Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.751 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2275
<![CDATA[Terdapat korelasi antara peraturan zonasi pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dengan Undang-Undang Pokok Agraria terutama dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah yang merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Korelasinya terletak pada tujuan akhir dilakukannya pengaturan zonasi dimaksud yaitu menjadikan tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Asliani Harahap]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.748 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2268
<![CDATA[Kondisi KUH Pidana yang berasal dari Belanda telah lama berlaku di Indonesia diyakini sudah dalam keadaan tertinggal dalam konteks kekinian seiring dengan berkembangnya dinamika di masyarakat plus banyak sekali konten-konten dalam kitab hukum tersebut yang bertentangan dengan budaya lokal yang ada dan hidup di Indonesia. Adanya fakta-fakta itu seharusnya menjadi awal upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan menjadikan hukum pidana adat sebagai bagian dari sumbernya. Muatan hukum pidana yang berbasis hukum adat dianggap penting karena lebih sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Meskipun tidak seluruhnya konten pembaharuan hukum pidana tersebut berasal dari hukum pidana adat, paling tidak hukum pidana adat dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sumber hukum pidana nasional.]]>
<![CDATA[Implementasi Metode Blended Learning Berbasis Aplikasi Edmodo ]]>
<![CDATA[Rini Ekayati]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.322 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2277
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU. Data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan aktifitas belajar dan mengajar dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Selain itu, data juga diambil dari respon dosen dan mahasiswa terhadap implementasi implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo berdampak positif dimana dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik secara online maupun tatap muka.]]>
<![CDATA[Cover EduTech ]]>
<![CDATA[Cover Cover]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.536 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2264
<![CDATA[Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara ]]>
<![CDATA[Benito Asdhie Kodiyat M]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.619 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2271
<![CDATA[Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini penyampaian pendapat dimuka umum melalui media sosial sering sekali melanggar aturan maupun melanggar etika yang hidup dalam masyarakat, bahkan sangat sering terjadi perselisihan baik individu maupun kelompok dan membuat keadaan kehidupan berbangsa semakin rumit karena terpecahnya masyarakat dalam berbagai isu terutama politik, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang gejala-gejala sosial tentang Kemunduran Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Berangkat dari pikiran inilah sepertinya perlu dicari jawaban atas masalah masyarakat dalam menyampaiakan pendapat sebagai hak konstitusional tetapi tidak melanggar nilai-nilai etika yang hidup di tengah masyarakat]]>
<![CDATA[Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi ]]>
<![CDATA[Mhd. Teguh Syuhada Lubis]]>;
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.541 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2279
<![CDATA[Diterapkannya ketentuan kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan pendapat di muka umum telah banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat, salah satu polemik yang muncul adalah sering terjadinya demonstrasi di lingkungan pendidikan dalam hal ini universitas atau perguruan tinggi swasta dimana mahasiswa berdemonstrasi menyikapi kebijakan universitas dengan berbagai cara yang sangat sering berujung pada terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan universitas yang berakibat pada pemberian hukuman kepada mahasiswa berupa dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian mahasiswa.Pemberhentian mahasiswa dengan alasan yang dianggap oleh mahasiswa tidak relevan atau bisa disebut hanya keinginan pihak kampus saja atau secara sepihak dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa mengakibatkan timbulnya sengketa antara universitas dengan mahasiswa.Sengketa yang terjadi antara universitas sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian mahasiswa tidak jarang diselesaikan melalui sarana eksternal kampus misalnya melalui pengadilan, mengingat keputusan pemberhentian mahasiswa tersebut dianggap merupakan jalur hukum admintrasi dan dipandang saluran penyelesaian nya dengan mekanisme Pengadilan tata usaha negara, padahal berdasarkan beberapa pertimbangan penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang, biaya yang mahal dan merugikan nama baik universitas dan mahasiswa.Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya sengketa yang terjadi antara universitas dan mahasiswa akibat adanya keputusan pemberhentian mahasiswa dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan melalui internal saja, sengketa tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi dengan mudah tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak merugikan keduabelah pihak. Karena itu model penyelesaian sengketa pemberhentian mahasiswa sebaiknya dilakukan secara mediasi sehingga didapat solusi yang baik untuk keduabelah pihak.]]>
<![CDATA[Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.004 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2273
<![CDATA[Kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiannya, menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut, tak sejalan dengan teks hukum yang sifatnya statis. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya reaktualisasi hukum Islam dalam konteks kekinian. Masalah lain yang mengemuka adalah untuk melakukan reaktualisasi tetap harus ada mekanisme atau formula dalam menemukan hukum baru tersebut. Kaidah-kaidah fikih ternyata memberikan solusi konkrit akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum (istinbath al-ahkam) itu. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>;
<![CDATA[Faisal Riza]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.58 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2274
<![CDATA[Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hal yang baru di Indonesia. Karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka harus menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berhak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. Karena itu untuk memberikan hak tersebut perlu ada pos bantuan hukum yang menerima perkara dari masyarakat miskin dan melaksanakannya.]]>
<![CDATA[Upaya Pengembangan Materi Ajar Berbasis Media Instructional dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU ]]>
<![CDATA[Surya Wisada Dachi]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.132 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2410
<![CDATA[Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu untuk mengetahui upaya pengembangan materi ajar berbasis media instructional dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa pada prodi pendidikan matematika FKIP UMSU. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana upaya pengembangan materi ajar yang berbasis media pembelajaran, dan pengembangan materi ajar berbasis media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar. Untuk mengetahui upaya pengembangan materi ajar yang berbasis media pembelajaran, pengembangan materi ajar berbasis media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan materi ajar yang berbasis media pembelajaran terhadap motivasi belajar sangat mempengaruhi, dimana hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung sebesar 6,65 sedangkan ttabel sebesar 1,05 pada taraf nyata 5% (α = 0,05). Ternyata thitung > ttabel , maka Ho ditolak Ha diterima]]>
<![CDATA[Pemberian Modal Usaha Bagi Orang Miskin Melalui Pengembangan Dana Zakat dan Wakaf Produktif ]]>
<![CDATA[Syafaruddin Munthe]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.646 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2411
<![CDATA[Zakat dan wakaf adalah dua institusi dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada pada umat Islam. Masalah yang terjadi adalah seringnya pendistribusian zakat dan wakaf itu tidak tepat sasaran atau tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan. Akibatnya adalah kemiskinan masih menjadi musuh yang mengkhawatirkan. Lahirnya inovasi zakat dan wakaf dalam bentuk produktif sebenarnya memberikan solusi yang sangat tepat untuk memberikan modal usaha bagi orang-orang miskin untuk membuka usaha kecil dalam menopang kehidupannya. Pemberian modal kepada orang-orang miskin itu merupakan bagian dari cara Islam untuk mendistribusikan harta dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.]]>
