cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi" : 8 Documents clear
Dinamika Ketenagakerjaan dan Kesempatan Berusaha di Pedesaan Sudi Mardianto; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.19-29

Abstract

EnglishThe objective of this paper is to depict dynamic of labor opportunity in rural area. This paper describes : (a) structural change of rural labor opportunity, (b) linkages between productivity and rural labor opportunity, and (c) rural labor opportunity perspective. The reviewed materials are mainly from the Patanas research conducted in several years. The result in this paper shows that the agricultural sector have enough capacity to create labor opportunity in rural area if its development is prioritized. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di  pedesaan, yang  meliputi perubahan struktur kesempatan kerja di pedesaan, keterkaitan antara perkembangan produktivitas dengan kesempatan kerja di pedesaan dan perspektif ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di pedesaan. Bahan utama tulisan ini merupakan hasil penelitian patanas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan kesempatan kerja di pedesaan asalkan pembangunan sektor pertanian mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi
Keragaan dan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur Victor T. Manurung
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.60-74

Abstract

EnglishSmall-scale fishers in tuna industries generally could not afford their operational cost. They usually rely on credit schemes provided by bigger fishing companies or informal financing institutes. Formal financing institutes developed by government in rural areas and supposed to be financially acceptable are not tapped by small fishers. There are many reasons underlying fishers decision to rely on informal credits and the ones offered by bigger fishing companies. The flexibility of the scheme of the private credit could easily fulfil their needs. The roles of these financing institutes also cover marketing and other social problems faced by the fishers. On the other hand, administrative procedures and rigidity of the credit schemes applied by formal financing institutes hinder the fishers to use the schemes. To make fishers utilize the formal credit schemes, a preceeded modification of the schemes to suit with social characteristics and economics of small-scale fishing is required. IndonesianPada umumnya usaha penangkapam ikan tuna skala kecil tidak mampu membiayai usahanya dengan modal sendiri, melainkan harus dengan bantuan kredit. Lembaga perkreditan yang lebih banyak di manfaatkan oleh mereka untuk membiayai usahanya adalah perkreditan informal dan perkreditan melalui kemitraan yang dibentuk oleh perusahaan perikanan. Lembaga perkreditan formal skala kecil yang dikembangkan oleh pemerintah  di pedesaan belum banyak dimanfaatkan oleh nelayan kecil, walaupun sebenarnya lebih menguntungkan secara finansial bagi mereka di bandingkan dengan perkreditan informal. Banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wilayah itu. Kelembagaan pada perkreditan informal dan kemitraan yang ditunjukan oleh batas yurisdiksi dan aturan representasi yang fleksibel dan hak pemilikan kapital yang bersifat privat memudahkan kreditor untuk mengambil kebijakan  perkreditan sehingga sesuai dengan kebutuhan nelayan. Kebijakan perkreditan yang dilakukan oleh lembaga perkreditan informal dan kemitraan itu, selain berfungsi untuk memecahkan masalah finansial, juga dapat berfungsi secara simultan untuk memecahkan masalah usaha lainnya yang dihadapi oleh nelayan, seperti pemasaran produksi . Sebaliknya, kelembagaan pada perkreditan formal yang keras menyebabkan nelayan menjadi sulit  memenuhi persyaratan administrasi perkreditan tersebut. Untuk merangsang nelayan memanfaatkan perkreditan formal, perlu dilakukan modifikasi kelembagaan perkreditan agar sesuai dengan karakteristik usaha dan sosial ekonomi nelayan dan permasyarakatan perkreditan itu secara intensif kepada nelayan
Perspektif Keterlibatan Wanita di Sektor Pertanian Kedi Suradisastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.1-9

Abstract

EnglishSome agricultural researchers confirm that woman's involvement in agriculture is based on necessity and not on the equity. There is also a remark that fairness is more important than equality. In fact, research on woman's role in agriculture are often entangled in physical participation although their problems in agriculture include labor force participation and equilibrium, authority in the household, socialization, process and access to information, and technological bias. Socially, the limiting factors in their productivity are social status, job opportunity and status, and their simultaneous role as compared to man's sequential role. This review concludes that: (a) role of women in agriculture is a result of the process of social construction, (b) there is a tendency of gender exclusivity to pay attention to the same gender, (c) the writers tend to start from lack of information and, therefore, strive to expose the information they gathered, and (d) there is a precarious understanding of the concept of gender, woman, and feminist attitude among researcher so an effort to improve gender awareness is considered important. IndonesianBeberapa peneliti sektor pertanian mengungkapkan bahwa keterlibatan  kaum wanita pada hakikatnya disesuaikan dengan kebutuhan (necessity) kegiatan tersebut dan bukan semata-mata dengan pertimbangan kesetaraan (equity). Namun terhadap pula antithesis yang mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah perasaan keadilan (fairness), dan bukan persamaan (equity). Dalam kenyataannya penelitian kesinambungan peran wanita dalam pertnian lebih sering terperangkap dalam pengertian kegiatan fisik materi pengamatan. Sedangkan masalah yang di hadapi kaum wanita  di sektor pertanian antara lain adalah keseimbangan peran sebagai tenaga kerja,otritas dalam keluarga, proses sosialisasi, dan akses terhadap informasi serta bias teknologi. Faktor pembatas produktivitas yang terkaitan dengan gender wanita antara lain adalah status sosial, hambatan memperoleh pekerjaan, status pekerjaan dan beban simultan wanita dibandingkan dengan peran sekuential pada kaum pria. Kesimpulan yang dapat ditarik dari review ini adalah : (a) Posisi dan peran gender wanita dalam kegiatan sektor pertanian merupakan hasil konstruksi sosial, (b) terdapat kecenderungan ekskulsifitas gender untuk membahas gender yang sama, (c) para penulis cenderung bertolak dari kekuran informasi gender tertentu dalam pertanian dan cenderung mengeksposenya setinggi mungkin, dan (d) terdapat keracunan pemahaman gender dengan peran wanita dan sikap feminis seta metode pendekatannya sehingga upaya penyadaran gender patut dipikirkan.
Dampak Deregulasi Gula Terhadap Penerimaan Petani Tebu A. Husni Malian
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.30-38

Abstract

EnglishSugar deregulation carried out by the government through INPRES No. 5, 1998 has liberated farmers from compulsory of cane planting. Formerly, the input of sugar raw materials to the factory was assured by the compulsory cane rotation planting by the farmers. Following deregulation, the compulsory planting was abolished. To fulfill the raw material needs, the factory was urged to offer more advantageous sharing system pattern and price level to the farmers. Alternatively that could be done is through sugar agribusiness unit development with vertical coordination where sugar factory as the initiator, motivator and coordinator. By doing so, the role of the government is limited on the effort of preventing a monopsonistic practices that might take place. IndonesianDeregulasi gula yang dilakukan pemerintah melalui Inpres No. 5 tahun 1998 telah membebaskan petani dari kewajiban menanam tebu. Bila sebelum deregulasi pasokan bahan baku pabrik gula dijamin melalui kewajiban penanaman tebu secara bergilir oleh petani, maka setelah adanya deregulasi kewajiban tersebut di hapuskan. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, pabrik gula saat ini dituntut menawarkan pola bagi hasil dan tingkat harga yang lebih menguntungkan petani di bandingkan pengusahaan tanaman pangan. Alternatif yang dapat ditempuh adalah pengembangan Unit Agribisnis Gula (UAG) dengan pola koordinasi vertikal, di mana pabrik gula bertindak sebagai inisiator, motifator dan koordinator. Di sini peran pemerintah dibatasi pada upaya untuk mencegah praktek-praktek monopsonistik yang mungkin terjadi
Poverty Alleviation Program in Agricultural Sector: Lessons Learned and Issues Fawzia Sulaiman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.75-86

