Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2014)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana ]]>
<![CDATA[Syamsuddin Radjab]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1434
<![CDATA[Human Rights is an international private law that put the state as the parties; meaning that the state is obliged to comply with the legal subject of human rights law. As subjects of law, then any violation of human rights has always put the country as the culprit. Violations of human rights occurred when the state does not comply with the norms that bind, which is contained in the covenants and international conventions, in which the state has pledged to abide by the process of ratification. Basically, the human rights regime is the relationship between citizens and the State then continue to grow and become international human rights law after the Universal Declaration of 1948 that binds both parties through the base and the base charter agreement. While the criminal regime is a crime (act of crime) which put the individual as a subject of law, and perpetrators can be punished imprisonment. But not all types of crimes can be categorized as a crime of Human Rights, only the gross human rights violations the potential occurrence of crimes against human rights; the crime in question, namely: crimes against humanity, genocide, war crimes and the crime of aggression.]]>
<![CDATA[Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik) ]]>
<![CDATA[Dudung Abdullah]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1509
<![CDATA[Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa mem- perhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakkal kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lapangan atau obyek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Namun demikian, tidak semua persoalan dalam Islam bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah hanya dilaksanakan dalam masalah yang tidak disebutkan secara tegas pada nash Al-Quran dan Sunnah Rasul. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari musyawarah, namun yang paling penting adalah menghormati dan mentaati keputusan yang diambil atas dasar musyawarah, dengan harapan bisa meraih kesuksesan dengan kemaslahatan bersama mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai kehidupan bangsa dan negara.]]>
<![CDATA[Analisis Kendala Internal Mahasiswa dalam Menulis Karya Ilmiah ]]>
<![CDATA[Rahmiati Rahmiati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1513
<![CDATA[This paper presents research on the analysis of internal hinderances students encounter in writing academic papers in higher education context. The aim is to canvass university student’s espoused conceptions of the internal hinderances and solutions regarding their difficulties in writing academic works. Data were generated from individual interviews and focus group discussions with 56 university learners. Data were analyzed using inductive and deductive approaches. The findings indicate several key findings related to what internal hinderaces students face in producing academic writing. Among the internal hinderances are issues related to laziness to write, lack of mood in writing, difficulties in findings topics or ideas to write, lack of self confidence in writing, and difficulties to start writing. This paper also reveals several strategic internal solutions to overcome those internal hinderance which include building internal motivation to write, changing thinking paradigm related to writing, and being creative in writing. Keywords: Writing, Academic Papers, Difficulties ]]>
<![CDATA[Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Zulhas’ari Mustafa]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1433
<![CDATA[Maqashid al-syari’ah merupakan ranah kajian dalam usul fikih, fikih, dan filsafat hukum Islam. Kajiannya telah melampaui beberapa zaman sejak masa Islam klasik. Sejak diintrodusir oleh al-syathibiy, kajian maqashid al-syari’ah berkembang pesat dalam tradisi keilmuan Islam terutama dalam keilmuan hukum Islam. Akan tetapi, keberadaan teori tentang maqashid belum sepenuhnya seattled di kalangan ahli hukum Islam. Untuk itu, diperlukan kajian yang mengeksplorasi kualifikasi teori maqashid al-syari’ah tersebut, baik dari aspek posisinya, differensisinya dengan istilah lain, kehujjahan, dan pola penalarannya.]]>
<![CDATA[Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan ]]>
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1507
<![CDATA[Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu subspesies dari violence. karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya agresivitas atau apa yang dinamakan assaultive conduct. Gibbons membedakan dua macam assaultive conduct, yaitu, (1) Situational or sub-cultural in character; (2) Individualistic or phsychogenic in character. Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels. Hoefnagels dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek stigma dan seriousness.]]>
<![CDATA[Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum dan Prospek Ius Constituendum) ]]>
<![CDATA[Anisah Che Ngah]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1514
<![CDATA[Children’s rights are well-established through various international conventions. But, the international conventions do not well implemented in Indonesian law. Besides that, international convention is often interpreted differently in Indonesian law. To guarantee children’s rights, the government and society of Indonesia must be effort to implement international conventions already ratified correctly. ]]>
<![CDATA[Hubungan-hubungan Internasional di Masa Damai ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1508
<![CDATA[Hubungan Internasional dalam Islam pada hakekatnya bertumpu pada perdamaian abadi, meskipun dalam praktek terjadi penggunaan kekuatan dalam skala tertentu. Bagi kaum muslimin, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional hanyalah sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan penyempurna dakwah Nabi kepada umatnya. Islam tetap menganut prinsip non agresi terhadap sejawat dan tetangga mereka selagi mereka masih memegang prinsip damai dan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Islam juga tidak melepaskan diri dari prinsip berdamai dengan Negara tetangga, meski pernyataan perang telah dikumandangkan.]]>
<![CDATA[Kejahatan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1437
<![CDATA[Keadaan kualitas lingkungan sangat terkait dengan keberadaan manusia beserta segala aktifitasnya. Sebab manusia dan perilakunyalah yang dapat mempengaruhi, baik alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan maupun kesejahteraan makhluk lainnya.Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam posisi saling mempengaruhi, manusia terkadang menjadi aktor utama dari perubahan-perubahan (bencana) yang terjadi. Telah dimaklumi, berbagai media senantiasa mengangkat isu-isu (kasus-kasus) lingkungan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Perbuatan berupa “merusak” maupun “men- cemarkan” terkonseptualisasi dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan secara umum, inilah yang selanjutnya dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan.]]>
<![CDATA[Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform ]]>
<![CDATA[St Nurjannah]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1436
<![CDATA[Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan induk program landreform di Indonesia. Landreform diartikan dengan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah, bukan hanya dalam pengertian politik belaka tapi juga pengertian teknis. Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.Tujuan dari landreform yang diselenggarakan di Indonesiaadalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula, melaksanakan prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistim tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.]]>
<![CDATA[Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Rahmatiah Rahmatiah]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1510
<![CDATA[Para calon wakil rakyat hanya merakyat pada saat masa kampanye saja. Pendekatan yang biasanya dilakukan untuk mengambil hati rakyat, khususnya ketika menjelang pen- coblosan di bilik suara ialah “money politic”. Akan tetapi, para calon wakil rakyat tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam kasus tersebut. Masyarakat idealnya dapat berfikir lebih pintar dan logis dalam menyikapi fenomena tersebut. Karena pemilu merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih wakil rakyat secara langsung berdasarkan keputusan ideal dan rasional tanpa intervensi materi atau money politik. ]]>
