motivation, pay attention to their children's associations and accompany children to study at home. But this role is only carried out by parents because parents think more about the economy than their children's education. Keywords : Local Government and Disconnected Children SchoolAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Faktor Penyebab anak putus sekolah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Upaya pemerintah daerah dalam menangani anak yang putus sekolah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupataten Gowa; (2) Peran pemerintah daerah dalam menangani anak yang putus sekolah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupataten Gowa;, (3) Keterlibatan orang tua dalam mengatasasi anak putus sekolah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi anak yang putus sekolah antara lain : Program bantuan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yaitu Bantuan Program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Indonesia Pintar (PIP), kebijakan di bidang Pendidikan yaitu Peraturan Daerah No 08 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis dan perda No 09 tahun 2013 Tentang Wajib Belajar 12 tahun, dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan du acara yaitu secara satu desa sekaligus dan mendatangi dusun-dusun yang ada. (2) Faktor penyebab anak putus sekolah antara lain Faktor kurangnya minat bersekolah, Kemalasan,  pernikahan dini, Latar belakang Pendidikan orang tua dan Faktor Ekonomi keluarga. (3) Keterlibatan Orang Tua Keterlibatan orang tua dalam mengatasi anak putus sekolah adalah memberikan memberikan dorongan, motivasi, memperhatikan pergaulan anaknya dan menemani anak dalam belajar di rumah. Tetapi peran tersebut hanya dilakukan oleh sebagai orang tua karena orang tua lebih memikirkan ekonomi daripada Pendidikan anaknya. Kata Kunci : Pemerintah Daerah dan Anak Putus Sekolah
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang) Hilda yanti; Mustari Mustari; Muh Sudirman
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. (2) kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Al-Syariah pada tingkatan al-dharuriyat (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (hifdz maal), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM PKH menggunakan data yang lama. (2) Kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang, belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, sedangkan sarana pokok yang menjamin kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH yaitu menjaga harta (hifdz maal) dan hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. (2) kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Al-Syariah pada tingkatan al-dharuriyat (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (hifdz maal), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM PKH menggunakan data yang lama. (2) Kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang, belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, sedangkan sarana pokok yang menjamin kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH yaitu menjaga harta (hifdz maal) dan hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL TANAMAN PERTANIAN PADA DESA BONTO DAENG KECAMATAN ULUERE KABUPATEN BANTAENG Nur Haera; Hasnawi Haris; Andika Wahyudi Gani
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKNurhaera. 2022. Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Hasil Tanaman Pertanian Pada Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Hasnawi Haris dan Andika Wahyudi Gani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng terhadap aturan-aturan hukum positif terkait tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian serta upaya pencegahannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng terhadap aturan-aturan hukum positif terkait tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian serta upaya pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pengetahuan hukum masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng masih dikategorikan rendah. Hal tersebut di pengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta tingkat kepercayaan diri masyarakat yang merasa mampu menangani kasus pencurian hasil tanaman pertanian di daerahnya. (2) Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam pencegahan pencurian hasil tamanan pertanian pada Desa Bonto daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif.Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Hasil Tanaman Pertanian
Kompetensi Profesional Guru PPKn di UPT SMP Negeri 4 Pituriase Kabupaten Sidenreng Rappang Sulfi Ana; Imam Suyitno; Mustaring Mustaring
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan (i) untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran pada guru PPKn di SMP negeri 4 Pituriase dan (ii) upaya yang dilakukan guru PPKn Di SMP Negeri 4 Pituriase dalam mengembangkan penguasaan materi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dihasilkan oleh peneliti akan dikelolah menggunakan deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (i) penguasaan materi pembelajaran pada guru PPKn di SMP negeri 4 Pituriase bisa disimpulkan sudah memadai dalam menyusun atau merancang materi pembelajaran guru sudah memenuhi indikator yang dijadikan aspek tolak ukur dalam penyusunan materi pembelajaran dan dalam penyajian materi pembelajaran dalam proses pembelajaran dimana terdapat tiga kompetensi dasar dan 11 indikator yang harus di capai oleh peserta didik, guru PPKn di SMP Negri 4 Pituriase dapat menyampaikan secara sistematis terkait materi pelajaran keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai bhineka tunggal ika (ii) upaya yang dilakukan guru PPKn Di SMP Negeri 4 Pituriase dalam mengembangkan penguasaan materi keilmuannya adalah mengambil kualifikasi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh, berdiskusi dengan sesame guru PPKn, memanfaatkan teknologi dan komunikasi dan memperbanyak membaca literature-literatur.Kata kunci: Kompetensi Professional, Penguasaan Materi Pembelajaran
Implementasi Program Penyediaan Wadah Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Abdul Rahman Syaria; Manan Sailan; Bakhtiar Bakhtiar
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah agar wadah sampah rumah tangga tersedia di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitattif. Prosedur pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali belum memadai karena masyarakat tidak memiliki tong atau keranjang sampah sebagai wadah sampah rumah tangga dan hanya menggunakan kantong plastik. (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali yaitu: (a) Masyarakat lebih memilih wadah sampah dari kantongan plastik. (b) Mengharapkan bantuan dari Pemerintah. (c) Faktor Kesibukan. (d) Kurangnya perhatian Pemerintah dalam menyediakan wadah sampah rumah tangga. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Polewali agar wadah sampah rumah tangga dapat tersedia yaitu: (a) Mengajak masyarakat bekerjasama untuk menyediakan wadah sampah rumah tangga. (b) Merencanakan untuk mengoptimalkan pengangkut sampah dan kinerja pengangkut sampah. (c) Meningkatkan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat.
PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI DESA SONGING KECAMATAN SINJAI SELATAN Dewi Ratnasari; Muhammad Akbal; Andika Wahyudi Gani
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI DESA SONGING KECAMATAN SINJAI SELATANDewi Ratnasari1, Muhammad Akbal2, Andika Wahyudi Gani3Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar Abstract: This study aims: 1) To determine the application of the principle of openness of village government apparatus in realizing clean government in Songing Village. (2) To find out the application of the principle of good service to village government officials in realizing clean government in Songing Village. (3) Knowing the supporting and inhibiting factors in the application of the principle of openness and the principle of good service in Songing Village. (4) To find out efforts to overcome the inhibiting factors of the principle of openness and the principle of good service. This type of research was conducted to obtain and collect qualitative research data and information with a normative juridical approach and a sociological approach. Data collection techniques used are: observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of this study were then processed using qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that: 1) The application of the principle of openness in Songing Village has not gone well. (2) The application of the principle of good service in Songing Village has not been carried out optimally because during the time the service has not been carried out with the existing provisions. (3) The supporting factor in the application of the principle of openness and the principle of good service in Songing Village is the availability of facilities and infrastructure that support the service process so that it can run effectively. The inhibiting factor in the application of the principle of openness and the principle of good service is the lack of socialization of the apparatus regarding the prerequisites for fulfilling files for making administration. (4) The efforts made by the village apparatus in dealing with the inhibiting factors of the service process in the village are by providing information to complete the files. which is a requirement in administrative management. Keywords: Application, Principle of Openness and Principle of Good Service Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui penerapan asas keterbukaan aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Desa Songing. (2) Untuk mengetahui penerapan asas pelayanan yang baik aparat pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Desa Songing. (3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik  di Desa Songing. (4) Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat  asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik. Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Sosiologis. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan anaslisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Asas Keterbukaan di Desa Songing belum berjalan dengan baik. (2) Penerapan asas pelayanan yang baik di Desa Songing belum terlaksana dengan maksimal karena dalam waktu pelayanan belum terlaksana dengan ketentuan yang ada. (3) Faktor pendukung dalam penerapan asas keterbukan dan asas pelayanan yang baik di Desa Songing adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang proses pelayanan sehingga dapat berjalan dengan efektif. Adapun faktor penghambat dalam penerapan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik adalah kurangnya sosialisasi aparat mengenai prasyarat pemenuhan berkas untuk pembuatan admnistrasi.(4) Upaya yang dilakukan oleh aparat Desa dalam menangani faktor penghambat proses pelayanan di Desa yaitu dengan memberikan informasi untuk melengkapi berkas-berkas yang menjadi syarat dalam pengurusan admnistrasi. Kata Kunci : Penerapan, Asas Keterbukaan Dan Asas Pelayanan Yang Baik
PERAN MASYARAKAT MENJAGA NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BUDI PEKERTI ANAK DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR Sri Santi; Firman Umar; Imam Suyitno
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya masyarakat dalam menjaga nilai kearifan lokal dalam rangka pembentukan budi pekerti anak di Kecamatan Tallo. (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam menjaga nilai kearifan lokal dalam rangka pembentukan budi pekerti anak di Kecamatan Tallo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan desktriptif kualitatif dengan menyusun hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian dilapangan secara sistematis, dideskripsikan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) upaya masyarakat dalam menjaga kearifan lokal di Kecamatan Tallo dalam rangka pembentukan budi pekerti anak adalah melalui (a) pelestarian nilai-nilai rapang dalam kehidupan sehari-hari. (b) penanaman perilaku-perilaku budi pekerti luhur pada anak. (c) menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif, tentram, dan damai. Adapun (2) faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut (a) perkembangan budaya luar ke dalam lingkungan masyarakat yang semakin pesat. (b) dampak perkembangan teknologi. (c) menurunnya nilai-nilai budaya.Kata Kunci: Peran, Kearifan Lokal, Rapang dan Budi Pekerti.

Page 1 of 2 | Total Record : 11