Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 12 No. 3 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KONSEPTUALISASI METODE PENEMUAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN COUNTER ACCOUNTING ]]>
<![CDATA[Dayno Utama]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.2
<![CDATA[AbstractOne formulation of counter accounting principles has been sought to be formulated in the form of the need for counter accounting researcher to notice and comply to applicable law, but there is yet efforts that counter accounting researcher can do to acquire legal knownledge and comply to it in conducting research. This research is conducted by documentation method or document analysis. The results show that the effort that can be done by counter accounting researcher is to do legal finding, because this approach has been done by every justice seeker especially those pertinent to legal case. In addition, the results also indicate that the law has a conceptual diversity. From the conceptual diversity there is a legal research that has similarities with some counter accounting principles, namely participative-transformative legal research. AbstrakSalah satu rumusan prinsip counter accounting telah diupayakan untuk dirumuskan berupa perlunya peneliti counter accounting memperhatikan dan mematuhi aturan hukum, akan tetapi masih belum diketahui upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti counter accounting untuk memperoleh pengetahuan hukum dan mematuhinya dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi atau disebut juga analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti counter accounting untuk memperoleh pengetahuan hukum adalah dengan melakukan penemuan hukum, karena penemuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap pencari keadilan terutama para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum memiliki keragaman konseptual. Dari keragaman konseptual tersebut terdapat penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan beberapa prinsip counter accounting, yaitu penelitian hukum transformatif-partisipatoris. ]]>
<![CDATA[COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG ]]>
<![CDATA[Hamja Hamja]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.5
<![CDATA[AbstractCommunity Based Correction is a type of coaching program for Prisoners while serving the rest of their crminal offences, they have been given the opportunity to return to the midst of society with certain supervision. This study aims to determine the extent of the role of the community in fostering prisoners and alternative models of open prisons in the future. This is a descriptive research using qualitative methods and sociological approaches. Data collections includes interviews and observations with prisoner informants and correctional institution officers. The findings of this study indicate that the implementation of guidance involving the community has not fully reflected the application of the principle of Community Based Corrections due to the following inhibiting factors. Firstly, open prisons do not have their own legal umbrella. Secondly, the implementing regulations and fixed procedures for open prisons still use old regulations. Third, open prisons do not have the authority to determine prisoners to be assisted. Fourth, there is no cooperation with third parties. Fifth, the organizational structure does not reflect the actual need for guidance in prisons. Whereas open prisons prioritize the correctional principle itself, so that prisoners can be accepted back by the community.AbstrakCommunity Based Correction adalah jenis program pembinaan bagi Narapidana sewaktu menjalani sisa pidananya, mereka telah diberi kesempatan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui sejauhmana peran masyarakat dalam membina Narapidana dan alternatif model Lapas terbuka di masa mendatang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembinaan yang melibatkan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip Community Based Corrections karena adanya faktor – faktor penghambat sebagai berikut. Pertama, Lapas terbuka belum mempunyai payung hukum sendiri. Kedua, Peraturan pelaksanaan serta prosedur tetap Lapas terbuka masih memakai peraturan yang lama. Ketiga, Lapas terbuka tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan narapidana menjadi warga binaannya. Keempat, Belum ada kerja sama dengan pihak ketiga. Kelima, Struktur organisasi belum mencerminkan kebutuhan pembinaan di lapas yang sebenarnya. Padahal Lapas terbuka mengedepankan prinsip pemasyarakatan itu sendiri yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[PERGESERAN PARADIGMA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN BELANDA ]]>
<![CDATA[Rifqi Ridlo Phahlevy]]>;
<![CDATA[Aidul Fitriciada Azhari]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.10