Abstract

EnglishPoverty alleviation program in agricultural sector was initiated by an income generating program for small farmers and fishers/P4K project in 1979, and subsequently followed by various sub sectoral projects. A series of studies conducted by the Center for Agro-Socio-Economic Research on the performance and achievement level of poverty alleviation projects within agricultural sector indicated the following common features: (1) Except for the P4K and the Food and Nutrition projects, a strong sub sectoral and top-down approach was common in the project implementation. This project approach neither adequately accommodate needs and aspirations of project participants nor an effective coordination within agricultural sector and inter-sectoral coordination; (2) A too short project duration that did not accommodate community empowerment process. Community empowerment and program sustainability, which are supposed to be the main goals of a poverty alleviation program, were not adequately addressed. In the project implementation, the objective was emphasized in achieving physical project targets set in the Project Budgetary System (Daftar Isian Proyek); (3) In general, the project preparation and technical field supervision were not adequate; (4) The provision and distribution of project package were not carried out in professional manners that had resulted of the low quality of package; 5) The low capability of project participants to evolve the project package. In term of the physical achievement, the sub-sectoral poverty alleviation projects had relatively resulted of economic multiplier effects in the project areas. IndonesianProgram penanggulangan kemiskinan pada sektor pertanian dimulai pada tahun 1979 melalui proyek pengembangan penigkatan pendapatan petani-Nelayan Kecil ( proyek P4K ) yang kemudian disusul oleh berbagai proyek penanggulangan kemiskinan oleh keempat subsektor lingkup pertanian. Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian mengenai kinerja dan tingkat pencapaian tujuan berbagai proyek penanggulangan kemiskinan di lingkup sektor pertanian mendapatkan beberapa kesamaan dalam kinerja proyek, antara lain: (1) kecuali proyek P4K dan Diversifikasi Pangan dan Gizi, sebagian besar proyek berorientasi subsektoral dengan pendekatan dari atas ke bawah. pendekatan ini kurang mengakomodasi berjalannya koordinasi yang efektif antar subsektor dan lintas sektoral,serta kurang tersalurnya aspirasi dan kebutuhan partisipan proyek; (2) Jangka waktu proyek yang terlalu singkat tidak memungkinkan diakomodasinya proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan kesinambungan program yang seharusnya merupakan tujuan utama proyek penanggulangan kemiskinan kurang memperoleh perhatian. Pencapaian tujuan proyek lebih ditekankan pada target fisik yang ditetapkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). (3) Persiapan proyek dan pembinaan peserta proyek kurang memadai; (4) Pengadaan serta distribusi paket proyek belum ditangani secara profesional sehingga sering dijumpai rendahnya kualitas paket proyek; (5) Kurangnya kemampuan peserta proyek dalam pengembangan peket bantuan
Pemberdayaan Petani dan Desentralisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.39-48

Abstract

EnglishCheap price of food policy, especially rice, and centralized agricultural development for the last three decades, depressed farmers' welfare. Increase of agricultural commodity price, currently is the time to reorient agricultural development in Indonesia. It should begin with data improvement linkaged with land and human resources of agriculture, and existing institution in rural areas. To optimize local resources, the farmers should be empowered through market information. Agricultural Extention Workers (PPL) should be involved in managing farm business. Farm level planning could be conducted by Agricultural Extention Institute (BPP). The farmers should be supported by government to enable them to purchase agricultural inputs according to the determined prices and to sell the agricultural products at market price. The government had also to develop technology which is neutral to economic of scale, due to land ownership of less than 0.5 hectare. Maintenance of agricultural facilities such as irrigation network should be coordinated by government. IndonesianKebijakan pangan murah, terutama beras, dan sentralisasi kebijakan pembangunan pertanian selama tiga dekade terakhir, menekan kehidupan petani pada kondisi yang memprihatinkan. Membaiknya harga komoditas pertanian akhir-akhir ini merupakan momentum untuk melihat kembali kebijaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia. Desentralisasi perencanaan pembangunan pertanian, karena besarnya keragaman antar wilayah, perlu diawali dengan penyempurnaan data yang terkait dengan sumberdaya lahan dan manusia yang bekerja di pertanian , serta kelembagaan yang masih berfungsi di pedesaan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, diupayakan melalui pemberdayaan petani dengan memberikan kesempatan lebih besar dengan mengembangkan kegiatan usaha tani berdasarkan informasi pasar yang benar. U paya ini perlu didukung dengan menempatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai partner petani dalam manajemen usaha dan melihat peluang usaha yang menguntungkan. secara kewilayahan, lembaga semacam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat dijadikan ujung tombang perencan di tingkat. Peran pemerintah lebih ditekankan pada upaya yang memungkinkan petani dapat membeli saprodisesuai harga yang ditetapakan dan menjual hasil sesuai harga pasar, dan pengembangan teknologi yang netral terhadap skala usaha, karena dominannya penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, pengadaan dan pemeliharaan sarana seperti irigasi, tetap dalam koordinasi pemerintah
The Current State of Fish Marketing in Indonesia Victor P.H. Nikijuluw; Bambang Sayaka; Mewa Ariani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.10-18

Abstract

EnglishFish and fish-based products are main protein sources for Indonesian. Their production and availability are so varied by provinces and major islands. Consequently, their average consumption levels are spatially different. The inequality of consumption and production is traced to the problems of marketing and distribution. By understanding and solving the problems, per capita fish consumption level may be increased. The existing marketing organizations at producer level do not provide incentives to boost the production. Meanwhile, the marketing facilities and infrastructures are limited available. For the future development, particularly for increasing per capita fish consumption, supporting marketing facilities and infrastructures should be provided by the government. Other functions of the government are to provide regulations on the management of local fish auction markets, to undertake campaign of fish consumption, to provide marketing information in order to attract private sectors into the business, and to carry out research and development in order to anticipate changes of consumption pattern. IndonesianIkan merupakan sumber protein utama bagi penduduk. Namun distribusi produksinya sangat timpang menurut wilayah. Akibatnya konsumsi ikan tidak merata.Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi merupakan masalah pemasaran dan distribusi. Dengan memahami kondisi pemasaran, distribusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi maka di harapkan konsumsi ikan yang rendah dapat ditingkatkan. Organisasi pemasaran yang ada di tingkat nelayan belum sepenuhnya memberikan insentif bagi pengembangan produksi. Sarana dan prasarana pemasaran masih sangat terbatas. Ke depan, pemerintah sebaiknya mengambil bagian dalam penyediaan sarana yang cukup, penataan pemasaran di tingkat produsen melalui peraturan yang mempertimbangka kondisi lokal, pengadaa kampanye guna meningkatkan konsumsi, pemberian kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi secara luas melalui penyediaan informasi pasar, serta mengadakan penelitian untuk mengantisipasi dan menyikapi perubahan konsumsi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan di masa yang akan datang.
Arah Restrukturisasi Industri Agribisnis Perunggasan di Indonesia Yusmichad Yusdja; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.49-59

Abstract

EnglishThe period of 1997-1998 was a crucial time for our country. Indonesia was hit strongly by monetary crisis. Indonesia's production and prices and much of the industrial Asia collapsed. Many industries in Indonesia depending on imported raw material went on bankrupcy. One of these industries was poultry industry. At this time (1997-1998) the eggs and meats production decreased steadily. This paper presents a clear, accurate and interesting picture of the poultry industry structure. It was founded that the major efficient sources covered by poultry industries were feed industries, breeding farms and small scale of the poultry farms. The main conclusion is that an increase in the size of the feed industry unit lead to an increase in the inequality of income distribution. The main solution of establishing the poultry industry is to remove regulatory or other constraints to competitiveness and encourages small farms to enter the established arenas. IndonesianTahun 1997-1998 merupakan periode yang krusial bagi negara kita. badai krisis moneter telah memporakporandakan perekonomian Indonesia. Produksi dan harga-harga baik di Indonesia serta industri di negara-negara Asia lainnya tidak dapat berkutik lagi. Banyak industri yang tergantung kepada bahan baku impor menjadi bangkrut. Salah satu dari industri ini adalah industri peternakan unggas. Saat ini (1997-1998), produksi telur dan daging terus menurun. Makalah ini menggambarkan struktur industri perunggasan secara jelas, teliti dan menarik. Di dapatkan bahwa sumber-sumber ketidakefisienan yang utama di dalam industri unggas adalah industri makanan ternak, pembibitan, dan skala usaha ternak . Kesimpulan utama adalah peningkatan skala usaha industri makanan ternak akan membawa peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pemecahan masalah yang utama dalam mendirikan industri perunggasan yang mapan adalah dengan menghilangkan peraturan-peraturan atau hambatan-hambatan lainnya dalam meningkatkan daya saing dan mendorong peternak skala kecil ke dalam arena yang sudah mapan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

1998 1998


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue