Garuda - Garba Rujukan Digital

HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF Wahyudi Gani, Andika
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinisikan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia sehingga pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding). Berangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum yang progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari proses terjadinya penemuan hukum Menurut tafsir hermeneutika, rumusan suatu aturan hukum tertulis hanyalah simbol yang mengandung makna. Rangkaian kalimat dalam suatu peraturan hanyalah sekedar baju atau cangkang dari makna yang terkandung di dalamnya. Bagi tafsir ini, yang penting dan terutama adalah mencari makna dari rumusan suatu ketentuan perundangan sebagaimana dimaksud pembentuknya dahulu, lalu dipahami secara holistik dalam sistem hukum yang diterapkan dalam suatu kenyataan. Hermeneutika hukum merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang lebih holistik dan bersifat progresif yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan serta juga nilai etika dan moralitas. Hermeneutika juga merupakan alternatif penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat Kata kunci : Hermeneutika, Penemuan Hukum, Hukum Progresif.

Unifikasi Hukum Nasional Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berlatar Belakang Hukum Adat Andika Wahyudi Gani; Muhammad Takbir
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss1.art6

This research describes the form of unification of national law on legal plurality in Indonesia. This is a case study research conducted in two regions in South Sulawesi, namely Jeneponto and Gowa Regencies. The aim is to investigate the unequal legal relations between positivistic national law and customary law. The methods used Werner Menski socio-legal approach and legislation approach. The results of this study are, first, law enforcers, in this case the Public Prosecutor and the Panel of Judges, in deciding cases only refer entirely to the law while ignoring customary law. On the other hand the defendant believes instead that his actions to be the right actions and should not be regretted based on his customary law. This is because of its position as a community law enforcer. Second, national law stands very dominant from other laws, especially customary law.

HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF Andika Wahyudi Gani
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v2i1.7276

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinisikan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia sehingga pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding). Berangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum yang progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari proses terjadinya penemuan hukum Menurut tafsir hermeneutika, rumusan suatu aturan hukum tertulis hanyalah simbol yang mengandung makna. Rangkaian kalimat dalam suatu peraturan hanyalah sekedar baju atau cangkang dari makna yang terkandung di dalamnya. Bagi tafsir ini, yang penting dan terutama adalah mencari makna dari rumusan suatu ketentuan perundangan sebagaimana dimaksud pembentuknya dahulu, lalu dipahami secara holistik dalam sistem hukum yang diterapkan dalam suatu kenyataan. Hermeneutika hukum merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang lebih holistik dan bersifat progresif yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan serta juga nilai etika dan moralitas. Hermeneutika juga merupakan alternatif penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat Kata kunci : Hermeneutika, Penemuan Hukum, Hukum Progresif.

ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks) Muh. Rizal S; Andika Wahyudi Gani; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33202

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai ratio decidendi putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks). Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi kasus tersebut bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan memiliki modus operandi yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk trading system yang mengandalkan robotic, kehilangan dana yang disetor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) Ratio decidendi pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi trading system dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1). Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI UPTD SMPN 5 MANDAI KABUPATEN MAROS Mustari Mustari; Imam Suyitno; Andika Wahyudi Gani; Mudrikah Mudrikah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33769

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam menjalankan tugas profesinya, (2) mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, dan (3) mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan angket.Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik dengan indikator bahwa tidak adanya permasalahan dan guru melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman, Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. secara umum ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain; substansi hukum; Aparat penegak hukumnya; Budaya hukum masyarakat. faktor substansi hukum sudah cukup memadai. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi guru adalah secara umum adalah upaya hukum preventif yang tampak pada beberapa peraturan perundangan. Di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, telah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan hukum dengan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dari polsekta Kecamatan Mandai yang setiap saat memberikan sosialisasi dalam lingkungan sekolah yang biasanya dihadiri oleh orang tua peserta didik, komite sekolah, guru, peserta didik dan pegawai.

Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Makassar Husnayaini Husnayaini; Muhammad Akbal; Andika Wahyudi Gani; Masni Masni
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i2.33365

This study aims to determine the implementation of the Child Protection development program in dealing with victims of violence against children in Makassar City. This research uses qualitative research with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Head of the UPT PPA, the Head of the Quick Reaction Team, the Secretary of the UPT PPA Rapid Reaction Team, Makassar City, as well as documentation and observation. While secondary data is data obtained from various literatures such as books, laws and other related sources. Processing and presentation of data is done descriptively. The results showed that the implementation of the role in dealing with women victims of violence UPTD PPA Makassar City, providing health recovery assistance to children victims of violence, providing psychological assistance to children victims of violence, providing legal assistance to children victims of violence, the role of providing psychoeducation in the environment around the victims, the role of providing social rehabilitation to victims of violence.

Pengaruh Penggunaan Media Powerpoint, Motivasi, Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi Jumardi Jumardi; Abdul Rahim; Andika Wahyudi Gani
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i1.31768

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan media powerpoint, motivasi, dan lingkungan keluarga terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS ekonomi di kelas VIII MTs Al-Mukrimin GUPPI Bulukasa Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan Ex-Post Facto menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 32 siswa, dimana populasi semua dijadikan sampel melalui teknik sampling total. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi. Analisis instrument meliputi uji validitasi dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriftif dan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji hipotesis meliputi uji korelasi, uji regresi berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan simultan penggunaan media powerpoint, motivasi, dan lingkungan keluarga terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS ekonomi di kelas VIII MTs Al-Mukrimin GUPPI Bulukasa Kabupaten Bone.

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesetahan sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar Al Hamzir Aqbar; Muhammad Akbal; Andika Wahyudi Gani
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i2.33542

This study aims to examine 1) The implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city, 2) The public responses to the application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city, and 3) The determinant factors in the implementation of Makassar Mayor Regulation no. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city. The method of the study used was a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques employed observation, interviews, and documentation; then, analyzed by using triangulation technique. The results of the study reveal that 1) The implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of the Security Protocol in Makassar City has not been optimal. It is due to the implementation of communications such as socialization, monitoring, and the implementation of sanctions that are not maximized, 2) The public response to the implementation of discipline and law enforcement of health protocols in Makassar city is not all people gave a good response to the regulation. The community compliance is caused because they are afraid of sanctions, desire to maintain relationships around them, and have an understanding that what is applied to common safety. Meanwhile, people's disobedience is caused by their lack of understanding of the dangers and impacts caused by the Covid-19 virus, 3) The determinant factors in the implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar City are the supporting and inhibiting factors. The supporting factors are the cooperation of officers in handling Covid19, the support from several parties, and adequate facilities and infrastructure; whereas, the inhibiting factors are the socialization does not reach all levels of society, the implementation of sanctions are still selective, and the use of new terms that is difficult for some people to understand.

Peran Pemuda dalam Menangkal Hoax dan Hate Speech Andika Wahyudi Gani; Muhammad Asriadi; Tri Angriawan
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat PROSIDING EDISI 2: SEMNAS 2020
Publisher : Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.973 KB)

PKM ini adalah Pemuda di Kecamatan Biraeng. Masalahnya adalah: (1) Kurang pahamnya masyarakat secara komprehensif tentang etika dalam bersosial media dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Kurangnya pengetahuan terkait kewajiban akan peran dalam mencegah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang kerap terjadi dimasyarakat. (3) Kurangnya lembaga yang mengedukasi dalam pemberian informasi terkait etikadalam mengemukakan pendapat dimuka umum dalam menjaga persatuan bangsa. Sasaran eksternal adalah pemuda sebagai agen perubahan bisa mesosialisasikan bahaya Hoax dan Hate Speech. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi grup, Tanya jawab. Hasil yang dicapai adalah (1) masyarakat menjadi sadar akan pentingnya menjaga hak-hak dan menghormati privasi setiap anggota masyarakat dalam interaksi social baik di dalam maupun di luar media elektronik. Masyarakat juga menjadi paham terkait peraturan perundang-undangan terkait penyebaran informasi melalui media elektronik sehingga mencegah dari perbuatan melanggar hukum, sehingga hal iini dengan sendirinya akan menciptakan adanya kemampuan mengontrol diri dari anggota masyarakat secara mandiri.

Peranan mahasiswa dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi Andika Wahyudi Gani; Jamil Resa
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2019, No 10: PROSIDING 10
Publisher : Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.442 KB)

The unique, multi-dimensional, and corrupt characteristic of corruption is one of the crimes that is difficult todismantle, because it requires steps that are carried out in extraordinary ways through its material criminal law instruments aswell as its formal crime laws. This also results in differing opinions and interpretations, both between legal differences and legaltheorists, about the limits of corruption. Various opinions given by experts and experts on corruption resolution. When viewed interms of terms, the word "corruption" comes from the Latin language, which is corruptio. IGM Nurdjana, for example, quotesfrom various sources that the Latin term corruption is "corruptie" or "curruptus", and then the word curruptio can be read fromcorrumpore (an old Latin word) from Latin which is then displayed in European languages such as English "corruption. , corrupt"French" corruption "Dutch" corruption.According to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, corruption isformulated into 30 forms / types, however in general it can be grouped into seven form The unique, multi-dimensional, andcorrupt characteristic of corruption is one of the crimes that is difficult to dismantle, because it requires steps that are carried outin extraordinary ways through its material criminal law instruments as well as its formal crime laws. This also results in differingopinions and interpretations, both between legal differences and legal theorists, about the limits of corruption. Various opinionsgiven by experts and experts on corruption resolution. When viewed in terms of terms, the word "corruption" comes from theLatin language, which is corruptio. IGM Nurdjana, for example, quotes from various sources that the Latin term corruption is"corruptie" or "curruptus", and then the word curruptio can be read from corrumpore (an old Latin word) from Latin which isthen displayed in European languages such as English "corruption. , corrupt "French" corruption "Dutch" corruption.Accordingto Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, corruption is formulated into 30 forms / types, however in generalit can be grouped into seven forms of corruption, all of them corrupt. , and gratuity purchases.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search