cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi" : 6 Documents clear
Karakteristik Petani dan Pemasaran Gula Aren di Banten Benny Rachman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.53-60

Abstract

EnglishThe Arenga pinnata palm trees do not only produce sap but also multipurpose products, such as edible fruits, building materials, fibers, and wax. Palm sugar agribusiness development copes with both technical and non technical constraint, e.g. low-skilled farmers, low yield, and less value added. To improve farmer’s capacity there are some steps to take, namely: (a) technical and management training, (b) provision of improved seed and processing unit equipments, (c) institutional and marketing empowerment, and (d) implementing better aren farming system. Furthermore, to increase farmer’s bargaining position it is essential to strengthen farmers’ groups through collective marketing system with farmers’ groups association, as well as farmers’ skill enhancement.IndonesianAren, Arenga pinnata merupakan tanaman serbaguna yang tidak hanya menghasilkan nira tetapi juga buah aren, bahan bangunan, ijuk dan sapu. Pengembangan agribisnis gula aren di Banten masih menghadapi hambatan teknis dan non teknis, seperti rendahnya keterampilan petani, rendahnya hasil produksi dan nilai tambah. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah operasional yaitu : (a)  pelatihan teknis dan manajemen, (b) penyediaan bibit, sarana dan prasarana pengolahan, (c) penguatan kelembagaan dan pemasaran, dan (d) penerapan budidaya aren secara  sistematis. Untuk meningkatkan posisi tawar petani dapat ditempuh melalui pemberdayaan kelompok tani aren dengan mewujudkan sistem pemasaran secara kolektif dengan koperasi atau Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), disertai dengan peningkatan keterampilan petani.
Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial Ketut Gede Mudiarta
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.1-12

Abstract

EnglishThe limited possession of resources such as physical capital especially land, finance, and technology need social resources empowerment as potential local resources followed  by equality and  inclusiveness in implementing of development programs. This paper tries to elaborate sociological theory in the dynamics of social capital study especially social networks linked to the social reality on empirical level. In line with the theories of new institutionalism, social networks, diffusion of innovation, and social mobilit, on the empirical level it shows that agribusiness development is not supported by synchronization of policy environment in macro level, informal rules at meso level, and  individual needs in micro level and availability of informal rules at meso and micro levels in the community. The failure of agribusiness development is also believed to be affected by unequal social-resources and also by less concern on the effect of economic benefit on social network, i.e. without considering the following aspects, e.g. (i) Norm and density network; (ii) The Strength of Weak Ties; (iii) The Importance of " Structural Holes; and (iv) The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action in developing agribusiness. Agribusiness community will keep facing obstacles to grab opportunity in accessing information and technology innovation and in turn it will lower productivity, income and welfare as well as vertical mobility.IndonesianKeterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan  sumber daya lahan, modal finansial dan  teknologi, memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial sebagai  potensi sumber daya lokal, serta dengan  memperhatikan segi  kemerataan (equality) dan inklusi sosial dalam operasionalisasi program pembangunan.  Tulisan ini berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial terutama aspek jaringan sosial (networks) yang dikaitkan dengan realitas sosial pada tataran empiris. Selaras dengan analisis teori kelembagaan baru (new institutionalism), teori jaringan, teori difusi inovasi, dan teori mobilitas vertikal; ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan (policy environment). Selain itu, juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal (informal rules) di level meso dan mikro dalam komunitas. Kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial (network) terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadaran (density) jaringan, kuat dan lemahnya ikatan (ties), peran lubang struktural (structural holes), dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal.
Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.61-72

Abstract

EnglishGotong royong is social capital found in most of Indonesian sub-cultures. In gotong royong instituion we find social values, collective spirit, mutual collective trust, and organization aimed at common progress. Roles of gotong royong are significant in alleviating Indonesian from undeveloped economy of basic needs and foreign dominance. Gotong royong institution revitalization is necessary to involve people through deep participation in order to implement good governance. Upper aspect of gotong royong is norms. It is possible to improve social structure through gotong royong both at local and national levels. Collective, focused movement of this institution enables the government to establish self-reliance society based on social justice. Therefore it needs political will from all stakeholders both at regional and central levels. IndonesianGotong royong bukan saja merupakan kekayaan sosio-budaya, melainkan juga ”modal sosial” yang hampir secara merata dijumpai pada setiap sub-kultur masyarakat Indonesia. Dalam kelembagaan gotong royong terkandung unsur visi nilai kehidupan sosial (”ideologi”), spirit perjuangan kolektif, semangat saling menghargai (mutual collective trust), dan keorganisasian kerjasama yang kompatibel terhadap kemajuan masyarakat (bangsa). Tanpa kekuatan kelembagaan gotong royong, mustahil masyarakat Indonesia dapat melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi kebutuhan dasar, dominasi bangsa asing, serta penjajahan politik dari bangsa lain. Revitalisasi kelembagan adat gotong royong dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh (deep participation) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Aspek hulu dari kekuatan gotong royong adalah tata-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Jika terhadap tata-nilai adat-istiadat dapat dilakukan pengembangan melalui prekayasaan sosio-politik yang terarah, maka melalui kelembagaan gotong royong dapat dibangun kompetensi SDM yang lebih baik, perubahan struktur masyarakat (ke arah yang lebih egaliter; tidak polaristik), manajemen sosial yang lebih sehat, serta kepemimpinan sosio-politik yang merepresentasikan kemajuan bersama baik dalam tingkat komunitas lokal maupun nasional. Gerakan kolektif dalam penguatan kelembagaan gotong royong secara terarah akan memudahkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemandirian (masyarakat) bangsa yang dilandaskan pada keadilan sosial. Berkaitan dengan itu dibutuhkan dukungan kemauan politik (”political will”) yang kuat dari kalangan elit kepemimpinan pemerintahan, partai politik, masyarakat adat, serta masyarakat bisnis di tingkat daerah dan pusat.
Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia nFN Ashari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.13-27