<![CDATA[Konteks negara hukum demokratis, Peradilan administrasi berkedudukan sebagai instrument bagi rakyat untuk melindungi dan menjamin keterpenuhan Hak Asasinya. Kendatipun secara filosofis berbeda, sebagai penganut civil law system, Belanda dan Indonesia pada asalnya memiliki konseps peradilan administrasi yang hampir sama. Perkembangan wacana dan instrument HAM universal, memungkinan adanya perubahan terhadap paradigma dan konsepsi peradilan administrasi di kedua negara. Tulisan ini mencoba menggambarkan adanya keterkaitan antara perkembangan konsep HAM dengan perubahan paradigma peradilan administrasi di Indonesia dan Belanda. Ini merupakan kajian hukum normatif, dimana bahan-bahan hukum yang ada ditelaah menggunakan pendekatan filosofis yang dipadukan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari kajian yang kami lakukan memperlihatkan bahwa, terdapat hubungan yang erat antara perubahan paradigma dan karakteristik peradilan administrasi dengan perubahan wacana dan instrument HAM. Perkembangan konsep dan corak Peradilan administrasi kedua negara pasca lahirnya GALA (General administrative law act) di Belanda dan amandemen konstitusi di Indonesia, mengarah pada satu pola dan karakteristik yang sama, yakni lebih bersifat liberal dan individualistic. Hal itu terlihat dari pola relasi kuasa, dasar keabsahan dan lingkup tindakan administratif, serta meluasnya lingkup kompetensi peradilan administrasi, yang juga terkait dengan tindakan keperdataan dan tindakan hukum faktual.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN DISKURSUS PERLINDUNGAN AGAMA DARI PENGHINAAN DAN KRITIK DALAM ATURAN PENODAAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Nanda Saraswati]]>;
<![CDATA[Kadek Wiwik Indrayanti]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.9
<![CDATA[ABSTRACTThis article attempts to analyze public order as one of the permissible limitations of freedom of expression. There are different definitions of public order among countries. Some consider blasphemy, including cultural sensitivity and religious values as public orders, therefore a permissiblelimitations. For this reason, the views and interpretations of cultural relativism are important to be examined. This article concludes that countries with restrictions argue that freedom of expression is not absolute, but can be limited by religious values and cultural sensitivity, part of public order. Whereas based on the view of cultural relativism, all freedoms must be in accordance with local law, culture and local religion. However, the United Nations are in position that religious values and cultural sensitivity are not legitimate limitations to freedom of expression. Such limitations are not designed to protect belief systems from external or internal criticism, but to protect individuals against direct violations of their right. In this respect, the need for healthy dialogue and debate about religion are necessity. ABSTRAKArtikel ini hendak menganalisa ketertiban umum sebagai salah satu pembatasan sah kebebasan berekspresi. Apa yang dimaksud dengan ketertiban umum diantara negara-negara berbeda. Ada negara yang menganggap bahwa penodaan agama merupakan pembatasan yang sah. Untuk itu, pandangan dan interpretasi dari pandangan relativisme budaya menjadi penting untuk diteliti. Artikel ini menyimpulkan bahwa negara-negara yang melakukan pembatasan berargumen kebebasan berekspresi tidaklah bersifat absolut, tetapi dapat dibatasi oleh nilai-nilai agama serta sensitifitas budaya yang merupakan bagian daripublic order. Berdasarkan pandangan relativisme budaya, segala kebebasan harus tetap sesuai dengan hukum, budaya dan juga agama setempat. Hanya saja, dalam hukum internasional, PBB tidak memposisikan penodaan agama termasuk nilai-nilai agama dan sensitifitas budaya sebagai pembatasan yang sah. Hal ini karena pembatasan tersebut tidak didesain untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritik eksternal, melainkan melindungi individu dari pelanggaran langsung atas haknya. Dalam hal ini, dialog sehat dan perdebatan ilmiah tentang agama adalah suatu kebutuhan yang esensial.]]>
<![CDATA[ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA (Analisis Yuridis Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keuangan Negara) ]]>
<![CDATA[Encik Muhammad Fauzan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.7
<![CDATA[AbstractZakat (alms-giving), infaq (disbursement) and shodaqoh (charity) funds in Indonesia are mostly collected by non-government organizations of amil (zakat collector body). Later, they distribute the collected funds to the recipients based on their particular programs which are definitely sharia compliance. The poor and the needy are the priority target of zakat recipients. It creates legal issues whether zakat funds can be included as state income and whether the distribution can be synergized with the state welfare program. The legal issues are explored through doctrinal research by using statute approach. This study finds that zakat funds are capable of being a state income but it subject to terms and conditions set out in Islamic Law. AbstrakDana zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia lebih banyak terkumpul pada lembaga amil zakat swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh tersebut menyalurkan dana yang terkumpul kepada penerima yang berhak sesuai dengan program mereka tanpa menyimpang dari ketentuan syariah. Salah satu sasaran utama zakat adalah golongan fakir miskin. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum apakah zakat dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan apakah pengelolaannya dapat disinergiskan dengan program negara untuk peningkatan kesejahteraan. Permasalahan penelitian dikaji dengan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan bahwa zakat dapat dijadikan sumber penerimaan negara namun tunduk pada syarat-syarat tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.]]>
<![CDATA[RE-EVALUASI GAYA PENULISAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Bisariyadi Bisariyadi]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.1
<![CDATA[AbstractThe demand for judicial institutions, especially the constitutional court, to provide strong legal arguments and considerations is part of the importance of legal reasoning which implies constitutional interpretation. The Court’s ruling is not merely on its holding rather more importantly its legal reasoning. Strong legal arguments are mostly influenced by the personal style of judges' writing. Type of arguments also effect the structure of the decision. This paper aims to discuss the writing of the decision of the Constitutional Court. This is a normative legal study which emphasize on academic literature as its reference and reviewing the Court’s decision with some part uses a comparative approach. The first section of this study reviews the functions and roles of the legal considerations of the Court’s decisions. The next section describes the influence of the judges’ personal writing style in a decision. The format and the structure of the decisions which affect the clarity and strength of the decisions is discussed in the last section. The results shows that there is a need for adjustment in the format and the structure of decision-making in the Constitutional Court since these elements give influence to the legitimacy and writing of Constitutional Court’s decision. AbstrakTuntutan agar sebuah peradilan, terlebih peradilan konstitusi, memberikan argumentasi dan pertimbangan hukum yang kokoh merupakan bagian dari pentingnya penalaran hukum yang memuat penafsiran konstitusi. Putusan pengadilan tidak hanya terdiri dari bagian amar putusan melainkan yang lebih penting lagi adalah terletak pada pertimbangan hukumnya. Penyusunan pertimbangan hukum yang kuat dalam sebuah putusan dipengaruhi oleh gaya penulisan hakim secara pribadi dan berpengaruh pada susunan serta format sistematika putusan. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penulisan putusan di Mahkamah Konstitusi. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada studi literatur dan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan pokoknya, ditambah dengan pendekatan perbandingan hukum. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pertama yang mengulas tentang fungsi serta peran bagian pertimbangan hukum dalam putusan. Bagian berikutnya mendeskripsikan pengaruh gaya penulisan pribadi hakim dalam sebuah putusan. Format dan sistematika putusan juga memberi pengaruh pada kejelasan dan kuatnya argumentasi putusan sebagaimana akan dibahas pada bagian terakhir. Sebagai kesimpulan, kajian ini menekankan pada kebutuhan akan perlunya penyesuaian dalam format dan sistematika penulisan putusan di Mahkamah Konstitusi sebab keseluruhan unsur-unsur ini memberi warna dan pengaruh pada legitimasi dan penulisan putusan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK BIOTEKNOLOGI DI BIDANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Dyah Octorina Susanti]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.8
<![CDATA[Abstract This research is motivated by the negative impact of the release of genetically modified organism (GMO) on biotechnology products in the healthcare that can cause pollution and damage to the environment, disrupt biodiversity, and even endanger human health. This study aims to analyze and provide a description of the form of legal protection for biotechnology products in the health sector (environmental legal perspective). The result of this normative legal research which uses statute and conceptual approach provide an explanation that legal protection for biotechnology products in the healthcare (environmental law perspective) consists of 2 (two) kinds: first, preventive legal protection in the form of legislation; and second, repressive legal protection in the form of dispute resolution related to the legal protection of biotechnology products in the healthcare (environmental law perspective).  AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak negatif dari pelepasan organisme hasil  modifikasi genetika produk bioteknologi di bidang kesehatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengganggu keanekaragaman hayati, bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan uraian mengenai bentuk perlindungan hukum produk bioteknologi di bidang kesehatan (perspektif hukum lingkungan). Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yudiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum produk bioteknologi di bidang kesehatan (perspektif hukum lingkungan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni pertama, perlindungan hukum preventif berupa pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan kedua yakni perlindungan hukum represif berupa bentuk penyelesaian sengketa terkait perlindungan hukum produk bioteknologi di bidang kesehatan (dalam perspektif hukum lingkungan).]]>
<![CDATA[WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA ]]>
<![CDATA[Roseno Napu Setiawan]]>;
<![CDATA[Yohanes Tuba Helan]]>;
<![CDATA[Saryono Yohanes]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.4
<![CDATA[AbstractProxy of Budget User (PBU) is an official who has the authority to implement the use of the budget work units in the State Ministry/Institution. Furthermore, in implementing state expenditure, PBU will be assisted by another state budget officials. This research aims to determine the authority of PBU and the extent of PBU’s responsibility for such authority. This research is a normative study using a statute and conceptual approach. The results shows that by granting the authority to officials managing the state budget will bear responsibility for the use of such authority. This is in accordance with the general principle that authority will always be accompanied by responsibilty ie the principle of no authority without responsibility. In the event of a fault in the process of execution of the state budget, the officer exercising the authority will be held responsible. Such responsibilities can be either job responsibilities or personal responsibility related to the realm of administrative law, civil law and criminal law.AbstrakKuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penggunaan anggaran satuan kerja (satker) pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam melaksanakan belanja negara, KPA akan dibantu oleh pejabat pengelola anggaran belanja negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang yang dimiliki oleh KPA serta sejauh mana tanggung jawab KPA atas pelaksanaan wewenang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya wewenang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang diberikan kepada para pejabat pengelola anggaran belanja negara akan melahirkan tanggung jawab atas penggunaan wewenang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip umum bahwa kewenangan akan selalu disertai dengan tanggung jawab yaitu prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dalam hal terdapat kesalahan dalam proses pelaksanaan anggaran belanja negara maka akan menimbulkan tanggung jawab terhadap pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut. Tanggung jawab dimaksud dapat berupa tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi yang terkait dengan ranah hukum administrasi, hukum perdata maupun pidana.]]>
<![CDATA[GOOD FAITH ON CONTRACT PERFORMANCE ]]>
<![CDATA[Umar Haris Sanjaya]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.6
<![CDATA[Abstrak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang itikad baik pada pasal 1338 ayat (3). Ketentuan tentang itikad baik mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan sebuah kepatutan dan masuk akal. Penelitian dalam artikel ini penulis mengambil rumusan masalah apakah perjanjian yang dibuat oleh penjual/pengembang itu telah merepresentasikan prinsip itikad baik sesuai ketentuan 1338 ayat (3) dan apa akibat hukum dari perjanjanjian jual beli rumah yang melanggar itikad baik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana menganalisis dokumen hukum dengan mengkolaborasinya pada ketentuan itikad baik yang dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merepresentasikan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, hal itu dilihat dari beberapa pasal yang semuanya diatur tidak detail. Tidak detail ini menimbulkan pengetahuan baru untuk menafsirkan lebih. Hal ini terjadi karena perjanjian jual beli tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perjanjian baku dalam jual beli perumahan cenderung mengurangi keberadaan itikad baik dalam membuat perjanjian. Itikad baik itu bila perjanjian dimaksud berisi ketentuan yang unreasonableness (tidak detail, jelas, dan masuk akal) dan inequity (tidak patut). AbstractGood faith as regulated in article 1338 (3) of the Indonesian Civil Code states that an agreement must be conducted in reasonableness and equity. This research analyzes weather the agreement made by the seller/developer represent the principles of good faith in accordance the provision of article 1338 (3) of Indonesian Civil Code and the legal consequences of the agreement that violates good faith. This study uses a normative research method in which analyzing legal documents by collaborating on good faith provisions that are described qualitatively. The result shows that the agreement made did not represent good faith which can be seen by the provision arranged in no detail. The lack of detail give rise to interpret more. This happens because the sale and purchase agreement is made in the form of a standard agreement. From the explanation above, it can be concluded that the existence of standard agreements in the sale and purchase of housing tends to reduce the presence of good faith. Good faith is if the agreement referred to contains provisions that are unreasonableness (not detailed, clear, and reasonable) and inequity (inappropriate).]]>
<![CDATA[PENERBITAN KEPUTUSAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN ]]>
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.3
<![CDATA[AbstractThis paper aims to analyze the provision governing a government agency responsible for manpower affairs shall continue to issue a decree regarding the registration of a Collective Labor Agreement if the parties continue to agree on the content of the Agreement contrary to the applicable laws and regulations. To obtain this objective, this legal research uses legislative approach and systematic interpretation. Based on the discussion, it can be concluded that the provision is stipulated due to the consideration that the Collective Labor Agreement is a form of written agreement arising from private relation between trade unions and employers on the basis of contractual freedom. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan bahwa instansi terkait ketenagakerjaan harus tetap menerbitkan surat keputusan pendaftaran jika para pihak tetap bersepakat atas materi Perjanjian Kerja Bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh tujuan tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai instansi terkait ketenagakerjaan harus tetap menerbitkan surat keputusan pendaftaran jika para pihak tetap bersepakat atas materi Perjanjian Kerja Bersama walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang lahir dari hubungan privat antara para pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja dengan pengusaha atas dasar kebebasan berkontrak.]]>
