cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa" : 7 Documents clear
PEMBERDAYAAN MENUJU EMANSIPASI : Telaah Kritis Terhadap Social Entrepreneurship dan Tawaran Untuk Pembebasan Kaum Marjinal Badrul Arifin
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.1057

Abstract

Essai ini berusaha memberikan gagasan tambahan terhadap konsep social entrepreneurship dalama konteks ekonomi-politik yang lebih luas di Indonesia. Essai ini beragumen bahwa narasi sosial entrepreneurship yang ada cenderung problematis dan antipolitik. Pertama, karena konsep social entrepreneurship dibaca sebatas dorongan untuk menciptakan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, social entrepreneurship bisa dikatakan mempunyai corak liberalisme sosial dan cenderung melanggengkan . Ketiga, social entrepreneurship cenderung melihat kondisi marginal terbatas pada aspek teknis, dan mengabaikan aspek politis yang menyebabkan marginalisasi terjadi. Untuk itu, penulis menawarkan solusi berupa penambahan gagasan metapolitik kepada cangkang social entrepreneurship, agar supaya social entrepreneurship tidak hanya melakukan pemberdayaan semata namaun  mampu mengemansipasi kaum marginal. Untuk memperkuat argumentasi penulis terkait solusi yang ditawarkan, penulis mengambil contoh kasus seorang pemuda di Magelang yang berhasil mengemansipasi petani cabai melalui aksi-aksi metapolitik.
IDENTIFIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PESISIR Muslim Sabarisman
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.707

Abstract

Melihat luas wilayah lautan di Indonesia yang sangat besar, tak dapat dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi, serta bukan solusi secara parsial. Terkait dengan masalah kemiskinan masyarakat pesisir merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu, masyarakat pesisir memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan melalui pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Dari permasalahan kemiskinan masyarakat pesisir tersebut, kiranya perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan dan solusi pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Tulisan ini dilakukan dengan studi literatur kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan topik yang diangkat. Kemudian data sekunder yang diperoleh disajikan dalam bentuk pemaparan secara deskriptif dengan cara mengikhtisarkan beberapa rujukan yang berkaitan dengan topik, Tujuan tulisan ini adalah guna memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan. Adapun program pemberdayaan yang diberikan tentunya harus melalui pendekatan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik kehidupan sosial nelayan yang unik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat pesisir. Kata Kunci : kemiskinan, pendekatan pemberdayaan, prinsip pemberdayaan, masyarakat pesisir
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI KELOMPOK USAHA Arif Sofianto
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.603

Abstract

The purpose of this study was to; 1). determine the role of the group in catfish cultivation in Wonosari Village and Podorejo Village, 2). analyzing the institutional constraints catfish cultivation in Wonosari Village and Podorejo Village, 3). designing ideal institutional model of catfish cultivation in Wonosari Village and Podorejo Village. This study used a qualitative descriptive method. Informants involved in the research include members of the the Mino Sari and Maju Makmur. This study use the interactive model as developed by Miles and Huberman. The conclusion of this study were: 1). The role of the research sites is to provide guidance, social cohesiveness, information science and technology and capital. 2). Constraints experienced by the group is the internal conflict, lack of trust, lack of capital capacity, and dependence on the leadership figure. 3). The ideal is to have a group of strong social capital, a clear division of tasks, members of the coaching ability, capital assistance, seed fulfillment, the fulfillment of alternative feed and assist the sales and processing of crops.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL Hari Harjanto Setiawan
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.1048

Abstract

Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.
KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA Chazali Husni Situmorang
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.935

Abstract

Esensi utama dari sebuah negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyatnya, yang mengharuskan mereka untuk bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya – karena tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan keahliannya masing-masing, setiap tugas harus dikerjakan bersama-sama. Kesatuan inilah yang dimaksud dengan masyarakat atau negara. Dalam kerangka sebuah negara yang berdaullat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi setiap penduduk. Jaminan sosial juga disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB di tahun 1948, dan ditegaskan lebih lanjut pada Konvensi ILO No. 102/1952. Selaras dengan regulasi-regulasi tersebut, MPR-RI melalui TAP No. X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang komprehensif dan terintegrasi. Pada 30 Juni 2015, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua – dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN. Pada PP tersebut, pada pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum, disebutkan bahwa “Jaminan Hari Tua adalah manfaat pasti yang dibayarkan kepada pekerja saat memasuki usia pensiun, meninggal, atau cacat tetap”.Dalam mendeskripsikan kebijakan sebuah negara dalam bentuk regulasi, merupakan suatu keharusan untuk mengukur komitmen negara dalam mengembangkan penduduknya. Indonesia, sebagai bagian dari dunia global, telah menandatangani beberapa konvensi dunia yang mesti dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dalam memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduknya. Dalam implementasi JHT-SJSN, hasil temuannya adalah: (1) komitmen negara cenderung relatif rendah; (2) inkonsistensi regulasi; (3) multitafsir regulasi; dan (4) advokasi dan sosialisasi masih belum efektif. Hasil temuan ini saling terkait satu sama lain. Temuan pertama, kedua, dan ketiga subyeknya sama, yaitu PP No. 46, PP No. 60, dan Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) No. 19/2015 – yang merupakan turunan dari Undang-Undang SJSN. Sedangkan temuan keempat terkait dengan upaya-upaya dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena terjadi resistensi dari pekerja terhadap PP No. 46/2015, maka PP No. 60 dan Permenaker No. 19/2015 ditetapkan sebagai bentuk kompromi. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Indonesia adalah untuk mencabut Permenaker No. 19/2015 dan merevisi PP No. 60/2015 – terutama untuk diselaraskan dengan pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang-Undang SJSN. Pada rekomendasi revisi ini, juga perlu diatur secara spesifik tentang mekanisme pembayaran JHT untuk masa kepesertaan di bawah 10 tahun. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan intensitas advokasi dan sosialisasi tentang filosofi dan manfaat JHT bagi pekerja, sehingga dapat menyongsong hari tua dengan tenang. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyiapkan  sistem dan prosedur operasionalnya.Kata Kunci:  Jaminan Ketenagakerjaan; SJSN; JHT; BPJS Ketenagakerjaan; Indonesia
STATUS DAN PERAN WANITA TANI ETNIK PAPUA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA DI DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA Maria A. P. Palit
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.959

Abstract

Status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar tidak saja sebagai istri, ibu rumah tangga tetapi juga sebagai mitra suami bahkan sebagai kepala rumah tangga serta mempunyai kedudukan dalam masyarakat (tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi).  Adapun peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar adalah tidak saja peran domestik (reproduktif), dan produktif, tetapi juga peran sosial (mempunyai kedudukan dalam masyarakat).Faktor internal umur berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga.  Sementara pendidikan formal berhubungan dengan status wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga.  Faktor eksternal keterlibatan dalam kelompok berhubungan nyata dengan status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga.Wanita tani etnik Papua dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih kurang mengambil bagian atau melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan adat oleh karena itu diperlukan pengakuan (penghargaan) terhadap status dan peran wanita tani etnik Papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga baik andil atau karyanya dalam bidang apa pun, termasuk secara adat (musyawarah maupun struktur).  Pengakuan (penghargaan) tersebut terutama melalui bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, bagi wanita atau perempuan sendiri maupun pihak laki – laki sebagai mitra perempuan dalam kehidupan.  Penyuluhan – penyuluhan mengenai wanita atau perempuan sebagai mitra pria/laki-laki harus lebih intensif ditingkatkan lagi, sehingga tercapai kesadaran bersama bahwa wanita atau perempuan dan laki – laki adalah sama (tidak dibedakan perannya) dalam semua segi kehidupan sosial kemasyarakatan sekalipun dalam kegiatan – kegiatan adat baik musyarawah maupun secara struktur.
PARA PEKERJA PREKARIAT : Studi Kasus Para Pekerja Sepatu di D’arcadia Treasure, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat Anisa Nuraini Swadesi; Semiarto Aji Purwanto
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sosial pekerja pada industri sepatu. Pada kondisi prekariat (prekaritas) yang penuh ketidakpastian, mereka harus membuat keputusan untuk memilih tetap berada dalam industri tersebut atau keluar. Secara khusus akan dicermati strategi apa saja yang akan mereka lakukan untuk dapat terus bertahan dalam industri sepatu. Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari pandangan Tsing (2015) tentang kondisi para pekerja yang penuh dengan ketidakpastian, namun dibalik semua itu ada berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yang memungkinkan mereka bertahan. Penelitian dilakukan secara kualitatif di bengkel sepatu d’Arcadia Treasure, di kampung Sanding, desa Bojongnangka, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor dengan mengandalkan pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sepatu tersebut memiliki cara bertahan dengan melakukan hubungan sosial berdasarkan kesamaan tempat belajar, kecocokan pertemanan, hubungan kekerabatan, asal daerah, dan generasi

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue