cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi" : 5 Documents clear
Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Pantjar Simatupang
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.1-18

Abstract

EnglishAn effective and efficient national food security strategy and policy can only be formulated using an appropriate paradigm. Food security paradigm evolves as food security context changes and in line with development of scientific understanding of the issue. This paper discusses evaluation of the food security paradigm and their application in designing strategy and framework of food security policy in Indonesia. It is shown that the national food sufficiency-oriented policy belongs to the food availability approach which has been empirically proven can not assure household or individual food security. The more appropriate paradigm is the food entitlement approach. Based on this paradigm, national food security strategy and policy should be designed comprehensively that includes food availability, access and utilization dimensions, and risk mitigation related to the three dimensions in an integrated macro-micro scale.IndonesianStrategi kebijakan ketahanan pangan nasional yang efektif dan efisien hanya dapat dirumuskan bila didasarkan pada paradigma yang tepat. Paradigma ketahanan pangan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks permasalahan dan perkembangan pemahaman ilmiah. Tulisan ini menguraikan evolusi perkembangan paradigma ketahanan pangan dan penerapannya dalam perumusan strategi dan kerangka kerja kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Diungkapkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada swasembada pangan termasuk ketegori paradigma pendekatan pengadaan pangan (food availability approach) yang secara empiris terbukti tidak menjamin ketahanan pangan keluarga atau individu. Paradigma yang lebih sesuai ialah pendekatan perolehan pangan (food entitlement approach). Untuk itu perlu disusun kebijakan komprehensif yang mencakup dimensi pengadaan, akses dan penggunaan pangan serta mitigasi atas risiko ketiga dimensi tersebut dalam skala makro-mikro terpadu.
Suatu Gagasan tentang Peternakan Masa Depan dan Strategi Mewujudkannya Yusmichad Yusdja; Nyak Ilham
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.19-28

Abstract

EnglishThis paper discusses an idea on future livestock and how to bring the idea into reality.  The sources of the paper are taken from various livestock research results along with the overview of relevant economics theories.  Based on these sources, it is concluded that the future livestock could be designed and could also be materialized.  However, the government should not recklessly encourage the community to move forward and directly allocate the existing resources.  Instead, the government should allow the community to design future livestock by themselves through free market mechanims.  On the other hand, government policies should be directed to focus on servicess and draw positive responses to basic livestock problems to enhance market mechanisms.  Old paradigm saying that livestock business is a employment opportunity for the community should no longer used and should be changed to a new paradigm saying that livestock business has a function to encourage agroindustry development for a more open and widen employment and business opportunities. The implication of this idea is that the government is suggested to design a national livestock development roadmap with its details in livestock development region of each regencies.  This roadmap will be very helpful in program development preparation which also encourage the autonomous inter-regency cooperation.  IndonesianTulisan ini merupakan sebuah gagasan tentang peternakan masa depan dan strategi mewujudkannya. Sumber bahan untuk penulisannya adalah hasil-hasil penelitian peternakan dan pandangan-pandangan teori ekonomi yang relevan. Dari review hasil penelitian serta teori ekonomi dan kebijakan pertanian dapat disimpulkan bahwa peternakan masa depan dapat saja didisain bagaimana ujudnya. Namun demikian, pemerintah tidak dapat begitu saja menggerakan masyarakat dan mengatur alokasi sumberdaya secara langsung. Atas dasar itu, pemerintah lebih baik menyerahkan pada masyarakat bagaimana peternakan masa depan itu melalui mekanisme pasar yang bebas. Pada sisi lain, kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada pelayanan dan membangun simpul-simpul permasalahan dasar peternakan saja sehingga mekanisme pasar dapat diaktifkan. Paradigma lama yang mengatakan bahwa usaha peternakan merupakan lapangan kerja masyarakat haruslah diganti dengan paradigma baru yakni peternakan haruslah berfungsi mendorong pembangunan dan perkembangan agroindustri sehingga terbuka luas kesempatan kerja dan usaha. Implikasi kebijakan dari gagasan ini adalah perlu dibuat roadmap pembangunan peternakan secara nasional dan diuraikan secara rinci di setiap kabupaten wilayah pengembangan ternak. Roadmap akan membantu mengarahkan penyusunan program-program pembangunan dan mendorong kerjasama antar daerah otonom.
Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: ke Arah Keberpihakan pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan Roosganda Elizabeth
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.29-42

Abstract

EnglishThe adoption of modernization paradigm which majoring efficiency principle in agricultural development has caused the change in rural peasant social structure. The changes are especially related to farm land ownership creating the substratum of peasant, i.e., the upper and lower level of peasant. All peasant definitions are equal by its diametric and equip by each other, so that it needs a study in relation to its pattern change, interaction, and institution that historically experienced by the peasant society. The influencing development factors affecting peasant daily life should refer to the potential and the empowerment of the society. This is very important in order to adapt and sustain the development without losing the norms, values, and souls of indigenous knowledge. Ekonomi kerakyatan (people’s economy) concept represents the economic idea trying to formulate the interpretation base and the development aspiration of the people’s fairness and prosperity. This concept would become the peasant empowerment base for their prosperity and earnings improvement. Agricultural revitalization is needed to help improve people’s quality of life which could be achieved through: active participation of the society, skills development of human resource, improvement of landholdings title and agricultural productive assets on the basis of farm labor, technology and financial development, enhancement of rural organizations including self-help financial support, and improvement of agriculture resource-based development.  IndonesianPenerapan paradigma modernisasi yang mengutamakan prinsip efisiensi dalam pembangunan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat petani di pedesaan. Perubahan terkait struktur pemilikan lahan pertanian, sehingga terjadi petani lapisan atas dan petani lapisan bawah. 4 dimensi pokok dalam mendefinisikan ”peasant”, yang secara diametral tidak berbeda dan saling menyempurnakan, sehingga perlu kajian perubahan pola hubungan, interaksi, institusi yang dialami oleh masyarakat petani di sepanjang sejarah. Dampak serius pelaksanaan sistem pembangunan terhadap kehidupan petani hendaknya untuk mengkaji kemungkinan dan potensi pemberdayaan petani. Tujuannya agar dapat beradaptasi dan berkelanjutan “tanpa” harus “kehilangan” norma, nilai dan jiwa indigenous knowledge. Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu gagasan perekonomian yang mencoba merumuskan dasar interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Pertimbangan ekonomi kerakyatan dan efisiensi menjadi dasar pemberdayaan petani demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Perlu revitalisasi paradigma pembangunan pertanian menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani serta pembangunan pedesaan, melalui: partisipasi aktif sebagai pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan; pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); pemerataan dan peningkatan penguasaan lahan dan asset produktif per tenaga kerja pertanian; teknologi; pembiayaan; pengembangan kelembagaan pertanian-pedesaan dan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri, serta pengembangan basis sumberdaya pertanian.
Perkembangan Pasar Kopi Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia Reni Kustiari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.43-55

Abstract

EnglishThe fast growing trend of world coffee production in the world creates an excess of its supply, encouraging a more intense of competition among the exporting countries.  This situation leads to a decreasing trend of fluctuate price of world coffee. The objective of this paper is to assess the world coffee market behavior in order to make an appropriate strategy and direction of coffee industry policies. Indonesia’s market share in traditional market tends to decrease, and therefore, it is necessary to diversify market destination and commodity composition, in addition to efforts to increase the export of processed coffee.IndonesianPesatnya perkembangan produksi kopi dunia telah menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan kopi dunia sehingga mengakibatkan persaingan antar negara produsen menjadi semakin ketat dan pada akhirnya harga cenderung tertekan. Tulisan ini bertujuan mengkaji perkembangan pasar kopi dunia agar dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan komoditas kopi Indonesia. Pangsa pasar kopi Indonesia di pasar-pasar tradisional cenderung menurun, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya antara lain mendiversifikasi pasar tujuan dan produk kopi serta meningkatkan ekspor kopi olahan.
Aturan dan Mekanisme Perlindungan terhadap Dampak Liberalisasi Perdagangan untuk Siapa ? Budiman Hutabarat; Bambang Rahmanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.56-71

Abstract

EnglishIndonesia and most developing countries (DGCs) are very enthusiastic to be part of the World Trade Organization (WTO) in a hope that free and fair trade could materialize and bring an improvement to their economies in the near future. Recognizing the fragile of their agricultural sectors and general economies, the WTO actually confers some provisions to DGCs in their transition to more open economies. But until the time of the Special Safeguard Mechanism (SSM) and Special Product (SP) introduction in July 2004, these provisions are hardly used by the DGCs for many reasons, which further provoke the DGCs to call for the SSM and SP provisions.  As the SSM and SP facilities are already in existence, Indonesia and the G-33 should not leave these facilities as blank cheque that only to be written by ineligible party. They have to be active to formulate modalities and rules for the SSM implementation.IndonesianIndonesia dan pada umumnya negara berkembang (NB) sangat bersemangat dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) dengan harapan bahwa di masa datang perdagangan bebas dan adil dapat terwujud dan memberi manfaat bagi perekonomian negara bersangkutan di masa depan.  Sebenarnya OPD telah menyadari akan rapuhnya sektor pertanian dan ekonomi negara berkembang ini dalam menghadapi liberalisasi perekonomian dunia, sehingga mereka diberikan pengecualian-pengecualian penerapan beberapa aturan OPD. Namun, sampai saat diperkenalkannya Mekanisme Perlindungan Khusus (MPK) dan Produk Khusus (PK) pada Juli 2004, pengecualian-pengecialian itu tidak dapat dilaksanakan NB sendiri karena berbagai alasan, yang mendorong mereka menuntut adanya fasilitas baru, yakni MPK dan PK. Dengan telah tersedianya fasilitas MPK dan PK ini, Indonesia dan K-33 seyogianya tidak membiarkannya sebagai cek kosong yang hanya akan ditulis oleh pihak yang tidak berhak. Indonesia dan K-33 harus aktif merumuskan modalitas dan aturan pelaksanaan MPK.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2007 2007


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue