Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.798
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Tomalebbi Phinisi Integration Review PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM
Muhammad Akbal
Universitas Negeri Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (Studi Kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) Hj. Suryani Mursalim; Muhammad Akbal; Tika Nurjannah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.86 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dari Badan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid dan Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum dengan adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastian hukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.
IMPLEMENTASI SEMANGAT NASIONALISME DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR Mustari Mustari; Muhammad Akbal; Firman Umar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19751

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila di sekolah dasar. (2) untuk mengetahui bentuk praktik pembelajaran PKn dan bentuk penataan suasana sekolah dalam menanamkan semangat nasionalisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif dengan fokus pada SDN No. 11 pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, dengan teknik analisis datanya adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila dalam, menanakan sikap nasionalisme di SD dilaksanakan dalam dua bentuk yakni praktik pembelajaran PKn dalam kelas dan penataan suasana sekolah. Praktik pembelajaran di dalam kelas dilakukan sejak kegiatan awal pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran. Sedangkan bentuk penataan suasana sekolah dilakukan dengan menata sarana dan prasarana yang dapat memotivasi anak dalam menanamkan sikap nasionalisme, seperti menata ruang kelas dengan memasang gambar-gambar pahlawan pada dinding kelas, memasang bendera merah putih didepan kelas. Penataan di luar kelas, seperti menata tempat wudhu, kebersihan kamar kecil mushallah mini, menata kantin jujur, apotik hidup, usaha kesehatan sekolah, pembudayaan salam semut antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa.
PKM Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn Muhammad Akbal; Firman Umar; Herman Herman
PENGABDI PENGABDI : VOL. 1, NO. 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pengabdi.v1i2.15769

Abstract

Mitra Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah guru-guru SMP/MTs yang terhimpun dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn di Kabupaten Pangkep. Masalahnya adalah pada masa pandemi covid-19 ini, mitra merasa kesulitan dan masih bingung untuk mengembangkan kurikulum mata pelajaran PPKn yang adaptif untuk diterapkan dalam pembelajaran virtual (online).  Metode yang digunakan adalah: ceramah, diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan secara virtual (online). Hasil yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman guru tentang pengembangan kurikulum mata pelajaran PPKn yang adaptif diterapkan dalam pembelajaran daring (online).
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCES Muhammad Akbal; Muhammad Amin; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32626

Abstract

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sistem Bikameral Berdasarkan Prinsip Check and Balances. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral yang ideal dengan mempertimbangkan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian hukum ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menemukan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 telah sesuai dengan prinsip check and balances. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan DPD yang sifatnya terbatas merupakan pilihan yang tepat untuk mewakili kepentingan politik daerah demi menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. The Authority of the Regional Representative Council of the Bicameral System Based on the Principle of Checks and Balances. This study aims to examine how the authority of the Regional Representative Council institutions in the ideal bicameral system by considering the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. This legal research method uses a literature study with a statutory approach, a case approach and a historical approach. The results of the study found that the authority of DPD as stipulated in Article 22D of the 1945 NRI Constitution was in accordance with the principle of checks and balances. The results showed that the limited authority of the DPD was the right choice to represent regional political interests in order to maintain the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia.
REDUKSIONIS NORMA SOSIAL DALAM KELUARGA PADA ANAK BERKONFLIK HUKUM Supriadi Torro; Muhammad Akbal; Dimas Ario Sumilih
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum, penyebab anak berkonflik hokum, dan pola pembinaan anak berkonflik hokum di Lapas Khusus Anak di Maros . Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dipilih  melalui tehnik purposed sampling dengan kriteria; anak yang telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan, anak yang masih memiliki salah seorang tua, sehingga terpilih 12orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mekanisme kondensasi data, display data dan memberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi norma social dalam keluarga pada anak berkonflik hokum adalah melalui bentuk sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Penyebab anak berkonflik hokum adalah adanya reduksi norma social dalam kelaurga dan arus teman sebagaya yang kuat serta kontrlok social atau mayarakat yang lemah dan abai.
Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Makassar Husnayaini Husnayaini; Muhammad Akbal; Andika Wahyudi Gani; Masni Masni
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i2.33365

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Child Protection development program in dealing with victims of violence against children in Makassar City. This research uses qualitative research with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Head of the UPT PPA, the Head of the Quick Reaction Team, the Secretary of the UPT PPA Rapid Reaction Team, Makassar City, as well as documentation and observation. While secondary data is data obtained from various literatures such as books, laws and other related sources. Processing and presentation of data is done descriptively. The results showed that the implementation of the role in dealing with women victims of violence UPTD PPA Makassar City, providing health recovery assistance to children victims of violence, providing psychological assistance to children victims of violence, providing legal assistance to children victims of violence, the role of providing psychoeducation in the environment around the victims, the role of providing social rehabilitation to victims of violence.
Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Jusmianty Mansyur; Imam Suyitno; Muhammad Akbal
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i1.31727

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) untuk menemukan dan memahami program pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) untuk menemukan dan mengetahui bagaiman penggunaan dana Desa untuk pembiayaan pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. (3) untuk menemukan faktor-faktor yang determinan dalam penggunaan dana Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder.data primer diperoleh melalui wawancara terhadap kepala Desa, aparat Desa dan masyarakat Desa, serta dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang maupun sumber lainnya yang berkaitan. Pengelolaan penyajian data di lakukan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) bentuk program pembangunan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Bassiang ada 4 program pembangunan Desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan,bidang kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. (2) penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa dalam pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.560.562.000 dan sisa dana yang belum di realisasikan sebesar Rp.245.783.000.(3) faktor determinan dalam penggunaan dana Desa ada 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu (a) adanya dukungan dari masyarakat. (b) adanya kerja sama antara masyarakat dengan aparat Desa. (3) partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, sampai ikut terjun langsung ke lapangan selanjut faktor penghambat yaitu : (a) adanya sedikit perbedaan pendapat. (b) adanya pandemi covid-19.
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesetahan sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar Al Hamzir Aqbar; Muhammad Akbal; Andika Wahyudi Gani
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i2.33542

Abstract

This study aims to examine 1) The implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city, 2) The public responses to the application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city, and 3) The determinant factors in the implementation of Makassar Mayor Regulation no. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city. The method of the study used was a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques employed observation, interviews, and documentation; then, analyzed by using triangulation technique. The results of the study reveal that 1) The implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of the Security Protocol in Makassar City has not been optimal. It is due to the implementation of communications such as socialization, monitoring, and the implementation of sanctions that are not maximized, 2) The public response to the implementation of discipline and law enforcement of health protocols in Makassar city is not all people gave a good response to the regulation. The community compliance is caused because they are afraid of sanctions, desire to maintain relationships around them, and have an understanding that what is applied to common safety. Meanwhile, people's disobedience is caused by their lack of understanding of the dangers and impacts caused by the Covid-19 virus, 3) The determinant factors in the implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar City are the supporting and inhibiting factors. The supporting factors are the cooperation of officers in handling Covid19, the support from several parties, and adequate facilities and infrastructure; whereas, the inhibiting factors are the socialization does not reach all levels of society, the implementation of sanctions are still selective, and the use of new terms that is difficult for some people to understand.
Konstelasi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kaitannya Dengan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020) Arfandi Ahmad Permana; Muhammad Akbal; Imam Suyitno
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i2.33356

Abstract

This study aims to identify and examine the occurrence of a single candidate for Regent and Deputy Regent in the general election for the regional head of Gowa Regency in 2020. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with community leaders, religious leaders, youth leaders in Gowa Regency, the chairman of the Gowa Regency KPUD, and members of the Gowa Regency DPRD as well as documentation. While secondary data is data obtained from various literatures such as books, journals, laws and other related sources. Processing and presentation of data is done descriptively. The results of the study show that the occurrence of a single candidate for Regent and Deputy Regent in the general election for the regional head of Gowa Regency in 2020 is caused by several factors, including: a). the couple Adnan Purrichta Ichsan and Abdul Rauf Mallagani were already known to most of the people of Gowa Regency before, b). There was a role or involvement of a number of figures, c). inseparable from the performance and achievements of Adnan Purrichta Ichsan and Abdul Rauf Mallagani in the previous period, d). and the absence of other candidates who appeared against the pair Adnan Purrichta Ichsan and Abdul Rauf Mallagani either from the political party line or from the individual line.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BILA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG Chinta Sry Amalya Sary; Muhammad Akbal; Andi Kasmawati
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKCHINTA SRY AMALYA SARY, 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di  Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Akbal dan Andi KasmawatiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Persepsi masyarakat terhadap kedisiplinan aparat kelurahan di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (2)  Persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab aparat kelurahan di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (3) Upaya yang dilakukan aparat kelurahan untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Persepsi masyarakat terkait kedisiplinan aparat kelurahan  di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu kurang disiplin dalam memberikan pelayanan publik. (2) Persepsi masyarakat terkait tanggung jawab aparat Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu sudah bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Adapun yang pernah menjadi hambatan oleh aparat kelurahan Bila dalam memberikan pelayanan yaitu (a) Adanya kegiatan di jadwal yang bersamaan. (b)  Masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Kata Kunci : Persepsi, Pelayanan Publik, Aparat Kelurahan.
Co-Authors Al Hamzir Aqbar Andi Kasmawati Arfandi Ahmad Permana Bakhtiar Bakhtiar Chinta Sry Amalya Sary Dewi Ratnasari Dimas Ario Sumilih Fediyatun Muntazarah Firman Umar Hasnawi Haris HERI TAHIR Hj. Suryani Mursalim Husnayaini Husnayaini I Gusti Bagus Wiksuana Imam Suyitno Jusmianty Mansyur Masni Masni Muhammad Amin Muhammad Zul Ahmadi Mustari Mustari Tika Nurjannah Torro, Supriadi Wahyudi Gani, Andika