Abstract

EnglishAgricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of  national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture.  IndonesianSektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha pertanian. Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal formal  merupakan lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor pertanian masih sangat kecil yaitu di bawah 6 persen. Tulisan ini bertujuan melakukan review terhadap potensi dan peran serta berbagai permasalahan  yang dihadapi perbankan nasional dalam pembiayaan di sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan kredit, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar  alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekpansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian.
Upaya Pengembangan Agribisnis Sapi Perah dan Peningkatan Produksi Susu Melalui Pemberdayaan Koperasi Susu S. Rusdiana; Wahyuning Kusuma Sejati
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.43-51

Abstract

EnglishRecently national milk production has not met the domestic consumption due to slow development of dairy cattle agribusiness. That is why the dairy cattle agribusiness needs to be developed to fulfill national milk consumption. Limited milk production is due to small dairy cattle agribusiness scale, low milk production capacity, and cheap selling price that is not equal to the relatively high production cost leading to low farmers’ low income. In dairy cattle agribusiness the farmers are integrated with the milk-oriented cooperatives that play important role in the development of dairy cattle agribusiness.   To encourage the development of dairy cattle agribusiness it is necessary to empower the cooperatives in order to improve agribusiness scale, to enhance milk production capacity, and to lower the production cost. Cooperatives empowerment is conducted through provision of improved female dairy cattle, high quality of concentrate at affordable price, and better management of the cooperatives. IndonesianKonsumsi susu nasional Indonesia sampai saat ini belum dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri, sebagai akibat lambannya perkembangan agribisnis sapi perah. Oleh karena itu pengembangan agribisnis sapi perah dipandang perlu dipacu agar produksi susu memenuhi kebutuhan susu nasional. Faktor utama penyebab ketidakmampuan produksi susu nasional dalam memenuhi permintaan konsumsi susu nasional adalah karena skala usaha yang kecil, kemampuan produksi susu rendah, harga jual susu yang tidak memadai dan biaya produksi yang relatif tinggi. Hal ini menjadikan pendapatan peternak menjadi rendah. Dalam agribisnis sapi perah, peternak tidak bisa lepas dari keberadaan koperasi. Untuk memacu perkembangan agribisnis sapi perah, perlu adanya pemberdayaan koperasi untuk meningkatkan skala usaha, meningkatan kemampuan produksi susu dan menekan biaya produksi. Pemberdayaan dilakukan melalui penyediaan sumber bibit sapi perah betina, penyediaan pakan konsentrat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, maupun bisnis KPS.
Faktor-Faktor Dominan dalam Pembentukan Lembaga Sosial Gelar Satya Budhi; Mimin Aminah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.29-41

Abstract

EnglishLocal institutions have important role in the people-centered development vision, but such institutions establishment is carried out in absence of good social process.  This condition leads to poor performance of the institution, even it does not function at all, without any improvement in the long term.  Theoretical references, research as well as experience of establishing institutions suggest using some dominant factors in institutional development in order to get better performance.  There are at least six dominant factors in institutional establishment, namely the principles of democratic, participative, diffusion of innovation, and empowerment, besides the existence of conflict in the community and divergent orientation among residents.IndonesianLembaga lokal memiliki peran sangat penting dalam pembangunan yang memiliki visi mengutamakan masyarakat (people-centered development). Akan tetapi pembentukan lembaga seringkali tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Keadaan seperti ini menyebabkan banyak lembaga yang dibentuk memiliki kinerja kurang optimal bahkan tidak berfungsi, tanpa ada perbaikan untuk jangka waktu lama. Referensi teoritis, penelitian dan pengalaman pembentukan lembaga menyarankan bahwa untuk memperoleh lembaga yang memiliki kinerja baik, maka pembentukan lembaga harus didasarkan pada beberapa faktor-faktor dominan.  Sekurang-kurangnya terdapat enam faktor dominan dalam pembentukan lembaga, yaitu prinsip demokratis, partisipatif, difusi inovasi, dan pemberdayaan, selain pemahaman mengenai keberadaan konflik di masyarakat dan perbedaan orientasi anggota masyarakat pada saat pembentukan lembaga.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2009 2009


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue